Publication Search

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

This qualitative study aims to explore the effectiveness of reward-and-punishment-based Islamic Religious Education in strengthening students' learning motivation at SMA Negeri 1 Bukateja using Travis Hirschi's social control theory framework. This research was conducted through a case study approach in one of the public high schools in Purbalingga Regency. Data were collected through interviews, participant observation, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of rewards and punishments functions as a social control mechanism that is able to activate four elements of social bonds: attachment, commitment, involvement, and trust. The reward system in the form of praise, certificates, and gifts has been proven to strengthen the emotional bond between students and teachers, thereby increasing active participation and enthusiasm for learning. Meanwhile, educational punishments, such as reprimands, additional assignments, and community service, are able to build student commitment to rules and reduce indiscipline behavior.This study contributes to the development of Islamic education theory through a social control perspective and serves as a practical reference for Islamic Religious Education teachers in designing effective, fair, and sustainable learning systems.

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

This study aims to analyze the strengthening of digital marketing at Kasandi Foil Pond Printing in optimizing market reach and sales. This study uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation involving the business owner directly. The result show that the implementation of digital marketing is still not optimal, as indicated by the Instagram account that has not been actively used and the use of WhatsApp which is still limited to simple communication and has not been structured as a marketing strategy. The strengthening efforts are carried out through three main strategies, namely optimizing the use of social media, creating attractive visual content, and improving online customer interaction. The visual content created using applications such as Canva and CorelDRAW is able to increase the attractiveness of promotions and attract potential customers. In addition, consistency in posting content and quick responses through WhatsApp also contribute to increased interaction and transaction opportunities. Therefore, strengthening digital marketing based on visual media and digital interaction has the potential to increase market reach and sales if implemented consistently.

Low courage in arguing and high communication apprehension often become major obstacles for high school students when facing academic presentations. This Community Service (PkM) program aims to strengthen students' communicative rhetoric skills and public speaking abilities at SMA Negeri 11 Makassar. Based on a needs assessment, partner students need techniques for persuasive public speaking, self-evaluation tools for their communication performance, and strategies for managing mental anxiety. The program was carried out through a practice-based reflective workshop involving 25 students from the school's intra-organizational board. Quantitative evaluation results showed a significant improvement in students' speaking competence, with the average score increasing from 58.4 (pre-test) to 86.2 (post-test). This result recorded an increase in the score difference by 27.8 points, which is equivalent to a competence growth of 47.6%, with the students' classical completeness rate reaching 92%. Qualitatively, observations and interviews confirmed changes in students' speaking behavior, which became more organized, expressive, and varied, and they were able to reduce anxiety independently. A tangible output of this activity is the Pocket Guide for Practical Public Speaking Based on Reflective Practice for partner students.

The professionalism of novice lecturers is essential for improving the quality of higher education, particularly in Islamic Higher Education Institutions (PTKI). This study aims to analyze the implementation of the Short Course Program for Novice Lecturer Competency Development (PKDP) and examine the contribution of its learning materials to strengthening novice lecturers' professionalism at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi in 2026. A descriptive qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and documentation. The program was conducted through blended learning, consisting of face-to-face sessions on 10–11 June 2026 at Aston Hotel Jambi and online sessions from 14–21 June 2026. The findings reveal that the PKDP was implemented systematically and effectively enhanced participants' pedagogical, professional, social, and academic competencies. The program materials also strengthened participants' readiness, enthusiasm, and commitment to carrying out the Tri Dharma of Higher Education. These findings indicate that PKDP is an effective strategy for developing novice lecturer professionalism and improving the quality of human resources in Islamic higher education.

The Society 5.0 era brings major changes in various aspects of life, including the economic and financial systems. The integration of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), Big Data, and Financial Technology (Fintech) has created both opportunities and challenges for the development of the sharia economy. This article aims to: (1) analyze the challenges of the sharia economy in the Society 5.0 era, (2) identify opportunities that can be utilized to strengthen the sharia economy, and (3) formulate strategies for strengthening the sharia economy based on digital transformation and the maqashid sharia. This research uses a qualitative approach through literature study (library research) by analyzing various journals, books, reports of sharia financial institutions, and relevant official documents. The results show that the sharia economy faces challenges in the form of low sharia financial literacy, limited human resources, unequal access to technology, and regulations that are not yet fully adaptive to digital developments. However, Society 5.0 also opens up significant opportunities through the development of Islamic Fintech, the digitalization of the halal industry, the optimization of digital zakat and waqf, and the strengthening of Islamic financial inclusion. Therefore, strategies to strengthen the Islamic economy need to be implemented through increasing Islamic digital literacy, developing an Islamic Fintech ecosystem, strengthening Governance based on the principles of Islamic principles (maqasid) and synergy between the government, academia, industry, and the community.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian koleksi digital melalui mekanisme pengarsipan situs web oleh perpustakaan di Indonesia serta mengevaluasi potensi erosi hak moral pencipta yang timbul akibat proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam memberikan mandat bagi perpustakaan untuk melestarikan karya digital, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur prosedur pengarsipan situs web yang bersifat dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap hak moral pencipta, khususnya hak integritas dan hak atribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya, terdapat ketidakpastian hukum yang signifikan karena adanya benturan kepentingan antara fungsi pelestarian informasi publik sebagai memori kolektif bangsa dengan perlindungan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi. Diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan instrumen teknologi autentikasi untuk menjamin kepastian hukum bagi lembaga perpustakaan.

This study aims to examine the role of Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) An-Nahdliyah in strengthening religious moderation among young people amid increasingly complex, pluralistic, and digitalized societies. Globalization, advances in information technology, and easy access to diverse religious perspectives through digital media have influenced the religious attitudes and behaviors of younger generations, highlighting the need to reinforce moderate religious values. Aswaja An-Nahdliyah promotes the principles of tawassuth (moderation), tasamuh (tolerance), tawazun (balance), and i'tidal (justice) as the foundation for social, national, and civic life. This study employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from books, scientific articles, official documents, and relevant literature on Aswaja An-Nahdliyah and religious moderation. The data were analyzed using content analysis to identify the contribution of Aswaja values in fostering moderate attitudes among young people. The findings indicate that Aswaja An-Nahdliyah plays a strategic role in internalizing inclusive, contextual, and tolerant Islamic values through formal and non-formal education, youth organizations, religious study groups, and digital media. The implementation of these values enhances tolerance, respect for diversity, patriotism, and critical awareness among young people in confronting radical and intolerant ideologies, thereby supporting the development of a harmonious and peaceful pluralistic society.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

The purpose of this community service activity was to improve the financial accountability of cooperatives by developing a PERSUS on the KPUD Kieskendo in Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The activity was conducted through a workshop and mentoring session involving the cooperative's management and supervisory board. It began with a presentation on the importance of financial accountability, good cooperative governance, and the implementation of SAK EP. The identification results indicated that the cooperative lacked a written accounting policy for internal oversight, financial reporting, and transaction recording. Next, the community service team drafted a PERSUS, which regulates financial reporting, cash and bank management, loan receivables, the formation of CKPN, internal supervision, related party transactions, and fraud prevention. To align the policy with the cooperative's operational needs, discussions on the draft were conducted through participatory, article-by-article discussions. The results of the activity indicated that the management and supervisory board had a better understanding of the benefits of accounting policies for increasing transparency and accountability in cooperative management. It is hoped that the PERSUS will serve as an official guideline for creating more professional, transparent, and sustainable cooperative governance.

Rekonsiliasi obat adalah salah satu standar pelayanan farmasi klinik di rumah sakit yang mengumpulkan informasi obat sebelum masuk rumah sakit, kemudian diselaraskan dengan resep obat saat masuk rumah sakit. Rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan (medication error). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi rekonsiliasi obat terhadap keberhasilan pengobatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain Systematic literature review mengacu pada PRISMA 2020 dengan metode pencarian PICO Framework. Artikel diperoleh melalui Google Scholar dengan kriteria penelitian di Indonesia, terbit tahun 2021–2025, tersedia full-text, dan terkait implementasi rekonsiliasi obat. Dari artikel yang teridentifikasi, 10 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara deskriptif. Rekonsiliasi obat terbukti menurunkan medication discrepancy dan medication error. Faktor yang memengaruhi implementasi meliputi keterlibatan apoteker klinik, kepatuhan staf terhadap standar operasional, komunikasi antarprofesi, dokumentasi yang lengkap, dukungan sistem informasi rumah sakit, serta karakteristik pasien dan karakteristik obat. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi WHO melalui Medication Without Harm dan standar The Joint Commission. Rekonsiliasi obat merupakan strategi efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan keberhasilan pengobatan. Penguatan kompetensi apoteker, kolaborasi interprofesi, sistem informasi, dan keterlibatan pasien diperlukan untuk mengoptimalkan implementasinya di Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

This study aims to describe the implementation of the group discussion model as a strategy to strengthen students' collaboration in Indonesian procedural text learning in Grade IV of SDN 8 Selat Penuguan. The study focuses on the implementation of group discussion, the forms of students' collaboration, the teacher's role in guiding collaboration, and the supporting and inhibiting factors in the learning process. This research employed a descriptive qualitative approach. The primary data were obtained from the teacher and Grade IV students, while supporting data were collected from learning documents. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was strengthened through source and technique triangulation. The findings indicate that group discussion was implemented through planning, small-group formation, procedural-text-based tasks, discussion, presentation, feedback, and reflection. The model strengthened students' collaboration through task sharing, mutual assistance, expressing opinions, listening to peers, and taking responsibility for group outcomes. The teacher acted as a learning designer, facilitator, guide, communication mediator, and evaluator of collaborative processes. Supporting factors included teacher readiness, the suitability of procedural text material, the use of worksheets, and a conducive classroom climate, while inhibiting factors included uneven student participation, limited time, differences in language competence, and the dominance of particular students in group work. The study concludes that the group discussion model is relevant for procedural text learning because it integrates material comprehension with the development of elementary students' social skills.

The contemporary moral crisis, marked by the prevalence of hoaxes, corruption, intolerance, and hedonism, demands a strategic response from the Islamic tradition. This research aims to actualize Prophet Muhammad's (PBUH) moral exemplariness as a strategy for strengthening Muslim character. Using a qualitative literature review method with a thematic-integrative approach, this study analyzes primary sources (the Quran, authentic hadiths, classical Islamic texts) and secondary sources (national and international academic journals). The findings identify five dimensions of Prophetic exemplariness (siddiq, amanah, rahmah, zuhud, hikmah) that directly correspond to 24 character strengths in Peterson and Seligman's Values in Action (VIA) framework. This research formulates four actualization strategies: internalization through contemporary Sufism, behavioral modeling (uswah fi'liyah), moral community reinforcement (al-biah al-shalihah), and Islamic digital literacy. The primary contribution of this research is an integrative model linking Prophetic moral values with modern character psychology, supplemented by an integration table mapping moral crises, Prophetic values, and character-strengthening strategies. This model is intended to serve as an operational framework for Islamic educational institutions, families, and Muslim communities in addressing moral crises systematically and evidence-based.

Science and language literacy remain challenges in non-formal education, as learning often emphasizes memorization and underutilizes local contexts as learning resources. This community service program aimed to strengthen the competence of Community Learning Center (PKBM) tutors in developing science and language literacy modules based on the ethnoscience and local wisdom of Klaten. The program employed a Training of Trainers (ToT) approach involving training sessions, module development workshops, and mentoring. Participants consisted of 20 tutors from three PKBM in Klaten Regency. Competence was evaluated through pretest and posttest questionnaires covering literacy understanding, pedagogical competence, module development, and learning implementation. Results indicated a 24,61%. increase in tutor competence, with the average score rising from 63,31 to 87,92. The program effectively enhanced tutors’ capacity to design contextual learning grounded in ethnoscience and local wisdom.