Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan akta notaris sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian otentik, namun efektivitasnya dalam sengketa merek masih diperdebatkan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam perkara sengketa hak atas merek POLO di Indonesia? (2) apa implikasi yuridis dari penggunaan akta notaris terhadap perlindungan hukum pemilik merek dalam sengketa tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data primer melalui wawancara dengan praktisi. Bahan hukum primer berupa UU Jabatan Notaris, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti otentik dalam perjanjian lisensi maupun pengalihan merek. Namun, dalam kasus POLO, Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip penggunaan pertama (first use) dibanding sekadar keberadaan akta notaris, sehingga akta tersebut tidak menjadi penentu utama. Kesimpulannya, meskipun akta notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan preventif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesesuaian dengan fakta penggunaan merek. Saran penelitian adalah perlunya penguatan regulasi mengenai keharusan pencatatan akta pengalihan atau lisensi merek di DJKI, serta peningkatan peran notaris dalam memastikan substansi akta sesuai fakta hukum agar dapat mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal.

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Depression is one of the mental health problems that often arise in patients with chronic diseases, such as diabetes mellitus, hypertension, and chronic kidney failure. This condition not only impacts the patient's quality of life, but also affects the treatment process and the burden on the family. However, mental health literacy in the community is still low, so targeted preventive and curative efforts are needed. The Community Service Program (PKM) aims to improve people's mental health through educational interventions with scientific booklet media that are easy to understand and apply. The activity method is carried out in a participatory manner, including the preparation stage, socialization, educational implementation, and evaluation. Education is provided to the community with a focus on preventing depression through a healthy lifestyle, stress management skills, and early intervention efforts by seeking professional support. Evaluation is carried out through pre-post tests, observations, and group discussions. The results of the activity showed an increase in public knowledge about depression, a change in attitudes to be more open in expressing feelings, as well as practical skills in relaxation, maintaining sleep patterns, and building social support. Participants also better understand the importance of seeking professional help when depressive symptoms are getting worse. The conclusion of this PKM is that the scientific booklet has proven to be effective as a preventive and curative educational intervention medium, and can be an innovative strategy in improving the mental health of people affected by chronic diseases.

Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengoptimalkan kinerja Mini PC dan pemeliharaan real-time di CV Permata Gemilang Jaya. Metodologi waterfall diterapkan menggunakanNodeMCU sebagai mikrokontroler utama, dilengkapi dengan sensor DHT22, DS18B20, dan INA219 untuk memantau parameter suhu, CPU, dan memori. Arsitektur sistem mengintegrasikan kerangka kerja Laravel dengan database MySQL, menghasilkan aplikasi web responsif dengan kontrol akses berbasisperan untuk Admin Pusat, Admin Regional, dan Teknisi Cabang. Infrastrukturserver cloud dengan konektivitas GSM cadangan memfasilitasi pemantauanterpusat di wilayah Ciayumajakuning. Desain sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dengan diagram kasus penggunaan dan diagram aktivitas yang komprehensif. Penerapan sistem pemberitahuan otomatisdengan mekanisme peringatan berbasis ambang batas memungkinkan deteksidini anomali perangkat. Antarmuka yang dioptimalkan untuk selulermeningkatkan aksesibilitas teknisi untuk operasi lapangan. Validasi sistemmenunjukkan strategi pemeliharaan preventif yang sukses dalam mengurangiwaktu henti perangkat dan mengoptimalkan efisiensi operasional infrastrukturteknologi informasi.

Latar Belakang: Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian, terutama pada kelompok lansia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan gaya hidup sehat menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Tujuan: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pengendalian tekanan darah melalui Program SEHATI (Sehat Bersama Hipertensi Terkendali). Metode: Kegiatan dilaksanakan di Posbindu lansia dengan melibatkan 45 peserta. Metode kegiatan meliputi skrining tekanan darah dan status kesehatan, edukasi tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi, serta pelatihan senam hipertensi. Evaluasi dilakukan melalui pre dan post-test pengetahuan serta observasi partisipasi senam. Hasil: Terdapat peningkatan pengetahuan peserta tentang hipertensi sebesar 35%, partisipasi aktif dalam senam mencapai 90%, dan sebagian besar peserta menunjukkan penurunan tekanan darah setelah mengikuti kegiatan. Kesimpulan: Program SEHATI efektif meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku sehat masyarakat dalam pengendalian tekanan darah, serta dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis promotif dan preventif di komunitas lansia.

Balance disorders are among the most common functional problems experienced by older adults and significantly increase the risk of falls, disability, and reduced quality of life. Early screening and health promotion efforts are essential in preventing these complications. This community service program aimed to introduce and implement the Fukuda Stepping Test as a simple, low-cost, and effective method for promotive and preventive assessment of balance impairment among elderly individuals in the community. The activity involved health education on balance maintenance, demonstration of the test procedure, and direct assessment of participants, followed by individualized feedback and recommendations for balance exercises. The results showed that the Fukuda Stepping Test was well-received, easy to perform, and successfully identified elderly individuals with potential vestibular asymmetry or dynamic balance deficits. Furthermore, the program increased participants’ awareness regarding fall prevention and encouraged adoption of regular balance training. This initiative highlights the importance of accessible physiotherapy-based screening tools in community settings and underscores the role of physiotherapists in promoting healthy aging and reducing fall risk among older adults.

The high incidence of risky sexual behavior among adolescents is caused by several factors, such as the environment and low selfcontrol. Adolescents living in former red-light districts are at higher risk of risky sexual behavior due to environmental factors and a lack of self-control. Therefore, appropriate psychoeducational media are needed to help improve adolescents' selfcontrol so that risky sexual behavior can be prevented. This study aims to determine the content validity of the ‘SCOUPER’ self-control psychoeducation module as a preventive measure against risky sexual behavior among adolescents in former red-light districts. This study used the Research and Development (R&D) method with a 3D model (Define, Design, and Develop). The define stage analyzed the needs of adolescents, the design stage developed the self-control psychoeducation module, and the develop stage included validity testing with rating scores by experts or validators. The data analysis used in this study was descriptive analysis with Aiken's V formula and validator input. The validity test results showed that the SCOUPER self-control psychoeducation module scored between 0.75 and 1,00 in the high – very high category. Based on the validity test results, the SCOUPER module can be concluded to be valid for use with some suggestions and improvements from the validator. The SCOUPER self-control psychoeducation module is valid in terms of content, construct, and language, and has the potential to be used as a preventive medium in preventing risky sexual behavior among adolescents, especially in former red-light districts.

Indonesia's rapid population growth, particularly among adolescents, has raised concerns regarding its social and reproductive health implications, including rising rates of unintended pregnancies, premarital sexual activity, and the spread of sexually transmitted infections (STIs). In response to these issues, the government issued Government Regulation (GR) No. 28 of 2024 as a derivative of Law No. 17 of 2023 on Health. One of its provisions regulates the provision of contraceptives for school-aged children and adolescents. This study aims to examine the implications of this provision in relation to religious values, social morality, and the direction of national health policy. The research employs a normative qualitative approach using juridical-philosophical analysis, along with an assessment of public responses, religious leaders’ perspectives, and the views of state institutions regarding the regulation. The findings indicate that Article 103 paragraph (4) letter e has sparked controversy due to the use of the term "provision," which is perceived as ambiguous and contradictory to religious norms particularly Islamic teachings and is viewed as potentially legitimizing premarital sexual behavior among students. These findings highlight the necessity for the government to reassess regulations that conflict with religious and local cultural values. Furthermore, the study advocates for strengthening preventive reproductive health education grounded in religious and moral principles, rather than directly providing contraceptives within school settings.

Obesity, central obesity, and hypercholesterolemia are prevalent yet often unrecognized health conditions that significantly elevate the risk for various non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes mellitus, hypertension, and cardiovascular disorders. These conditions, when left undiagnosed and untreated, contribute to the growing public health burden worldwide. This community service program was designed to raise awareness and provide early detection of these conditions through basic health screening measures, including body mass index (BMI), waist circumference, and blood cholesterol levels. The program was implemented in Tomang Subdistrict, West Jakarta, where 90 participants were involved. The findings from the screening revealed concerning results: 67% of the participants were classified as obese, and 58% had central obesity, both of which are major risk factors for NCDs. A deeper analysis of lifestyle factors highlighted that high-fat diets, sedentary behaviors, and night shift work were significant contributors to the high rates of obesity and metabolic abnormalities observed. The educational outreach component of the program, which included the provision of information about healthy diets, exercise, and the importance of regular health screenings, proved to be effective in raising awareness about these health issues. Moreover, the simple health screening process was well-received by the community and contributed to a greater understanding of individual health risks. This initiative is expected to serve as a sustainable model for promoting health and preventing metabolic diseases in the community. The findings underscore the importance of early detection and education as critical strategies in the fight against obesity and related NCDs, suggesting that such programs can play a key role in reducing the future burden of chronic diseases in underserved populations

This study aims to analyze the effectiveness of preventive maintenance on the Simplex machine at PT. XYZ by applying the Overall Equipment Effectiveness (OEE) method and identifying the primary causes of production losses through the Six Big Losses framework. Preventive maintenance is an important strategy to ensure machine reliability, reduce downtime, and improve production efficiency. OEE is a widely recognized performance measurement tool consisting of three key indicators: Availability, Performance, and Quality. These indicators collectively reflect the overall effectiveness of equipment in supporting the production process. The results of this study indicate that the OEE value of the Simplex machine is 79%, which remains below the world-class benchmark of 85% as recommended by the Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM). This finding suggests that the machine’s performance has not yet reached the optimal standard and requires improvement efforts. Further analysis using the Six Big Losses approach reveals that the most significant contributors to reduced machine effectiveness are equipment failure and idling or minor stoppages. These two categories account for the majority of productivity losses, thereby affecting both machine utilization and production output. To further explore the underlying issues, a root cause analysis was conducted using a fishbone diagram, which enabled the identification of several critical factors related to human resources, methods, machines, materials, environment, and measurement systems. Based on this analysis, improvement proposals were developed through the 5W+1H method, providing a systematic strategy to enhance preventive maintenance practices. The recommended actions include scheduling more frequent inspections, improving operator training, upgrading spare parts management, and implementing stricter monitoring of machine performance. In conclusion, this study highlights the importance of continuous preventive maintenance to optimize machine productivity and reduce unplanned downtime. By adopting the proposed improvement strategies, PT. XYZ can increase the effectiveness of its Simplex machine, moving

ABSTRAK Ketahanan nasional menghadapi tantangan baru seiring dengan meningkatnya ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam konteks ini, kearifan lokal berpotensi menjadi modal sosial yang efektif dalam memperkuat strategi pencegahan terorisme berbasis sosial-budaya. Penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal dalam membangun ketahanan nasional melalui mekanisme preventif dan adaptif terhadap radikalisme. Menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong , siri' na pacce , dan pela gandong yang berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan keamanan menciptakan sinergi antara pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat, serta pergeseran paradigma keamanan dari yang berorientasi negara (state -centric ) menjadi berbasis masyarakat ( society-centric ). Selain itu, kearifan lokal berperan sebagai fondasi cultural resilience dengan memperkuat kohesi sosial dan identitas inklusif. Namun, pendekatan implementasi ini menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi generasi muda, politisasi identitas, dan bias gender. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat, pengembangan indeks ketahanan budaya, serta adaptasi kreatif melalui digitalisasi konten lokal. Dengan demikian, pendekatan berbasis budaya dapat menjadi strategi transformatif dalam mewujudkan keamanan berkelanjutan (sustainable security).

Type 2 diabetes mellitus is a chronic metabolic disease that is increasingly found in the productive age population and can have a major impact on quality of life, especially due to risk complications such as heart disease, nerve disorders, retinopathy, and kidney damage. Early symptoms are often not recognized because they are considered minor complaints, such as fatigue or frequent urination, so many cases are not diagnosed in the early stages. The Community Service Program (PKM) implemented in Grogol Village aims to increase public awareness of the importance of early detection of diabetes through fasting blood sugar screening activities. This activity uses the Plan-Do-Check-Act (PDCA) approach, including checking glucose levels with the Point-of-Care Testing (POCT) tool, as well as counseling on risk factors and prevention of diabetes. Of the 71 participants involved, 19 people (26.76%) were identified as having diabetes, 8 people (11.27%) had prediabetes, and the rest had blood sugar levels within normal limits. These results indicate that early screening is very important to prevent diabetes progression and severe complications, and is a foundation for building public awareness to maintain metabolic health sustainably.

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer dengan proses pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data menggunakan metode analisis hukum, yaitu suatu analisis yang menggunakan teori, prinsip, kaidah hukum untuk menemukan sebuah petunjuk. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap harta warisan yang dikuasai oleh salah ahli waris. Pasal 832 dan pasal 833 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menyatakan para ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak milik atas semua barang dari orang yang meninggal, sehingga ahli waris yang mempunyai hak yang ada pada harta warisan. Namun harta waris tersebut dikuasai oleh salah satu pihak jadi harus mendapatkan perlindungan hukum secara preventif terhadap objek warisan yang kuasai tanpa sepengetahuannya dan mengakibatkan kerugian untuk ahli waris yang lain. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris ini telah sepadan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku dan hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada bukti- bukti selama persidangan. Akibat hukum yang timbul pada Putusan Nomor:10/Pdt.G/2020/PN.Skt merupakan persengketaan secara melawan hak merupakan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat, oleh sebab itu telah benar bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Tergugat guna membayar biaya perkara untuk seluruhnya dan menyerahkan obyek sengketa beserta sertifikat hak milik untuk kemudian dibagi menurut perundang-undangan yaitu diantara Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan separuh bagian dari pada total keseluruhan warisan atau obJek persengketaan.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach to reveal how the implementation of classical guidance services plays a role as a preventive and curative effort against online game addiction in students of SMP Negeri 2 Kuala. The problem of online game addiction has become a phenomenon that disrupts the learning process and social-emotional development of students. In this study, data were collected through observation, in-depth interviews with BK teachers, homeroom teachers, and several students who were indicated to be addicted, as well as documentation of the guidance program being run. The results of the study showed that classical guidance services were able to provide students with an understanding of the negative impacts of online game addiction and raise awareness to manage playing time healthily. Preventive efforts were made through the delivery of material on time management, the consequences of addictive behavior, and strengthening learning motivation. Meanwhile, the curative approach was applied with further counseling for students who had shown symptoms of severe addiction. BK teachers also involved parents in the student recovery process. In conclusion, classical guidance services have a significant role in overcoming online game addiction if implemented systematically and continuously.

Police patrols at the Polsek level have a strategic role in maintaining public security and order through the implementation of preventive and repressive functions. The preventive function aims to prevent crime, while the repressive function focuses on law enforcement against violations. This research aims to analyze the implementation of the repressive function in Polsek patrol activities as a response to the dynamics of law violations in its jurisdiction. The type of research used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that the effectiveness of repressive patrols is highly dependent on officer professionalism, technological support, and community synergy. In conclusion, the repressive function must be carried out proportionally, accountably, and humanistically. It is recommended that the police strengthen personnel capacity, evaluation systems, and data-based strategies to improve the effectiveness of law enforcement while building public trust in a sustainable manner.

The regulation of street vendors (PKL) in Aceh Besar Regency is part of the local government's efforts to maintain public order and manage public space effectively. This study aims to analyze the preventive and repressive strategies implemented by the Municipal Police Unit in regulating street vendors. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that preventive strategies are carried out through guidance activities such as socialization, counseling, and routine patrols. However, the effectiveness of these strategies remains limited due to resource constraints and low participation from the vendors. On the other hand, repressive strategies involve direct enforcement through warnings and evictions, as well as indirect enforcement through cross-sector coordination and business location relocation. Repressive measures often provoke resistance from vendors, especially since the designated relocation areas are perceived as economically unstrategic. The implications of this research highlight the importance of strengthening persuasive approaches, enhancing inter-agency coordination, and providing viable relocation sites to ensure that enforcement policies are implemented effectively, sustainably, and with public acceptance.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap menghadapi masalah hukum, termasuk terlibat dalam perkara pidana sebagai saksi maupun tersangka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan kewenangannya serta memahami prosedur penggunaan hak tolak (recht van weigering) dalam proses hukum pidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi terkait seperti UU Notaris dan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap notaris dapat dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan ini terbagi dalam tiga aspek utama, yakni perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Selain itu, hak tolak merupakan instrumen penting yang melekat pada posisi notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan. Penggunaan hak tolak dalam proses pidana harus melalui prosedur tertentu yang melibatkan Dewan Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UU Notaris dan aturan pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas serta prosedur penggunaan hak tolak yang tepat, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, serta menjaga integritas dan kerahasiaan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Socialization of the Law is not only the government's obligation, but the obligation of all of us. Socialization of the Law serves to introduce the public to the applicable Law, because often the public does not know that their actions are against the law and beyond the limits of their authority. The socialization of the Law this time was carried out in the Class I Detention Center in Surabaya, namely the Medaeng Waru Sidoarjo Detention Center. The form of this activity is to provide legal counseling and introduce the PKDRT Law and the Child Protection Law to the inmates of the Class I Surabaya Detention Center, all of whom are men. Because the perpetrators of violence against women and children have been dominated by men, this activity is considered a targeted activity, considering that so far the socialization of the PKDRT and Child Protection Law has been carried out more often against women, so that they are aware of the law and do not become victims of violence. Meanwhile, this activity is expected to be able to be a preventive and repressive action so that not many men become perpetrators of violence. So that this activity becomes a balancing act so that the socialization of the PKDRT Law and the Child Protection Law is not only aimed at women as parties who are vulnerable to experiencing (becoming victims) of violence, but also to men who are also vulnerable to becoming perpetrators of violence. After this activity, it is hoped that the participants of this legal socialization (counseling) will become closer to the PKDRT Law and the Child Protection Law so that they can later become good husbands, good fathers, and good men who can protect their wives' children from violence.

Efforts to control Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) through breaking the chain of DHF transmission, namely preventing Aedes aegypti mosquito bites. This community activity aims to control and prevent DHF through Mosquito Nest Eradication (PSN) 3M Plus. DHF is still increasing and is a health dilemma. Lack of public enlightenment on preventing DHF through PSN 3M Plus activities is the cause of DHF continuing to increase every year. This Community Service activity was carried out using the Rapid Action method which was followed by the Community and the Family Empowerment and Welfare Group (TIM PKK) of Labuhan Sumbawa Village, Labuhan Badas District along with students of the Public Health Undergraduate Study Program in accelerating the optimization of the implementation of PSN 3M Plus which was carried out on Friday, January 10, 2025. It is hoped that there will be ongoing intervention related to the implementation of PSN 3M Plus in order to continuously strive for the active participation of the community and (TIM PKK) of Labuhan Sumbawa Village, Labuhan Badas District in carrying out PSN 3M Plus independently, especially in the 1 house 1 mosquito larvae movement. The community needs to be reminded of the importance of PSN 3M Plus which is easy, cheap, safe, and effective

Through Presidential Regulation No. 82 of 2018, concerning Health Insurance in article 48, one of the benefits of promotive preventive services is health history screening services. Health history screening abbreviated as SRK is a preventive effort that can detect participants with a potential risk of diabetes, hypertension, kidney failure and coronary heart disease. This SRK filling activity is very beneficial for JKN participants, one of which is that they can find out the potential risk of disease as early as possible for themselves and their family members. Some people still have minimal knowledge about the Mobile JKN application, there are several obstacles in the community, especially the elderly who experience either a lack of smartphones or a lack of understanding of how to use the Mobile JKN application, so these obstacles are the main problems that occur in the Marpoyan Damai area, especially in the Jl. nurul. The aim of the activity is to increase the public's insight and knowledge regarding how to use and benefit the Mobile JKN application in health history screening. In this case, the service team will provide education and assistance with health screening through the BPJS application as an effort to prevent disease. The location for this activity will be carried out in one of the neighborhoods in Pekanbaru City, namely the RT 01 RW 21 Tangkerang Tengah neighborhood, Pekanbaru City. The aim is that after this community service is carried out, it can improve the level of public health through health screening in the application and also increase the knowledge of the community in the area regarding the use of family medicinal plants (herbal medicine)