Publication Search

Unemployment is a very serious problem in the economy because it affects a person's life physically and mentally. The government responded to this problem by creating a labor-intensive program. The labor-intensive program is an initiative that aims to empower the community, especially productive poor families. This program is designed to achieve several goals, namely reducing unemployment, alleviating poverty, and increasing people's sources of income through the use of natural resources, technology, and workers. This research aims to evaluate the implementation of community empowerment through labor-intensive programs in Gubeng District. This research was conducted with a qualitative descriptive approach and used George C. Edward III's policy implementation theory. The research results show that the implementation of the labor-intensive program in Gubeng District is in accordance with Surabaya Mayor Regulation Number 83 of 2023. However, there are several obstacles to implementation, namely the lack of public interest in the labor-intensive program. Therefore, it is hoped that the Gubeng District government will be more aggressive in providing information regarding labor-intensive programs via social media with the aim of increasing public interest. The government must also evaluate and carry out direct monitoring in the field in the implementation of labor-intensive programs in Gubeng District.  

Garbage is a problem that often occurs everywhere. One example is in Tanjungpinang City with various types of waste problems, one of which is plastic waste. For this reason, it needs to be handled seriously. One of the measures that has been carried out by the Tanjungpinang City government regarding the handling of plastic waste is to create a Tanjungpinang Mayor regulation policy no. 14 of 2022 concerning reducing the use of plastic bags. This regulatory policy was implemented on July 7 2022 and the policy of this regulation has been in place for approximately 2 years now. However, the results of implementing this policy regulation are still not as expected, with the data that has been presented in the background proving that every year there is an increase and plastic waste is in second place among the number of types of waste that exist. For this reason, this research aims to evaluate all forms of activities in implementing this policy using a descriptive qualitative approach according to the evaluation theory of Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono (2002) which consists of 4 indicators, namely: suitability evaluation, effectiveness evaluation, efficiency evaluation and meta evaluation. Based on this theory, this research hopes that in the future this problem can be resolved and that regulatory policies run as expected so as to produce the desired results.

This study evaluates the role of the Public Works and Spatial Planning Agency of Bandar Lampung City in repairing Jalan Nusa Indah Raya, Waydadi Baru Village, Sukarame District, Bandar Lampung City, based on Bandar Lampung Mayor Regulation Number 43 of 2021. The focus of the study is the implementation of Article 9 of the regulation and the review of siyāsah tanfiżiyah on the role of the Public Works and Spatial Planning Agency in road repairs. This study uses a field research method with qualitative descriptive analysis, collecting primary and secondary data. The results of the study indicate that the role of the Public Works Agency, especially the Road sector, in providing road infrastructure repair services is not optimal. This can be seen from the long-term road damage and the slow repair response. The review of siyāsah tanfiżiyah shows that the implementation of road repairs by the Public Works and Spatial Planning Agency of Bandar Lampung City is not in accordance with the applicable siyāsah tanfiżiyah principles.  

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.

Pandangan MUI Kota Binjai Terhadap Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017. Sebagaimana peraturan ini sudah berjalan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang di lingkungan pemerintah Kota Binjai, guna untuk menurunkan angka pemakai narkoba yang marak di Kota Binjai. Penelitian bertujuan untuk mengatahui Sejauh mana pandangan MUI Kota Binjai terhadap peraturan walikota no 39 tahun 2017. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan studi kasus (case study). Metode pengumpulan data diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara dari ketua lembaga MUI Kota Binjai, KUA Binjai Utara, praktisi, masyarakat dan BNN Kota Binjai. Hasil penelitian menujukkan bahwa pandangan MUI Kota Binjai mengenai peraturan ini tidak melawan syariat Islam dan bertetangan dengan peraturan perkawinan di KUA. Sedangkan dampak positifnya adalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba yang mengakibatkan sulitnya melangsungkan proses perkawinan dan dampak negatifnya adalah tidak adanya sangsi yang mengikat sehingga masyarakat tidak takut untuk melanggarnya. Ketiga, terbatasnya waktu dan tempat yang sering menjadi penghambat porses tes narkoba untuk calon penganti.

Berdasarkan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah memiliki  tanggung jawab untuk memenuhi hak atas layanan kesehatan warganya sehingga warganegara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang mengesahkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahu 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Fakir Miskin an anak terlantar di pelihara oleh negara, hal itu tertuang pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program UHC, Pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan kesehatan pada warganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi warga miskin dan tidak mampu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian yuridis-normatif sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Dengan adanya PBI maupun UHC hal itu telah membantu masyarakat dari segi biaya, namun perlu ditambahkan bahwa Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tersebut belum mengatur lebih rinci mengenai untuk rawat jalan sehingga masih menimbulkan beban biaya yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi mengenai program UHC, terbukti di tahun ke-3 (tiga) program tersebut berjalan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Sayang rasanya bilamana program tersebut manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Implementasi, Jaminan Kesehatan, Warga Miskin