Publication Search

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

This research is motivated by the importance of implementing Standard Operating Procedures (SOP) in speed boat maintenance activities as a supporting facility for ship agency operations at PT. Sinar Pasific. The high intensity of speed boat usage makes the fleet vulnerable to damage if maintenance is not carried out regularly and according to procedures. Based on initial observations, inconsistencies in maintenance implementation, incomplete documentation, and damage to the engine, electrical systems, and hull were still found, which can disrupt company operations. This study aims to determine the implementation of SOPs, the obstacles encountered, and the efforts made to optimize speed boat maintenance at PT. Sinar Pasific. This research was conducted at PT. Sinar Pasific during the author’s Onboard Practical Training (PRADA) from August 2024 to July 2025. The research method used is a descriptive qualitative method. The data sources were obtained through direct field observation, semi-structured interviews with personnel involved in speed boat operations, and documentation studies related to fleet maintenance activities. The results show that the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) in speed boat maintenance at PT. Sinar Pasific has been carried out but has not yet run optimally. This is indicated by inconsistent maintenance schedules, lack of supervision, and incomplete maintenance documentation. In addition, several problems were still found, such as damage to the engine, electrical systems, and speed boat hulls, which can hinder company operations. To overcome these obstacles, the company has made efforts by improving discipline in SOP implementation, conducting regular supervision and evaluation, improving maintenance documentation, and increasing technicians’ understanding of the importance of preventive maintenance so that speed boat conditions are maintained and operational activities run smoothly.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Field Experience Practice (PPL) or internship is a practical course carried out directly in a company according to the student's field of study, with the aim of integrating lecture theory and real work practice. PPL is worth 6 credits and is a mandatory part of the curriculum for undergraduate students at the Putera Bangsa Tegal Islamic Economics College. Students who have not participated in PPL are not considered to have met the academic qualifications as graduates. This program aims to produce competent graduates as academics, researchers, consultants, accounting practitioners, and creative, innovative, and professional Muslim entrepreneurs. Through PPL, students are expected to improve their personal qualities, work experience, and understanding of the business world and development policies. The PPL implementation took place from September 14, 2025 to January 15, 2026 at PT Masanda Jaya. The Sharia Business Management Study Program views PPL as a strategic tool to understand management practices, SWOT analysis, governance, and company strategies in achieving organizational goals. The PPL report compiled by the author has the theme of the FAJAR internship.

This study aims to analyze the quality of room attendant service based on Standard Operating Procedures (SOPs) at the Lorin Solo Hotel and identify factors influencing its implementation. The research method used a qualitative approach through interviews, observations, and analysis of guest reviews.The results indicate that the implementation of SOPs has been successful, particularly in terms of room cleanliness, linen changes, replenishment of amenities, checking facilities, and friendly service. However, during periods of high occupancy, obstacles were encountered such as limited staff, limited cleaning time, and delays in replenishing amenities. Internal factors (skills, training, work motivation) and external factors (occupancy rate, guest demand, facility condition) influence service quality.This study concludes that the implementation of SOPs at the Lorin Solo Hotel has been successful, but needs improvement in time management, additional staff during busy periods, and regular training to maintain consistent service quality. These recommendations are expected to help the hotel improve service standards and maintain guest satisfaction.

Pengunaan peralatan elektromedik merupakan faktor krusial dalam pemantauan kesehatan bayi dan anak terutama pada akurasi hasil yang di peroleh. Sesuai dari data yang didapat bahwa mitra telah memiliki sarana medis dasar yang memadai, namun diperlukan standarisasi manajemen pemeliharaan untuk menjaga fungsionalitas alat dalam jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para pengasuh dalam pengoperasian dan perawatan peralatan medis secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi pemetaan kondisi alat (inventarisasi), sosialisasi prosedur teknis, serta simulasi praktik pemeliharaan preventif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman praktis pengasuh mengenai aspek teknis alat, seperti perawatan mandiri, perawatan sensor oximeter, dan manajemen penyimpanan perangkat elektronik. Sebagai bentuk keberlanjutan program, telah disusun "Buku Saku SOP Perawatan Peralatan Medis" yang berfungsi sebagai panduan operasional harian bagi staf pengasuh. Luaran dari pengabdian ini memberikan dampak positif bagi mitra berupa tersedianya panduan sistem perawatan yang lebih terorganisir. Simpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi teknis dan penyediaan panduan tertulis mampu mengoptimalkan masa pakai alat medis serta menjamin validitas hasil pemeriksaan kesehatan anak. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model bagi lembaga sosial dalam mewujudkan layanan kesehatan mandiri yang berkualitas

This community service activity was conducted at PT Danny Karya Sukses, a newly established distribution company specializing in stainless steel kitchen equipment in Batam City, which faced challenges in managing inventory due to the use of manual recording systems and the absence of standardized operational procedures. These conditions led to a high risk of data inaccuracies, stock discrepancies, and inefficiencies in operational coordination. The objective of this program was to design and implement a standardized Inventory Standard Operating Procedure (SOP) integrated with a digital inventory management system using Zoho Inventory. The methods employed included interviews, field observations, documentation studies, and literature reviews to identify operational needs and design appropriate solutions. The implementation process involved SOP development, system configuration, employee training, and operational assistance. The findings indicate significant improvements in inventory accuracy, real-time stock monitoring, work efficiency, and interdepartmental coordination between administration, warehouse, and sales divisions. The adoption of Zoho Inventory reduced manual errors, accelerated stock reporting, and strengthened internal control mechanisms. The implications of this activity demonstrate that the integration of digital inventory systems with clear SOPs can serve as a strong operational foundation for newly established distribution companies, supporting sustainable business growth and enhanced competitiveness.