SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

41,520 articles from 397 journals · 1,447 citations tracked

Showing 1-15 of 15

Analytics

Rani Yuliandri; Muslimin Muslimin; Ahmad Faisol

Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This study aims to analyze the effect of dividend policy and profitability on shareholder wealth in companies listed in the High Dividend 20 Index on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The research adopts a quantitative approach using secondary data obtained from the official IDX website (www.idx.co.id ).The population includes all issuers in the High Dividend 20 Index during the research period, and purposive sampling was applied to select 12 companies as the final sample. Data analysis techniques involved classical assumption testing, multiple linear regression, and hypothesis testing to determine the influence of independent variables on shareholder wealth. The statistical analysis was performed using EViews 12 Student Version software.The findings reveal that the Dividend Payout Ratio (DPR) does not have a significant effect on shareholder wealth, implying that dividend distribution is not the main factor influencing investor value in the observed companies. In contrast, Return on Assets (ROA) demonstrates a significant positive effect, which highlights the importance of profitability in driving shareholder wealth. These results suggest that investors may place greater emphasis on a company’s ability to generate earnings rather than its dividend distribution policy when assessing firm value. The study contributes to the literature on dividend policy and corporate performance by providing evidence from the Indonesian capital market, particularly within firms that consistently distribute high dividends.

Dede Maman Pathulrahman; Pipit Pipit; Anggia Dhafa Irvani; Tsuwaebatul Aslamiyah; Joni Joni

Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 2025 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

The aim of this study is to examine the philosophical and practical differences between conventional and Islamic financial reports. Laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, dengan orientasi pada laba dan kepentingan pemegang saham. Meanwhile, Islamic financial reports are based on Islamic principles that emphasise justice, transparency, and social responsibility, as well as holding financial activities accountable not only to humans, but also to Allah SWT. The research method used was qualitative descriptive-comparative through a literature study of accounting standards and related journals. The results of the study show differences in reporting objectives, report structure, basic principles, transaction measurement methods, and stakeholder orientation. Laporan syariah mencakup unsur-unsur tambahan, seperti laporan zakat, qardh, dan tanggung jawab sosial, yang tidak ditemukan dalam sistem konvensional. Memahami perbedaan ini sangatlah penting untuk mempromosikan praktik pelaporan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keberlanjutan.

Audrey Adyuta Putri; Elisatris Gultom

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study aims to analyze legal certainty in the post-acquisition integration process and its impact on the protection of shareholders' rights based on the Limited Liability Company Law (UUPT) and the Financial Services Authority Regulation (POJK). Using a normative legal approach and case studies, this study finds that the absence of specific regulations, weak supervisory mechanisms, and the lack of synchronization of corporate culture are the main factors causing integration failure and potential losses for shareholders, especially minority shareholders. To realize a fair and sustainable integration process, it is necessary to strengthen internal governance based on the principles of Good Corporate Governance (GCG), risk-based supervision, and external regulatory reforms that are more responsive to business dynamics. This study recommends the active involvement of authorities in regulating post-acquisition integration and the implementation of transparent and accountable evaluation mechanisms to protect the interests of all stakeholders. These findings contribute to the formulation of a fair and adaptive integration model in the Indonesian legal and economic environment.  

Adinda Ofi Salsabila Putri; Anandyta Putri Wardhana; Arvina Pradita Mufidatul Khusnah

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

A Limited Liability Company (LLC) plays a pivotal role in the economic landscape, with the General Meeting of Shareholders (GMS) being one of its most vital organs. The GMS serves as a forum for making strategic decisions, overseeing company performance, and ensuring transparency and accountability. This study investigates the legal implications for companies, specifically PT. Pitala Gunawan Raya, that neglect to convene GMS as required by the Limited Liability Company Law. Using normative legal research with statute and case approaches, the study identifies gaps in the regulatory framework that need addressing to strengthen corporate governance and economic growth.

Aviariska Primaning Happy

Jurnal Akta Notaris 2024 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Kemajuan Teknologi Informasi dan tidak seiring dengan pembaharuan hukum di masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019. Pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif-yuridis. Hasil penelitian adalah (1) Peran Notaris dalam Pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia adalah Notaris merupakan salah satu dari profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Peran Notaris dalam e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 adalah pembuatan Akta Otentik dari Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Farma Tbk, (2) Pelaksanaan e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang dimiliki oleh PT KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. eASY.KSEI. Tata cara atau mekanisme e-RUPS mengacu pada Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Angka 1 poin 1.5. dan hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK 16, dan (3) Akta Keputusan dari e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 tidak otentik, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Arfi Anjani Khusna; Agus Sihono

Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi 2024 Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Studi ini bertujuan untuk pengujian ilmiah terkait pengaruh karakteristik komite audit, profitabilitas, tingkat utang terhadap penghindaran pajak secara empiris. Purposive sampling digunkana sebagai cara pengambilan sampel memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan subsektor pertambangan batu bara dan mineral yang terdaftar di IDX selama periode 2019-2023. Studi ini menggunakan lima variabel independen meliputi karakteristik komite audit mencakup ukuran diukur dengan total anggota komite, independensi diukur dengan proporsi anggota indpenden terhadap keseluruhan anggota komite dan ahli keuangan diukur dengan proporsi anggota ahli keuangan terhadap keseluruhan anggota komite, profitabilitas menggunakan ROA, dan tingkat hutang menggunakan DAR. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen menggunakan ETR. Populasi bersumber dari 37 perusahaan selama 5 tahun, sesuai dengan kriteria sampel  didapat 13 perusahaan sehingga memperoleh 65 sampel untuk diuji. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data pada studi. Studi ini menujukkan ukuran komite audit dan ahli keuangan komite audit memengaruhi positif terkait penghindaran pajak. Tingkat utang memengaruhi  negatif terkait penghindaran pajak. Sementara, independensi komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh dengan penghindaran pajak. Studi ini diharapkan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak dan menyusun kebijakan perusahaan. Pemegang saham perlu mengevaluasi karakteristik komite audit, sementara regulator harus meninjau dan menyesuaikan kebijakan perpajakan untuk mengatasi penghindaran pajak.

Khomaria Nur

Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

We analyze the decision in case Number 213 PK/Pdt/2015 PT. Parna Jaya did not make a full deposit, but only part of the shares as capital. In accordance with the provisions of Article 34 paragraph 1 of the PT Law, the founders of the company make deposits for each part of the share capital taken up in the form of money or other forms. The deposits are made by PT. Parna Jaya is land that has been agreed upon based on Basic Agreement No. WN/1317/1970. By not carrying out their obligations in paying in full the issued capital and also in implementing the distribution of dividends for shareholders who do not carry out their obligations, there will be legal consequences for the position of shareholders, so the formulation of the problem is how the right to distribute dividends from PT. Parna Jaya which did not make a full capital deposit. The results of this research are that the ownership status of shareholders who do not deposit capital in full does not have legality and validity as legal shareholders. Founders who do not fulfill their obligations will cause the founders to lose their rights to dividends and other shareholder rights.

Suryani Alawiyah; Irwan Triadi

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The seriousness of the Indonesian government in paying attention to the environment is manifested in the existence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management by regulating criminal liability for corporate legal subjects subject to criminal penalties. This is because many environmental crimes are committed by corporations and may also be carried out by corporate shareholders as policy controllers of a corporation. Against the background of environmental criminal acts which are often committed by corporations and even shareholders are also involved in these criminal acts, this article aims to provide an illustration that shareholders can also be given criminal sanctions. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. The results of this research explain that corporations that commit environmental crimes are clearly regulated in Law Number 32 of 2009 so that criminal sanctions can be given to provide deterrence to corporate perpetrators, but for corporate shareholders involved it is not yet explicitly regulated in Law Number 32 of 2009. 2009 because they have not adopted the Piercing the corporate veil doctrine and the alter ego doctrine as in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in article 3 paragraph (2) which eliminates the immunity rights of shareholders so that they can be punished.

Bryan Yoppi Triatama; Moch. Hilal Rusydi Al Fiter; Sumriyah Sumriyah

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2023 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This article discusses the role of directors in the dissolution of a Limited Liability Company and the legal remedies taken by shareholders to protect their rights in the dissolution of a Limited Liability Company. The business activities of a Limited Liability Company do not always run in accordance with the objectives, sometimes the Company will face obstacles that cause the dissolution of the Limited Liability Company. With the dissolution of the Company, in this case the shareholders should get a legal protection both preventive and repressive. This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach through a decision study. The legal sources used are primary and secondary legal sources. Based on the results of the research, the Board of Directors of a Limited Liability Company in the process of dissolving the Company can act as a liquidator. Limited Liability Companies undergoing dissolution must pay attention to the rights and legal protection of shareholders.

Khoirul Bariyah; Sopia Rohmatus Isnaini; Sumriyah Sumriyah

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2023 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tesebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseoran dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.

M.Hary Juhindra; Ahmad Saifudin Mutaqi

Student Scientific Creativity Journal 2023 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap permasalahan yang berdampak pada lingkungan seperti pencemaran, limbah, produk dan keselamatan tenaga kerja. Tulisan ini merupakan evaluasi terhadap program pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Jasa Marga. Pada bagian awal pembahasan konsep CSR, dasar pemahaman CSR bagi perusahaan dilanjutkan dengan alasan pentingnya tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat Bagian selanjutnya membahas pro dan kontra CSR, pendekatan pelaksanaan CSR, kegiatan CSR perusahaan di Indonesia dan terakhir membahas dampak program penghijauan terhadap PT Jasa Marga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku bagi masyarakat umum atau generalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keberlanjutan PT Jasa Marga tahun 2017.

Andi Ines Audryana Bachtiar; Sri Rahayu Oktavia; Annabel Balqis Sharana

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2023 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.    

Anggirda Paramita R; Mappamiring P; Annas Lalo

Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemenx, Ekonomi dan Kewirausahan 2022 Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori agensi (agency theory). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen (agent) dengan investor (principal). Pandangan agency theory yakni adanya pemisahan antara pihak principal dan agent yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Maksud dengan principal dalam teori keagenan ini yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya (Sanjaya, 2017 dan Sulistyanto, 2018 dalam Haryono, 2020). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Sedangkan pihak agenttermotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan.

Achmad Arif Atstsauri; Rahman Pura; Dahniar Daud

Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN) 2022 FEB Universitas Maritim Semarang

Perekonomian Indonesia mulai memasuki fase baru menuju sistem ekonomi, dimana mekanisme pasar memiliki peran yang menentukan. Para pelaku ekonomi sangat membutuhkan informasi yang akurat agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, kebutuhan informasi terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal. Biaya modal perusahaan keseluruhan akan mencerminkan biaya-biaya yang dikombinasikan dari semua sumber keuangan yang digunakan perusahaan. Biaya tersebut mencerminkan proporsi pembiayaan total dari masing-masing sumber, dan  merupakan tingkat pengembalian hasil yang harus didapatkan perusahaan, sehingga dapat memberi kompensasi kepada kreditor dan pemegang saham dengan tingkat pengembalian hasil yang dibutuhkan. Perusahaan perlu menghitung biaya modalnya untuk membuat keputusan investasi dan untuk menentukan kompensasi insentif dan mencoba menjaganya untuk tetap sederhana (Keown, 2013), Sartono (2014), Marni (2016).

Athirah, Athirah

Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Semen Tonasa periode 2016 sampai dengan 2020 dengan menggunakan metode Du Pont. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT Semen Tonasa periode 2016-2020. Adapun sampel dalam penelitian yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Semen Tonasa tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dimana jenis datanya yaitu kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Du Pont yang terdiri dari Return On Investment (ROI) yang mencakup rasio Net Profit Margin (NPM) dan Total Assets Turnover (TATO), serta Return On Equity (ROE) yang mencakup Return On Investment (ROI) dan Equity Multiplier.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja PT Semen Tonasa untuk periode 2016-2020 yang dinilai menggunakan standar rata-rata industri semen menunjukkan kinerja yang belum optimal pada tahun 2016 dan 2017, dan optimal pada tahun 2018-2020 yang dilihat dari nilai Return On Investment (ROI) dan nilai Return On Equity (ROE). Kinerja keuangan yang belum optimal yang dilihat dari nilai Return On Investment (ROI) ini disebabkan karena perusahaan kurang mampu dalam meminimalisir biaya beban usaha yang ada sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan masih rendah. Sedangkan dari sisi Return On Equity (ROE) disebabkan oleh hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham belum optimal. Kinerja keuangan yang telah optimal pada tahun 2018-2020 dari sisi Return On Investment (ROI) disebabkan oleh perusahaan telah mampu meminimalisir beban usaha yang ada sehingga perusahaan dapat memperoleh laba bersih yang tinggi. Sedangkan dari sisi Return On Equity (ROE) disebabkan oleh tingginya laba bersih yang diperoleh perusahaan akibat mampunya perusahaan dalam meminimalisir beban usaha yang digunakan dan perusahaan telah mampu meningkatkan ekuitas atau modal sendirinya untuk membiayai aset.