Publication Search

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Pemurnian vitamin E dari berbagai sumber bahan alami dan limbah agroindustri terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan industri pangan, nutraseutikal, kosmetik, dan farmasi. Berbagai metode pemurnian telah diterapkan meliputi saponifikasi, ekstraksi menggunakan pelarut, dan distilasi molekuler. Studi ini mengkaji secara sistematis perkembangan metode pemurnian vitamin E dari berbagai sumber serta mengevaluasi keunggulan, keterbatasan, serta prospek penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan. Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi dalam 10 tahun terakhir yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sumber alami vitamin E banyak terdapat pada minyak nabati, sedangkan sumber dari limbah agroindustri dengan kandungan vitamin E tertinggi diperoleh pada Palm Fatty Acid Distillate (PFAD). Kandungan vitamin E yang bervariasi tergantung dari jenis bahan baku, kondisi proses, dan metode pemurnian yang digunakan. Studi komparatif terkait potensi kandungan vitamin E pada bahan alam dan limbah agroindustri lokal Indonesia masih terbatas, khususnya yang mempertimbangkan variasi varietas genetik. Dari aspek teknik pemurnian, metode ekstraksi konvensional memerlukan beberapa tahapan proses sehingga perlu ditinjau dari sisi efisiensi operasional dan keekonomian. Hasil kajian menunjukkan penggunaan green solvent seperti ekstraksi dengan scCO2 dan DES yang berpotensi meningkatkan keamanan proses dan keberlanjutan lingkungan. Pengembangan metode pemurnian yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan menjadi kunci dalam mendukung pemanfaatan berbagai sumber vitamin E secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat toksisitas ekstrak etanol daun trembesi (Samanea saman) terhadap larva Artemia salina menggunakan pendekatan Reed-Muench dan analisis probit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengujian toksisitas sebagai tahap awal dalam mengevaluasi keamanan dan potensi bioaktivitas senyawa bahan alam. Metode yang digunakan adalah uji toksisitas BSLT dengan variasi konsentrasi ekstrak diikuti dengan pengamatan jumlah kematian larva, kemudian dihitung nilai LC₅₀ menggunakan dua pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan dosis-respons dimana peningkatan konsentrasi ekstrak menyebabkan peningkatan mortalitas larva. Nilai LC₅₀ yang diperoleh sebesar 332,86 ppm dengan metode Reed-Muench dan 384,7689 ppm dengan analisis probit. Berdasarkan nilai tersebut ekstrak etanol daun trembesi tergolong dalam kategori toksik sedang (moderat). Temuan ini menunjukkan bahwa ekstrak memiliki aktivitas biologis yang nyata dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber senyawa bioaktif di bidang farmasi khususnya sebagai kandidat agen sitotoksik.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC₅₀ ekstrak etanol 70% daun trembesi ( Samanea saman ) serta mengklasifikasikan tingkat toksisitasnya menggunakan metode Reed-Muench dan analisis probit. Uji toksisitas dilakukan terhadap larva Artemia salina sebagai organisme uji dengan variasi konsentrasi ekstrak yaitu 10, 100, 500, 1000, 5000, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak berbanding lurus dengan peningkatan persentase kematian larva, yang mengindikasikan adanya hubungan dosis-respons yang jelas. Perhitungan menggunakan metode Reed-Muench dan analisis probit menghasilkan nilai LC50 sebesar 100,46 ppm. Berdasarkan klasifikasi toksisitas metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), nilai tersebut termasuk dalam kategori toksik sedang (moderatelytoxic). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun trembesi memiliki aktivitas biologi yang signifikan terhadap organisme uji. Dengan demikian, ekstrak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber senyawa bioaktif, namun tetap memerlukan kajian lebih lanjut terkait keamanan dan aplikasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi tingkat toksisitas ekstrak etanol 60% daun trembesi (Samanea saman) terhadap larva Artemia salina melalui penentuan nilai LC₅₀ menggunakan metode Reed-Muench dan analisis probit. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan post-test only control group design. Larva Artemia salina digunakan sebagai organisme uji dan dipaparkan pada berbagai konsentrasi ekstrak, yaitu 10 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi ekstrak, yang mengindikasikan adanya hubungan dosis-respons. Perhitungan nilai LC₅₀ dengan metode Reed-Muench diperoleh sebesar 351,07 ppm, sedangkan analisis probit menghasilkan nilai LC₅₀ sebesar 468,05 ppm. Berdasarkan klasifikasi toksisitas Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), nilai LC₅₀ tersebut termasuk dalam kategori toksik (30–1000 ppm). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 60% daun trembesi memiliki aktivitas toksisitas sedang terhadap larva Artemia salina. Dengan demikian, ekstrak ini berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut, namun diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi senyawa aktif serta mengevaluasi keamanan pada sistem biologis yang lebih kompleks.

Batang prasman (Eupatorium triplinerve. Vahl) merupakan salah satu tanaman yang mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berpotensi memiliki aktivitas biologis, sehingga perlu dilakukan pengujian toksisitas sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC₅₀ dan kategori toksisitas ekstrak etanol batang prasman terhadap larva udang (Artemia salina Leach) menggunakan metode analisis probit. Penelitian dilakukan secara eksperimental laboratorik dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Ekstrak etanol batang prasman diuji pada konsentrasi 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Data mortalitas dihitung dalam bentuk persentase kematian, kemudian dianalisis menggunakan metode probit untuk menentukan nilai LC₅₀. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak, yaitu sebesar 25%, 35%, 50%, 75%, dan 85%. Hasil analisis probit menunjukkan nilai LC₅₀ ekstrak etanol batang prasman sebesar 846 mg/L. Berdasarkan klasifikasi toksisitas, nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat atau racun sedang. Dengan demikian, ekstrak etanol batang prasman (Euphatorium triplinerve Vahl) memiliki aktivitas toksik terhadap larva Artemia salina Leach dan termasuk dalam kategori toksisitas sedang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi tingkat toksisitas ekstrak etanol 90% daun trembesi (Samanea saman) terhadap larva Artemia salina melalui penentuan nilai LC₅₀ menggunakan metode Reed-Muench dan analisis probit. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan post-test only control group design. Larva Artemia salina digunakan sebagai organisme uji dan dipaparkan pada berbagai konsentrasi ekstrak, yaitu 10 ppm, 100 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 5000 ppm, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi ekstrak, yang mengindikasikan adanya hubungan dosis-respons. Perhitungan nilai LC₅₀ dengan metode 823 ppm. Berdasarkan klasifikasi toksisitas Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), nilai LC₅₀ tersebut termasuk dalam kategori toksik moderat / sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 90% daun trembesi memiliki aktivitas toksisitas sedang terhadap larva Artemia salina. Dengan demikian, ekstrak ini berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut namun diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi senyawa aktif serta mengevaluasi keamanan pada sistem biologis yang lebih kompleks.

The proliferation of social media interactions frequently results in an increased risk of cyberbullying. This study aims to evaluate the impact of digital literacy, digital security, and digital communication on cyberbullying prevention among Generation Z TikTok users. Employing an explanatory quantitative approach, data were collected through online questionnaires distributed to Generation Z students in the Information Systems Study Program at Universitas Internasional Batam. The respondent data were then analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique. The analytical results reveal that digital literacy does not significantly affect cyberbullying prevention. Conversely, both digital security and digital communication demonstrate a significant impact on cyberbullying prevention. Among the investigated variables, digital communication exerts the most dominant influence on preventing cyberbullying. These findings suggest that preventing cyberbullying requires more than merely digital knowledge; it heavily relies on the implementation of digital security measures and the capacity for ethical communication in digital environments. Ultimately, this research is expected to serve as a valuable reference for formulating effective cyberbullying mitigation strategies for Generation Z across social media platforms.

As a maritime nation with vast sea territories, Indonesia faces significant challenges in safeguarding its waters, particularly in strategic regions such as the Natuna Sea. This area is vulnerable to various threats, including territorial violations, marine resource theft, and illegal underwater activities. This study aims to formulate a concept for the utilization of Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) as an alternative solution to enhance underwater security systems in the region. The method employed is Research and Development (R&D), adopting model development steps and complemented by a Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis to assess the feasibility and effectiveness of AUVs in the context of Indonesian maritime defense. The research findings indicate that the main strength of AUVs lies in their technological capability to effectively detect underwater threats. Although they have weaknesses, such as high operational costs, dependency on imported components, and limitations in battery endurance and sonar capabilities, these factors do not significantly hinder AUV effectiveness. Major opportunities arise from global technological advancements, yet challenges remain due to insufficient government policy support. The threats faced include the risk of sabotage and extreme weather conditions. Therefore, the recommended strategies are to maximize the use of technology, strengthen supporting regulations, and address logistical and financial barriers to realize effective and sustainable AUV operations in the Natuna Sea.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Keamanan dan kesehatan di tempat kerja adalah salah satu hal penting dalam membentuk suasana kerja yang aman, terutama bagi pekerja bongkar muat (TKBM) yang menghadapi risiko kecelakaan kerja yang cukup besar. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi standar merupakan salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di area pelabuhan. Namun, hasil pengamatan di Pelabuhan Tenau menunjukkan masih ada pekerja yang mengenakan APD tidak sesuai standar SNI dan tidak menggunakan APD secara lengkap saat bertugas. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pendidikan penggunaan APD terhadap pengetahuan keselamatan kerja pada pekerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Tenau. Penelitian ini mengaplikasikan metode kuantitatif dengan desain pre-eksperimental yang menggunakan pendekatan one group pre-test dan post-test. Sampel penelitian terdiri dari 28 responden dengan alat penelitian berupa kuesioner yang berisi 10 pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan edukasi, rata-rata responden berhasil menjawab dengan benar 6 pertanyaan (60%) dan memberikan jawaban salah pada 4 pertanyaan (40%). Setelah mendapatkan edukasi, hasil post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan di mana sebagian besar responden dapat menjawab dengan benar sebanyak 9 pertanyaan (90%) dan jawaban salah berkurang menjadi 1 pertanyaan (10%). Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan penggunaan APD berdampak pada peningkatan pengetahuan keselamatan kerja bagi tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Sehingga, diperlukan pengawasan dan pendidikan secara berkala mengenai pemakaian APD yang memenuhi standar SNI untuk meningkatkan keselamatan kerja di area pelabuhan.  

Phishing is one of the most common and dangerous cyber attacks as it can trick users into providing sensitive information such as usernames, passwords, and personal data. This study aims to simulate Phishing techniques using the Zphisher tool as an educational medium to improve cybersecurity awareness. The method used is a quasi-experimental approach involving 30 participants exposed to Phishing scenarios in a controlled environment using Kali Linux. The results show that 83% of participants clicked the Phishing link and 60% entered their credentials, while 40% demonstrated awareness by avoiding further interaction. These findings indicate that cybersecurity awareness is still relatively low, but Phishing simulation is effective as an experiential learning tool.

Transformasi digital di sektor kesehatan, khususnya melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan telemedicine, telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul persoalan serius terkait perlindungan privasi dan keamanan data pasien, interoperabilitas sistem, serta kepastian hukum yang masih belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan RME dalam layanan kesehatan, mengidentifikasi permasalahan keamanan dan perlindungan data pasien, serta menganalisis kepastian hukum dalam layanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pencarian artikel melalui database Google Scholar, dibatasi pada publikasi tahun 2022–2026. Dari 8.780 artikel yang ditemukan, proses seleksi bertahap menghasilkan 3 artikel final yang memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas RME di Indonesia masih terhambat oleh ketidaksesuaian standar data, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi yang belum memadai. Penerapan teknologi mutakhir seperti blockchain, cloud computing, dan kecerdasan buatan terbukti mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan data pasien. Sementara itu, regulasi telemedicine yang ada belum terintegrasi secara komprehensif dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi, standardisasi data nasional, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar ekosistem kesehatan digital Indonesia dapat berkembang secara aman, terintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Introduction: Ramadan fasting is a religious practice observed by Muslims by abstaining from food and drink from dawn until sunset. These changes may increase the need for oral and dental healthcare. However, some Muslims still perceive that undergoing dental treatment while fasting may invalidate the fast, leading many patients to delay or avoid dental visits during Ramadan. Objective: This study aims to review and analyse various scientific literature regarding the safety and permissibility of dental procedures for patients who are observing fasting during Ramadan. Methods: This study used a narrative review method by searching scientific articles through PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar databases using keywords relevant to the research topic. Articles were selected based on predetermined inclusion and exclusion criteria. Results: The review findings indicate that most dental procedures, such as local anaesthesia administration, scaling, restorative treatment, and tooth extraction, generally do not invalidate fasting as long as no material or fluid is intentionally swallowed. The use of suction devices, isolation of the treatment area, and proper scheduling of dental procedures are important factors in minimizing the risk of swallowing fluids during treatment. Conclusion: Most dental procedures can be safely performed on fasting patients while still considering both medical aspects and Islamic principles. Patient education regarding the safety of dental procedures during fasting should be improved to prevent delays in treatment and complications in oral health.

This article analyzes the security crisis in Haiti through the lens of constructivist theory in International Relations. Haiti represents one of the clearest examples of a failed state in the Western Hemisphere, where state authority has collapsed and been replaced by armed criminal groups known as gangs. Using a constructivist perspective, this article traces how social constructions, identities, and historically formed norms have shaped the fragility of the Haitian state. The study also integrates the concept of human security to illustrate the real impact of this crisis on citizens' security across seven dimensions: economic, food, health, environmental, personal, community, and political. The main finding suggests that Haiti's state failure is not merely a product of weak formal institutions, but the result of a long process of social construction, encompassing the legacy of colonialism, crippling reparation payments, counterproductive foreign intervention, and the normalization of violence in everyday life. From a constructivist perspective, restoring security in Haiti requires narrative reconstruction, rebuilding social trust, and comprehensive reform of institutional norms.

This study aims to evaluate the success of the New Southern Policy (NSP) in enhancing security cooperation between South Korea and Indonesia during the administration of President Moon Jae-in (2017-2022). The NSP is South Korea's foreign policy designed to deepen relations with ASEAN countries and India through three main focuses: People, Peace, and Prosperity. This study uses a qualitative approach with a desk study method, relying on data such as journal articles, official government documents, and related academic publications. The analysis was conducted by applying the concepts of policy effectiveness and bilateral security cooperation to assess the extent to which the NSP succeeded in meeting its stated targets. The research findings indicate that the NSP made a significant contribution to strengthening security relations between South Korea and Indonesia through increased strategic security dialogue, collaboration in the defense sector, development of the defense industry, and technology transfer to support national defense. Furthermore, the NSP has enhanced Indonesia's position as South Korea's primary strategic partner in Southeast Asia. Therefore, the NSP can be considered successful in strengthening bilateral security cooperation between South Korea and Indonesia during the research period.

This study aims to analyze the reconceptualization of national security in the digital era through the case of the 2021 Facebook data breach involving 533 million users across 106 countries. As digital technologies become increasingly integrated into governance, economic activities, and social interactions, cyber threats have emerged as a significant challenge to contemporary security frameworks. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods, drawing upon academic literature, official reports, and relevant policy documents. The findings indicate that national security has evolved from a traditional military-centered concept toward a broader and multidimensional framework that includes cyber threats as a form of non-traditional security challenge. The Facebook data breach demonstrates how cyber threats transcend geographical boundaries, involve complex attribution problems, and generate multidimensional impacts on individuals, societies, economies, and states. Through the lens of Securitization Theory developed by Buzan, Wæver, and de Wilde (1998), the incident illustrates how data security has become securitized as a matter of national and international concern. Furthermore, the Human Security framework proposed by UNDP (1994) highlights the vulnerability of individuals whose personal information becomes exposed in the digital environment. This study concludes that cybersecurity should be recognized as a fundamental pillar of national security in the digital age, requiring comprehensive strategies that integrate technological resilience, data protection regulations, human resource development, and international cooperation.

Data security in Electronic Medical Records (EMR) is a crucial issue in health information governance in Indonesia. This study evaluates the compliance of health facility information security systems with Ministry of Health Regulation (PERMENKES) No. 24 of 2022 and Personal Data Protection Law (UU PDP) No. 27 of 2022, and analyzes the impact of non-compliance on service quality and patient trust. The method employed is a systematic narrative literature review on the Google Scholar database (2023–2026) using the keywords "data security and privacy," "electronic medical records," and "CIA Triad," focusing on the implementation of Confidentiality, Integrity, and Availability. The four healthcare facilities examined have implemented controls such as role-based access control, Electronic Signatures (TTE), Virtual Private Networks (VPN), data encryption, and SSL/TLS protocols in accordance with PERMENKES provisions and Article 35 of the UU PDP. However, the effectiveness of implementation is hindered by weak authentication due to the use of simple passwords and excessively long auto-logout durations, the absence of comprehensive written standard operating procedures (SOPs), low staff compliance with security protocols, and minimal patient awareness regarding personal data protection rights. These weaknesses heighten the risk of patient data breaches as well as potential administrative sanctions and fines, and carry negative implications for service quality and public trust. Recommendations include strengthening internal security policies, developing written SOPs, providing continuous training for healthcare workers, implementing stronger authentication mechanisms (e.g., multi-factor authentication/MFA), and conducting patient awareness programs to ensure regulatory compliance and maintain public confidence.