Publication Search

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada tanggal 3 Januari hingga 1 Februari 2026. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang kesehatan, literasi, keselamatan lingkungan, dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan partisipatif yang terintegrasi. Program yang dilaksanakan meliputi pembuatan Taman TOGA, pembagian buku bacaan bergambar ke sekolah dasar, pemasangan kaca cembung di titik blind spot, penyuluhan pencegahan stunting disertai pembagian makanan bergizi, kerja bakti, serta pendampingan Posyandu, PKK, dan PAUD. Hasil program menunjukkan manfaat nyata: taman TOGA fungsional terbangun di halaman kantor kelurahan, 180 buku tersalurkan ke SDN Purwosari 1 dan 2, 3 kaca cembung terpasang di titik rawan kecelakaan, dan 25 paket makanan bergizi terdistribusi kepada anak PAUD. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan keselamatan lingkungan.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama terkait pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris guna mencegah terjadinya sengketa keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami permasalahan hukum waris yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, prosedur pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian masalah waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Penyuluhan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik keluarga terkait warisan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali siswa SMK Negeri 11 Semarang dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan workshop yang melibatkan 50 siswa kelas XII jurusan Teknik Grafika, Animasi, dan Pengembangan Game. Materi mencakup tiga pilar utama: kemampuan bahasa Jepang (minimal N5/JLPT), sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan pantang menyerah), serta keterampilan teknis (hard skill, soft skill, dan survival skill). Tiga jalur ke Jepang diperkenalkan yaitu magang teknis (Ginou Jisshuu), Specified Skilled Worker (SSW), dan sekolah sambil bekerja (Ryuugakusei). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan motivasi siswa untuk mengejar peluang karier di Jepang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja internasional.

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi dan berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin. Rendahnya pengetahuan serta kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe menjadi salah satu penyebab tingginya kasus anemia selama kehamilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya konsumsi tablet Fe sebagai upaya pencegahan anemia. Metode yang digunakan berupa pemeriksaan kadar hb, penyuluhan melalui ceramah, diskusi. Kegiatan dilaksanakan pada 31 Januari 2026 di PMB Bidan Irma dengan peserta 13 ibu hamil. Hasil kegiatan menemukan 1 peserta ibu hamil yang terkena anemia, pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil mengenai bahaya anemia dan pentingnya konsumsi tablet Fe secara rutin. Peserta memberikan respons positif dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet Fe serta mencegah komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

Antibiotic resistance is a global health problem that requires international efforts to prevent the ineffectiveness of existing antibiotics and support the development of new antimicrobial agents. The increasing use of antibiotics in the community must be accompanied by proper understanding regarding rational antibiotic use to minimize the risk of resistance. This community service activity aimed to provide education on rational antibiotic use and the dangers of antibiotic resistance to undergraduate nutrition students at STIKes Adila, Bandar Lampung. The activity was conducted through educational sessions using flyers, presentation slides, and interactive discussions to encourage active participation and improve understanding of the topic. Evaluation was carried out using pre-test and post-test assessments to measure changes in participants’ knowledge levels. Descriptive analysis showed an improvement in participants’ knowledge, with the high knowledge category increasing from 0% during the pre-test to 85% in the post-test, while the low knowledge category decreased from 35.5% to 0% after the intervention. These findings indicate that educational interventions can effectively enhance awareness and understanding of rational antibiotic use and the prevention of antibiotic resistance. Therefore, continuous educational programs are important to promote responsible antibiotic use and support public health efforts in combating antibiotic resistance.

Antibiotic resistance is a global health problem that requires international efforts to prevent the ineffectiveness of existing antibiotics and support the development of new antimicrobial agents. The increasing use of antibiotics in the community must be accompanied by proper understanding regarding rational antibiotic use to minimize the risk of resistance. This community service activity aimed to provide education on rational antibiotic use and the dangers of antibiotic resistance to undergraduate nutrition students at STIKes Adila, Bandar Lampung. The activity was conducted through educational sessions using flyers, presentation slides, and interactive discussions to encourage active participation and improve understanding of the topic. Evaluation was carried out using pre-test and post-test assessments to measure changes in participants’ knowledge levels. Descriptive analysis showed an improvement in participants’ knowledge, with the high knowledge category increasing from 0% during the pre-test to 85% in the post-test, while the low knowledge category decreased from 35.5% to 0% after the intervention. These findings indicate that educational interventions can effectively enhance awareness and understanding of rational antibiotic use and the prevention of antibiotic resistance. Therefore, continuous educational programs are important to promote responsible antibiotic use and support public health efforts in combating antibiotic resistance.

Penggunaan obat yang kurang tepat selama ibadah puasa masih menjadi permasalahan di masyarakat akibat keterbatasan pemahaman mengenai penyesuaian jadwal minum obat. Desa Banjarwati yang terletak di Kecamatan Paciran merupakan wilayah yang masih memerlukan peningkatan edukasi kesehatan, khususnya terkait penggunaan obat saat berpuasa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2026 di Apotek Tiara Farma, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan berupa penyuluhan secara langsung melalui presentasi interaktif, diskusi, serta penggunaan media edukasi berupa leaflet dan poster. Evaluasi dilakukan menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata nilai pengetahuan dari 72,94 sebelum penyuluhan menjadi 92,94 setelah penyuluhan, dan analisis statistik menunjukkan nilai signifikansi p < 0,001 yang menandakan adanya perbedaan bermakna.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikososial anak. Tingginya kejadian bullying, baik secara fisik, verbal, maupun digital, menyebabkan siswa merasa tidak aman, mengalami kecemasan, serta penurunan interaksi sosial dan prestasi belajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta upaya pencegahannya. Metode  pengabdian  yang  dilakukan  berupa  pemberian  penyuluhan  kesehatan menggunakan participatory  action  research (PAR)  dengan  tema “Edukasi Kesehatan Tentang Bullying Pada Anak: “Berani Baik, Bukan Berani Membuli“. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang bentuk, dampak, dan cara mencegah bullying, serta meningkatnya sikap empati dan keberanian untuk melaporkan kejadian bullying. Selain itu, siswa menjadi lebih mampu mengenali perilaku bullying dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kesimpulannya, kegiatan edukasi melalui pengabdian masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa terkait bullying, sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan mental anak.

Early marriage is a social and legal issue that still frequently occurs in Indonesia and has significant impacts on health, education, and socio-economic aspects. Although the minimum age for marriage has been regulated under Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, the practice of early marriage remains prevalent due to low legal awareness, as well as economic, cultural, and social environmental factors. This community service activity aims to increase adolescents’ understanding and legal awareness regarding the impacts and prevention of early marriage. The method used is legal counseling with an educative and participatory approach targeting adolescents aged 15–18 years. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of legal regulations, the negative impacts of early marriage, and the importance of delaying marriage age. Furthermore, there is a positive change in participants’ attitudes, with a greater focus on education and future planning. Therefore, legal counseling proves to be an effective preventive effort in reducing the rate of early marriage among adolescents.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Anemia remains a significant public health problem commonly experienced by women of reproductive age (WRA) due to inadequate iron intake, blood loss during menstruation, and limited knowledge of healthy dietary patterns and balanced nutrition. This condition may lead to decreased productivity, reduced immune function, and an increased risk of complications in future pregnancies. This community service activity aimed to improve the knowledge of women of reproductive age regarding anemia prevention through balanced nutrition education at PMB Imelda Tae Sekadau in 2026. The method used in this activity was health education through lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The activity was conducted through several stages, including opening, material delivery, evaluation, and closing sessions. A total of 11 women of reproductive age participated actively in the counseling session. The evaluation results indicated that more than 85% of participants were able to answer the questions provided after the material presentation, suggesting an improvement in understanding of anemia, its signs and symptoms, impacts, and the importance of implementing balanced nutrition in daily life as an effort to prevent anemia. Therefore, this counseling activity was considered effective in enhancing the knowledge of women of reproductive age regarding anemia prevention through balanced nutrition education.

Penyuluhan hukum ini bertujuan membangun kesadaran hukum melalui penguatan “konstitusi batin”, yaitu kesadaran nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam diri individu sebagai dasar berperilaku dalam kehidupan pribadi dan sosial. Bagi anak-anak dan remaja di panti sosial, kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pemahaman aturan, tetapi perlu ditumbuhkan melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma kehidupan bersama. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, kegiatan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu Karanganyar ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman bahwa hukum hadir untuk melindungi, membimbing, dan menciptakan ketertiban serta keadilan. Dengan terbentuknya konstitusi batin yang kuat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi berintegritas, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Non-health facility deliveries remain a significant maternal health problem in rural areas, increasing the risk of complications for both mothers and newborns. Cigobang Village, Karang Tengah, Babakan Madang District, is one of the areas where home deliveries assisted by non-health personnel are still practiced. This community service activity was conducted through the Village Community Health Development (PKMD) program involving 103 respondents, there were 8 pregnant women (100%) who still planned to give birth at home assisted by non-health personnel. The objective of this activity was to improve community awareness and knowledge regarding safe delivery practices in health facilities. The methods included a community health assessment using questionnaires, maternal health education sessions, and interactive discussions with pregnant women, families, and community health cadres. The results showed that despite the implementation of health education, some pregnant women still planned home deliveries assisted by non-health personnel due to cultural beliefs, accessibility issues, and financial considerations. The PKMD activities contributed to increased community knowledge; however, continuous education and multisectoral collaboration are required to promote safer delivery practices.

The legal counseling activity on the technical aspects of preventing and reporting Ilegal online lending in Ngawen Village, Muntilan District, was motivated by the increasing number of Ilegal online lending cases that harm the community due to low legal and digital literacy. Rural communities often become victims because they do not understand the differences between legal and Ilegal loans and are unaware of the proper reporting mechanisms. This activity aims to provide residents with legal understanding regarding online lending regulations, improve digital literacy so that the community can identify Ilegal applications, and train residents to be courageous and capable of reporting Ilegal online lending practices to the relevant authorities. The implementation methods included socialization through interactive lectures, distribution of handout materials, and question-and-answer sessions. The activity was attended by 15 residents of Ngawen Village and featured two presenters from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. The results showed an increase in participants’ understanding of the characteristics of Ilegal online lending, its socio-economic impacts, and the reporting procedures to the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), and the police. Participants also gained a better understanding of the importance of protecting personal data and verifying the legality of financial applications before using them. In conclusion, this counseling activity successfully enhanced the community’s legal awareness and digital literacy, fostering a more vigilant and legally empowered society capable of protecting itself from Ilegal online lending practices in the digital era.

The legal counseling activity on the technical aspects of preventing and reporting Ilegal online lending in Ngawen Village, Muntilan District, was motivated by the increasing number of Ilegal online lending cases that harm the community due to low legal and digital literacy. Rural communities often become victims because they do not understand the differences between legal and Ilegal loans and are unaware of the proper reporting mechanisms. This activity aims to provide residents with legal understanding regarding online lending regulations, improve digital literacy so that the community can identify Ilegal applications, and train residents to be courageous and capable of reporting Ilegal online lending practices to the relevant authorities. The implementation methods included socialization through interactive lectures, distribution of handout materials, and question-and-answer sessions. The activity was attended by 15 residents of Ngawen Village and featured two presenters from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. The results showed an increase in participants’ understanding of the characteristics of Ilegal online lending, its socio-economic impacts, and the reporting procedures to the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), and the police. Participants also gained a better understanding of the importance of protecting personal data and verifying the legality of financial applications before using them. In conclusion, this counseling activity successfully enhanced the community’s legal awareness and digital literacy, fostering a more vigilant and legally empowered society capable of protecting itself from Ilegal online lending practices in the digital era.

Status gizi ibu dan anak merupakan indikator penting kesehatan masyarakat dan berperan besar dalam pencegahan anemia, kekurangan energi kronis (KEK), dan stunting. Rendahnya literasi gizi serta keterbatasan kemandirian ibu dalam melakukan deteksi dini status gizi masih menjadi tantangan di tingkat komunitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai gizi seimbang serta kemampuan deteksi dini status gizi ibu dan anak melalui edukasi berbasis teknologi informasi. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan dilakukan melalui observasi awal dan pengembangan media edukasi digital. Pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan langsung, diskusi interaktif, serta pengenalan aplikasi edukasi gizi dan deteksi dini pertumbuhan anak. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk menilai perubahan tingkat pengetahuan peserta. Kegiatan ini melibatkan 22 ibu sebagai peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta pada kategori pengetahuan baik dan tidak ditemukannya lagi peserta dengan kategori pengetahuan kurang setelah intervensi. Peserta menunjukkan antusiasme dan komitmen untuk menerapkan prinsip gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi gizi seimbang berbasis teknologi informasi terbukti efektif dalam meningkatkan literasi gizi ibu dan berpotensi mendukung deteksi dini masalah gizi secara mandiri. Kegiatan ini direkomendasikan untuk diintegrasikan secara berkelanjutan dalam program kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas.

Indonesia, as a country with a high level of disaster vulnerability, faces an increased risk of communicable diseases during the emergency response phase due to disrupted sanitation, limited access to clean water, overcrowded evacuation shelters, and weakened health services. This study aims to analyze the strategic role of health workers in health education and the prevention of communicable diseases during disaster emergency response. The method used is a literature review of relevant national and international scientific articles. The findings indicate that health workers have a multidimensional role, not only as providers of curative services but also as educators, change agents, advocates, and collaborators in promotive and preventive efforts. Effective health education, participatory risk communication, strengthened epidemiological surveillance, and the implementation of Infection Prevention and Control (IPC) are key strategies to reduce the risk of communicable disease outbreaks. However, implementation in the field still faces challenges, including limited resources, cross-sectoral coordination constraints, heavy workloads, and suboptimal disaster-related policy systems and standard operating procedures (SOPs). Therefore, strengthening the capacity of health workers through training, policy support, and community-based approaches is necessary to enhance health system resilience in responding to disaster crises.

Skin aging is a natural process that cannot be avoided, but it can be slowed down through proper skin care. The use of natural face masks is one of the safe, affordable, and relatively non-invasive treatment alternatives without long-term side effects. The bandotan plant (Ageratum conyzoides L.) is a weed that grows wild in the Cemani Village area, Sukoharjo Regency. Although often considered worthless, this plant actually contains active compounds such as flavonoids, tannins, and saponins that have the potential to be antioxidants. Therefore, this service activity aims to provide counseling and training to the people of Cemani Village regarding the manufacture of face masks made from bandotan plants. This program is carried out with several procedural stages, starting from the interpretation of problems on the land, followed by the preparation of the timeline for the implementation of activities, then counseling and ending with a workshop session on the procedure for making antiaging masks for bandotan herbs. The program ended with an assessment of the evaluation of the activities. This activity was attended by 20 participants of the Cemani village PKK mobilization team. Based on the pretest and posttest scores, there was an increase in public knowledge about the program carried out with an average of 80 pretests and an increase in the average percentage of posttest scores up to 95.83. In the assessment of the questionnaire, public satisfaction with the implementation of the activity was classified as very satisfied with a score of 92.67.