Publication Search

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

This article aims to reconstruct legal awareness and social justice in the context of a contemporary rule of law through the integration of economic law, digital law, civil law, criminal law, and constitutional law within the framework of citizenship rights and Islamic Sociological Jurisprudence Theory. The main problem of this research stems from the fact that the development of the modern legal system tends to be sectoral, formalistic, and not fully responsive to social change, unequal access to justice, and digital transformation that affects the relationship between citizens and the law. This research uses a normative legal research method with a conceptual, legislative, and sociological approach. The results of the study indicate that legal awareness is not simply understood as formal compliance with norms, but must be developed as a substantive awareness oriented towards social justice, protection of citizenship rights, and public welfare. From the perspective of Islamic Sociological Jurisprudence, law is positioned not only as a regulatory instrument, but also as a means of social transformation based on the values ​​of justice, moral responsibility, and siding with the interests of society. Integration across legal branches is crucial for the legal system to more comprehensively address issues related to economics, digitalization, civil relations, criminal enforcement, and state governance. Therefore, the reconstruction of legal awareness must be directed toward establishing a legal paradigm that is integrative, humanistic, adaptive, and socially just.

Transformasi digital menuntut organisasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan, namun tingkat partisipasi karyawan sering kali masih rendah meskipun fasilitas telah tersedia secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Nudge Theory sebagai strategi dalam memengaruhi perilaku karyawan terhadap partisipasi program pelatihan, dengan fokus pada penerapan Choice Architecture dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan strategi integrative review yang mengkaji berbagai publikasi ilmiah bereputasi terkait Behavioral Economics, human resource development, dan pembelajaran karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis nudge, seperti pengaturan default, penyederhanaan pilihan, dan penggunaan pengingat kontekstual, secara konsisten mampu meningkatkan partisipasi pelatihan karyawan secara sukarela. Selain itu, efektivitas intervensi tersebut dipengaruhi oleh integrasi dengan faktor motivasi intrinsik yang selaras dengan prinsip Self-Determination Theory. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka integratif yang menggabungkan perspektif Behavioral Economics dan human resource development, serta menawarkan implikasi praktis bagi HR leaders dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis perilaku.

Desa Suka Makmur di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah beriklim panas dengan kondisi permukiman yang cenderung gersang akibat minimnya pemanfaatan pekarangan rumah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi budidaya sederhana menyebabkan pekarangan dibiarkan kosong dan tidak memberikan manfaat ekologis maupun ekonomi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui penerapan teknologi hidroponik Nutrient Film Technique (NFT) sebagai upaya penghijauan lingkungan dan penguatan ketahanan pangan lokal. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan perakitan instalasi hidroponik, serta praktik budidaya langsung. Pelaksanaan program menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara signifikan, ditandai dengan kemampuan warga merakit sistem NFT, mengelola nutrisi, serta memelihara tanaman hingga masa panen. Selain itu, pekarangan warga mulai mengalami perubahan menjadi ruang hijau produktif yang mampu menurunkan kesan gersang pada lingkungan permukiman. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi hidroponik dan pendekatan pemberdayaan masyarakat efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kemandirian pangan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.

This study examines the integration of Intellectual Property Rights (IPR) into Corporate Social Responsibility (CSR) as a strategic legal instrument to support the development of the creative economy in Indonesia. The creative economy has become one of the main drivers of national economic growth; however, its development is often constrained by weak legal protection of intellectual property, particularly among micro, small, and medium enterprises. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the integration of IPR into CSR programs plays a significant role in enhancing legal awareness, strengthening protection of creative works, and promoting sustainable economic empowerment for communities. CSR-based IPR protection not only benefits right holders but also contributes to inclusive development and corporate sustainability. Therefore, strengthening CSR policies oriented toward IPR protection is essential to ensure balanced economic growth and legal certainty in the creative economy sector.

The economic valuation of natural resources (NR) is an important instrument in supporting evidence-based decision-making, particularly in sustainable environmental management. Cost–Benefit Analysis (CBA) serves as a primary approach to assess the economic feasibility of programs or policies by integrating all benefits and costs, including non-market values. This article presents a systematic literature review of studies employing CBA for NR valuation during the period 2010–2024, based on searches in Scopus, Web of Science, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, and Google Scholar, using stringent selection criteria. The review findings indicate that CBA has been widely applied in forest management, biodiversity conservation, land rehabilitation, water and air pollution control, and ecotourism development, providing a quantitative depiction of economic feasibility through indicators such as Net Present Value (NPV), Benefit–Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). Key challenges were identified in non-market valuation, long-term uncertainty, data limitations, and sensitivity to discount rate assumptions. These findings underscore the importance of integrating environmental valuation methods, conducting comprehensive sensitivity analyses, and adopting multidisciplinary approaches to strengthen the application of CBA in sustainable NR management, while also offering strategic recommendations and directions for future research for policymakers and environmental economics scholars.

Sharia economic education and access to healthcare services are critical components for community empowerment, especially in rural areas like Balapulang Wetan. The Community Service Program (PKM) implemented by STIES Putera Bangsa Tegal in collaboration with Klinik Azzahra integrates sharia economic education with free healthcare services to address the twin challenges of low sharia economic literacy and limited access to quality healthcare. This program employs training and outreach methods alongside provision of basic free health services to the community. Evaluation results indicate increased understanding of sharia economic principles, including zakat, infaq, and financial management, as well as greater utilization of free healthcare services. This holistic approach fosters economic independence and enhances the overall quality of life through improved economic welfare and health. Collaboration among educational institutions, health service providers, and local government forms the foundation for the sustainability and success of this program in creating an inclusive and equitable community empowerment ecosystem.

Keterbatasan akses sumber listrik di wilayah terpencil atau situasi darurat sering kali menghambat ketersediaan daya bagi perangkat telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun alat pengisi daya (charger) hibrida yang mengintegrasikan penyimpanan energi kimia baterai dan konversi energi mekanik dinamo sebagai solusi alternatif. Metode penelitian menggunakan Research and Development (R&D) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menguji stabilitas tegangan dan efektivitas pengisian daya. Prototipe dirancang menggunakan baterai 18650, dinamo 12V, dan modul regulator tegangan untuk menstabilkan luaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integrasi regulator berhasil menstabilkan fluktuasi tegangan dinamo (rentang 5–12V) menjadi tegangan konstan 5V yang aman bagi ponsel. Pengujian efektivitas selama 15 menit menunjukkan kenaikan kapasitas baterai ponsel sebesar 5–10% pada mode baterai dan 2–4% pada mode dinamo. Disimpulkan bahwa meskipun mode dinamo memiliki efisiensi yang lebih rendah akibat variabilitas putaran manual, alat ini layak diimplementasikan sebagai solusi catu daya darurat (emergency kit) yang portabel, ekonomis, dan memiliki redundansi energi yang andal.

This study aims to analyze how the integration of Islamic economic values operates in the management of School Operational Assistance (BOS) funds in Islamic schools and to identify supporting and inhibiting factors, as well as stakeholders’ perceptions regarding the application of sharia values in financial administrative practices. The research employs a qualitative descriptive approach using data reduction, data display, and conclusion drawing stages. The findings reveal that Islamic economic principles such as amanah (trustworthiness), sidq (honesty), al-‘adl (justice), and mas’uliyyah (accountability) have been internalized within the organizational culture and individual behavior of school managers, although not yet fully institutionalized. Supporting factors include religious leadership, Islamic ethical organizational culture, and community participation, while the main constraints involve limited human resources, low literacy in sharia accounting, and the absence of a faith-based monitoring system. Stakeholders demonstrate a strong moral awareness of sharia values but with limited technical understanding. The study concludes that effective integration requires synergy between spiritual values, technical capacity, and institutional policies to establish transparent and socially just financial governance in Islamic education institutions.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan perencanaan keuangan bagi pelaku industri rumahan, khususnya penjahit perempuan dan ibu rumah tangga di sentra konveksi Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten. Permasalahan rendahnya literasi keuangan, tidak adanya pencatatan keuangan, serta tumpang tindih antara keuangan pribadi dan usaha menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan finansial dan keberlanjutan usaha. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan interaktif, pelatihan pencatatan keuangan, simulasi perencanaan anggaran, diskusi kelompok, serta pendampingan individual. Materi disampaikan secara kontekstual menggunakan bahasa sehari-hari dan narasi kehidupan nyata, serta mengintegrasikan nilai kearifan lokal seperti prinsip “kembali ke akar”. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencatatan pemasukan-pengeluaran, penyusunan anggaran rumah tangga, serta perubahan sikap terhadap konsumsi dan manajemen keuangan keluarga. Kegiatan ini terbukti efektif dalam mendorong transformasi perilaku keuangan yang lebih bijak dan dapat direplikasi dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis komunitas

Masalah pengelolaan sampah di Kota Semarang  semakin meningkat menuntut adanya solusi berbasis masyarakat.  Progran Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis kemitraan  bertujuan mengoptimalkan peran Bank Sampah Adi Dharma RW 06 Kelurahan Sendangguwo dalam mengolah sampah anorganik menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research melalui tahapan sosialisasi, pelatihan produksi, pendampingan, serta penguatan manajemen usaha dan pemasaran digital. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi SampahKu, efisiensi produksi yang lebih tinggi dengan penerapan teknologi tepat guna, serta diversifikasi produk kerajinan yang semakin beragam. Program ini juga mendorong terbentuknya modal sosial, perubahan perilaku warga terhadap sampah, serta penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa integrasi Ipteks  mampu mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan di tingkat komunitas.

The emergence of various commonwealths, alliances, and other forms of inter-state organizations has significantly influenced the course of existing international cooperation. Cooperation between countries serves not only as a platform for strengthening political and social relations but also as a key element in meeting domestic needs that cannot be met independently through a country's self-help programs. Therefore, international cooperation is an aspect that is continuously maintained and strengthened by countries worldwide. Historically, cooperative relations between countries have generally developed as a result of the increasing ties that have existed over time. This dynamic involves various sectors, including economics, trade, and investment, further demonstrating the crucial role of international relations in a country's progress. Countries involved in this cooperation benefit each other, both in meeting domestic needs and in increasing their economic capacity through innovation and collaboration. The data sources for this study were obtained from documents obtained through internet media, which were then processed and analyzed to gain a deeper understanding of the impact of international cooperation. This study uses a quantitative approach, focusing on the analysis of investment flows into the country. Increased investment flows will drive higher growth in goods production, which in turn will strengthen trade activities, including exports to destination countries such as China. Furthermore, increased investment also contributes to the growth of Gross Domestic Product (GDP) in developing countries. This GDP increase will positively impact Indonesia's trade balance, particularly with China, one of its major trading partners in the Asian region.

This article examines the economic defense reforms implemented by China under Xi Jinping's leadership through a literature review. This research aims to examine the key strategies employed by the Chinese government to strengthen its economic resilience amidst global pressures, such as the trade war with the United States, the COVID-19 pandemic, and escalating geopolitical rivalries. The findings indicate that Xi Jinping prioritizes a dual-circulation strategy, namely strengthening domestic consumption while maintaining connectivity with international markets, as a crucial step in addressing global uncertainty. Furthermore, the Made in China 2025 policy serves as a key pillar for promoting technological independence, reducing dependence on imports, and enhancing the competitiveness of domestic industries in strategic sectors such as information technology, renewable energy, and artificial intelligence. Furthermore, through the Belt and Road Initiative (BRI), China seeks to expand its economic influence globally, open new markets, and transfer excess domestic industrial capacity to partner countries. These reforms are not solely oriented toward economic aspects but are also closely linked to political and national security interests. This strategy demonstrates China's systematic efforts to build economic resilience integrated with geopolitical interests, using the economy as an instrument of both soft and hard power. This study demonstrates that Xi Jinping's economic defense reforms are not merely a short-term response to the global crisis, but rather part of a long-term vision to establish China as a dominant global power. Thus, this study emphasizes the importance of understanding China's economic strategy holistically, as these reforms, in addition to significantly influencing domestic dynamics, also have significant implications for the future global economic and political order.

This study aims to analyze the contribution of village funds, Islamic financial institutions, and regional economic integration to regional economic growth. In the context of fiscal decentralization and regional development, these three variables play a strategic role in accelerating inclusive and sustainable economic development. Village funds serve as the primary instrument to finance infrastructure development and community empowerment. Meanwhile, Islamic financial institutions provide access to fair and Sharia-compliant financing, supporting the productivity of micro and small enterprises. Regional economic integration, particularly through inter-regional connectivity and cooperation, strengthens local markets and enhances regional competitiveness. The analysis method uses a descriptive-qualitative approach based on literature studies and secondary data. The findings indicate that the synergy among the three variables can drive equitable economic growth, although integrated policies and institutional capacity strengthening are still needed.

Technology-based financial innovation has led to the emergence of crowdfunding platforms, which are now expanding into the realm of Islamic finance. This study aims to examine how the principles of Islamic economics are integrated into Sharia-compliant crowdfunding practices, particularly in financing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach through literature review and case studies of several prominent Sharia crowdfunding platforms in Indonesia. The findings show that Sharia crowdfunding not only adheres to Islamic principles such as the prohibition of riba (usury) and gharar (uncertainty), but also applies concepts of justice, transparency, and partnership within contract structures. However, challenges related to Sharia financial literacy, regulation, and public trust remain significant obstacles. This study recommends enhancing Sharia financial literacy and strengthening regulations to support a sustainable Sharia crowdfunding ecosystem.

This study examines the phenomenon of the regulatory revolution in the sharia economy through the integration of digital technology to optimize the application of sharia principles. The background of this research departs from the rapid digital transformation, which requires adaptation and reform within the framework of sharia economic regulations to remain relevant and responsive to the challenges of the times. Using a qualitative approach that combines normative-doctrinal analysis and empirical case studies, this study aims to explore how current regulatory developments, the role of digital technology, as well as legal innovation challenges and opportunities arise in the implementation of sharia principles. The results of the study show that the integration of digital technology not only increases efficiency and transparency in the application of sharia principles, but also raises new problems related to the adaptation of conventional legal frameworks. Therefore, cross-sector collaboration and adaptive regulatory reform are needed to optimize the potential of the sharia economy in the digital era.

Penelitian ini membahas tentang hadis nabi sebagai landasan pendidikan kewirausahaan Islam, hal ini dilakukan untuk mengetahui hadis-hadis nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang memberikan landasan yang kuat dalam membentuk karakter wirausahawan muslim yang berakhlak. model metode penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Kajian yang digunakan ialah metode kualitatif. Studi ini mengungkapkan habwa proses menjadikan hadis sebagai rujukan, pendidikan kewirausahaan tidak hanya akan mencetak pelaku usaha yang sukses secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang beretika dan berkewajiban secara sosial. Penelitian ini menyarankan pentingnya integrasi hadis dalam kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan Islam sebagai upaya membentuk wirausahawan Muslim yang berakhlak dan berdaya saing.

Economics education plays a crucial role in building students' understanding of managing limited resources, both on an individual and societal scale. However, isolated approaches to economics education often make it difficult for students to connect economic concepts with real life. This study aims to evaluate the effectiveness of integrating economics education with other subjects, such as mathematics, geography, and history, to create relevant and meaningful learning experiences. This approach aligns with the principles of the Kurikulum Merdeka, which emphasizes student-centered and life-relevant learning. This research employs the literature review method, involving the collection, analysis, and synthesis of information from various relevant sources, including books, journals, and scholarly articles. The findings indicate that integrating economics education can enhance students' conceptual understanding, analytical skills, and learning motivation. Moreover, this approach encourages students to recognize interdisciplinary connections, resulting in holistic comprehension. However, the implementation of such integration faces several challenges, including teacher readiness, time constraints, and limited supporting learning resources. Therefore, this study recommends the development of a more flexible curriculum, teacher training, and the creation of relevant teaching materials. The results are expected to provide insights for the development of innovative and holistic teaching methods in secondary education.

Inovasi sosial dan kewirausahaan sosial telah menjadi strategi utama dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi tantangan sosial dan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh pendekatan bisnis konvensional. Makalah ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis inovasi sosial dan perannya dalam kewirausahaan sosial; 2) Mengidentifikasi hubungan antara inovasi sosial dan keberlanjutan UMKM dalam konteks ekonomi berbasis dampak sosial; 3) Menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kewirausahaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan inovasi sosial berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM melalui penerapan model bisnis berbasis dampak sosial, ekonomi sirkular, serta digitalisasi bisnis. Keberhasilan kewirausahaan sosial dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kepemimpinan yang visioner, strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, serta model bisnis yang adaptif dan inovatif. Sementara itu, faktor eksternal yang berperan mencakup dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap pendanaan berbasis dampak sosial, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademisi. Indikator utama keberhasilan kewirausahaan sosial mencakup pengukuran dampak sosial dan ekonomi, keberlanjutan finansial dan operasional, serta efektivitas model bisnis dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebagai implikasi, makalah ini merekomendasikan penguatan kebijakan publik yang mendukung bisnis sosial, peningkatan akses pendanaan berbasis dampak, serta integrasi inovasi sosial dalam strategi pengembangan UMKM. Dengan menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi kewirausahaan sosial, diharapkan inovasi sosial dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.