Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Abstract:

Digital technology advancements have greatly changed how small businesses manage their finances. This change is not only about recording transactions, but it also affects financial control, report preparation, and business decision making. Accounting Information System (SIA) came about as a solution to help small and medium businesses easily, organize, and accurately record their finances, as well as provide reliable financial information. This study aims to explain the role of the Accounting Information System in making it easier to manage the finances of small and medium businesses in the digital age, the benefits gained from using it, and the challenges faced during its implementation. The method used in this research is a literature review, which involves examining books, journals, and other related scientific publications, followed by analysis using a descriptive qualitative approach. Research findings show that using a digital-based Accounting Information System can improve business efficiency, speed up financial reporting, increase transparency, and make it easier for small and medium-sized businesses to get funding access. However, the implementation of the Accounting Information System still faces challenges such as a lack of technological understanding, limited infrastructure, and high implementation costs. Therefore, collaboration and support from various parties are needed to ensure the accounting information system is implemented effectively and sustainably in small and medium businesses.

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

This study analyzes the effect of logistics digitalization systems and personnel competence on the distribution of personnel uniforms (kaporlap) at Kodiklatal. The study was motivated by the fact that the distribution system had not yet operated optimally despite the implementation of digital logistics, while delays in updating the Sistem Informasi Entitas Samapta (SIMBENSAM), limited documentation of device identities, and unequal digital skills among personnel still constrained distribution performance. A quantitative approach with explanatory design was applied. The population consisted of 3,099 personnel and the sample comprised 97 respondents selected using Slovin's formula. Data were collected through Likert-scale questionnaires and internal documentation, then analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, descriptive analysis, and simple and multiple linear regression. The results show that the logistics digitalization system has a positive and significant effect on kaporlap distribution (t = 24.607; p < 0.05), personnel competence also has a positive and significant effect (t = 37.972; p < 0.05), and both variables simultaneously affect distribution performance (F = 788.285; p < 0.05) with an R square of 0.944. These findings confirm that digital systems and human competence must be strengthened in an integrated manner to support efficient, accurate, and timely distribution in a military education environment.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun perangkat yang mampu membaca, mengukur, serta mengirimkan data mengenai tegangan, arus, daya, frekuensi, dan energi secara real-time melalui aplikasi Blynk Internet of Things. Perangkat ini memungkinkan data ditampilkan pada smartphone dan layar komputer dari lokasi mana pun, dan direncanakan untuk digunakan di gardu distribusi milik PT PLN (Persero) ULP Darmo Permai. Alat ini berguna sebagai langkah tindakan korektif ketika terjadi ketidakseimbangan beban, mempermudah pengawasan dalam proses penyeimbangan, serta sebagai acuan untuk pemindahan fasa saat diperlukan. Selain itu, alat ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga keseimbangan beban gardu dan sebagai referensi jika ada penambahan pelanggan baru. Metode penelitian ini melibatkan penggunaan mikrokontroler ESP32 sebagai Modbus master untuk mengatur sistem. Mikrokontroler ini menerima data digital melalui RS485 dari Power Meter Toky DS9L/7L yang mengukur tegangan dan arus dari PHB-TR. Data tersebut kemudian dikirimkan ke Cloud Blynk Internet of Things melalui nodemcu ESP32 dengan bantuan modem Wi-Fi router. Data yang diproses meliputi tegangan fasa netral RN, SN, TN (220-230 Volt), tegangan fasa-fasa RS, ST, RT (380-400 Volt), arus maksimal 400 Ampere sesuai spesifikasi sensor arus CT 400/5 A, energi (kWh), daya (Watt) untuk fasa R, S, T, daya total, serta frekuensi 50 Hz. Semua informasi ini ditampilkan pada antarmuka pengguna (UI) di smartphone dan PC.

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong organisasi, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan sistem yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Enterprise Architecture (EA) pada UMKM Golden Spice menggunakan pendekatan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) melalui metode Architecture Development Method (ADM). Permasalahan utama yang dihadapi adalah sistem penjualan dan manajemen stok yang masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan inefisiensi operasional, ketidaksesuaian data, serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur dengan referensi terbaru pada rentang tahun 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan Arsitektur Perusahaan yang diusulkan mampu mengintegrasikan sistem penjualan dan manajemen stok secara terstruktur, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Selain itu, sistem yang diusulkan juga mampu menyediakan informasi secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi UMKM dalam mendukung transformasi digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung berulang kali kembali ke kerongkongan, menyebabkan berbagai gejala dan komplikasi. Prevalensi GERD di Indonesia pada tahun 2023 dilaporkan sebesar 42,3% dengan 274.396 kasus. Data rekam medis RSUD Banyumas menunjukkan peningkatan kasus GERD dari 71 kasus (2023) menjadi 118 kasus (2024). Tujuan: Mendeskripsikan penerapan asuhan keperawatan pada pasien Nn. S dengan Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) di Ruang Melati RSUD Banyumas. Metode: Studi kasus deskriptif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan, dilakukan pada tanggal 27–28 Januari 2026 di Ruang Melati RSUD Banyumas melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil: Diagnosis keperawatan yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (D.0077), nausea berhubungan dengan gangguan pada esofagus (D.0076), dan defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi (D.0111). Intervensi yang dilakukan meliputi manajemen nyeri, manajemen mual, dan edukasi kesehatan. Kesimpulan: Setelah dilakukan implementasi keperawatan selama 2 hari, diagnosis nyeri akut dan nausea teratasi sebagian, sedangkan diagnosis defisit pengetahuan teratasi penuh. Discharge planning dilakukan dengan menganjurkan teknik relaksasi napas dalam, aromaterapi minyak kayu putih, serta modifikasi pola hidup sehat.

Dualisme yang terjadi antara iman Kristen dan adat Batak sering sekali menjadi suatu hal yang digumulkan, khususnya bagi jemaat HKBP, terkait bagaimana kehidupan sehari-hari terkait kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang bagaimana sebenarnya dualisme tersebut dialami oleh jemaat HKBP Karang Bangun Resort Dame serta bagaimana pemimpin gereja menjadi jembatan bagi ketegangan yang terjadi antara aturan gereja dan tradisi adat. Dengan pendekatan yang kualitatif yakni studi pustaka dan wawancara yang mendalam terhadap empat narasumber yaitu: Jemaat, Sintua, Naposobulung/pemudi, dan pemimpin gereja/pendeta. Data ini kemudian dianalisis secara sistematis dengan teori otoritas antara Thomas F. O'Dea dan Max Weber, serta konsep Sahala yang dikaitkan dengan budaya Batak. Hasil menunjukkan bahwa dualisme yang terjadi tidak dianggap sebagai konflik di mana Gereja ditempatkan sebagai prioritas utama. Pemimpin gereja menerapkan tiga otoritas yang diungkapkan oleh Thomas F. O'Dea dan Max Weber, yaitu tradisional, kharismatik, dan legal-rasional , yang dalam tradisi atau budaya Batak seakan-akan perwujudan Sahala. Penelitian ini sendiri seakan-akan menawarkan kontribusi yang orisinal dengan menunjukkan keberhasilan pengelolaan dualisme adat dan Gereja tanpa sistem birokratis.

Pengabdian ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan masjid melalui penyusunan informasi keuangan berbasis ISAK 335. Pengabdian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi, wawancara, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan dilakukan melalui klasifikasi transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta analisis efisiensi dan partisipasi donatur. Hasil pengabdian berupa tersusunnya laporan keuangan pembangunan masjid yang lebih sistematis dan informatif. Takmir memperoleh pemahaman mengenai efisiensi penggunaan dana dan pola partisipasi masyarakat. Transparansi laporan keuangan juga memperkuat kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana pembangunan. Pengabdian ini berdampak pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.

SR12 Herbal Cosmetics is a company engaged in the field of herbal and skin care. Founded in 2015 byToni Firmansyah, S. Farm., Apt. and Asrianty Salam, Farm. This company has a vision to provide benefits to many people through the herbal and skin care products they produce. SR12 Herbal Cosmetics products are formulated based on research from certified scientists, and have been tested at the Sucofindo Laboratory, are free of mercury and hydroquinone, and have been registered with the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BPOM RI). SR12 Herbal Cosmetics has several factories in West Java Province and has an extensive distribution network with hundreds of distributors and tens of thousands of partners throughout Indonesia. The goal to be achieved is to produce a management information system model including a management information system for PT SR12 Herbal Cosmetics. The research object chosen is a company in the field of cosmetics and skin care which has its head office in Gunung Sindur, West Java. This selection aims to form a management information system design model that is able to produce relevant and timely information for planning, controlling, decision making and evaluating the performance of activities. For the Web-Based Instagram Content Management Information System Design project to Support SR12 Herbal Cosmetics' Brand Awareness, I used Agile (Scrum) due to the dynamic nature of digital marketing and potential changes to the Instagram API or business needs. This allowed SR12 to get core functionality faster and provide iterative feedback, ensuring the system built was truly relevant to their brand awareness needs.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

This study conducts a systematic review of literature concerning the role of Management Information Systems (MIS) in managing Umrah pilgrim data across Indonesia. Employing a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, the study examined and synthesized 24 peer-reviewed articles published between 2019 and 2026, drawn from Google Scholar, SINTA, and nationally accredited journal portals. Findings indicate that MIS adoption has yielded notable improvements in operational efficiency, data reliability, service transparency, and the overall quality of managerial decision-making within Umrah travel organizations. Web-based MIS remains the predominant technological approach, offering integrated modules for pilgrim registration, document handling, financial tracking, and departure scheduling. At the national level, government-initiated platforms such as SISKOHAT and SISKOPATUH have demonstrated tangible contributions to the administration of Hajj and Umrah services. Nevertheless, persistent obstacles continue to hinder full-scale adoption, including inadequate digital infrastructure in certain regions, inconsistent internet connectivity, and gaps in human resource competencies for operating digital systems. The study argues that embracing MIS is no longer optional for Umrah travel operators; rather, it constitutes a strategic necessity. Future research is encouraged to investigate long-term implementation outcomes, cross-system comparisons, and data security considerations within the broader digital landscape of pilgrimage service management.

.This study aims to analyse the role of Financial Information Systems (FIS) in supporting risk management, decision-making, and organisational performance in the digital transformation era. This study employs the Systematic Literature Review (SLR) method to examine articles indexed in Scopus from 2016 to 2026. The PRISMA framework is used to ensure a systematic, transparent article selection process, resulting in the selection of 37 relevant articles for further analysis. The results of the study show that Financial Information Systems make a major contribution to improving financial transparency, operational efficiency, the quality of strategic decision-making, and organisational risk mitigation. In addition, the integration of emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), FinTech, big data analytics, and cloud computing further strengthens the effectiveness of financial information systems in modern organisations. This study contributes theoretically by mapping research trends and identifying research gaps, while providing practical benefits for organisations seeking to increase competitiveness through digital financial systems. For future research, it is recommended to develop a more predictive and intelligent Financial Information Systems model to address future business dynamics.

The search and booking of boarding houses (kost) remain a significant challenge for newcomers in campus areas, particularly in Kelurahan Samata, home to UIN Alauddin Makassar, which admits approximately 15,000 new students annually. Many of these students come from outside the region and require temporary accommodation near the campus. This issue is primarily caused by limited access to information and the lack of an optimal system to support the search and booking process. Therefore, it is necessary to evaluate the level of user acceptance of the developed system. This study aims to analyze user acceptance of a boarding house search and booking information system in the case of Kelurahan Samata using the User Acceptance Testing (UAT) method. UAT is a testing approach used to determine whether a system meets user requirements, is accepted according to expected standards, and to identify the need for further improvements to ensure its feasibility for use. The UAT was conducted by end users, namely boarding house seekers and property owners/managers, by responding to 10 evaluation indicators: (1) ease of search, (2) time efficiency, (3) booking process, (4) geospatial search features, (5) completeness of information, (6) availability of suitable boarding houses, (7) accuracy of information, (8) ease of payment process, (9) check-in scheduling, and (10) navigation features for directions. The results of the User Acceptance Testing (UAT) indicate that the system achieved an average score of 87.77, suggesting that the system is highly acceptable and significantly facilitates users. These findings demonstrate that the system is well received by users, confirming that it functions effectively and is capable of accommodating all required functionalities.

This study aims to design and develop a web-based sales information system for a goat farming business at Herman Farm using the Rapid Application Development (RAD) method. The identified problems include manual transaction recording, stock management, and sales reporting processes, which are inefficient, prone to errors, and unable to provide real-time data access. The RAD method is selected due to its ability to accelerate system development through an iterative approach and active user involvement in each stage, including requirements planning, system design, construction, and implementation. Data collection techniques include observation, interviews, and literature studies. The developed system provides features for managing goat data, sales transactions, customer management, and integrated sales reporting within a web-based platform. The results show that the system improves efficiency in data management and transaction processes, while producing more accurate, structured, and accessible reports. Therefore, this system can assist Herman Farm in optimizing its sales operations and expanding its online marketing reach.