Publication Search

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.  

Hukum adat ialah salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang bermuara pada peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur psikologis hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dituangkan dalam peraturan hukum yang baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum rakyat Indonesia. Salah satu unsur inti hukum adat bagi pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Dalam hukum adat Minangkabau didasarkan atas tatanan hukum ibu atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, pusaka terbagi menjadi pusaka tinggi dan pusaka rendah.    

Desa Karangluhur yang cangkupan wilayahnya membentang dari arah timur dimulai dari Dusun Krakal Tamanan sampai wilayah barat. Karena letaknya yang strategis, dan hanya berjarak 1 km dari pasar kertek yang berada di Desa Karangluhur diantaranya Puskesmas 1 Kertek, koramil kertek, dan juga beberapa lembaga keuangan. Selain itu juga ada lembaga pendidikan formal yaitu SMP Negeri 1 Kertek. Selain itu juga ada tempat pendidikan dasar formal dan non formal seperti SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Karangluhur serta MI Maarif Karangluhur yang berlokasi di Dusun Marong. Selain itu juga letak geografis dengan penyebaran penduduk yang terbilang merata, tersebar di empat dusun dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani atau buruh tani. Potensi lain yang ada di Karangluhur yaitu potensi sumber daya manusia (SDM) dengan dibuktikan banyaknya para wirausaha atau usahawan yang menekuni bidang usaha dalam segala hal. Upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi, dengan menggunakan Penelitian Community Based Participatory Research (CBPR), yaitu penelitian dengan pola kolaborasi antara komunitas dengan dunia pendidikan tinggi yang berorientasi aksi dengan service learning untuk mendukung gerakan sosial demi terwujudnya keadilan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta keindahan lingkungan terkhusus masyarakat Dusun Marong, Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek.  

Pembinaan Warga Gereja yang Marturia atau bersaksi, Gereja sebagai tubuh Kristus dan tanda iman serta ketundukannya kepada Tuhan, gereja harus bersaksi, terutama dengan mewartakan anugerah, kebenaran, dan keadilan Tuhan kepada masyarakat dalam segala situasi dan tantangan, serta tentang anugerah Tuhan kepada seluruh ciptaan Nya. Bersaksi yang dimaksud adalah membuktikan kasih setianya kepada Kristus yang rela mati dikayu salib, bangkit, dan naik ke surga, supaya manusia kiranya mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan. Tulisan ini bertujuan untuk menggabungkan gereja yang Marturia dengan Pendidikan Agama Kristen (PAK), dimana PAK adalah pendidikan yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab sebagai dasar atau titik acuan. PAK berperan untuk bersaksi kepada masyarakat dengan mendasarkan Alkitab dan Pendidikan Agama Kristen memberikan pengajaran yang sifatnya mendidik serta memberikan bimbingan kepada warga Gereja. Tulisan ini menggunakan metode  kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dengan mencari berbagai sumber-sumber yang terkait dengan topik yang dibahas. Peneliti menggunakan berbagai sumber-sumber data baik berupa buku teks, jurnal ilmiah serta artikel ilmiah yang diambil dari sumber internet. Melalui tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam gereja, dan dapat mengatasi tantangan-tantangan Pembinaan Warga Gereja yang Marturia, terutama di zaman modern ini melalui gereja dan Tenaga PAK, supaya jemaat dan peserta didik terbimbing atas Terimplikasinya pembinaan warga gereja terhadap PAK, sehingga warga jemaat dan peserta didik mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang daripada kesaksian hidup Kristus dengan melaksanakan tugas dan panggilan gereja terutama dengan Marturia atau Bersaksi.

Hubungan hukum dalam pengelolaan lingkungan satuan rumah susun, melibatkan pengelola yang ditunjuk oleh penjual atau perhimpunan pemilik dan penghuni yang dibentuk oleh pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu sendiri. Substansi sengketa berkisar mengenai penetapan service charge/IPL (luran Pengelolaan Lingkungan), retribusi dan beban-beban lain yang dianggap oleh pemilik/penghuni rumah susun tidak memperhatikan rasa keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik?, 2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr.?, 3) Bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi pengelola dengan pemilik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui mediasi dan gugatan di pengadilan. Pertimbangan hukum majelis hakim penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan rumah susun antara pengelola dengan pemilik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 687/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr. berdasarkan keabsahan kedudukan pengelola dan keabsahan perjanjian pengelolaan. Putusan pengadilan memiliki akibat hukum bagi pengelola dan pemilik, yaitu pengelola haus memiliki legal standing sementara  pemilik wajib memenuhi kewajiban.

Drama Jangan Menangis Indonesia ini banyak membicarakan tentang penjajahan atau Kolonialisme, dimana-mana tidak ada ketidakadilan, penguasa sudah merajalela yang membuat rakyat ditindas semena-mena, negara bekas jajahan, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka? Dengan masih banyaknya kesewenang-wenangan dan penindasan?. Maka peneliti mengambil teori kajian postkolonialisme untuk dijadikan titik tumpu dalam penelitian ini. Dari kata postkolonialisme ini kita bisa menebak bahwa teori ini membahas tentang bagaimana keadaan Indonesia sesudah masa penjajahan.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis lebih jelas lagi keadaan masyarakat Indonesia pada teks drama Jangan Menangis Indonesia dengan menggunakan pendekatan postkolonialism, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dalam drama yang berjudul Jangan Menangis Indonesia yaitu, Pertama bagaimana hegemoni penjajahan yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan, Kedua Hegemoni gender merupakan bentuk perlakuan kekuasaan para kaum laki-laki terhadap perempuan, Ketiga bentuk ketidakadilan yang dirasakn oleh masyarakat Indonesial dan yang Terakhir merupakan perlawan masyarakat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan membela keadilan.

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukumPelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.