Publication Search

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.

This article aims to reconstruct legal awareness and social justice in the context of a contemporary rule of law through the integration of economic law, digital law, civil law, criminal law, and constitutional law within the framework of citizenship rights and Islamic Sociological Jurisprudence Theory. The main problem of this research stems from the fact that the development of the modern legal system tends to be sectoral, formalistic, and not fully responsive to social change, unequal access to justice, and digital transformation that affects the relationship between citizens and the law. This research uses a normative legal research method with a conceptual, legislative, and sociological approach. The results of the study indicate that legal awareness is not simply understood as formal compliance with norms, but must be developed as a substantive awareness oriented towards social justice, protection of citizenship rights, and public welfare. From the perspective of Islamic Sociological Jurisprudence, law is positioned not only as a regulatory instrument, but also as a means of social transformation based on the values ​​of justice, moral responsibility, and siding with the interests of society. Integration across legal branches is crucial for the legal system to more comprehensively address issues related to economics, digitalization, civil relations, criminal enforcement, and state governance. Therefore, the reconstruction of legal awareness must be directed toward establishing a legal paradigm that is integrative, humanistic, adaptive, and socially just.

This study describes a comparative analysis of public financial systems in the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The purpose of this study is to analyze the public financial systems of the ancient world, medieval Europe, and early Islam from a social justice perspective. The research method is qualitative. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the ancient world had an administratively efficient financial system but was highly centered on the power of the ruler, resulting in high social inequality. In medieval Europe, the financial system was influenced by feudalism and religious values, but was fragmented and dependent on the elite, resulting in an unequal distribution of wealth. Meanwhile, early Islam presented a more structured financial system through the Baitul Mal (Financial Treasury) and instruments such as zakat, kharaj, and jizyah, oriented towards social justice and wealth redistribution. However, all three systems have their respective weaknesses, especially in aspects of implementation, accountability, and equity. This study concludes that social justice in the public financial system requires the integration of institutional efficiency, ethical values, and strong redistribution mechanisms.

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

The Village Fund Policy is a state instrument in realizing village-based national development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Fund was designed as a form of state affirmation for villages that have experienced development inequality for years. However, in practice, the policy of cutting or reducing the allocation of the Village Fund resulting from changes in national fiscal policy, budget refocusing, and state economic pressures has created serious problems for the direction of the legal politics of village development. This study aims to analyze the legal politics of cutting the Village Fund and its implications for the principle of social justice as contained in the fifth principle of Pancasila and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. The sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. The results of the study indicate that the cutting of the Village Fund in legal politics indicates a shift in the state's orientation from the welfare state concept to a more centralized and pragmatic fiscal approach. This policy has hampered village development, increased social inequality, weakened village community empowerment, and potentially violated the principle of distributive justice. Therefore, fiscal policy regarding Village Funds should maintain villages as the primary subjects of national development by strengthening the principles of fiscal decentralization and social justice. Keywords: Legal Politics, Village Funds, Social Justice, Welfare State, Fiscal Decentralization..

Isu keberlanjutan penting bagi Bank Umum Syariah (BUS) yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Namun, implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) masih terkendala variasi kualitas pengungkapan, rendahnya transparansi, serta pembiayaan hijau yang belum optimal. Penelitian ini menganalisis pengaruh ESG terhadap keuangan berkelanjutan pada BUS di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda, sampel terdiri dari 10 BUS dari populasi 14 bank, dipilih secara purposive sampling berdasarkan laporan keberlanjutan 2020–2024. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi melalui IBM SPSS 25. Hasil menunjukkan Environmental dan Governance berpengaruh negatif signifikan terhadap Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Social tidak berpengaruh signifikan meski berarah positif. Secara simultan, ESG berpengaruh signifikan dengan adjusted R2 0,172, artinya ESG hanya menjelaskan 17,2% variasi Keuangan Berkelanjutan. Temuan ini menegaskan implementasi ESG pada BUS perlu diperkuat, terutama aspek sosial dan tata kelola, agar selaras prinsip syariah

Qanun Jinayah Aceh is a form of application of Islamic law in the regional legal system which is based on the principle of amar ma'ruf nahi munkar. This principle aims to uphold moral values ​​and prevent deviant acts in society. However, its implementation cannot be separated from containing the limits of sharia enforcement, protection of human rights, and the realization of social justice. This condition shows the need for a critical study of the application of the principles of amar ma'ruf nahi munkar in the Aceh Qanun Jinayah. This study aims to analyze the implementation of the principle of amar ma'ruf nahi munkar in the Aceh Qanun Jinayah and assess its conformity with the principles of social justice. The research method used is normative juridical with a statutory, conceptual, and sociological approach, through a literature study of regulations, Islamic legal literature, and related scientific studies. The results of the study indicate that the principle of amar ma'ruf nahi munkar has become the normative basis for enforcing the Qanun Jinayah, but in practice it still faces challenges in the form of law enforcement that is not fully fair, potential discrimination, and a weak perspective on social justice. Therefore, the implementation of these principles must be proportional, contextual, and oriented toward the public interest. The implications of this research emphasize the importance of integrating the enforcement of Islamic law with the principles of social justice so that the Aceh Qanun Jinayah can be implemented fairly, humanely, and sustainably.

Penyuluhan hukum ini bertujuan membangun kesadaran hukum melalui penguatan “konstitusi batin”, yaitu kesadaran nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam diri individu sebagai dasar berperilaku dalam kehidupan pribadi dan sosial. Bagi anak-anak dan remaja di panti sosial, kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pemahaman aturan, tetapi perlu ditumbuhkan melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, serta penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma kehidupan bersama. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, kegiatan penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum UNTAG Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu Karanganyar ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman bahwa hukum hadir untuk melindungi, membimbing, dan menciptakan ketertiban serta keadilan. Dengan terbentuknya konstitusi batin yang kuat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi pribadi berintegritas, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia’s civil dispute resolution system remains dominated by an adversarial litigation model that prioritizes legal certainty but often neglects the relational and emotional dimensions underlying conflicts. Yet, in many cases such as family, inheritance, or neighborhood disputes the restoration of social relationships is as crucial as formal legal resolution. This study explores the potential integration of restorative justice principles into Indonesia’s civil procedural law as an alternative approach centered on dialogue, accountability, and reconciliation. Employing a normative-juridical approach and qualitative analysis of primary and secondary legal sources, the research finds that restorative justice values align not only with Indonesia’s living law traditions such as musyawarah (deliberative consensus) and customary dispute resolution but also with existing provisions in civil procedure codes. Accordingly, the study proposes the Structured Restorative Mediation (SRM) Model, a procedural framework that embeds restorative principles into both court-annexed and community-based mediation. This model prioritizes relational healing while upholding legal certainty and procedural fairness. Its successful implementation requires regulatory support, enhanced mediator training, and institutional strengthening of community-based dispute resolution bodies. Thus, integrating restorative justice is not merely an innovation but a structural necessity for a more humane, inclusive, and holistically just legal system.

Penelitian ini membahas bagaimana mahasiswa memandang peran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip keadilan sosial dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, studi ini menelusuri persepsi mahasiswa terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, serta sikap inklusif dalam lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menilai Pendidikan Pancasila tidak hanya sebagai mata kuliah normatif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan etika sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penguatan kepekaan terhadap ketidaksetaraan sosial. Namun demikian, mahasiswa juga melihat adanya tantangan berupa kurangnya metode pembelajaran yang kontekstual, sehingga nilai-nilai HAM dan keadilan sosial belum sepenuhnya diinternalisasi secara mendalam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan model pembelajaran berbasis dialog, studi kasus, serta integrasi isu-isu sosial aktual agar Pendidikan Pancasila semakin relevan dan berdampak bagi generasi muda.

The Public Relations of the Prosperous Justice Party (PKS) utilizes Instagram social media as a strategic platform to influence the party's image. PKS is portrayed as an Islamic-based political party that uses the path of da'wah in its political endeavors and strives to strengthen its image through content on Instagram social media. The objectives of this research are to measure 1) the content of the @pk_sejahtera Instagram social media, 2) the image of PKS, and 3) the influence of Instagram social media content on the image of PKS. The theories used are content pillars theory, image theory, and SOR (Stimulus-Organism-Response) theory. This research methodology uses a quantitative approach with a survey method and the sampling technique used is random sampling. The population consists of 2,577 followers of @pk_sejahtera on Instagram who commented or interacted on 68 content items related to activities, education, and entertainment from April 20 - May 20, 2025. The sample size is 96 respondents. Data collection techniques involved distributing closed online questionnaires. The research results show that variable X (credible, shareable, useful or fun, interesting, relevant, different, and on-brand) obtained an average value of 3.66 and is categorized as high, indicating that the presented content is positively evaluated, capable of attracting attention, clearly conveys messages, and builds engagement with its followers. Variable Y (visibility, clarity, and uniqueness) has an average value of 3.72 and is categorized as high, indicating that the image of PKS has been positively formed, appearing visible, clear, and unique. The influence of Instagram social media content on the image of PKS is obtained through an R Square value of 0.639 and a t-count value (12.908) > t-table (1.985), indicating a significant influence between Instagram social media content and the image of PKS, with 63.9% of the PKS image being influenced by Instagram social media content and the remaining 36.1% influenced by other factors outside the research variables. This research proves that Instagram social media content has a significant influence on the image of PKS.

Penelitian ini menjelaskan perbedaan pemahaman tentang utang dari sudut pandang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat dan institusi keuangan. Dalam ekonomi konvensional, utang dianggap sebagai perjanjian keuangan yang melibatkan bunga, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Sementara, dalam ekonomi Islam, utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan larangan riba, sehingga perjanjian utang harus bebas dari bunga serta ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk meninjau konsep, prinsip, serta berbagai hambatan yang dijumpai dalam penerapan kedua sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam konsep utang menurut perspektif Islam dan konvensional, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan utang di kedua sistem ekonomi, dan menyajikan perbandingan aspek moral, akad, risiko, serta tujuan penggunaan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, utang menekankan pada prinsip keadilan dan etika syariah yang melarang riba, berfokus pada kerja sama, serta mengutamakan perjanjian yang jelas dan tertulis dengan disertai saksi. Sementara itu, utang dalam ekonomi konvensional lebih mengedepankan aspek keuntungan dengan penggunaan bunga sebagai sumber utama profit. Dalam praktiknya, manajemen utang syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, terbatasnya akses ke instrumen syariah, dan kurangnya regulasi yang tegas. Di lain pihak, pengelolaan utang konvensional berhadapan dengan risiko suku bunga, ketidakstabilan fiskal, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Citizenship rights and control of agrarian resources are two interrelated aspects in realizing social justice in Indonesia. In the context of an agrarian country experiencing pressures from economic globalization and resource liberalization, unequal access to land and other agrarian resources has become a pressing structural issue. This study aims to analyze how citizenship rights—as a form of state recognition of the existence and participation of citizens—correlate with the distribution and control of agrarian resources, particularly within the framework of social justice. The method used is a qualitative approach with literature studies and critical analysis of agrarian policies, citizenship regulations, and case studies of agrarian conflicts in several regions of Indonesia. The results show that the neglect of citizenship rights in agrarian policies contributes to the marginalization of vulnerable groups, such as indigenous communities and small farmers. Furthermore, land tenure policies that tend to favor corporations reinforce structural inequality. In conclusion, social justice in the control of agrarian resources requires the integration of substantive recognition of citizenship rights and agrarian reform oriented towards redistribution and participation. Policy reform that guarantees equal access to resources for all citizens is a primary prerequisite for inclusive and equitable development.    

Naskah drama “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra merupakan naskah drama yang membahas mengenai kritik sosial untuk memperjuangkan keadilan atas kekuasaan yang tidak adil atau menindas melalui simbol-simbol seperti “Mostodon” dan “Burung Kondor” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strukturalisme genetik yang terdiri dari struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik genetik naskah drama “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan interpretasi data dan analisis naskah secara mendalam. Sumber data penelitian dan berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. Hasil Analisis menunjukan struktur “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra memiliki unsur intrinsik yang membangun naskah drama yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dialog, dan gaya bahasa. Sementara itu, struktur genetik ekstrinsik meliputi faktor kemanusiaan, pandangan dunia, penjelasan-pemaham dan subjek kolektif.  

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural melalui pendekatan studi kepustakaan. Layanan bimbingan klasikal berperan penting dalam membantu siswa menyesuaikan diri secara sosial dan akademik di tengah keberagaman budaya sekolah. Fokus kajian meliputi prinsip, teknik, tahapan pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi konselor dalam mengelola dinamika multikultural. Hasil kajian menekankan pentingnya kompetensi multikultural, komunikasi empatik, dan refleksi berkelanjutan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan adaptif. Layanan ini juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai toleransi, empati, serta keadilan sosial kepada siswa. Kesimpulannya, layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural perlu dirancang secara holistik agar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan memberdayakan bagi semua siswa.

This study explores the approach of fiscal policy within the framework of islamic economics, emphasizing the faundation of social justice. In this context, the state’s role goes beyond regulating the economy through instrumens such as expenditure and taxation; it also involves upholding Sharia principles that balance both spirituak and material implementation of tools like zakat, infaq, and sadaqah in wealth redistribusion and strengthening the economic stability of the ummah. This research employs a qualitative method using literature review from various academic sources. The findings indicate that islamic fiscal policy priotirizes justice, efficiency, and moral responcibility as the basis for creating collective welfare. Zakat is shown to be a vital instrument-not onlu as a form of woship but also for its tangible is believed to offer a viable alternative is believed to offer a viable alternative to address modern economic inequality.

Kegiatan berbagi takjil di Desa Tanimulya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan selama bulan Ramadhan, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai pada sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan etika dalam pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, serta dampaknya terhadap solidaritas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tingkat partisipasi tinggi, terutama dari generasi muda, dan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai empati, keadilan, dan kebersamaan. Namun, tantangan seperti menjaga ketulusan niat dan menghindari unsur formalitas menjadi perhatian penting. Dengan demikian, berbagi takjil menjadi praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk hak asasi perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana UUD 1945 mengatur hak asasi perempuan serta sejauh mana implementasi norma-norma tersebut dalam kebijakan, hukum positif, dan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai kasus serta kebijakan nasional, ditemukan bahwa kendala budaya patriarki, minimnya penegakan hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan institusi penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara efektif.

The high inequality of land ownership in Indonesia shows that the enforcement of social justice in the implementation of land redistribution has not been running optimally. The agrarian reform program which is expected to be a solution to overcome agrarian inequality is often hampered by structural, legal, and institutional problems. This study aims to examine legally and empirically how the principle of social justice is upheld in the practice of land redistribution through the agrarian reform program. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, through a literature study of regulations and academic literature as well as secondary data analysis from government reports, scientific journals, and field studies. The results of the study show that although there is a supporting legal framework, the implementation of land redistribution still faces obstacles such as weak transparency, lack of community participation, and ineffective supervision of the use of ex-HGU land. This study contributes to understanding the importance of integration between legal aspects and social justice in agrarian reform policies. In conclusion, the enforcement of the principle of social justice in agrarian reform requires more inclusive policies that favor marginalized groups, as well as further in-depth and interdisciplinary research to formulate strategies for implementing equitable and sustainable reforms.