Publication Search

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya kasus di Pengadilan Agama, khususnya pada kasus pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum dalam kasus ini masih belum menjelaskan detail mengenai pembagian harta bersama, sehingga hakim harus memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pembagian harta bersama. Hakim harus mengkaji dan menafsirkan pembagian harta bersama dengan Undang-Undang yang masih terbilang terbatas tersebut. Hakim mempunyai peran yang sangat vital untuk memutuskan putusan pada proses persidangan, yang mana putusannya adil untuk kedua belah pihak atau berat sebelah. Maka dari itu, demi mewujudkan keadilan yang substantif, hakim harus menggunakan pertimbangan ratiolegis untuk memutuskan putusan pada proses pengadilan dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis mengenai ratiolegis pertimbangan Hakim terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkara nomor 346/Pdt.G/2022/PA. YK dan apakah putusan dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengakomodasi nila-nilai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, dan teori kepastian hukum dengan pendekatan secara konseptual, serta perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memutuskan putusan secara profesional untuk pembagian harta bersama, baik itu dari pertimbangan ratiolegis yang mana hakim mampu menafsirkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terbilang terbatas, dan juga hakim mampu memberikan keadilan yang substantif bagi kedua belah pihak.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian status hukum seseorang atas ruang hidupnya. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagian kewenangan tersebut dapat diberikan kepada badan tertentu melalui lembaga Hak Pengelolaan. Perum Perumnas sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki posisi khusus karena memperoleh kewenangan pengelolaan tanah untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Di sisi lain, Perum Perumnas juga melakukan hubungan hukum keperdataan melalui pembangunan, pemasaran, dan pengalihan tanah serta bangunan kepada pembeli. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara kewenangan publik dan tindakan privat dalam pengelolaan tanah di atas HPL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pembeli tanah dan bangunan di atas HPL Perum Perumnas dapat diwujudkan melalui mekanisme persetujuan pemegang HPL, pelepasan hak, dan pendaftaran tanah. Dengan mekanisme tersebut, HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan tanah oleh negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan atas kepemilikan tanah melalui penerbitan Sertipikat Hak Milik.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

Bangka Belitung Islands Province as the largest tin producer faces legality dilemmas and criminalization of artisanal miners due to permit centralization through Law Number 3 of 2020. This study aims to analyze the impact of centralization on artisanal miners' legal access, criminalization practices under Article 158 of the Mineral and Coal Law, and the form of Bangka Artisanal Miners Alliance (ATRB) struggle demanding legal certainty. The research employs qualitative case study approach with data collection techniques through literature study and document analysis of regulations, court decisions, and media reports. Findings show centralization narrows legal access causing slow and bureaucratic process for Artisanal Mining Area (WPR) designation and Artisanal Mining Permit (IPR) issuance. Criminalization practices more frequently affect small-scale miners major actors, creating injustice perceptions and worsening socio-economic conditions of mining households. ATRB emerges as a social movement demanding legal recognition through accelerated WPR and IPR plus economic redistribution through fair tin trade governance. Non-transparent royalty management reaching Rp1.7 trillion worsens community vulnerability. This research contributes to social movement and natural resource politics studies by emphasizing the importance of participatory legalization and governance reform to reduce social conflict.

This study aims to examine and analyze the pretrial examination mechanism, which also assesses the substance of the case, as reflected in Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo at the Limboto District Court. The method used in this study is normative legal research, applying a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is conducted qualitatively through deductive reasoning, namely by explaining general legal provisions and then drawing more specific conclusions.The results indicate that Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2020/PN.Lbo, specifically the ruling declaring the Petitioner's actions not a criminal act of corruption, is deemed inconsistent with the nature and scope of pretrial proceedings. This is because pretrial examinations are principally intended only to examine formal aspects with a brief examination process, and therefore should not include an assessment of the subject matter of the case. Furthermore, the lack of a legal remedy mechanism for the pretrial decision also raises issues of legal certainty. In fact, based on the principle of res judicata pro veritate habetur, every court decision must be considered correct, valid, and binding until there is a decision from a higher court that overturns the decision.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

The implementation of civil justice in Indonesia is fundamentally guided by the principles of simplicity, speed, and low cost. However, in practice, the regulation concerning the time limits for summons and the determination of trial schedules remains inadequate, leading to legal uncertainty. This study aims to analyze the legal certainty of time limits in summons and trial scheduling within civil procedural law, as well as to examine its implications for the effectiveness of case resolution. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by a descriptive-analytical design. The findings indicate that existing regulations, particularly those derived from the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) and Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), only provide minimum standards for summons but do not comprehensively regulate the timeframe for determining the first hearing or intervals between subsequent hearings. As a result, there is broad discretion in judicial practice, which leads to inconsistencies among courts, repeated trial delays, increased litigation costs, and reduced access to justice. Although recent reforms through electronic court systems have improved the mechanism of summons delivery, they have not sufficiently addressed the issue of time management in trial proceedings. This study concludes that the absence of clear and comprehensive regulations on trial timeframes weakens legal certainty and hinders the realization of efficient judicial processes. Therefore, strengthening normative regulations on trial scheduling is essential to support a more effective, predictable, and equitable civil justice system.

Corruption cases in Indonesia often involve the recovery of state assets, including properties encumbered by mortgages (hak tanggungan). This research conducts a normative legal analysis on how current law treats such pledged assets when they become objects of state confiscation in corruption crimes. We examine Indonesian legislation (especially the Tipikor Act, TPPU Act, and Mortgage Act), judicial practice, and principles of justice and legal certainty. The Bank Perumda BPR Purworejo case is used as an illustrative case study: here fictitious loans and misused collateral led to state losses of hundreds of millions of rupiah, and investigators seized assets (including four mortgaged properties) as evidence. The analysis finds that existing rules inadequately protect good-faith creditors: courts have noted that a corruption verdict does not automatically erase a prior mortgage lien, and that a certified mortgage confers a preferential right equal to a judgment. In practice, however, law enforcement often seizes all assets of the convict without first verifying third-party rights, creating legal uncertainty and perceived injustice. We argue that fair outcomes require stricter safeguards for creditors (e.g. mandatory review of collateral status before seizure) and consideration of equitable principles. In conclusion, we recommend legal reforms or guidelines to balance the state’s recovery goals with protection of bona fide mortgagees, so as to uphold substantive justice while maintaining legal certainty.

This study examines the urgency of regulating the nominal limit of restitution in criminal case resolution through a restorative justice approach from the perspective of legal certainty. Restorative justice in Indonesia is governed by PERKAP No. 8 of 2021, PERJA No. 15 of 2020, and PERMA No. 1 of 2024. However, none of these regulations explicitly stipulate the nominal limit of compensation payable to victims. The absence of such a provision potentially leads to legal uncertainty and unfair practices, particularly in cases where resolution depends on the offender's ability to pay restitution. This research adopts a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The study aims to analyze the necessity of regulating nominal limits and how such limits should be determined under the prevailing legal framework. The findings reveal that the lack of clear restitution limits hampers the effective implementation of restorative justice, undermines fairness, and fails to adequately protect victims' rights. Legal regulation of compensation limits is necessary to ensure legal certainty, prevent abuse of power, and uphold justice in the victim recovery process. The study recommends that the state promptly establish clear restitution limits through revision of existing regulations or formulation of new ones, taking into account the principles of justice, the offender’s financial capacity, and the proportionality of the victim's losses.

The transfer of land rights is an important legal event that impacts legal certainty and the protection of ownership rights. In this process, notaries play a strategic role by drafting authentic deeds, which serve as the legal foundation for the transfer of land rights. This study aims to analyze the role of notaries in ensuring legal certainty in the transfer of land rights and to identify the responsibilities and challenges faced in practice. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The findings show that notaries play a crucial role in ensuring the formal and material validity of the land rights transfer agreement through the creation of authentic deeds. However, in practice, there are several challenges, such as discrepancies in land data, bad faith from the parties involved, and weak coordination among related institutions. Therefore, to achieve optimal legal certainty, it is necessary to enhance the professionalism of notaries and strengthen the land administration system. With these measures, it is expected that land rights transfers will proceed more smoothly and provide better legal protection for the public. ty.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong investasi syariah melalui fungsi regulator, pengawas, pelindung konsumen, penjaga stabilitas sistem keuangan, serta edukasi dan literasi keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa OJK berperan strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor, sementara pengawasan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan syariah. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pengawasan praktik investasi dan penanganan pengaduan, sedangkan stabilitas sistem keuangan dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, edukasi dan literasi keuangan syariah berperan dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, perkembangan fintech yang pesat, serta kesenjangan implementasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar pemangku kepentingan.

This study analyzes the gap between legal certainty and justice in patent protection in Indonesia through a case study of the transfer of patent rights for the Spider Nest Construction. The problem formulation includes two things. First, what is the form of distortion of legal certainty in the transfer of patent rights. Second, how is the violation of the inventor's moral and economic rights and the institutional factors that cause it. The method used is normative juridical with a statutory, case, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate that the distortion of legal certainty occurs because the registration of the transfer of rights only uses a Power of Attorney without an authentic deed, which violates Article 11 of the Patent Law. In addition, the unilateral action of the Directorate General of Intellectual Property to freeze and revoke the freezing of patents without a court decision violates Article 132 of the Patent Law. Violation of moral rights is manifested in the form of false attribution in the JALLA patent. Economic rights are ignored through embezzlement of royalties. The peak of injustice is the accusation of plagiarism against the original inventor for his own development invention. Inhibiting factors include institutional weaknesses within the Directorate General of Intellectual Property, excessive judicial intervention, low human resource capacity, regulatory disharmony, and an unsupportive legal culture. Strengthening strategies include institutional reform, revision of the Patent Law, ratification of international conventions, digitalization, international certification, and the establishment of a specialized intellectual property court. In conclusion, without strengthening integrated intellectual property legal policy, the gap between procedural legal certainty and substantive justice will continue to weaken the national innovation ecosystem.

This research aims to analyze the consistency of judges' legal reasoning in deciding land ownership disputes and its implications for the fulfillment of the principle of legal certainty. The primary focus of this study is directed at Decision Number 16/PDT/2020/PT PLG, where differences in legal perception or evidentiary evaluation occurred at the appellate level. Land disputes are a crucial issue that requires legal firmness to avoid uncertainty for justice seekers. The research method used is normative legal research with a case approach and a statutory approach. Data were sourced from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results show that the consistency of the judges' reasoning in Decision Number 16/PDT/2020/PT PLG depends heavily on the accuracy of assessing evidence, particularly documentary evidence (certificates) and witness testimony. Inconsistency between factual considerations and the application of legal norms has the potential to undermine the principle of legal certainty. This study concludes that strengthening the standards of legal reasoning based on the principle of ex aequo et bono and adherence to civil procedural law is absolutely necessary so that judicial decisions do not only resolve disputes procedurally but also provide certainty of ownership rights for thelitigating parties.