Publication Search

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembelajaran tafsir Al-Qur'an menggunakan bahasa Bali sebagai media instruksional di Desa Pegayaman, Buleleng. Di tengah arus globalisasi yang mengancam eksistensi bahasa daerah, masyarakat Pegayaman menunjukkan resiliensi budaya melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Bali. Melalui studi kasus pada kegiatan pengabdian masyarakat di Masjid Safinatussalam pada 04 April 2026, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Ustadz Zihni Hasan mentransformasikan pemahaman Surah Al-Baqarah kepada jamaah remaja putri dan ibu-ibu melalui medium bahasa Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnopedagogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan strategi "pribumisasi" Islam yang memperkuat identitas "Nyama Selam"( penduduk islam yang telah lama menetap dan mengadopsi budaya bali dalam kehidupan sehari-hari). Penggunaan bahasa ibu terbukti efektif menurunkan hambatan kognitif dan emosional dalam memahami teks suci, sekaligus berfungsi sebagai sarana konservasi bahasa daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan agama Islam berbasis budaya sebagai model moderasi beragama di Indonesia.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung berulang kali kembali ke kerongkongan, menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi. Prevalensi GERD di Indonesia pada tahun 2023 dilaporkan sebesar 42,3% dengan 274.396 kasus. Data rekam medis RSUD Banyumas menunjukkan peningkatan kasus GERD dari 71 kasus (2023) menjadi 118 kasus (2024). Tujuan: Mendeskripsikan penerapan asuhan keperawatan pada pasien Nn. S dengan Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) di Ruang Melati RSUD Banyumas. Metode: Studi kasus deskriptif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan, dilakukan pada tanggal 27–28 Januari 2026 di Ruang Melati RSUD Banyumas melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil: Diagnosis keperawatan yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (D.0077), nausea berhubungan dengan gangguan pada esofagus (D.0076), dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111). Intervensi yang dilakukan meliputi manajemen nyeri, manajemen mual, dan edukasi kesehatan. Kesimpulan: Setelah dilakukan implementasi keperawatan selama 2 hari, diagnosis nyeri akut dan nausea teratasi sebagian, sedangkan diagnosis defisit pengetahuan teratasi penuh. Discharge planning dilakukan dengan menganjurkan teknik relaksasi napas dalam, aromaterapi minyak kayu putih, serta modifikasi pola hidup sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan multikultural di SDS Unity Primary School. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas keberagaman di lingkungan sekolah yang menuntut adanya pengelolaan peserta didik yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu membangun sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan karakter yang kuat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi sekolah, kemudian dianalisis menggunakan kerangka SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan di SDS Unity Primary School diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, integritas, tanggung jawab, kerendahan hati, dan pelayanan ke dalam berbagai kebijakan dan program kesiswaan. Keberagaman peserta didik yang terdiri atas berbagai agama dan etnis dikelola melalui pendekatan inklusif yang mendorong interaksi lintas budaya dan lintas agama. Analisis SWOT menunjukkan bahwa identitas spiritual sekolah, program pembinaan rohani, kegiatan ekstrakurikuler, serta dukungan orang tua menjadi kekuatan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, keterbatasan pembina rohani dan tantangan sekularisasi menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa harmonisasi program kerohanian, ekstrakurikuler, dan program anti-perundungan berbasis pendekatan restoratif berkontribusi terhadap terciptanya iklim sekolah yang aman, toleran, dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani efektif mendukung pembentukan karakter peserta didik serta dapat menjadi model pengelolaan pendidikan multikultural yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter secara holistik.

Social crimes at the village level require participatory and sustainable prevention approaches. This study aims to analyze the synergy between the Sidoarjo Police Resort through its BINMAS unit and the residents of Waruberong Village in implementing the “4D” anticipation framework (Corruption, Narcotics, Bullying, and Sexual Harassment). A descriptive qualitative method was employed, utilizing data collection through observation, semi-structured interviews, and documentation analysis of socialization activities and police-community forums. The results indicate that this partnership successfully shifts the security paradigm from a reactive enforcement model toward proactive collaboration grounded in education and early reporting. BINMAS functions effectively as an administrative liaison, coordinating Senkom Mitra Polri, village officials, and residents, thereby standardizing and streamlining report handling processes. The implementation of the 4D framework significantly enhances public legal literacy, strengthens trust in the DUMAS Presisi system, and encourages active community participation in security patrols and awareness campaigns. Although minor administrative challenges, such as limited reporting literacy and fluctuating attendance, were identified, they can be mitigated through structured mentoring. Overall, the 4D-based partnership model proves highly relevant for strengthening participatory security ecosystems at the village level. This study recommends standardizing educational modules, providing continuous administrative training for Senkom members, and integrating digital reporting platforms to ensure the program's long-term sustainability.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pembinaan Rohani itu bisa dipakai dan diterapkan dalam Kelompok Sel. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi. Narasumber penelitian berjumlah 20 orang dengan rentang usia 29 tahun sampai dengan 65 tahun dalam Kelompok Sel. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan rohani di kelompok sel telah membantu anggota untuk bertumbuh secara rohani dan menjaga stamina roh anggota. Selanjutnya, pembinaan rohani berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul 4 : 23-31 dalam Kelompok Sel selanjutnya memunculkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul 4:23-31 sangat relevan untuk diterapkan dalam kelompok sel. Melalui kesatuan dalam doa, keberanian untuk bersaksi, mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saling menguatkan, dan memiliki mental pemenang, kelompok sel menjadi tempat di mana setiap anggota dapat bertumbuh dalam iman, mengalami kuasa Tuhan, dan siap diutus untuk memberitakan Firman Tuhan kepada dunia. Sementara itu, pembinaan rohani dalam kelompok sel memberikan pengaruh signifikan terhadap keimanan dan tindakan anggota. Selain mendalami Firman Tuhan, kelompok sel mendorong penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar sesama. Anggota diajarkan untuk mengampuni, mengasihi, dan menjaga hati, serta terbuka dalam memperbaiki hubungan yang rusak.

Vision+ pay television. This study uses a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of Public Relations practices at MNC Channels. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the role of Public Relations is not yet fully optimized, especially in the strategic decision-making process. Public Relations functions more as a technical implementer of communication rather than as a management advisor. This condition has an impact on the less than optimal efforts to strengthen the Vision+ brand image. Therefore, it is necessary to strengthen the role of Public Relations as an expert prescriber, communication facilitator, problem-solving facilitator, and communication technician to support the company's communication strategy and improve brand image. In addition, this study also found that internal coordination, utilization of digital media, and consistency of communication messages are important factors in building positive public perception. The lack of integration between the Public Relations function and strategic management causes the messages delivered to be not fully aligned with brand positioning

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model dakwah keagamaan yang bertujuan memberdayakan nilai-nilai dan norma-norma adat masyarakat Sai Batin di Lampung, dengan mengintegrasikan tradisi budaya lokal dengan ajaran agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, menganalisis sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen resmi terkait kegiatan dakwah keagamaan, laporan masyarakat, dan literatur tentang integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dakwah keagamaan di masyarakat Sai Batin di Lampung berhasil mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai adat setempat, sehingga meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap ajaran agama berdasarkan norma-norma adat. Metode dakwah partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, memfasilitasi diskusi, dan memperkuat pemahaman ajaran agama. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pemahaman sebagian anggota masyarakat tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam dakwah keagamaan. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai adat dalam dakwah keagamaan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan pelestarian tradisi lokal sambil tetap berpegang pada ajaran agama. Studi ini berkontribusi pada pengembangan model dakwah keagamaan yang menghormati nilai-nilai lokal, memberikan wawasan untuk program serupa di komunitas lain. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk fokus pada peningkatan alokasi sumber daya dan perluasan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak dakwah keagamaan

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena kecurangan pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI) melalui pisau analisis Fraud Triangle milik Donald R. Cressey (1953). Fenomena penyimpangan di PT Dana Syariah Indonesia (DSI) tercatat sebagai skandal keuangan paling masif pada sektor P2P lending berbasis syariah di tanah air. Sepanjang tahun 2018 hingga 2025, kerugian finansial yang ditimbulkan diestimasi menyentuh Rp2,4 triliun dengan total korban mencapai lebih dari 15.000 pemberi dana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, meliputi laporan resmi OJK, siaran pers Bareskrim Polri, temuan PPATK, serta publikasi berita terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen Fraud Triangle terbukti hadir dalam kasus DSI: (1) Tekanan (pressure) berupa kebutuhan likuiditas internal dan target imbal hasil tinggi 16–18% per tahun yang tidak realistis; (2) Kesempatan (opportunity) berupa lemahnya pengawasan OJK terhadap fintech syariah, ketiadaan audit independen yang efektif, dan eksploitasi kepercayaan berbasis label syariah; serta (3) Rasionalisasi (rationalization) berupa pembenaran pelaku dengan menggunakan argumen ekonomi makro dan penyalahgunaan nilai-nilai syariah sebagai perisai. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif akuntansi forensik sebagai alat deteksi dan pencegahan fraud. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi penguatan regulasi, pengawasan fintech syariah, serta literasi keuangan masyarakat.