Publication Search

The purpose of this research is to analyze the income of cucumber farming and analyze the effect of the use of chemical fertilizers on cucumber farming income in Duriasi Village, Wonggeduku District, Konawe Regency. Sample determination was carried out by census. Where in Duriaasi Village there are 21 cucumber farmers. The analysis uses the income analysis formula and multiple non-linear regression with the equation transformed in linear form or in the form of the Cobb-Douglas function. Based on the results of research on respondent farmers who manage cucumber farming in Duriaasi Village, it can be concluded that the income obtained from cucumber farming in Duriaasi Village, Wongeduku District is Rp. 93,271,329,- with an average per Ha of Rp. 15,414,749 ,-. Based on the individual production factors, the influence of the variables SP36 fertilizer (X2) and KCL fertilizer (X4) have a significant effect on income (Y), a significant value of 0.000 < 0.05 is obtained as well as urea fertilizer (X1) and ponska fertilizer (X3). has no significant effect on income (Y), so a significant value of 0.000>0.05 is obtained. The coefficient of determination value symbolized R2 is 0.89

Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis.  Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaaan saja, tetapi juga di lakukan oleh KPK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi komisi pemberantasan korupsi untuk dapat menggunakan kewenangannya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1. perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; 2.  Tidak terdapat cukup bukti; 3. Peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana.