Publication Search

Pembelajaran di Sekolah Dasar saat ini masih didominasi metode konvensional berpusat pada guru yang kurang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kondisi ini menyebabkan rendahnya keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai kompetensi abad ke-21. Selain itu, mitra guru menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap konsep Contextual Teaching and Learning (CTL), kurangnya variasi strategi, serta ketiadaan perangkat pembelajaran sistematis. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan mensosialisasikan model CTL guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi analisis kebutuhan, sosialisasi konsep, pendampingan penyusunan Modul Ajar, praktik simulasi kelas, serta evaluasi bersama pihak sekolah. Target luaran meliputi peningkatan pemahaman guru, tersedianya Modul Ajar berbasis CTL yang aplikatif, dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. Sosialisasi model CTL menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas profesional guru untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna. Implementasi CTL diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menstimulasi potensi berpikir kreatif siswa secara optimal guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif signifikan bagi pengembangan kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolah dasar mitra secara luas serta berkelanjutan melalui integrasi kolaborasi akademik yang kuat.

This study is motivated by the increasing complexity of financing coordination between the National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and supplementary health insurance providers under the Coordination of Benefits (KAPJ) scheme, which creates potential claim disputes and administrative risks for hospitals. Although Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/1117/2025 regulates payment allocation and membership verification mechanisms, it does not explicitly recognize pre-admission confirmation as a preventive legal protection instrument. This research aims to analyze the normative position of pre-admission confirmation within the KAPJ framework, conceptualize it as a preventive legal protection mechanism, and formulate a proportional implementation model. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature review of relevant regulations and scholarly works. The findings indicate that pre-admission confirmation possesses implicit normative legitimacy through membership verification obligations and system integration requirements, and functions as a risk allocation mechanism that clarifies payment responsibilities prior to service delivery. Its implementation enhances legal certainty, reduces fraud potential, and minimizes claim disputes, provided that access to emergency medical services remains guaranteed.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat mendorong perubahan besar dalam dunia pendidikan, sehingga pembelajaran abad ke-21 tidak hanya menekankan pemahaman materi, tetapi juga menuntut penguatan empat kompetensi inti atau 4C, yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Integrasi teknologi menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan dari sebelas artikel ilmiah yang membahas implementasi teknologi dalam mengembangkan keterampilan 4C pada pembelajaran modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah fokus, desain, serta hasil penelitian dari setiap artikel, kemudian mengintegrasikannya melalui analisis tematik untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai bentuk teknologi seperti platform pembelajaran digital, aplikasi mobile, media interaktif, kecerdasan buatan, serta perangkat kolaboratif mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan peserta didik. Teknologi terbukti memperkuat kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan analisis informasi dan pemecahan masalah berbasis digital; meningkatkan kreativitas melalui pembuatan konten multimedia dan eksplorasi ide; memperluas kemampuan komunikasi melalui diskusi virtual, presentasi digital, dan interaksi sinkron maupun asinkron; serta mendorong kolaborasi melalui proyek kelompok berbasis platform daring yang memudahkan koordinasi dan pembagian tugas. Secara keseluruhan, integrasi teknologi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan 4C, meskipun keberhasilannya tetap sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, dukungan sarana, serta desain pembelajaran yang tepat. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi digital pendidik dan penguatan lingkungan belajar berbasis teknologi agar keterampilan 4C dapat dioptimalkan dalam pembelajaran abad 21. Kata kunci: Pembelajaran Abad 21; Keterampilan 4C; Integrasi Teknologi; Pembelajaran Modern; Literasi Digital

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

This research intends to examine conflict resolution and collaboration between units in the Department of Education and Culture of Sidoarjo Regency while carrying out regional priority programs. The research background arises from the increasing intricacy of bureaucracy and the overlapping jurisdictions among divisions, which impact the efficiency of implementing educational programs. This research utilizes a qualitative case study method, gathering data through comprehensive interviews, participatory observation, and analysis of institutional documents. Informants consist of structural officials, operational staff, and external partners like school leaders and education inspectors. The results indicate that conflicts can be functional or dysfunctional; functional conflicts encourage creativity in problem-solving, whereas dysfunctional ones obstruct cross-sector collaboration. Collaboration between units is successful on a technical basis but still lacks strength in the stages of planning and policy assessment. The conversation emphasizes that transformational leadership, transparent communication, and teamwork are vital for minimizing conflicts and improving coordination. In summary, the success of implementing regional priority programs in the Sidoarjo Education and Culture Office significantly relies on flexible conflict resolution and inter-sector cooperation founded on teamwork and openness.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Pelatihan Pembuatan Kosmetik Moisturizing Lipcream sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan bagi Siswa/i di SLB Huntap Palu telah dilaksanakan pada 5 Agustus 2025, dengan melibatkan guru-guru SLB Huntap Palu sebagai peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu mengajarkan keterampilan pembuatan lipcream kepada siswa, sehingga mereka memperoleh bekal keterampilan praktis sekaligus peluang berwirausaha. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi dengan mitra, penyampaian materi dan brosur, demonstrasi, praktik langsung, serta evaluasi menggunakan instrumen pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta sebesar 24,67% serta keterampilan yang baik dalam menghasilkan lipcream dengan kualitas tekstur, warna, dan kemampuan melembapkan yang optimal. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Temuan ini menegaskan bahwa program pelatihan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, serta membuka peluang di masa depan bagi pengembangan keterampilan siswa berkebutuhan khusus melalui pendampingan para guru yang telah mengikuti pelatihan.

This study aims to reveal the impact of coordination on program effectiveness, focusing on Pattirolokka Village, Keera District, Wajo Regency. Effective coordination among relevant parties at the village level is a key factor in determining the success of rural development program implementation. To achieve this goal, data was collected through direct observation, the distribution of questionnaires, and gathering supporting data in the form of official documents. The results show that coordination has a positive and significant impact on program effectiveness in Pattirolokka Village. Good coordination between the village government, the community, and related institutions facilitates the implementation process and achieves the desired outcomes. Overall, the study indicates that coordination in this village is categorized as fairly good, which contributes to the effectiveness of the program, also categorized as fairly good. The success of this coordination is marked by an increase in community participation in various development activities and more optimal management of village resources. However, some aspects of coordination still need improvement, such as communication between the village government and the community, as well as evaluation of program implementation. Therefore, strengthening coordination between the village government and the community is crucial to improving the effectiveness of rural development programs, which will ultimately contribute to enhancing the welfare of the community in Wajo Regency. This study recommends that the relevant parties continue to improve coordination and communication mechanisms to achieve better results in the implementation of village development programs.

The purpose of this study is to examine the contribution of leg muscle explosive power and foot-eye coordination to the shooting ability of PUPUS FC football players in the Mentawai Islands Regency. The type of research used is quantitative descriptive. The population in this study were all PUPUS FC players, while the sampling technique used total sampling of 22 people. The tests used in this study were the standing broad jump test, the foot-eye coordination test, and the soccer shooting test. The sample in this study was 22 people. From the results of the tests conducted on PUPUS FC soccer players, the results obtained were that there was a contribution between leg muscle explosive power to soccer shooting results of 12.40% and the remaining 87.60% was influenced by other factors, there was a contribution between foot-eye coordination to soccer shooting results of 2.70% and the remaining 97.30% was influenced by other factors, and there was a contribution of leg muscle explosive power and foot-eye coordination to soccer shooting results of 73.10% and the remaining 26.90% was influenced by other factors. The tests used in this study included the standing broad jump test to assess leg muscle explosive power, the foot-eye coordination test to evaluate the players' coordination, and the soccer shooting test to measure their shooting accuracy and effectiveness. These tests are commonly used in sports science to evaluate physical attributes that directly impact athletic performance. The results obtained from the tests indicate that leg muscle explosive power contributed 12.40% to the soccer shooting performance of the players, with the remaining 87.60% influenced by other factors such as technical skill, tactical awareness, and mental readiness. Additionally, foot-eye coordination accounted for 2.70% of the variation in shooting ability, suggesting that while important, it is not the dominant factor in determining shooting success. The remaining 97.30% of the variation could be attributed to other physical, technical, or psychological factors.

In the ever-evolving creative industry, event management has evolved beyond mere entertainment to become a strategic tool for conveying messages and building public awareness. This study aims to examine the crucial role of coordination in the event production process, using the Pancaverse event, a case study that focused on a sustainable lifestyle. Using a descriptive qualitative approach, the study analyzes the coordination structure implemented, the cross-team communication system, and the challenges and solution strategies employed in the event's implementation. Data were collected through internal documentation, technical observations, and informal interviews with the organizing team. The results indicate that the success of the Pancaverse event was significantly influenced by a well-organized coordination structure, involving key roles such as the event director, stage manager, and vendor liaison. Each team had clear responsibilities, facilitating task allocation and ensuring the smooth running of the event. The use of communication tools such as walkie-talkies, instant messaging groups, and logistics applications significantly assisted in supporting real-time communication between teams, enabling them to stay connected and responsive to changes occurring on the ground. Obstacles encountered in the event implementation process, such as miscommunication, changes to the rundown, and external factors like weather and permits, were addressed through various strategies. Developing clear SOPs (Standard Operating Procedures), technical simulations to prepare for potential issues, and incorporating buffer time into the event rundown are effective solutions to address these issues. The findings of this study confirm that solid coordination is a key element in unifying the vision, streamlining operations, and delivering an event that is not only technically successful but also emotionally and educationally impactful for the audience. Coordination in an event is not merely a technical mechanism, but also a strategic foundation that is crucial for organizing an effective and meaningful event.

Flooding is a natural disaster that still frequently occurs in Singkep District, Lingga Regency, Riau Islands Province. This disaster has quite serious impacts on the community, both in the economic, social, and health sectors. Therefore, the problem of flooding should be a serious concern for the local government, particularly in improving the effectiveness of coordination between agencies directly involved in flood mitigation efforts. This study aims to determine the coordination process between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Public Works and Spatial Planning Agency (PUTR) of Lingga Regency in flood management, as well as to identify obstacles encountered in its implementation. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The researcher uses the coordination theory of Harold Koontz which emphasizes four important elements: work planning, meetings or interactions, communication, and division of tasks. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation from both related agencies. The results of the study indicate that inter-agency coordination has not been running synergistically. The work plans of each agency have not been fully integrated, resulting in the implementation of the flood mitigation program running independently based on their respective duties and functions. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) places greater emphasis on non-structural mitigation approaches such as education and simulations, while the Public Works and Housing Agency (PUTR) focuses on technical aspects such as flood control infrastructure development. Inter-agency meetings remain formal and have not yet become collaborative forums for formulating joint policies. Communication and task allocation have occurred, but are limited to the information dissemination stage. Key obstacles to this coordination include budget constraints, a lack of competent personnel, and low public awareness and participation in supporting mitigation programs. The lack of drainage construction in several affected villages also demonstrates weak inter-agency integration in program implementation.

Woodball was first introduced in 2006 and has since grown rapidly across the country. In addition, many woodball clubs and communities have emerged, and woodball has become an officially recognized competitive sport since 2016. In 2016, woodball even became part of the national sports week (PON) in West Java. Woodball is a sport that combines elements of golf and croquet, emphasizing the accuracy of shots to pass through the goal with a wooden ball. Hand-eye coordination is one of the key factors that can influence the quality of an athlete's shots. Objective: To determine the relationship between hand-eye coordination and shot quality in woodball athletes in Bali Province. An observational analytical study with a cross-sectional approach involving 42 woodball athletes in Bali Province. Hand-eye coordination was measured using a 30-second ball catch-and-throw test, while shot quality was assessed using a skill test based on the number of balls successfully passing through the gate. Analysis was performed using Spearman's rho correlation test. The analysis revealed a significant relationship between eye-hand coordination and swing quality in woodball athletes (P < 0.05). The positive correlation coefficient indicates that better eye-hand coordination leads to higher swing quality. There is a significant relationship between eye-hand coordination and shot quality. Improving visual-motor coordination skills can contribute to the performance of woodball athletes.

ah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai kebutuhan primer maupun sebagai aset strategis. Salah satu bentuk kepemilikan tanah peninggalan administratif kolonial yang masih menjadi perdebatan adalah Letter C, terutama dalam konteks wakaf. Meskipun diakui sebagai bukti kepemilikan dalam beberapa regulasi, namun yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Letter C hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan yang sah, dan hal ini memerlukan segala proses untuk menjadikan tanah letter C menjadi sertifikat wakaf agar kepastian hukumnya terjamin. Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan hukum tanah berstatus Letter C dalam proses wakaf di Indonesia yang menimbulkan kendala serius dalam legalisasi wakaf sebagaimana kasus di Kabupaten Batang pada 2009 ketika Hj. Pateni mewakafkan tanahnya kepada Pondok Pesantren Ki Agung Fatkhutieh yang hingga kini belum selesai proses legalisasinya. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada status perlindungan hukum tanah Letter C dalam sistem pertanahan Indonesia, proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Letter C menurut peraturan yang berlaku, dan perlindungan hukumnya dalam menghadapi potensi sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan data primer dari literatur serta wawancara dengan ahli pertanahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah Letter C berada dalam posisi rentan secara hukum dengan tenggat waktu 2026 untuk formalisasi kepemilikan, proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan perlindungan hukumnya masih lemah tanpa sertifikat formal, sehingga direkomendasikan agar pemerintah mempercepat implementasi program pendaftaran tanah untuk proses wakaf dari tanah Letter C, dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kepemilikan tanah untuk menghindari sengketa di masa depan.

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan fokus pada aspek regulasi dan pembiayaan. Program yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran desa dan ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 dengan kondisi ekonomi terkini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Landasan teori mencakup efektivitas hukum, sistem hukum, hukum responsif, dan kepastian hukum, yang memberikan kerangka analisis dalam konteks pertanahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Reban telah sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5/1960 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2018. Program ini mencapai keberhasilan signifikan dengan 349 sertifikat yang berhasil diterbitkan dari 448 bidang tanah yang didaftarkan. Pelaksanaan melibatkan tahapan sistematis mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, BPN, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah ketidaksesuaian biaya dalam SKB 3 Menteri yang menetapkan Rp150.000 per bidang tanah, yang tidak mencukupi biaya operasional akibat inflasi. Hal ini mendorong panitia PTSL di beberapa daerah mengambil inisiatif menetapkan biaya yang lebih tinggi melalui musyawarah.

Abstract Beam Stacking is an educational game tool that facilitates playing while learning. So this game makes it easier for children in the learning process. Analysis of biomechanical ergonomics and work psychology on building block educational game tools includes selecting the size and shape of blocks that are suitable for children, not dangerous for children, and playing methods that are able to improve children's fine motor skills, with narrative qualitative research, based on the results of observations of educational game tools. Beam Stacking; played by BKB PAUD An-Nur children. The body movements produced in playing with building blocks are dynamic movements, in the playing environment sitting on the floor with a mat and statistical movements, in the playing environment sitting in a chair with the game tools on the table. Where the moving fingers, wrists, hands, head and back can train the movement skills of both hands, hand-eye coordination, and improve children's physical and mental performance in learning activities at BKB PAUD An-Nur. Supervision and in-depth direction from the teacher when children play is the prevention of injuries when playing with Beam Stacking. Keywords: Beam Stacking, Biomechanics, Ergonomics, Work Psychology Abstrak Balok Susun adalah salah satu alat permainan edukatif yang memfasilitasi bermain sambil belajar.. Sehingga permainan ini memberi kemudahan kepada anak dalam proses pembelajaran. Analisis ergonomi biomekanik dan psikologi kerja pada alat permainan edukatif balok susun meliputi pemilihan ukuran dan bentuk balok yang sesuai untuk anak, tidak berbahaya bagi anak, dan metode bermain yang mampu meningkatkan kemampuan motrik halus anak, dengan penelitian kualitatif naratif, didasari hasil observasi alat permainan edukatif balok susun yang dimainkan oleh anak-anak BKB PAUD An- Nur. Gerak tubuh yang dihasilkan dalam bermain balok susun adalah gerak dinamis, pada lingkungan bermain duduk dilantai dengan alas tikar dan gerak statis, pada lingkungan bermain duduk dikursi dengan alat permainan diatas meja. Dimana jari-jari tangan, pergelangan tangan, tangan, kepala, dan punggung, yang bergerak dapat melatih keterampilan gerak kedua tangan, koordinasi indera mata dengan tangan, dan meningkatkan kinerja fisik dan mental anak dalam aktivitas pembelajaran di BKB PAUD An-Nur. Pengawasan serta pengarahan yang mendalam dari guru saat anak bermain, merupakan pencegahan cidera permainan balok susun. Kata Kunci : Balok Susun, Biomekanik, Ergonomi, Psikologi Kerja

Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan, terutama dalam kebiasaan mencuci tangan. Namun, setelah pandemi berakhir, kebiasaan ini mulai berkurang, ditambah dengan terbatasnya sarana cuci tangan yang tersedia. Di Kecamatan Colomadu, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan tangan. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengabdian masyarakat menginisiasi penyediaan alat cuci tangan portabel di beberapa fasilitas umum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan tangan. Kegiatan ini meliputi perencanaan dan desain alat, pembuatan dan instalasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring dan perawatan berkala. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa enam unit alat cuci tangan portabel yang dipasang di kantor kecamatan, pasar, dan puskesmas telah dimanfaatkan secara intensif oleh masyarakat, meningkatkan frekuensi kebiasaan mencuci tangan dan memperoleh apresiasi dari pemerintah setempat. Desain alat yang ergonomis dan sistem drainase yang efektif mendukung keberhasilan program ini, meskipun beberapa tantangan dalam perawatan dan koordinasi masih perlu diatasi. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran kebersihan tangan dan dapat dijadikan model untuk implementasi serupa di wilayah lain guna mencegah penyebaran penyakit menular pasca pandemi.

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk internalisasi nilai karakter peduli lingkungan melalui kerja bakti pada pemuda karang taruna Desa Tempel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2024; 2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan internalisasi nilai karakter peduli lingkungan melalui kerja bakti pada pemuda karang taruna Desa Tempel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2024; 3) Untuk menganalisis solusi permasalahan dalam internalisasi nilai karakter peduli lingkungan melalui kerja bakti pada pemuda karang taruna Desa Tempel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen Tahun 2024. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Subjek dalam penelitian ini antara lain ketua RW 01, ketua RT 04, ketua karang taruna, dan anggota karang taruna. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan model model analisis interaktif. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:1) Internalisasi nilai karakter peduli lingkungan melalui kerja bakti pada pemuda Karang Taruna Desa Tempel melibatkan seluruh anggota, meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan nilai gotong royong dan tanggung jawab; 2) Antusiasme pemuda, peran Karang Taruna, dukungan masyarakat, dan subsidi pemerintah desa mendukung kegiatan ini. Namun, kendala seperti lemahnya kekompakan, keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya, dan cuaca menjadi tantangan; 3) Solusi meliputi program gotong royong, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penggalangan sumber daya, dan penyusunan jadwal kegiatan, koordinasi yang kuat, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan pemerintah desa juga diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

The function of the sub-district in coordinating community empowerment activities in the sub-district area, the position of the sub-district is explained in article 221 of Law Number 23 of 2014, namely the district/city area forms a sub-district in order to improve the coordination of government administration, public services, and empowerment of the village/sub-district community. This research is a Normative-Empirical Law research, where this research is carried out in Ngada Regency. The data obtained in this study is qualitative data, using the guidelines of the law with interviews and respondents then processed into qualitative descriptive. The results of this study are an illustration that; (1) The West Golewa Sub-district according to the regulation of its function has not been maximized in coordinating community empowerment activities, as explained in article 221 of Law Number 23 of 2014 (2) the inhibiting factor in carrying out the function of regulating the sub-district in coordinating community empowerment activities periodically and optimally, it is necessary to play a role in coaching and supervising the sub-district so that it is more active in carrying it out, the function of the sub-district, so that it plays an active role.

Penelitian ini bermula dari ketidakterhubungnya komunikasi antara operator forklift dengan material hangar. Perawatan pesawat berlangsung secara estafet, ketika teknisi hangar selesai melepas sebuah komponen dari pesawat proses selanjutnya mengantarkan komponen tersebut menuju unit spesialisasi oleh operator forklift. Namun sering dijumpai forklift sedang tidak berada di hangar dan tentu saja tidak diketahui posisinya. Hal ini membuat sekuensial proses produksi menjadi terhambat yang mana akan mempengaruhi proses lebih lanjut. Maka dari itu alat dan software ini dibuat sebagai media komunikasi, orang material hangar bisa memanggil forklift kembali ke hangar, bisa koordinasi pemberian pekerjaan, bisa pelacakan lokasi terkini yang semuanya dilakukan dalam sebuah software. Dengan adanya alat dan software ini akan membantu memperlancar produksi hangar. Komponen yang digunakan yaitu Arduino Mega 2560 WiFi Built-in, modul GPS Neo 7M dan server.

Alhadi, Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang masih terkait dengan program dari Kesejahteraan, seperti Baznas dan lain-lain. Faktor pendukung peran bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin sendiri adalah pegawai yang bekerja sesuai aturan, dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum terjalinnya koordinasi yang kuat antara bagian Kesejahteraan Rakyat dengan instansi yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, misalnya yang terkait dengan Baznas, Haji dan Umrah serta Tahfidz dan lain sebagainya. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi.