Publication Search

Peningkatan volume perdagangan internasional menuntut kinerja sektor perdagangan yang lebih optimal melalui dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah. Salah satu tantangan utama ekspor Indonesia adalah rendahnya kinerja logistik akibat tingginya biaya, rendahnya kualitas pelayanan, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi layanan yang belum merata. Penelitian ini bertujuan menjelaskan manfaat penerapan Kawasan Berikat terhadap peningkatan kinerja logistik pada PT Sari Warna Asli Unit 1 Karanganyar. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis triangulasi untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Berikat memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran logistik dan efisiensi operasional. Fasilitas fiskal dan prosedural mempermudah pemasukan dan pengeluaran barang, pengelolaan bahan baku, serta percepatan distribusi. Dampaknya terlihat pada meningkatnya keandalan pasokan, kelancaran produksi, dan kepuasan pelanggan, sehingga memperkuat daya saing perusahaan.

This study aims to analyze the impact of business combinations through acquisition on the financial performance of PT Sarana Menara Nusantara Tbk. The research employs a descriptive quantitative approach, focusing on the acquiring firm in the Indonesian telecommunications infrastructure sector. The data used are secondary data obtained from the company’s annual financial statements for the period 2019–2023, sourced from the Indonesia Stock Exchange and the company’s official website. Financial performance is analyzed using Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), and Debt to Equity Ratio (DER) by comparing the periods before, during, and after the acquisition conducted in 2021. The results indicate that the acquisition exerted short-term pressure on asset efficiency and profitability, as reflected by the decline in ROA and NPM in the year of acquisition. However, in the post-acquisition period, the company demonstrated an improvement in operational performance, particularly in Net Profit Margin, suggesting that the economic benefits of the business combination gradually materialized. Meanwhile, fluctuations in ROE and DER reflect adjustments in the capital structure following the acquisition. These findings suggest that the success of an acquisition cannot be evaluated solely based on short-term financial performance but requires continuous assessment to capture its medium- and long-term effects. This study provides practical implications for management in formulating post-acquisition integration strategies and contributes empirically to the accounting and finance literature on business combinations in Indonesia.

Administrasi keuangan adalah dasar utama dalam mengelola lembaga pendidikan, yang memastikan pembagian sumber daya dilakukan secara transparan dan efisien guna mendukung proses belajar- mengajar. Di era digital saat ini, teknologi seperti spreadsheet Excel telah muncul sebagai jawaban utama untuk mengatasi hambatan administrasi manual, termasuk kesalahan hitung dan pemborosan waktu di bidang pendidikan. Alat digital semacam ini bisa meningkatkan produktivitas hingga 50% di lingkungan kecil, dengan keuntungan seperti penghematan waktu. Namun, di sekolah-sekolah pedesaan seperti SMP di Indonesia, penerapan digital seringkali terkendala oleh kurangnya infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia, sehingga butuh penelitian khusus untuk memahami dampaknya. Administrasi keuangan sekolah meliputi pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan laporan bulanan yang tepat. Masalah umum seperti proses manual dengan buku besar sering kali menimbulkan kesalahan matematika, penundaan laporan, dan efisiensi operasional yang rendah, khususnya di lembaga kecil seperti SMP. Penelitian Rusmiati (2025) menyoroti keefektifan alat digital untuk skala kecil dalam transformasi manajemen keuangan sekolah, tapi belum sepenuhnya fokus pada konteks pendidikan pedesaan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan keuangan berbasis Excel sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi di SMP Negeri 2 Laut Tador. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan triangulasi untuk memahami fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi terstruktur, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Excel meningkatkan efisiensi melalui penghematan waktu hingga 50%, kemudahan penggunaan, dan pengurangan kesalahan, meskipun ada hambatan infrastruktur awal.

This research examines the influence of road infrastructure development on local economic growth in Medan City, emphasizing its role in improving accessibility and supporting economic activities. Road infrastructure is a vital component of regional development, as it facilitates the movement of goods and services, reduces transportation costs, and enhances connectivity between economic centers. Well-developed road networks can stimulate business expansion and encourage investment by creating a more efficient economic environment. The study employed a descriptive quantitative approach using field surveys involving 20 respondents, including business actors, local residents, and government representatives. Data were collected through structured questionnaires and analyzed descriptively to capture perceptions regarding the economic impact of road infrastructure development. The results indicate that improvements in road quality, capacity, and connectivity have a positive influence on local economic growth. Respondents reported increased trade activities, improved access to markets, higher investment opportunities, and rising community income levels as direct benefits of improved road infrastructure. However, the study also identified several challenges that may hinder long-term economic outcomes. Traffic congestion, uneven infrastructure development across areas, and inadequate routine maintenance were highlighted as significant issues. These problems can reduce efficiency and limit the sustainability of economic gains. Therefore, continuous government commitment, effective maintenance strategies, and equitable distribution of infrastructure development are essential. Strengthening coordination among stakeholders is also necessary to ensure that road infrastructure development supports inclusive and sustainable local economic growth in Medan City.

Tanjungpinang City has been the capital of Riau Islands Province since 2002 based on Law Number 5 of 2001 concerning the Establishment of Tanjungpinang City, which also became the basis for the establishment of Riau Islands Province in 2002 through Law Number 25 of 2002 concerning the Establishment of Riau Islands Province. Tanjungpinang City has a very strategic location for tourism, as evidenced by the large number of foreign tourists visiting the city. However, infrastructure in Tanjungpinang City at that time seemed to be stagnant, unable to be developed further due to the lack of efforts from the local government. Responding to this phenomenon, the Riau Islands Provincial Government, through the Office of Public Works, Spatial Planning and Land (DPUPP), has stepped in as the government agency responsible for sustainable infrastructure development in the construction and planning of the Gurindam Dua Belas Area. This development and planning will involve all relevant sectors, especially agencies/OPDs that will work together in an integrated manner, as well as the involvement of the community and the private sector as investors in this area. This study aims to describe and analyze the role of the Riau Islands Provincial Public Works, Spatial Planning and Land Agency in Infrastructure Development in the Provincial Capital. The research method used was qualitative research with data collection techniques in the form of literature studies, interviews, and observations.

Penelitian ini membahas mengenai upaya perluasan infrastruktur teknologi informasi di Provinsi Papua kaitannya dengan peningkatan eksistensi ekonomi digital berdasarkan indikator infrastruktur teknologi informasi. Upaya ini didahului dengan melakukan klasterisasi wilayah di Provinsi Papua guna mengetahui kemiripan karakteristik infrastruktur setiap kabupaten/kota. Analisis klaster ini menggunakan pendekatan K-Means dan K-Medoids. Indikator infrastruktur teknologi informasi yang digunakan berupa variabel persentase keberadaan BTS, persentase kekuatan sinyal yang baik, persentase penerimaan sinyal internet, IPM, dan rasio produktivitas informasi dan komunikasi. Hasil analisis klaster menunjukkan terbentuknya dua klaster yaitu klaster 1 dengan infrastruktur teknologi informasi yang baik dan klaster 2 dengan infrastruktur yang kurang baik. Kabupaten/kota yang berada pada klaster 1 memiliki nilai rata-rata keberadaan BTS, kekuatan sinyal baik, penerimaan sinyal internet, IPM, dan rasio produktivitas informasi dan komunikasi yang jauh lebih tinggi daripada kabupaten/kota pada klaster 2.  Dengan adanya perbedaan ini tentu pemerintah di Provinsi Papua tetap harus konsisten untuk melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur sekaligus sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan perluasan ekonomi digital.

Audit Keselamatan Jalan (AKJ) sangat penting dalam proses pembagunan jalan untuk meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Dengan adanya perencanaan pembangunan dengan penerapan konsep infrastruktur jalan berkeselamatan yang optimal, diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Lot 3 Pantai Serang – Sumbersih, Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan konsep infrastruktur jalan berkeselamatan berdasarkan standar yang berlaku. Penelitian ini dilakukan terhadap aspek geometrik jalan, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap dengan metode kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur dan analisis data terhadap standar yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar komponen telah memenuhi kriteria jalan berkeselamatan, namun masih terdapat kekurangan teknis yang perlu diperhatikan antara lain nilai kelandaian memanjang maksimum, pemenuhan panjang tanjakan kritis, pemenuhan pelebaran pada tikungan, serta beberapa elemen perlengkapan jalan seperti rambu dan pagar pengaman. Rekomendasi perbaikan diberikan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip jalan berkeselamatan yaitu self-explaining, self-enforcing, dan forgiving road. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perencana dan pemerintah dalam meningkatkan keselamatan infrastruktur jalan di masa mendatang. 

Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengoptimalkan kinerja Mini PC dan pemeliharaan real-time di CV Permata Gemilang Jaya. Metodologi waterfall diterapkan menggunakanNodeMCU sebagai mikrokontroler utama, dilengkapi dengan sensor DHT22, DS18B20, dan INA219 untuk memantau parameter suhu, CPU, dan memori. Arsitektur sistem mengintegrasikan kerangka kerja Laravel dengan database MySQL, menghasilkan aplikasi web responsif dengan kontrol akses berbasisperan untuk Admin Pusat, Admin Regional, dan Teknisi Cabang. Infrastrukturserver cloud dengan konektivitas GSM cadangan memfasilitasi pemantauanterpusat di wilayah Ciayumajakuning. Desain sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dengan diagram kasus penggunaan dan diagram aktivitas yang komprehensif. Penerapan sistem pemberitahuan otomatisdengan mekanisme peringatan berbasis ambang batas memungkinkan deteksidini anomali perangkat. Antarmuka yang dioptimalkan untuk selulermeningkatkan aksesibilitas teknisi untuk operasi lapangan. Validasi sistemmenunjukkan strategi pemeliharaan preventif yang sukses dalam mengurangiwaktu henti perangkat dan mengoptimalkan efisiensi operasional infrastrukturteknologi informasi.

This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) in infrastructure development in Plosokandang Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. The focus of the study covers three main stages of ADD management, namely planning, implementation, and evaluation, as well as identifying supporting and inhibiting factors in the realization of development. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the planning stage has implemented participatory principles through the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). The community plays an active role in proposing programs, although not all proposals can be realized due to budget limitations. In the implementation stage, infrastructure development proceeds according to the Budget Plan (RAB) and is carried out by the Activity Implementation Team (TPK) with good coordination. Obstacles that arise mainly come from uncertain weather conditions, but can be overcome with technical adjustments. The evaluation stage shows that the entire budget is absorbed 100% without any discrepancy, and all physical activities are achieved according to target. However, community participation in the evaluation is still limited. Supporting factors for success include information transparency, community participation, and accurate priority setting. The main inhibiting factor was the weather, with no administrative or accountability issues identified. Overall, Village Fund Allocation (ADD) management in Plosokandang Village reflects the principles of transparency, accountability, and effective village development.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Smart Village dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan literasi digital di Desa Mlese, yang dikenal sebagai Desa Pelopor Pancasila. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memberikan dampak positif berupa kemudahan administrasi desa, transparansi informasi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kolaborasi antarwarga. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital pada kelompok lanjut usia, keterbatasan akses internet, dan preferensi layanan tatap muka. Pemerintah desa berupaya mengatasi kendala ini melalui pelatihan dan pendampingan, meskipun perbaikan infrastruktur dan sosialisasi lebih intensif masih diperlukan. Kesimpulannya, Smart Village memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi digital dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Kata Kunci : Smart Village, Literasi Digital, Desa Pelopor Pancasila.   ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of the Smart Village application in enhancing community empowerment and digital literacy in Mlese Village, known as a Pancasila Pioneer Village. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through field observations, in-depth interviews, and literature studies. The findings indicate that the application positively impacts village administration by simplifying processes, increasing information transparency, and strengthening Pancasila values through community collaboration. However, challenges remain, such as low digital literacy among the elderly, limited internet access, and a preference for face-to-face services. The village government is addressing these issues through training and assistance, although more intensive infrastructure improvements and outreach are still needed. In conclusion, Smart Village holds significant potential to support digital transformation and community empowerment in alignment with Pancasila values. Keywords: Smart Village, Digital Literacy, Pancasila Pioneer Village.

The advancement of digitalization and government programs through the Electronic-Based Government System (SPBE) have impacted digital performance systems at various levels of government. The Puloniti village government is also one of the village governments that needs to transform conventional performance into digital performance in response to global challenges. Through this study, the research team aims to assess the capacity of the Puloniti village government to carry out digital work transformation and identify the main obstacles that hinder it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach through observation, interviews, and documentation. This study identified two main obstacles for the Puloniti village government in carrying out digital performance transformation: limited human resource literacy and inadequate software facilities and infrastructure.

This study aims to analyze the information technology (IT) infrastructure of PT RedEx using SWOT and McFarlan Strategic Grid methods to evaluate internal and external factors affecting IT performance and its strategic positioning. The SWOT analysis identifies strengths, weaknesses, opportunities, and threats, while the McFarlan Grid maps IT systems into four quadrants: Strategic, High Potential, Key Operational, and Support. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that PT RedEx’s IT infrastructure supports operational activities but lacks real-time integration across branches. Based on the McFarlan analysis, most systems are in the Key Operational and Support quadrants, indicating a focus on daily operations rather than strategic innovation. Recommendations include system integration through cloud computing, digital transformation, and IT human resource development. The study provides insights into strategic IT planning for logistics companies in the digital era.

The development of information technology (IT) has become a crucial element in improving operational efficiency and business competitiveness in the digital era. This study aims to design an information technology infrastructure strategy for a local skincare company that currently still faces obstacles due to fragmented communication processes and manual data recording. The research method uses the Ward and Peppard framework, supported by SWOT and Value Chain analysis to identify the internal and external business environment and formulate an IS/IT strategy that aligns with the business strategy. The research approach is descriptive qualitative through interviews, observations, and literature studies. The analysis results indicate that the main problem lies in the lack of infrastructure capable of integrating production, distribution, and inventory management processes. Based on these findings, this study recommends designing an infrastructure strategy that supports the implementation of the integrated system "Sivendor". This system functions as a hub that connects workflows between production vendors, warehouses, and sales departments. In conclusion, this study produces a blueprint for an adaptive IT infrastructure strategy as a technical foundation to minimize data errors, improve operational efficiency, and support real-time decision-making.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penutupan perlintasan kereta api Alastuo terhadap peningkatan volume kendaraan dan intensitas kebisingan di kawasan Fly Over Bangetayu, Kota Semarang. Fenomena ini mencerminkan tantangan tata kelola lalu lintas urban akibat perubahan infrastruktur transportasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini dilakukan melalui metode studi kasus di lokasi terdampak. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dokumentasi visual, serta pengukuran intensitas kebisingan menggunakan sound level meter pada sembilan titik waktu berbeda selama tiga hari pengamatan. Partisipan meliputi warga sekitar, pengguna jalan, dan petugas lalu lintas. Hasil analisis tematik menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan volume kendaraan dan intensitas kebisingan, dengan nilai puncak kebisingan mencapai 93,6 dB pada sore hari. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan rute akibat intervensi kebijakan infrastruktur dapat menyebabkan beban akustik yang signifikan di jalur alternatif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang relasi spasial antara kebijakan lalu lintas dan degradasi lingkungan akustik. Implikasi teoretis mengarah pada integrasi studi kebisingan dalam perencanaan transportasi berkelanjutan, sementara implikasi praktis mencakup kebutuhan akan pengaturan lalu lintas yang adaptif serta mitigasi kebisingan melalui vegetasi, jalur alternatif, dan edukasi berkendara. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan pendekatan interdisipliner untuk mengevaluasi dampak kebisingan terhadap kesehatan masyarakat secara langsung.

Program pengabdian masyarakat bertajuk “Menenun Inovasi: Transformasi Kelembagaan dan Bisnis Digital Berkelanjutan bagi UMKM Batik Khas Jember di Desa Sumberpakem” bertujuan memperkuat daya saing UMKM batik melalui transformasi digital dan penguatan kelembagaan kolektif. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui tiga tahapan terintegrasi: pelatihan Digital Marketing dan E-Commerce, penerapan Business Model Canvas (BMC) terpadu, serta inisiasi pembentukan Koperasi Batik Sumberpakem. Hasil program menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi digital, kemampuan promosi daring, dan pengelolaan bisnis peserta. Seluruh UMKM mitra kini memiliki akun aktif di berbagai platform digital (Instagram, TikTok, dan Shopee) serta mampu menghasilkan konten promosi yang kreatif dan profesional. Selain itu, terbentuknya tim inisiator koperasi menjadi langkah konkret menuju kemandirian ekonomi kolektif yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya mendorong adaptasi teknologi, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara akademisi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM. Dampak keberlanjutan diarahkan pada pendampingan koperasi, penguatan jejaring pasar, serta peningkatan infrastruktur digital desa.

This study examines the management of Village Funds in supporting infrastructure development in Sumurgenuk Village, Lamongan Regency. The main focus of the study is the effectiveness of Village Fund management through planning, implementation, evaluation, supervision, and accountability based on the principles of good governance. The method used is a case study with a descriptive qualitative approach. The results show that the management of Village Funds in Sumurgenuk Village has been running well and in accordance with applicable regulations. The planning process was carried out in a participatory manner, although not evenly distributed across all hamlets. The implementation of physical activities, such as road construction, irrigation, and cash-for-work programs, has had a positive impact on accessibility, agricultural productivity, and community welfare. Evaluation, supervision, and accountability are carried out in layers, although there are obstacles in the equal distribution of public information and the capacity of village officials. Overall, the management of Village Funds reflects the principles of transparency, accountability, participation, and effectiveness, but increasing the capacity of officials and community participation is still needed for sustainable development.

This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) in supervising the implementation of road infrastructure development programs in Bintan Regency. Using a qualitative approach based on literature studies, this study examines how the DPRD carries out its supervisory function to ensure transparency, efficiency, and accountability in the implementation of infrastructure projects. The results of the study show that although the DPRD has a constitutional mandate to carry out supervision, its implementation still faces various challenges. These challenges include limited competent human resources, weak political will to follow up on supervisory findings, and suboptimal coordination between the executive and the legislature. This condition has an impact on the effectiveness of supervision and the quality of infrastructure development that has not fully met the principles of good governance. This research emphasizes the importance of increasing the institutional capacity of the DPRD through training, strengthening regulations, and utilizing information technology. In addition, public participation in the supervision process also needs to be increased as a form of constructive social control. Thus, the DPRD's supervision of infrastructure development can run more effectively and contribute to the creation of sustainable, transparent, and accountable regional development.

Village infrastructure development plays an important role in improving community welfare. However, public opinion regarding the condition of infrastructure is often not analyzed comprehensively and based on data. This study aims to analyze public opinions toward infrastructure in Malitidari Village using the Unsupervised Learning method with the Orange application. The data were collected from public comments on social media and digital surveys, which were then processed in text format. The analysis process includes data preprocessing, tokenization, vectorization, and the application of a clustering algorithm to group opinions into several categories without prior labeling. The Orange application was used due to its ability to visualize data analysis workflows interactively and efficiently. The results of this study show that public opinions can be grouped into several main clusters: positive opinions related to the development of roads and public facilities, and negative opinions concerning delays and unequal quality of infrastructure. Based on these findings, the Unsupervised Learning method is proven effective in illustrating public perceptions of village infrastructure conditions. The results are expected to serve as a reference for the village government in planning and improving the quality of infrastructure development in Malitidari Village  

Tanah ekspansif merupakan jenis tanah bermasalah yang memiliki potensi mengembang dan menyusut secara signifikan akibat perubahan kadar air, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada struktur perkerasan jalan, pondasi bangunan, maupun infrastruktur lainnya. Upaya stabilisasi kimia merupakan metode yang umum digunakan untuk meningkatkan sifat teknis tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas campuran semen dan magnesium carbonate (MgCO₃) dalam meningkatkan karakteristik fisik dan mekanis tanah ekspansif. Metodologi penelitian mencakup pengambilan sampel tanah ekspansif dari lapangan, pengujian sifat fisik serta pengujian mekanis meliputi uji pemadatan dan uji CBR. Variasi campuran semen sebesar 5% dan MgCO₃ sebesar 5-15% dari berat kering tanah. Hasil penelitian menunjukkan penambahan semen dan MgCO₃ mampu menurunkan plastisita, meningkatkan kepadatan dan nilai CBR secara signifikan dibandingkan kondisi tanah asli. Variasi paling efektif diperoleh pada 5% semen dan 15% MgCO₃ dengan nilai CBR unsoaked sebesar 16,35% dan CBR soaked sebesar 7,13%. Hasil ini menunjukkan MgCO₃ berperan sebagai aktivator mineral yang mempercepat reaksi pozzolanik dan meningkatkan pembentukan matriks pengikat pada butiran tanah. Campuran semen dan MgCO₃ dapat menjadi alternatif bahan stabilisasi yang efektif untuk perbaikan tanah ekspansif.

Indonesia faces significant challenges in achieving sustainable development, particularly due to the negative environmental impacts of rapid economic growth, such as deforestation, air and water pollution, and the increase in greenhouse gas emissions. Green Bonds have great potential as a financial instrument to promote sustainable development in Indonesia. Indonesia is actively working to develop the market through key policies such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017, which regulates the issuance and offering of sustainable bonds, thus enhancing the suitability of green bonds to finance environmentally friendly projects. The research method used in this study is a normative legal approach with a focus on laws and regulations (UU) and a library research method. Through this approach, the study analyzes relevant regulations and existing literature to explore the potential and challenges Indonesia faces in implementing green bonds, particularly in the infrastructure investment sector. The implementation of green bond investments in Indonesia, especially in the infrastructure sector, is a strategic step in line with efforts to achieve sustainable development. To achieve this, Indonesia must also consider integrating green bonds into broader development policies. This includes developing strategies that combine economic, social, and environmental aspects in the planning and implementation of infrastructure projects.