Publication Search

Secara administratif Bendungan Pamukkulu terletak pada Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Litologi pada Bendungan termasuk Formasi Batuan Gunungapi Baturape-Cindako yaitu lava dan breksi beserta retas-retas andesit. Metode penelitian berupa pemetaan permukaan dan pengeboran inti batuan. Berdasarkan investigasi geologi bawah permukaan, kelas batuan yang sesuai zonasi 3B yaitu pada Blok B1 (10-20m), Blok A3 (5-10m), dan Blok D (5-20m) dengan kelas batuan CH. Untuk zona 3A dengan kelas batuan CM terdapat pada Blok A3 (10-15m), Blok B1 (5-10m), dan Blok D (0-5m) dan zona 3C terdapat pada Blok A3 (1-5m), Blok B1 (5-10m), dan Blok D (0-5m) dengan kelas batuan CM. Dari hasil uji laboratorium mekanika batuan nilai Uji Kuat Tekan antara 33.36 MPa–67.24 MPa hal ini menunjukkan batuan memiliki nilai kekerasan dan kekuatan berkisar dari sedang sampai keras. Nilai Rock Quality Designation (RQD) pada lapisan atas 0-10m berkisar 13-68% dan lapisan 10-20m berkisar 83-99%. Analisis Fragmentasi batuan hasil blasting rata-rata boulder batuan berukuran 100cm ialah 18.74%. Rekomendasi dalam pembangunan bendungan pada area quarry yaitu perlunya penyesuaian blasting plan terhadap faktor-faktor geologi yang terdapat dilapangan agar fragmentasi dapat tercapai dengan baik.

This research aims to find out housing policies and residential areas, the legal framework for housing facilities, public institutions and services, the provision of housing facilities, public institutions and services such as laws and procedures for providing public housing, housing work. and work. The research method used is very good, while the source of information is the staff of the Deli Serdang Regency Housing and Development Office. The data analysis process is carried out by means of a data reduction process, presenting data and drawing conclusions, validating the data that has been collected and expressed in the form of a report. Research findings indicate factors that help and hinder, including communication skills between the parties responsible for implementing the plan, namely employees. In the field of public housing and maintenance work. Deli Serdang Regency and land owners, as well as employees have the right to resolve problems that arise in the process of handing over resources, equipment and public services (PSU) to the Deli Serdang Regency Government.

Kantor Kelurahan talang jawa merupakan salah satu kantor kelurahan yang ada di daerah baturaja sumatera selatan. kantor tersebut ingin memanfaatkan website sebagai media informasi terhadap layanan kepada masyarakat desa talang jawa, agar masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor lurah hanya untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. namun pegawai kelurahan tersebut belum ada yang bisa membuat atau pun menggunakan website. Oleh karena itu penulis melakukan pelatihan pembuatan website pada kantor kelurahan talang jawa baturaja sumatera selatan, dengan tujuan website tersebut dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan berupa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa talang jawa baturaja sumatera selatan. Website tersebut dibuat menggunakan framework laravel dengan menggunakan database mysql, hasil dari Pembuatan sistem informasi berupa informasi mengenai kegiatan yang ada di kelurahan talang jawa serta beberapa fasilitas seperti info pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang bisa diakses pada website tersebut. Dengan adanya Pengadaan pelatihan untuk pegawai kantor kelurahan talang jawa baturaja sumatera selatan merupakan hal yang positif dikarenakan selain bisa mengaksest website kelurahan talang jawa yang baru dibuat, pegawai kantor kelurahan juga dapat menambah wawasan mengenai pembuatan website yang dinamis.

 The increasingly rapid development of information and communication technology (ICT) in an effort to make services more effective for the community must be carried out at the village level. Apart from being able to improve services, the existence of ICT is also useful in processing data which can be used for development planning, supporting decision making and many other benefits. The aim of this study is to identify readiness for ICT application from the aspects of human resources, facilities and infrastructure, institutions and budget and to assess the services through IT that have been provided. The method used is a descriptive method with the research location in Marihat Dolok village in Simalungun Regency. The results of the research findings are the limited number of human resources who master ICT, the network is not evenly distributed, institutional needs are met and there is budget support from authorized institutions and the information system has not accommodated all service needs and has not been implemented in all villages.

The purpose of this study was to find out the role of the village head in increasing the creativity of the economic development of the people of Kloangpopot village, Doreng sub-district. the people of Kloangpopot Village, Doreng District, Sikka Regency. Jenins research uses qualitative research, and data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The results showed that the role of the village head in increasing the creativity of the economic development of the Kloangpopot village community, Doreng subdistrict, Sikka district, had been carried out. This can be seen from community participation in the implementation of Kloangpopot village economic development going well according to 3 indicators, namely through motivator indicators that encourage or motivate the community to involved in implementing economic development in the village such as carrying out the programs that have been given, the indicator of the facilitator is that the village head as a facilitator always provides supporting facilities such as meeting places. such as the village hall facilitated by the village head to discuss economic development in the village kloangpopot, the mobilizing indicator moves or invites the community to participate in taking concrete actions to develop the village, for example mobilizing the community in village meetings. While the obstacle to the role of the village head in increasing the creativity of the economic development of the people of Kloangpopot village, Doreng sub-district, Sikka district, is the lack of availability of human and community resources that are not yet professional in building creative villages.

Masjid merupakan salah satu institusi keagamaan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang menerima donasi dari masyarakat, masjid memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik dan transparan. Prosedur pencatatan keuangan masjid pada umumnya dilakukan secara manual dalam buku mutasi kas masjid atau menggunakan pencatatan single method. Salah satu cara untuk memastikan pengelolaan dana masjid yang baik adalah dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada laporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara dengan pengurus masjid, dan analisis dokumen terkait.Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan yang terletak di JL. Kemajuan, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kubupaten Muaro Jambi. Masjid ini berdiri pada tahun 1998 - Sekarang atas Prakarsa Alm. Prof. Sarkawi selaku Ketua panitia pembangunan yang waktu itu masih diberi nama Mushalla. Dana yang digunakan untuk membangun masjid ini berasal dari Alm. Prof. Sarkawi yang dihibahkan kepada masyarakat. Pencatatan laporan keuangan tahunan Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan adalah pencatatan laporan keuangan sederhana, atau masih manual, yaitu hanya mencatat kas masuk dan keluar, dan laporan keuangan lebih terfokus pada laporan arus kas berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan masjid. Studi kasus di Masjid Baitul Hikmah Puri Kemajuan menunjukkan bahwa meskipun transparansi pengelolaan keuangan masjid sudah dilakukan dengan cukup baik, laporan keuangannya masih sederhana dan belum sesuai dengan standar PSAK No. 45. Oleh karena itu, penerapan GCG di masjid dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

The Village Head and the Village Consultative Body are two parties who are referred to as working partners in the process of implementing development programs in the village, this is because the BPD together with the Village Head determines the Village work program. In addition, the Village Head has the authority to lead the implementation of village government programs, while the BPD institutionally represents the village population and acts as a supervisor for the implementation of government programs in the village. Another function of the BPD is to accommodate and channel the aspirations of the village community. The village head and BPD must have the same thoughts in implementing village government, so that village government can be implemented in accordance with community expectations and demands. The problem formulation in this research is: (1) What is the working relationship between the Village Government and the Village Consultative Body? (2) What are the inhibiting factors in implementing development programs in Tribur village, South Abad District?The results of this research used empirical juridical research methods and the data was analyzed descriptively qualitatively where the focus of the research was planning, implementation, supervision and evaluation; namely research where the data was directly obtained from the research location for 15 people.

This research aims to determine the accountability of managing village fund allocations in an effort to increase development and community empowerment in Lambou Darul Ihsan Village, Bukit Malintang District, Mandailing Natal Regency. This research uses a descriptive qualitative approach methodology, data collection techniques in this research are interview, observation and documentation techniques. Based on the research results, it was found that accountability in the management of village fund allocation in an effort to increase development and community empowerment in Lambou Darul Ihsan village in 2022 has been implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 starts from planning, implementation, administration and reporting, while at the accountability stage both technically and administratively it is good, but sometimes there are inhibiting factors in preparing the report because the management still lacks experience and limited education, but this can be overcome because of the District government always provide coaching.

This study aims to analyze the management of village fund allocation in village development and identify factors that encourage and hinder its implementation. The research method used is a qualitative descriptive approach, with a case study conducted in Minta Kasih Village located in Salapian District, Langkat Regency. In this study, researchers analyzed the implementation of village fund allocation and its impact on village community empowerment. The research approach includes interviews, observations and document analysis to obtain information on the use of village fund allocation. The results showed several obstacles in accountability for village fund allocation, especially related to reporting and monitoring. In addition, there are gaps in community accessibility and understanding of village fund allocation programs that have the potential to affect the effectiveness of village development. From the results of the study, it is known that the factors that support the implementation of village fund allocation in the development of Minta Kasih Village are community support in infrastructure development, education, health, and the development of micro and small enterprises in the village. However, inhibiting factors include the government's inability to optimize budget use and delays in preparing village fund allocation accountability reports (ADD).

This research aims to obtain more in-depth information regarding the Government's efforts to increase community participation in development in Aibura Village, Waigete District, Sikka Regency. The type of research used in this research is qualitative research. This research was conducted in Aibura Village, Waigete District, Sikka Regency. This study used qualitative research methods. The data sources taken are primary data and secondary data. The subjects of this research were the Head of Aibura Village, Village Government Officials and the Community. The techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and data verification. Based on the research results, it can be concluded that community participation in development in Aibura Village can be said to be quite good, it can be seen from the efforts made by the Government in developing the community, by carrying out development activities involving the community, carrying out Musrembang activities involving the community.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor utama penunjang pembangunan ekonomi di Desa Giyanti. Pemasaran dan peningkatan mutu serta daya saing produk adalah satu bagian penting dalam pembangunan UMKM pada suatu daerah. Selain itu, juga diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang baik agar suatu UMKM mampu berkembang dengan baik. Adopsi Platform Marketplace pada Sistem Distribusi Produk Pedesaan serta Peningkatan Kualitas Produk UMKM merupakan salah satu program pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan BUMDesa di Desa Giyanti, Kebumen. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu membangun dan mengembangkan UMKM Desa Giyanti untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam usahanya sehingga produk UMKM nya mampu bersaing kedalam pasar yang lebih luas.

Village development plan preparation activies are carried out using a database that is already in the SID. Some of the data that will be used is village facilities and indrastructure data. The aim of this years PKM activity is to Provide Guidance to village government officials in preparing village development plans based on village facilities and infrastructure data in the SID. The method that will be used by the PKM team will be carried out in two stages of activity. This stage of activity begins with the preparation stage and then continues with the implementation stage. Preparation stage activities include: Coordination with village Apparatus, division of colloborative tasks with village apparatus and PKM team, collection and grouping of digital and non digital data, compilation of facilities and infrasrtucture data in SID. Meanwhile the activity implementaion stages include.: Evaluation of the previous RPJMDes, formation of the drafting tea, meeting of the drafting team in the context of aglining develpment policy direction, preparation of planning and design of the RPJMDes, determination of the RPJMDes. The impact of this activity is (1) The village has a village development planning document refeering to the complete, accurate and up to date condition of village facilities and infrastructure via SID. (2) The village has village government officials who are skilled at managing the village information system and utilizing it to improve community contributes to the preparation of village development planning by providding information directly through SID.

This study aims to analyze the effectiveness of the Village Integrity Zone Development Approach (ZiDes) in improving village financial governance in Cialam Jaya Village, Konda District, South Konawe Regency. The ZiDes approach is an effort to strengthen transparency, accountability and public participation in financial management. The research method uses surveys, interviews and document analysis to measure the impact of ZiDes implementation on village financial governance. The results of the study show that the ZiDes Approach has succeeded in increasing transparency in presenting village financial information. The village community and village officials are actively involved in the decision-making process related to the village budget

The aim of this research is to find out how village fund allocation is managed in Bontoala Village. Data collection techniques in this research were observation, interviews and documentation. Results of the Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing Development'' shows that 1) Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village has been effective. 2) Contributions generated from the Village Fund Allocation have also been fulfilled with the participation of community shops, religious leaders, youth leaders and women leaders when planning the budget. .3) The factor that hinders implementation is that many people do not understand the objectives of the development built by the village government, thus hampering the progress of development in Bontoala village.  

Pertanian  merupakan  salah  satu  produk  yang  sangat  penting di         Negara Indonesia. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan pertanian tidak akan bergerak maju apabila tidak  didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang yang memadai. Salah satu  permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.Pemerintah sangat berkepentingan untuk melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Prosedur pengusulan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi oleh petani melalui penyusunan elektronik rencana definitive kebutuhan kelompok (E- RDKK) masih belum sepenuhnya dipahami serta masih dilakukan secara manual baik oleh petani  maupun pengurus kelompok tani. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan sosialisasi dan pelatihan prosedur penyusunan E-RDKK dan pelatihan penyusunan E-RDKK dengan menggunakan goole formulir.

This Study aimed to investigate the accountability of village fund allocation management in the implementation of defelopment in Adabang Village, Titehena Sub-district, East Flores Regency. This study was descrriptive qualitative that relied on primary and secondary data sources. Data was collected through observation, documentation, and interviews. Data was analyzed using some steps namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicated that the accountability of village fund allocation management had fulfilled several indicators of accountability for village fund allocation management, namely planning, implementing, and supervising stages. They were in accordance with the accountability indicators of village fund allocation management and applicable regulation. However, the accountability was not in accordance with the accountability indicator of village fund allocation management  and applicable regulations since one type of accountability  report was not submitted. Thus, the accountability stage was not in accordance With Permendagri Number 113 of 2014 and according to Sari and Wahidawati (2018).

Artikel ini menjelaskan tentang lunturnya tradisi gugur gunung dan dampak yang ditimbulkannya, di desa Mundusewu, kecamatan Bareng, Jombang. Tradisi gugur gunung (atau dengan sebutan lain) yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti kerekatan, guyub, dan oorientasi pada kepentingan bersama, perlahan-lahan semakin luntur bahkan mulai hilang keberadaannya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Perspektif teori menggunakan kerangka pemikiran evolusi untuk menjelaskan realitas yang di kaji. Kajian ini menghasilkan beberapa kesimpulan : (1) Proses luntur dan hilangnya tardisi gugur gung terjadi ketika terjadi perubahan kepemilikan lahan pertanian, yang secara tidak langsung pemerintahan desa terlibat dalam proses tersebut, (2) Alokasi anggaran dari pemerintah untuk pembangunan desa, yang menyebabkan warga desa kehilangan kemandirian, dan tergantung kepada pemerintah, (3)  Luntur dan hilangnya tradisi ini berdampak pada berbagai bidang; ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Ditetapkannya Indonesia sebagai Presidensi G20 untuk tahun 2022, menyebabkan pembangunan untuk acara tersebut dipersiapkan. Penyelenggaran akan dilaksanakan di Provinsi Bali sebagai pusat lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Provinsi Bali sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki peraturan terkait dengan Bangunan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 mengenai Arsitektur Tradisional Bali. Penerapan Perda ini wajib dilakukan agar Bali tidak kehilangan jati diri akibat adanya kemajuan teknologi dan perkembangan budaya. Salah satu kemajuan teknologi saat ini dapat dilihat dari adanya konsep Suistainability Design. Bangunan Pengelola Showcase Mangrove ini tidak semata-mata dibangun dengan cepat dan bernafaskan Arsitektur Tradisinal Bali tapi juga diharapkan mampu menjadi bangunan yang sustainable karena berada di wilayah ekosistem Mangrove. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Bangunan Pengelola Showcase Mangrove TAHURA Ngurah Rai telah mengimplementasikan Arsitektur Tradisional Bali dan Sustainable Design dalam pelaksanaan pembangunanya.

The purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency of managing village fund allocations in increasing physical development in Loleo Jaya Village, Morotai District, North Morotai Island Regency.  The type of research used is descriptive qualitative analysis. Collecting qualitative descriptive analysis data utilizing observation, documentation and interviews.  Data in the form of village fund realization reports were taken in Loleo Jaya Village, North Morotai District, Morotai Island Regency.  The purpose of the analysis is to find out that the management of village fund allocations has been effective, to know that the management of village fund allocations has been efficient, and to find out what factors influence the effectiveness and efficiency of village fund allocations.  The results of this study are Loleo Jaya Village, North Morotai District, Morotai Island Regency for the last three years. Analysis of the effectiveness ratio of village funds from 2020 was 137.02%, in 2021 was 101.09% and in 2022 was 104.75% meaning budget absorption for the last three years has met the performance criteria for the effectiveness of village funds very well.  Analysis of the efficiency ratio of village funds from 2020 (73.86%) is not efficient, 2021 (98.11%) is not efficient, and 2022 (38.00%) is less efficient, meaning that the absorption of the village budget from the last three years has not been maximized according to the criteria performance is still lacking efficiency.  There are 3 factors inhibiting effectiveness and efficiency in allocating village funds in Loleo Jaya Village, North Morotai District, namely: 1. Delays in disbursing village funds, 2. Lack of quality human resources, 3. Lazy culture and lack of community participation.  

Management of Village Fund Utilization in Infrastructure Development carried out by the Village Government to support community development and empowerment. Qualitative research method with a descriptive approach by examining four aspects, namely planning, organizing, mobilizing and supervising. Data collection techniques include observation, interviews, documentation and triangulation. The determination of informants was carried out "Purposively", namely deliberately selecting 5 people to become informants. The data analysis stages are: Data Collection, Data Condensation, Data Presentation, Conclusion Drawing. The results of this research show that the Management of Utilizing Village Funds in Infrastructure Development in Puse Village, South Dampal District, Toli-Toli Regency begins with the planning process, namely the Village Development Planning Conference (musrenbang). then in the organizing stage at this stage the organizing in terms of division of work is carried out by the village head. Implementation Process where the implementation of activities and supervision processes is carried out by supervisors from the sub-district village and district supervisors.