Publication Search

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

This study examines the role of the private sector in collaborative politics to strengthen human security in preventing human trafficking in Kupang City, East Nusa Tenggara Province. Human trafficking is an extraordinary crime that poses serious threats to human security, particularly for Indonesian Migrant Worker Candidates (CPMI) who are highly vulnerable to exploitation and illegal recruitment. The complexity of this issue requires the involvement of multiple actors, including not only the government but also the private sector. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research sites include BP3MI East Nusa Tenggara as a government representative and two private companies, PT Bakti Unggul Sejahtera (PT BUS) and PT AKKA AL-MATAR. The analysis is based on the collaborative governance framework proposed by Ansell and Gash, which emphasizes face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. The findings indicate that collaboration between the government and the private sector plays a significant role in preventing human trafficking through legal recruitment processes, pre-departure training, capacity building, and supervision of labor placement procedures. Although challenges remain in coordination and policy consistency, these collaborative practices contribute positively to strengthening the protection of migrant workers’ rights and security. This study concludes that collaborative politics between the government and the private sector is a crucial strategy in developing a human security–oriented human trafficking prevention system

Health financing is a subfield of health economics, where it refers to the amount provided by people at the individual, family, and community levels from public and private sources. The public and non-public sectors that work together to fund health care initiatives are all committed to improving health services and society as a whole. From the source of health financing, its implementation is directed at several main things, namely eliminating cost barriers to obtaining health services, equity in access to services, increasing efficiency and effectiveness of resource allocation (resources) and adequate and acceptable service quality for service users. By making the implementation of the Social Health Insurance program and other private programs, health financing is more efficient and affordable for the community.

This study examines the influence of emotional happiness culture on workplace happiness, with resilience as a mediating factor, among Generation Z employees in the private sector. As Generation Z enters the workforce, their unique emotional needs and challenges necessitate a deeper understanding of psychological factors that contribute to workplace well-being. Using a quantitative survey approach, data from 110 private sector Generation Z workers were analyzed to test the direct effects of emotional happiness culture on workplace happiness and resilience, as well as the mediating role of resilience between these variables. Results indicate that a positive emotional culture significantly enhances both resilience and workplace happiness. Moreover, resilience partially mediates the relationship, suggesting that resilience strengthens the impact of emotional culture on employees’ happiness. These findings highlight the importance of fostering an emotional culture that promotes positive emotions such as joy, empathy, and optimism to build resilient and satisfied young employees. This research contributes practical insights for organizations aiming to design psychologically supportive workplaces tailored to Generation Z, ultimately improving employee well-being and organizational sustainability.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta kendala dalam pemasaran produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi UMKM, mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan sektor swasta, serta merumuskan strategi pengembangan yang aplikatif dan berkelanjutan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mencakup pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses pasar dan teknologi dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara signifikan. Selain itu, peningkatan proses pembelajaran dalam UMKM sangat penting untuk mendorong inovasi produk dan perbaikan kinerja usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan UMKM harus terintegrasi dengan pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan akses permodalan, dan pemanfaatan teknologi digital. Dukungan kebijakan yang memudahkan akses pembiayaan dan regulasi yang ramah terhadap UMKM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan sektor ini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian nasional.

Timbulan sampah di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, ekspansi kawasan permukiman, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), terjadi lonjakan volume sampah harian dari 2022 hingga 2024. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengkaji model pengelolaan sampah berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango melalui pendekatan sistem, dengan merujuk pada literatur dan data sekunder. Metode analisis menggunakan pendekatan Causal Loop Diagram (CLD) dan Stock Flow Diagram (SFD) untuk mengidentifikasi hubungan kausal dan dinamika sistem pengelolaan sampah di daerah ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya sinergi antar-pemangku kepentingan, kurangnya regulasi lokal, serta keterbatasan sarana pengolahan. Solusi strategis yang diusulkan meliputi pembangunan fasilitas TPS3R, penyusunan kebijakan persampahan daerah, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi lingkungan dan bank sampah, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Diharapkan, pendekatan integratif ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bone Bolango.

Inovasi sosial dan kewirausahaan sosial telah menjadi strategi utama dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi tantangan sosial dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh pendekatan bisnis konvensional. Makalah ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis inovasi sosial dan perannya dalam kewirausahaan sosial; 2) Mengidentifikasi hubungan antara inovasi sosial dan keberlanjutan UMKM dalam konteks ekonomi berbasis dampak sosial; 3) Menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan inovasi sosial berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM melalui penerapan model bisnis berbasis dampak sosial, ekonomi sirkular, serta digitalisasi bisnis. Keberhasilan kewirausahaan sosial dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepemimpinan yang visioner, strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, serta model bisnis yang adaptif dan inovatif. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan mencakup dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap pendanaan berbasis dampak sosial, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademisi. Indikator utama keberhasilan kewirausahaan sosial mencakup pengukuran dampak sosial dan ekonomi, keberlanjutan finansial dan operasional, serta efektivitas model bisnis dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebagai implikasi, makalah ini merekomendasikan penguatan kebijakan publik yang mendukung bisnis sosial, peningkatan akses pendanaan berbasis dampak, serta integrasi inovasi sosial dalam strategi pengembangan UMKM. Dengan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi kewirausahaan sosial, diharapkan inovasi sosial dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Abstrak. Maraknya kasus penipuan berkedok investasi bodong menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi masyarakat. Salah satu penyebab utama kerentanan masyarakat terhadap praktik ini adalah rendahnya literasi finansial, terutama pemahaman tentang ciri-ciri investasi legal dan pengelolaan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya advokasi kebijakan literasi finansial sebagai langkah strategis dalam memberantas praktik penipuan investasi bodong. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dengan meninjau program literasi finansial yang telah ada, tantangan implementasinya, serta peran sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi finansial yang baik tidak hanya membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar keuangan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi penawaran investasi. Selain itu, advokasi kebijakan yang efektif membutuhkan integrasi program literasi finansial ke dalam kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran publik, dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik investasi ilegal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa advokasi kebijakan literasi finansial memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif investasi bodong. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan, peningkatan akses informasi, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas investasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan terlindungi dari risiko penipuan investasi.

Koperasi multipihak merupakan suatu bentuk kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks pengembangan ekonomi, koperasi multipihak memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi multipihak dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM melalui penyediaan akses keuangan, pelatihan, pemasaran, dan jaringan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan sumber informasi yang tersedia di internet, termasuk laporan pemerintah, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi multipihak dapat memperkuat UMKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau, pelatihan manajerial, serta memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan berbagai sektor lain. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain ketidakcocokan antara kepentingan berbagai pihak dan kurangnya koordinasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi multipihak memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM), asalkan ada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi, serta penguatan kapasitas koperasi untuk mengelola kolaborasi antar pihak secara efektif.

Teknologi blockchain menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam sektor pertanian. Penelitian ini mengkaji potensi dan tantangan implementasi teknologi blockchain di sektor pertanian melalui meta-analisis sepuluh jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain dapat memfasilitasi pelacakan produk secara real-time, mengurangi penipuan, dan meningkatkan manajemen persediaan. Studi kasus pada rantai pasok produk organik mengungkapkan bahwa blockchain memungkinkan konsumen memverifikasi asal produk, meningkatkan kepercayaan, dan membantu petani mendapatkan harga yang lebih baik. Integrasi blockchain dengan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) juga menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, tantangan utama seperti kurangnya pengetahuan petani dan biaya implementasi yang tinggi perlu diatasi melalui pelatihan, dukungan teknis, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Proyek percontohan di beberapa wilayah menunjukkan keberhasilan awal, dan pengembangan lebih lanjut akan meningkatkan adopsi teknologi ini. Kesimpulannya, dengan dukungan yang tepat, blockchain memiliki potensi untuk merevolusi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin kualitas produk bagi konsumen. Implementasi yang sistematis dan kolaboratif akan memastikan bahwa teknologi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasok pertanian.

Good Governance merupakan kerangka tata kelola yang merupakan bagian integral dari pola perilaku suatu organisasi, yang mencakup aturan dan norma etika untuk mengamankan ketertiban, integritas, dan prestasi perusahaan atau entitas pemerintahan. Ini mendorong kondisi yang mendukung dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi, dengan akibatnya memengaruhi akreditasi organisasi tersebut. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak hanya relevan di dalam entitas bisnis, tetapi juga diperlukan dalam berbagai sektor termasuk swasta, pemerintahan, dan bahkan pendidikan. Implementasi tata kelola yang efektif di semua level akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Asas good water resources governance baru akan dapat tercapai apabila pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan melalui suatu perencanaan yang utuh dan terpadu (hulu, tengah, hilir), menyeluruh (antar dan lintas sektor), berkelanjutan dan berbasis kelestarian lingkungannya, mencakup aspek teknis, aspek asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, aspek tata kelola pemerintahan desentralisasi yang berlaku; dan aspek masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam pemanfaatan DAS serta aspek kontrol, transparansi, akuntabilitas hasil yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas dan banyak mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan, sedang evaluasi kebijakan pengelolaan DAS dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan perlu dikuatkan melalui : (1) Meningkatkan hermonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS; (2) Mewujudkan pembentukan Forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders; (3) Mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS dan (4) Mewujudkan Pemahaman Bersama tentang Pengelolaan DAS.

Pemerintah memerlukan kemitraan untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan publik, tak terkecuali pelayanan kesehatan. Kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Swasta merupakan upaya BPJS Kesehatan dalam memenuhi  tugas  dan  kewajiban  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  publik. Dalam urusan publik, penting menerapkan good governance, termasuk dalam kemitraan. Tujuan penelitian menganalisis penerapan good governance serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknis analisis data Miles dan Heberman serta uji trangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan good governance dalam kemitraan guna memberikan pelayanan kesehatan di Kota Semarang telah dilaksanakan. Meski   demikian,   terdapat   beberapa   prinsip   good   governance   yang   belum terlaksana  secara  optimal,  diantaranya  daya  tanggap  (responsiveness), berorientasi konsensus (consensus orientation), dan berkeadilan / keseimbangan (equity). Faktor pendorong penerapan good governance adalah keterbukaan informasi dan transparasi, upaya saling memahami (mutual undestanding) dan saling menyesuaikan (mutual adjustment) serta komitmen kemitraan yang kuat dan mengikat. Faktor penghambatnya adalah perbedaan perspektif antar sektor dan tidak adanya konsesnsus dalam kemitraan.