Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis konsep  Pelayan Publik  yang Adaptif oleh Komisi Informasi Jawa Timur. Dalam Penelitian ini Analisa yang digunakan melaui pendekatan  Teori Peran (Anis Rachma Utary, 2014)   yang  berkaitan dengan judul serta menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif yang bersifat Deskriptif (Sugiyono, 2017). Observasi yang dilakukan dengan melakukan metode wawancara  (M.Nazir, 2017) pada  6  orang informan yang mengetahui  masalah penelitian.Dari Hasil Observasi yang dilakukan terkait indikator  Dimensi yang ada yaitu : Regulatory Role; Enabling Role; Direct Provision of  good and Services, 2 (dua) indikator  menunjukan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Ajudikasi Non Litigasi sudah tercapai dengan baik sesuai pendekatan indikator yang ada diantaranya melalui kesepakatan damai (Mediasi) dan pencabutan gugatan. Salah satu indikator tidak tercapai karena pengelolaan penyelesaian sengketa tidak menunjukan hasil yang maksimal dalam total  jumlah kesepakatan damai (mediasi) dan total jumlah pencabutan gugatan, namun secara keseluruhan berdasarkan pendekatan teori yang ada, Penyelesaian sengketa Informasi (PSI) Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi berbasis Pelayan Publik  yang Adaptif sudah sesuai. Kata Kunci : Penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi, Ajudikasi Non Litigasi

Public information disclosure is a manifestation of open and accountable government which is the basis for publik information requests. Everyone has the right to obtain public information through the mechanism of requesting information from public bodies. The problem that arises is that some information requessts are not made in good faith thereby failing to reflect the purpose of public information disclosure as a means of monitoring government performance. To adress this issue there is a mechanism to terminate the resolution of such information disputes in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the effectiveness of terminating informastion disputes that are not conducted in good faith and the obstacles in its implementation. The results of the study indicate that the termination of informastion disputes that are not conducted in good faith is not yet effective due to factors that influence the effectiveness of the law in society not being fulfilled including legal factors, societal factors, and cultural factors. The obstacles faced in the implementation of the termination of public information disputes that are not conducted in good faith include legal enforcement mechanism, public information management, and understanding of public information transparency. The effectiveness of a law is determined by the overall elements supporting its enforcement so it is hoped that the implementation of the termination of publik information disputes does not violate human rights and citizens’ rights.

Makalah ini menyajikan audit terhadap aplikasi Sirekap yang dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menilai keamanan dan efisiensi sistem. Penelitian ini menyelidiki latar belakang dan pentingnya sistem Sirekap dalam proses pemilu, dengan tujuan mengidentifikasi potensi kerentanan dan menilai kinerja sistem. Menggunakan kombinasi metodologi analisis risiko dan pengujian sistem, studi ini mengungkapkan beberapa kekuatan dan kelemahan dalam aplikasi tersebut. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan efisiensi operasional aplikasi. Implikasi dari penelitian ini memberikan kerangka kerja untuk perbaikan di masa depan dan memastikan keandalan sistem dalam mendukung pemilu yang adil dan efektif.

This research aims to examine the problems, First see whether the implementation of non-litigation adjudication decisions on public information disputes in Central Java Province has been implemented.Second,what are the obstacles and efforts made in fulfilling the right to information in order to achieve the mandate of the 1945 Constitution Article 28F. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary data and secondary data. The data collection technique used was interviews with the Commissioner of the Central Information Commission and the Assistant Commissioner of the Central Java Province Information Commission, then the data analysis technique used was qualitative. The research results show thatFirst,non-litigation adjudication decisions have not been implemented due to several factors, namely the weakness of the trial procedural law regulated in the Information Commission Regulation (PERKI), the absence of authority given to the Information Commission in overseeing decisions, and the independence of the Information Commission which is still very dependent on each commissioner. The obstacles that exist at the Central Java KIP in implementing non-litigation adjudication decisions, namely the legal substance related to the weakness of the PERKI as well as the urgency of revising the KIP Law in safeguarding community dynamism, the legal structure related to the limited budget owned by the Central Java KIP and the limited number of Information Commission employees who do not followed by an increase in quality, as well as community culture regarding the number of applicants who are not serious.

The Kuantan Singingi Regency General Election Commission Office is a government agency that organizes general elections in Indonesia, including members of the DPR/DPD/DPRD, General Elections for President and Vice President as well as General Elections for Regional Heads and Deputy Regional Heads. Design of an information system for managing official travel documents specifically for the Finance Department where the system currently used is still manual. During designing the information system, the methodology used was the first stage, namely Analysis and the second stage, namely Reporting. The aim of this Practical Work Report is expected to be able to help the Kuantan Singingi Regency KPU in improving the existing system, so that the management of official travel documents that have been done manually can be facilitated by the system Application.   

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan iharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website dpr.go.id telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.