Publication Search

Tax awareness among the young generation is a crucial issue in national economic development, as taxes are the primary source of state revenue. This study aims to analyze the relationship between tax education and young people's perceptions of state obligations in shaping tax awareness. The method used is a literature review (library research) by analyzing various national scientific journals from the last five years. Results indicate that tax awareness among young people is still relatively low, although digital-based education has shown positive improvements. Perceptions of taxes as a state obligation are strongly influenced by knowledge, trust in government, and tax service quality. Interactive and technology-based education has proven effective in improving understanding and positive attitudes toward taxes. Therefore, synergy between government, educational institutions, and digital media is urgently needed to enhance tax literacy from an early age to ensure future fiscal sustainability.

Learning and teaching from the perspective of the Qur'an are not only understood as intellectual activities, but also as spiritual, emotional, and moral processes that shape the whole human personality. Learning is an obligation for every individual to develop their human potential and get closer to Allah SWT, while teaching is seen as worship and a social responsibility in spreading knowledge and good values. This study aims to examine the interpretation of the verses of the Qur'an related to the obligation of learning and teaching, namely QS. At-Taubah: 122, QS. Al-Ghasiyah: 17–20, QS. Al-'Ankabut: 19–20, QS. Al-Qalam: 1–4, and QS. Al-'Alaq: 1–5. The method used is a literature study with a thematic interpretation approach (maudhu'i). The results of the study indicate that the obligation of learning and teaching is lifelong (long life education) and is an important foundation in building an Islamic civilization that is moral, knowledgeable, and competitive.  

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia bisa dieksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap dan mengikat. Namun dalam penerapannya, hal ini menimbulkan polemik karena adanya ketimpangan hukum, hingga terbitlah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penulisan ini membahas mengenai pengaturan kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan implikasinya dengan menggunakan metode hukum normatif yang berlandaskan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil yang didapatkan adalah parate eksekusi yang dijalankan cenderung melanggar prinsip due process of law, sehingga terjadi pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang absolut menuju sistem eksekusi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hak konstitusional para pihak. Pergeseran tersebut menjadikan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

This study aims to analyze the effect of taxpayer compliance and taxpayer awareness on the obligation to pay individual income taxes in Tasikmadu District. Taxes are the primary source of state revenue; therefore, compliance and awareness play a crucial role in optimizing tax collection. However, the compliance level of individual taxpayers in Tasikmadu District remains suboptimal, as many taxpayers have not fulfilled their obligations accurately and on time. This research employed a quantitative approach with a survey method. The population consisted of individual taxpayers registered in Tasikmadu District, and a total of 400 respondents were selected using Slovin’s formula. Data were collected through questionnaires with a Likert scale and analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis with the assistance of statistical software. The results indicate that taxpayer compliance has a positive and significant effect on the obligation to pay taxes. Taxpayer awareness also shows a positive and significant effect. Simultaneously, compliance and awareness significantly influence individual tax obligations in Tasikmadu District. The adjusted R² value of 0.420 demonstrates that these two variables explain 42.0% of the variation in tax obligations, while the remaining 58.0% is influenced by other factors not examined in this study. Based on these findings, it is recommended that the Directorate General of Taxes improve tax education and socialization programs, as well as expand the use of technology-based tax services to strengthen taxpayer compliance and awareness. Strengthening these aspects is expected to enhance tax revenue optimization and support sustainable national development.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are pivotal to the economic development of a country, contributing significantly to job creation, poverty alleviation, and the overall growth of the economy. In Indonesia, including Kupang City, MSMEs are considered a key pillar of the national economy. Despite their economic importance, MSMEs face challenges in fulfilling their tax obligations, with many failing to report taxes in accordance with the law. This non-compliance not only affects tax revenue collection but also hinders the effectiveness of the tax system. This study aimed to identify the factors influencing MSME tax reporting obligations in Kupang City by analyzing the roles of knowledge, understanding, awareness, and tax sanctions. Using a quantitative survey method, the research gathered data from MSMEs registered at the Kupang Tax Office (KPP Pratama). The findings revealed that knowledge, awareness, and tax sanctions have a significant impact on MSMEs' compliance with tax reporting obligations. In particular, knowledge and awareness were found to increase MSMEs' understanding of their responsibilities, motivating them to fulfill their tax obligations. On the other hand, tax understanding, despite being important, did not have a significant direct effect on compliance, which may indicate that practical experience and exposure to tax-related practices play a more crucial role. Moreover, when analyzed simultaneously, all four variables—knowledge, understanding, awareness, and tax sanctions—had a significant impact on MSMEs' tax reporting obligations. These results highlight the importance of targeted interventions, such as comprehensive tax education and regular outreach programs. By offering training sessions, mentoring, and practical workshops, tax authorities can better engage with MSMEs and improve their tax compliance rates.

Minimnya atensi wajib pajak terhadap sosialisasi telah dicoba oleh fiskus pajak menimbulkan kecenderungan wajib pajak buat tidak patuh dalam penuhi kewajiban perpajakannya. Diperlukan banyak profesi konsultan pajak karena masih minimnya konsultan pajak dalam menangani banyaknya wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan penghargaan finansial terhadap minat berkarir mahasiswa menjadi konsultan pajak dengan self efficacy sebagai variabel moderasi. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dipilih secara purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 127 orang yang memenuhi kriteria tertentu. Responden yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, norma subjektif, dan penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap minat karir mahasiswa menjadi konsultan pajak. Self efficacy memperkuat pengetahuan perpajakan, Self efficacy memperlemah norma subjektif, self efficacy tidak memoderasi penghargaan finansial pada minat karir mahasiswa menjadi konsultan pajak.

Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Sertifikat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak, dengan syarat data fisik dan data yuridis tercantum di dalamnya. Terutama dalam jual beli dengan penjual yang tidak diketahui keberadaanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pembeli untuk balik nama sertifikat yang penjualnya tidak diketahui keberadaannya dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan terkait perlindungan hukum bagi pembeli serta akibat hukumnya dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.57/Pdt.G/2022/PN Tar. Perlindungan hukum dilakukan melalui peradilan sebagai upaya menuntut hak. Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya bukti surat dan saksi yang dihadirkan. Akibat hukum tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata, yang merugikan penggugat dengan menghalangi haknya sebagai pemilik. Kesimpulan 1)pembeli dapat menggunakan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah meski tanpa bukti lengkap. Serta, pihak dirugikan dapat mengajukan eksekusi rill Pasal 1241 KUHPerdata. 2)majelis hakim mempertimbangkan jual beli sah berdasarkan bukti dan keterangan saksi. 3)Majelis hakim menetapkan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365-1367 KUHPerdata. Tindakan tergugat melanggar hak subjektif, kewajiban hukum, serta asas kepatutan. Saran 1)masyarakat perlu memahami prosedur legal kelengkapan dokumen dalam transaksi tanah untuk mencegah masalah dikemudian hari. 2)majelis hakim harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pertimbangan serta pengembangan peraturan yang relevan. 3)majelis hakim harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum serta mempertimbangkan aspek sosial dan kepentingan umum dalam perkara hal ini peralihan hak atas tanah.

OJK melaksanakan Pemeriksaan terhadap Bank melalui pemeriksaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk setiap Bank dan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kewajiban bank. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha Bank. Pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, dimana akan dikenai sanksi administratif, denda administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU P2SK. OJK harus melakukan pemeriksaan secara berkala dan terus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbit sehingga dapat melakukan sinkronisasi dalam penerbitan POJK demi memberikan perlindungan kepada nasabah yang menitipkan uangnya kepada Penyelenggara Laku Pandai. OJK harus mensosialisasikan POJK yang baru diterbitkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat luas paham dan mengerti bagaimana melindungi hak-hak mereka selaku nasabah. Masyarakat harus berperan aktif sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan tindakan oleh Penyelenggara Laku Pandai dengan cara melakukan pelaporan kepada OJK sehingga OJK dapat segera melakukan pemeriksaan

Dalam era digital, isu perlindungan data menjadi perhatian global, termasuk bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara Pancasila dan kedaulatan digital dalam konteks implikasi hukum internasional terhadap perlindungan data nasional. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan data serta sejauh mana hukum internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan perjanjian multilateral lainnya, mempengaruhi regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu menyeimbangkan kedaulatan digital dengan kewajiban internasional untuk menciptakan sistem perlindungan data yang efektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulannya, adaptasi hukum nasional terhadap standar global harus dilakukan tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan kepentingan publik.

This study analyzes the ambiguity regarding the obligation to mediate in resolving patent disputes according to the Patent Law, and its implications for the efficiency of the dispute resolution process. Although Article 153 and Article 154 of the Patent Law open up opportunities for dispute resolution through alternative mechanisms, the ambiguity regarding the obligation to mediate creates legal uncertainty that can hinder efficiency and increase dispute costs. Based on the Economic Analysis of Law approach, this study shows that the obligation to mediate can reduce social costs, accelerate the dispute resolution process, and increase overall economic efficiency. Mediation as an obligation can reduce the burden on the judicial system, minimize transaction costs, and create better legal and business stability. Therefore, this study encourages the implementation of the obligation to mediate in patent disputes to create a more efficient, fair, and profitable dispute resolution system for all parties involved.    

Employment law education plays an important role in equipping the younger generation, especially high school and vocational high school students, with an understanding of the rights and obligations as prospective workers. This study aims to analyze the relationship between students' understanding of employment law and employment rights and obligations. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires from grade XI students at SMAN 3 Pasuruan, SMKN 1 Pasuruan, and SMK PGRI 2 Pasuruan. The validity results showed that all questionnaire items were valid (100%), while the reliability of the variables showed a Cronbach Alpha value of 0.606 for student understanding and 0.778 for labor rights and obligations. The simple linear regression model showed a significant positive relationship with the regression equation Y = −0.833 + 0.997XY = -0.833 + 0.997X and an R Square value of 0.600, which means that 60% of the variation is explained by the model. This study confirms that employment law education has a real impact on students' legal awareness, supporting their preparation to face the world of work with a better understanding

In the word legal theory is a foundation, opinion, understanding related to reality by describing the hypotheses studied. Theory provides an explanatory understanding by organizing the problems being faced, the purpose of methodological deepening in the background in order to obtain better and broader knowledge to solve related issues. In the world of health, theory is very necessary before carrying out field practice that directly involves dealing directly with patients to provide good health services. The application of legal theory in the world of health provides an understanding in studying the law that is clearer about legal materials and systematic views on legal statements. In this case, it is also inseparable from legal theory in medical practice, because in providing health services, doctors in the profession know their rights and obligations.

Bisnis franchise berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memajukan perekonomian di Indonesia, peluang tersebut membutuhkan proses, pengaturan dan pembatasan. Bisnis franchise mulai merambah di Indonesia, antara lain bidang perdagangan dan jasa seperti pendidikan, perhotelan dan kesehatan, akan tetapi yang paling banyak diminati terutama bisnis kuliner. Perkembangan bisnis franchise yang banyak diminati oleh para pebisnis di Indonesia adalah brand franchise dari luar negeri, karena brand luar negeri telah dikenal, lebih menjanjikan dari segi bisnis dan lebih memberikan kepastian hukum bagi franchisor maupun franchisee. Salah satu yang sangat penting dalam bisnis franchise adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu franchisor sebagai pemilik brand dan franchisee sebagai pelaksana dalam perjanjian franchise tersebut. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis franchise sehingga terjadi keseimbangan yang tentunya akan menghasilkan bisnis yang luar biasa. Franchisor sebagai pemilik brand atau merek yang sudah mumpuni di bidangnya dan teruji dalam menjalankan bisnisnya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah uang yang disebut royalty kepada franchisor, dan franchisee berhak untuk mendapatkan standard pengoperasian bisnis yang akan diajarkan oleh franchisor dan memperoleh bimbingan secara terus menerus agar bisnis dapat berjalan dengan baik.

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun, masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah meliputi kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi dan sosial, budaya, kurangnya pendidikan, serta keinginan calon mempelai. Pertimbangan hakim mencakup kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah meliputi pengakuan legalitas pernikahan, pencatatan perkawinan, serta munculnya hak dan kewajiban hukum bagi pasangan. Sebaliknya, penolakan permohonan mengakibatkan tidak diizinkannya pernikahan sesuai ketentuan undang-undang. Penelitian ini menyoroti pentingnya pertimbangan yang cermat dalam pemberian dispensasi nikah untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam menjalankan tugas, notaris harus mematuhi aturan mengenai kewenangan, larangan, dan kewajiban. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 membatalkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 15 Juni 2009. Permasalahan yang diangkat meliputi: (1) penyebab pembatalan akta tersebut, (2) pertimbangan hakim dalam putusan, dan (3) akibat hukum dari pembatalan akta PPJB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akta batal secara hukum karena tanah yang dijual adalah tanah bekas swapraja yang telah menjadi tanah negara sejak UUPA Nomor 5 Tahun 1960 diberlakukan, sehingga Mangkunegoro IX tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. (2) Hakim memutuskan bahwa tergugat melakukan tindakan melawan hukum karena penjualan tanah tersebut tidak sah. Penggugat telah memenuhi kewajiban terkait bea perolehan hak tanggal 12 Juni 2009. (3) Akibat hukumnya, penjual (Tergugat I) tidak berhak menjual tanah tersebut, sehingga perjanjian jual beli harus dibatalkan. Penjual wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pembeli. Kesimpulannya, akta PPJB dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli menurut hukum tanah nasional, terutama terkait status tanah swapraja yang telah menjadi tanah negara.

Degradasi moral di kalangan pelajar semakin menjadi isu serius dalam dunia pendidikan. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan PKn dalam menghadapi degradasi moral di lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan metode yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber di perpustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan keterkaitan antara peranan dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi degradasi moral di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini ialah pendidikan kewarganegaraan dapat mengurangi degradasi moral dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab serta beretika. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajiban, sehingga mereka dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan dan bangsa. Melalui penerapan nilai-nilai kewarganegaraan, diharapkan individu-individu ini akan memiliki karakter yang kuat dan integritas tinggi, yang pada akhirnya dapat memperkuat tatanan sosial di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan lingkungan sekolah, untuk memperkuat implementasi nilai-nilai yang diajarkan dalam PKn guna menghadapi tantangan degradasi moral di kalangan pelajar

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengembangkan media pembelajaran Pendidikan Pancasila menggunakan situs web Kodular, dan (2) Mengukur tingkat kelayakan media pembelajaran Pendidikan Pancasila menggunakan situs web Kodular yang dikembangkan pada materi hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat pada elemen NKRI Fase E di SMA Negeri 1 Teras dengan luaran media pembelajaran berupa aplikasi smartphone android. Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan dengan menerapkan model Sukmadinata yang terdiri tahap studi pendahuluan, pengembangan, pengujian. Sumber data adalah guru dan siswa SMA Negeri 1 Teras, dosen validator. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,angket dan tes.  Uji validitas data menggunakan penilaian validasi dari va Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengembangkan media pembelajaran Pendidikan Pancasila menggunakan situs web Kodular, dan (2) Mengukur tingkat kelayakan media pembelajaran Pendidikan Pancasila menggunakan situs web Kodular yang dikembangkan pada materi hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat pada elemen NKRI Fase E di SMA Negeri 1 Teras dengan luaran media pembelajaran berupa aplikasi smartphone android. Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan dengan menerapkan model Sukmadinata yang terdiri tahap studi pendahuluan, pengembangan, pengujian. Sumber data adalah guru dan siswa SMA Negeri 1 Teras, dosen validator. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,angket dan tes.  Uji validitas data menggunakan penilaian validasi dari validator ahli. Hasil penelitian : (1) Hasil pengembangan media pembelajaran mendapatkan respon siswa pada uji terbatas yaitu “sangat baik” dengan skor 83.6, dan 95.1 yang berarti “sangat baik” pada uji luas. Nilai pretest dan posttest menunjukkan peningkatan rata-rata nilai 12,1 % dan mendapatkan skor N-gain 0.75 yang berarti media berkategori tinggi. (2) Kelayakan materi memperoleh  kriteria “layak” dengan skor 80 dan media memperoleh kriteria “sangat layak” dengan skor 98 . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari segi materi layak dan media sangat layak sebagai media pembelajaran. lidator ahli. Hasil penelitian : (1) Hasil pengembangan media pembelajaran mendapatkan respon siswa pada uji terbatas yaitu “sangat baik” dengan skor 83.6, dan 95.1 yang berarti “sangat baik” pada uji luas. Nilai pretest dan posttest menunjukkan peningkatan rata-rata nilai 12,1 % dan mendapatkan skor N-gain 0.75 yang berarti media berkategori tinggi. (2) Kelayakan materi memperoleh  kriteria “layak” dengan skor 80 dan media memperoleh kriteria “sangat layak” dengan skor 98 . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari segi materi layak dan media sangat layak sebagai media pembelajaran.