Publication Search

The E-Kinerja Program is a policy innovation developed by the Madiun City Government to support the digitalization of civil servant performance management as part of bureaucratic reform and the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This study aims to evaluate the implementation of the E-Kinerja Program in Madiun City using six policy evaluation criteria proposed by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, direct observation of the E-Kinerja application usage, and documentation review of related policies. The findings indicate that the E-Kinerja Program is relatively effective and efficient in supporting the monitoring of civil servant attendance and daily activities through features such as QR Code-based attendance, photo documentation, and daily activity reporting. However, several challenges remain, including unstable GPS accuracy, limited internet connectivity, and the practice of non real time input of daily activities. In addition, differences in digital literacy levels and device compatibility among civil servants affect the equitable utilization of the application. Overall, the implementation of the E-Kinerja Program is considered appropriate as part of bureaucratic digital transformation in Madiun City, although further improvements in technical aspects and human resource capacity are required to optimize its implementation.

cf

Good governance atau tata kelola yang baik merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal. Untuk mencapai good governance, diperlukan kebijakan publik yang tepat dan reformasi birokrasi yang komprehensif. Tulisan ini menganalisis hubungan antara kebijakan publik, reformasi birokrasi, dan good governance. Kebijakan publik yang mendukung good governance memiliki beberapa ciri, antara lain partisipatif, akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan publik yang baik dapat membantu mewujudkan good governance dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta keberlanjutan. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah penting untuk mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi dapat membantu mewujudkan good governance dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur, membangun budaya kerja yang profesional, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya untuk mewujudkan good governance melalui kebijakan publik dan reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, good governance dapat menjadi kenyataan di Indonesia.  

Abstract. Bureaucratic reform in Indonesia is an important agenda in improving government performance, especially in public services. Kerinci Regency, Jambi Province, faces various challenges in carrying out bureaucratic reforms, such as low capacity of civil servants, limited infrastructure, and resistance to change. Weber's bureaucratic theory, New Public Management (NPM), and the concepts of efficiency, effectiveness, and transparency are the theoretical framework for understanding the importance of bureaucratic reform. This study uses a qualitative descriptive approach with in-depth interview methods and direct observation. The results of the study show that Kerinci Regency has implemented bureaucratic reform policies, such as simplifying service procedures and using information technology. However, various obstacles such as the lack of ASN capacity and limited infrastructure hinder the implementation of reforms as a whole. The positive impacts identified are increased community satisfaction, transparency, and accountability of local governments. This research recommends increasing the capacity of civil servants, expanding the implementation of e-government, and strengthening service infrastructure to support more effective and sustainable bureaucratic reform. Thus, bureaucratic reform in Kerinci Regency can encourage public services that are more efficient, transparent, and responsive to the needs of the community.

Abstrak Ombudsman Merupakan Lembaga independent yang didirikan Oleh Pemerintah dengan segenap tanggung jawab dalam tugas pengawasan, investigasi dan pemberian tindak lanjut atas segala sengketa anatara masyarakat dan instansi dan Lembaga pelayanan Publik di Indonesia. Segala bentuk tindakan yang akan di lakukan oleh ombudsman didasarkan pada kewenangan yang diperoleh oleh Ombudsman. Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia sejak era orde lama hingga kini terus berkembang, semakin berkembangnya Pola kinerja aparat yang mengikuti perkembangan zaman tentu diikuti dengan perkembangan masalah yang jauh lebih kompleks, tanpa dibekali dengan pengaturan dan daya integritas yang tinggi maka kehendak pribadi dari setiap aparat dapat menjadi boomerang dan berakibat pada munculnya Maladministrasi, baik dalam penyalahgunaan wewenang hingga prilaku yang merugikan instansi kenegaraan itu sendiri. Seiring perkembangannya, ombudsman sendiri masih banyak yang belum menyadari eksistensi dan perannya sebagai pengawas pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan peran dari ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik dan bagaimana melihat eksistensi dari ombudsman melalui studi kasus. Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus. Kesimpulannya bahwa dapat dilakukan peningkatan kinerja dari ombudsman sebab ombudsman sendiri sudah difasilitasi dengan kewenangan dalam pengawasan pelayanan publik yang sangat luas. Selain itu, dengan adanya penyelesaian konkrit dari permasalahan pelayanan publik, ombudsman dapat menunjukan eksistensi serta perannya.

Bureaucratic reform is one of the government's efforts to realize good governance and carry out reforms and fundamental changes in the governance system, especially from the institutional (organizational) aspects, management and human resources apparatus. Bureaucratic reform is the basis for changes in the life of the nation and state. Through bureaucratic reform, the provision of an efficient and effective government management system can be carried out. Public service is a reflection of the bureaucratic condition of a region, because public service is directly related to the real needs of the community and the government's role is to provide the needs of the public service itself. The protection of women and children from acts of violence is part of the public services provided by the government for women and children victims of violence. Violence against women and children is one of the issues that is of concern to the government. There is a trend of increasing cases of violence against women and children. The increase in incidents of violence has provided a solid basis for the government and stakeholders to accelerate progress on reducing violence against women and children.Protection of women and children as part of public services carried out by the government in the implementation of bureaucratic reform is carried out according to applicable regulations, to optimize the function of services for protecting women and children, it is necessary to optimize the role of service implementers, implementing human resources who have competence, collaboration of all relevant stakeholders, preparing tools which will serve as a guideline and carry out monitoring and evaluation functions.

 State administration is never separated from policy making. Bureaucratic reforms is carried out to realize good governance, therefore policy is a must because all the implementation of programs and community services should be conducted. One of the policies that is often carried out is discretion, with the aim of filling the regulatory vacuum and not stopping innovating in carrying out policies because of the regulatory vacuum. This study was conducted to analyze the formulation of discretion in the implementation of bureaucratic reform. This research was conducted with a qualitative approach. Results of the study: 1) discretion is carried out by taking into account the objectives, causes and conditions for using discretion; 2) discretion that is contrary to the objectives, procedures and conditions can be canceled; 3) it is necessary to build an accountability system in the implementation of discretion so that it does not lead to corrupt behavior. Conclusion: discretion is an innovation that can be accounted for by the government and society

Ketika Indonesia memasuki reformasi politik, pada tahun 1998, ada tuntutan yang kuat dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satu alasan yang dapat mendukung harapan itu adalah reformasi birokrasi. Namun pergantian kekuasaan di era reformasi tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik sesuai kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi terkesan berjalan di tempat, Penyebab utamanya adalah perilaku komunikasi pemimpin dalam situasi politik tersebut, terjebak dalam bentuk top down. Dalam pola masyarakat mekanik sulit untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan implikasi yang dihasilkan terkait penerapan reformasi birokrasi kinerja pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.  Reformasi  birokrasi  diharapkan  dapat  menjadi  mementum  untuk menuju birokrasi yang baik dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan layanan publik yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban yaitu dalam pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pelayanan Izin Tinggal bagi WNA dan pengawasan serta penindakan Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang diimplementasikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada reformasi pelayanan publik yang dilakukan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, disamping itu pula juga dilaksanakan pembinaan pola pikir dan pola perilaku pada sektor sumber daya manusia agar berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik sehingga hal tersebut memberikan implikasi positif pada pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam core values Kementerian Hukum dan HAM yaitu untuk menjadi birokrasi kelas dunia.

Konsep  birokrasi  modern,  reformasi  birokrasi  dan  pelayanan  public beserta suatu paradigma wawasan pengawasan dalam mewujudkan birokrasi modern. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan tersebut adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik good government ‘’ control atau  pengawasan  adalah  merupakan  salah satu  fungsi  manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi.  

Pemanfaatan e-government bagi birokrasi khususnya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan inovasi pelayanan publik yaitu aplikasi Si Pelem Keprok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Si Pelem Keprok di Bagian humas dan protokol pemprov Jateng dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi aplikasi Si Pelem Keprok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan. Hasil penelitian ini terdapat 5 fitur yang ada aplikasi tersebut. Yaitu peta kegiatan pimpinan, agenda kegiatan pimpinan, laporan berita, survey kepuasan, dan laporan aksi perubahan. Salah satu faktor implementasi yaitu komunikasi, masih sedikit responden yang merespon kinerja humas dan protokol melalui aplikasi tersebut. Respon masyarakat dapa menjadikan bahan evaluasi bagi kinerja huma dan keprotokolan pemprov Jateng.    

Reformasi birokrasi adalah merupakan tuntutan masyarakat, birokrasi pemerintahan harus membuka dirinya menuju perubahan paradigma baru, salah satunya dengan berlakunya e-government. Dengan e government terjadi perubahan pelayanan kepada masyarakat yang semula bersifat konvensional sekarang bersifat modern. Hal ini sesuai dengan berkembangnya teknologi informasi.  

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana SOP pelayanan tamu dan aplikasi buku tamu online dapat diterapkan sehingga memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat. Fokus penelitian ini meliputi respon kepada pemberi layanan terhadap peningkatan pelayanan tamu. Lokus penelitian di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Wakil Gubernur. Hasil penelitian menunjukan berbagai manfaat baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kewajiban penyediaan pelayanan publik yang prima. Manfaat bagi Biro Umum Setda Prov Jateng membantu pencapaian kinerja organisasi khususnya pencapaian target indeks kepuasan masyarakat, menciptakan pola data tamu yang sistematis sehingga data tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pelayanan tamu di tahun yang akan datang. Bagi TU dan RT Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan tersedianya Aplikasi Buku Tamu Online ini menjadikan pekerjaan sehari-hari lebih efektif dan efisien serta berfungsi juga sebagai alat monitoring hasil audiensi yang lebih optimal. Bagi masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mendapatkan layanan tamu yang baik.    

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Tetapi, pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi hanya sebagai co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi ini harus lebih dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mendapat titik terang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, di mana rancangan undang-undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan juga kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan dan persetujuan bersama suatu undang-undang. Kata Kunci: Penguatan, Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah.  

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diktahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizian terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elekronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman  modal  ternyata  didukung  melalui  promosi,  menumbuhkan iklim  berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

The implementation of democracy in the management of public services is an important part that must be carried out by the bureaucracy. In its implementation, it must uphold democratic principles that are in line with the state constitution, namely freedom/equality, people's sovereignty, and open and responsible government. Better and more satisfying services for the community must be carried out by public service providers. The government's attitude is still inclined to only provide good services to certain people, who have the same political views and thoughts as the government. The paradigm of the management of the administration of the public service bureaucracy must be changed, which initially "regulates" the community to "serve" the community. because the public service bureaucracy is the main benchmark in assessing the performance of the central government and local governments in serving the community. Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Democracy, Constitution.

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

Perkembangan zaman saat ini yang semakin global di tengah revolusi industry 4.0 dan Reformasi Birokrasi menuntut ASN memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu peluang dalam memberikan pelayanan dan perumusan kebijakan yang lebih berkualitas. Perubahan paradigma pengembangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Reformasi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun birokrasi sesuai dengan  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi.  Dalam  menajdikan  ASN bertaraf internasional ini tidaklah mudah karena harus didukung oleh semua pihak baik itu regulasi yang jelas dan juga kesadaran dari masing-masing individu ASN. Peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi disini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan menuju ASN bertaraf internasional karena kinerja dan komptensi inilah yang menjadi modal  dalam  pelaksanaan  pelayaanan  publik  yang  semakin  berkualitas sesuai tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi, dan karier, serta peningkatan kesejahteraan.

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.