Publication Search

Diarrhea has the potential to cause an Extraordinary Event (KLB) and is currently a leading cause of mortality in Indonesia, especially in children. Antibiotics are necessary for diarrhea caused by bacteria, but irrational antibiotic prescribing can increase the risk of antibiotic resistance. This literature review was conducted to provide an overview of the level of rationality of antibiotic use in pediatric patients with diarrhea in several Indonesian health facilities. The literature review was conducted by reviewing articles obtained through a Google Scholar search using the keywords "rationality of antibiotic use," "diarrhea," "children," and "evaluation of antibiotic use." Articles were selected using inclusion and exclusion criteria, resulting in 10 suitable articles. The study results indicate that the evaluation methods for antibiotic use include the Gyssens criteria, World Health Organization criteria, Ministry of Health Decree Standards, the 2012 World Gastroenterology Organization Guidelines, and the Rational Drug Use Module. Commonly used evaluation parameters include appropriate indication, appropriate drug, appropriate dose, and appropriate patient. Most parameters have obtained rational results, but there are several studies that are not rational in the appropriate indication, appropriate drug, and appropriate dose categories. Variations in the results of rational antibiotic use at each health facility are influenced by patient characteristics, policies at the health care facility, and the level of compliance of health workers with therapy guidelines.

Diarrhea has the potential to cause an Extraordinary Event (KLB) and is currently a leading cause of mortality in Indonesia, especially in children. Antibiotics are necessary for diarrhea caused by bacteria, but irrational antibiotic prescribing can increase the risk of antibiotic resistance. This literature review was conducted to provide an overview of the level of rationality of antibiotic use in pediatric patients with diarrhea in several Indonesian health facilities. The literature review was conducted by reviewing articles obtained through a Google Scholar search using the keywords "rationality of antibiotic use," "diarrhea," "children," and "evaluation of antibiotic use." Articles were selected using inclusion and exclusion criteria, resulting in 10 suitable articles. The study results indicate that the evaluation methods for antibiotic use include the Gyssens criteria, World Health Organization criteria, Ministry of Health Decree Standards, the 2012 World Gastroenterology Organization Guidelines, and the Rational Drug Use Module. Commonly used evaluation parameters include appropriate indication, appropriate drug, appropriate dose, and appropriate patient. Most parameters have obtained rational results, but there are several studies that are not rational in the appropriate indication, appropriate drug, and appropriate dose categories. Variations in the results of rational antibiotic use at each health facility are influenced by patient characteristics, policies at the health care facility, and the level of compliance of health workers with therapy guidelines.

Data security in Electronic Medical Records (EMR) is a crucial issue in health information governance in Indonesia. This study evaluates the compliance of health facility information security systems with Ministry of Health Regulation (PERMENKES) No. 24 of 2022 and Personal Data Protection Law (UU PDP) No. 27 of 2022, and analyzes the impact of non-compliance on service quality and patient trust. The method employed is a systematic narrative literature review on the Google Scholar database (2023–2026) using the keywords "data security and privacy," "electronic medical records," and "CIA Triad," focusing on the implementation of Confidentiality, Integrity, and Availability. The four healthcare facilities examined have implemented controls such as role-based access control, Electronic Signatures (TTE), Virtual Private Networks (VPN), data encryption, and SSL/TLS protocols in accordance with PERMENKES provisions and Article 35 of the UU PDP. However, the effectiveness of implementation is hindered by weak authentication due to the use of simple passwords and excessively long auto-logout durations, the absence of comprehensive written standard operating procedures (SOPs), low staff compliance with security protocols, and minimal patient awareness regarding personal data protection rights. These weaknesses heighten the risk of patient data breaches as well as potential administrative sanctions and fines, and carry negative implications for service quality and public trust. Recommendations include strengthening internal security policies, developing written SOPs, providing continuous training for healthcare workers, implementing stronger authentication mechanisms (e.g., multi-factor authentication/MFA), and conducting patient awareness programs to ensure regulatory compliance and maintain public confidence.

Proyek konstruksi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas X menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 dari aktivitas pembangunan, operasional lapangan, dan perawatan peralatan. Limbah tersebut memiliki sifat berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan sesuai regulasi untuk mencegah pencemaran dan risiko kesehatan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi jenis Limbah B3 yang timbul serta menilai kesesuaian pengelolaannya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan PP No. 22 Tahun 2021, Permen LH No. 14 Tahun 2013, dan Permen LHK No. 20 Tahun 2020. Limbah yang dihasilkan meliputi oli bekas, cat beserta wadahnya, solar bekas, bahan pelapis kedap air, dan thinner. Pengemasan dan pelabelan sudah sesuai ketentuan, namun fasilitas TPS masih perlu ditingkatkan seperti penutupan bangunan, ketahanan lantai, fasilitas keselamatan, dan kerapian penyimpanan. Pemindahan limbah dilakukan melalui pihak berizin seperti DLH. Secara umum, pengelolaan Limbah B3 cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sarana TPS agar lebih aman dan sesuai persyaratan.

Proyek konstruksi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas X menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 dari aktivitas pembangunan, operasional lapangan, dan perawatan peralatan. Limbah tersebut memiliki sifat berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan sesuai regulasi untuk mencegah pencemaran dan risiko kesehatan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi jenis Limbah B3 yang timbul serta menilai kesesuaian pengelolaannya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan PP No. 22 Tahun 2021, Permen LH No. 14 Tahun 2013, dan Permen LHK No. 20 Tahun 2020. Limbah yang dihasilkan meliputi oli bekas, cat beserta wadahnya, solar bekas, bahan pelapis kedap air, dan thinner. Pengemasan dan pelabelan sudah sesuai ketentuan, namun fasilitas TPS masih perlu ditingkatkan seperti penutupan bangunan, ketahanan lantai, fasilitas keselamatan, dan kerapian penyimpanan. Pemindahan limbah dilakukan melalui pihak berizin seperti DLH. Secara umum, pengelolaan Limbah B3 cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan sarana TPS agar lebih aman dan sesuai persyaratan.

Permasalahan sampah memerlukan penangan yang serius, karena jika sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan masalah estetika, pencemaran bahkan kesehatan penghuni lingkungan tersebut. Pengelolaan sampah di Pasar Telukan yang tak bisa lepas dari sampah hasil kegiatan perdagangan memerlukan penyelesaikan terutama dari pedagang itu sendiri dalam hal sikap dan perilakunya dalam mengelola sampah. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pembuangan sampah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Pasar Telukan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan data pada 111 pedagang di Pasar Telukan Sukoharjo.  Teknik sampling dengan menggunakan simple random sampling dan metode analisa data menggunakan uji chi square.  Hasil penelitian ini terdapat hubungan pengetahuan terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah, terdapat hubungan positif dan signifikan sikap terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah, dan fasilitas sarana prasarana terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Telukan Grogol Sukoharo menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.

Permasalahan sampah memerlukan penangan yang serius, karena jika sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan masalah estetika, pencemaran bahkan kesehatan penghuni lingkungan tersebut. Pengelolaan sampah di Pasar Telukan yang tak bisa lepas dari sampah hasil kegiatan perdagangan memerlukan penyelesaikan terutama dari pedagang itu sendiri dalam hal sikap dan perilakunya dalam mengelola sampah. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pembuangan sampah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Pasar Telukan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan data pada 111 pedagang di Pasar Telukan Sukoharjo.  Teknik sampling dengan menggunakan simple random sampling dan metode analisa data menggunakan uji chi square.  Hasil penelitian ini terdapat hubungan pengetahuan terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah, terdapat hubungan positif dan signifikan sikap terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah, dan fasilitas sarana prasarana terhadap perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Telukan Grogol Sukoharo menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan.

Healthcare is an integral part of health development in Indonesia, which aims to optimally improve public health. Hospitals, as healthcare facilities, are required to provide quality, safe, and patient-centered services. Service quality is a key indicator of service success, as good service impacts patient satisfaction. One of the most important services in hospitals is obstetrics, which directly relates to maternal and infant health, making patient satisfaction a crucial aspect. Midwives, as professional healthcare workers, play a strategic role in providing comprehensive, sustainable, and patient-centered midwifery care. This study aims to analyze the influence of healthcare facilities and midwife performance on patient satisfaction through service quality. The method used is a quantitative study with an analytical approach and a cross-sectional design. The results of the multiple linear regression test indicate that midwife performance has a more dominant influence on service quality than healthcare facilities. Meanwhile, regarding patient satisfaction, service quality is the most dominant factor, followed by midwife performance and healthcare facilities. The conclusion of this study is that service quality reflects the overall patient experience and is a key factor in improving patient satisfaction.

Non-health facility deliveries remain a significant maternal health problem in rural areas, increasing the risk of complications for both mothers and newborns. Cigobang Village, Karang Tengah, Babakan Madang District, is one of the areas where home deliveries assisted by non-health personnel are still practiced. This community service activity was conducted through the Village Community Health Development (PKMD) program involving 103 respondents, there were 8 pregnant women (100%) who still planned to give birth at home assisted by non-health personnel. The objective of this activity was to improve community awareness and knowledge regarding safe delivery practices in health facilities. The methods included a community health assessment using questionnaires, maternal health education sessions, and interactive discussions with pregnant women, families, and community health cadres. The results showed that despite the implementation of health education, some pregnant women still planned home deliveries assisted by non-health personnel due to cultural beliefs, accessibility issues, and financial considerations. The PKMD activities contributed to increased community knowledge; however, continuous education and multisectoral collaboration are required to promote safer delivery practices.

Perubahan pola hidup masyarakat modern yang diiringi tingginya beban kerja dan mobilitas, telah meningkatkan risiko stres serta kelelahan fisik dan mental, terutama di kawasan perkotaan yang padat seperti Surabaya. Hal ini mendasari kebutuhan akan fasilitas yang tidak hanya berfokus pada perawatan fisik, namun juga mendukung pemulihan secara menyeluruh. Perancangan Wellness and Beauty Center dengan menerapkan Biophilic Architecture dapat menghadirkan ruang penyembuhan yang terintegrasi dengan alam. Proses perancangan meliputi tahapan identifikasi, studi banding, analisis, dan sintesis, guna menghadilkan konsep makro Healing Trough Nature sebagai strategi utama. Konsep ini dikembangkan menajdi konsep mikro yang mencakup desain ruang interaksi dengan alam, bentuk bangunan organik, dan tatanan lahan yang menyatu dengan lansekap di sekitarnya. Rancangan yang dihasilkan meliputi fasilitas spa, perawatan kecantikan, yoga, meditasi, pusat kebugaran, dan area relaksasi yang terhubung secara efektif. Bangunan dirancang adaptif terhadap karakter tapak dengan komposisi massa lengkung yang selaras terhadap orientasi visual dan fungsi ruang, sehingga mampu emnciptakan harmoni serta atmosfer yang dapat menennagkan bagi pengunjung.

The construction sector is an industry with a high level of work accident risk due to its dynamic and complex work characteristics. This study aims to examine the application of the Occupational Health and Safety (OHS) System and evaluate its effectiveness in mitigating risks at the Health Facility Building Construction Project (Project X) in Fakfak Regency. The research method used is a descriptive-analytical quantitative approach with purposive sampling of 25 respondents, including executors, supervisors, and field workers. Risk analysis was conducted using the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) method by measuring Severity, Occurrence, and Detection parameters to produce a Risk Priority Number (RPN). The results show that RPN values range from 52.35 to 452.30. The highest risk was found in the variable of limited safety signage in hazardous locations (RPN 452.30), which falls into the very high category. Additionally, 10 high-risk variables and 9 medium-risk variables were identified, dominated by technical, operational, and management factors, such as the use of heavy equipment by uncertified operators and weak implementation of Standard Operating Procedures (SOP) and OHS audits. This study concludes that the application of OHS in Project X is still reactive and requires strengthening risk-based safety management systems as well as improving workforce competence to achieve zero accident conditions.

Primary Healthcare Facilities (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP) represent the first level of contact in the healthcare system and play a central role in infection prevention and control. Despite mandatory Infection Prevention and Control (IPC) training in Indonesia, evidence regarding its effectiveness in improving cognitive abilities among primary healthcare workers remains limited. This study aimed to evaluate the effectiveness of IPC training in enhancing the cognitive abilities of healthcare workers in FKTP. A quasi-experimental study with a one-group pretest–posttest design was conducted involving 91 healthcare workers who participated in IPC training across three cohorts in 2024. The training was delivered online through a Learning Management System and consisted of structured learning modules accompanied by a pre-test and a final quiz. Cognitive improvement was assessed using paired samples t-tests, while the magnitude of training impact was evaluated using Cohen’s dz effect size. The results showed statistically significant improvements in cognitive scores across all cohorts (p < 0.001), with mean score increases ranging from 16.10 to 23.35 points. Effect size analysis revealed large to very large effects, with an overall Cohen’s dz of 1.19, indicating substantial and practically meaningful cognitive gains. In conclusion, IPC training was effective in improving cognitive competence among FKTP healthcare workers. These results reinforce the value of well-structured training programs as an essential component of efforts to strengthen infection prevention capacity in primary healthcare settings.

Karies gigi termasuk penyakit infeksi kronis yang biasanya terjadi akibat bakteri kariogenik yang menempel pada gigi yang akan memetabolisme gula sehingga menghasilkan asam, yang seiring dengan waktu akan mendemineralisasi struktur gigi. Anak-anak usia sekolah sangat menyukai makanan dan minuman manis dengan kandungan glukosa tinggi, dan sering kali kurang memahami teknik menggosok gigi yang benar, serta jarang memeriksakan gigi mereka ke fasilitas kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar serta pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Oktober 2025 mulai pukul 08.00 WIB di SD Negeri Bakalan 01, Kecamatan Polokarto dengan peserta sebanyak 25 siswa. Siswa diberikan soal pre-test dan post-test untuk mengetahui pengetahuannya terhadap kesehatan gigi dan rongga mulut sebelum dan setelah diberikan edukasi, serta dilakukan demonstrasi cara menggosok gigi yang benar. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang kesehatan gigi dan mulut.

This study analyses the challenges of digitalising registration services at Primary Healthcare Facilities (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, FKTP) in East Java, including limitations in human resources, technological infrastructure, and public digital literacy, all of which affect the satisfaction of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) patients. Utilising the Systematic Literature Review (SLR) methodology with the PRISMA approach, the study reviews literature from 2024–2025 sourced from databases such as Google Scholar, using keywords related to digitalisation, FKTP, and patient satisfaction. The analysis is based on the ADO (Antecedent, Decision, Outcome) framework. The findings identify three key factors: (1) Antecedents (human resource competence, infrastructure, digital literacy); (2) Decisions (human resource training, facility modernisation, public outreach); and (3) Outcomes (increased patient satisfaction through time efficiency and ease of access). The study emphasises the need to strengthen human resources, provide adequate infrastructure, and educate the public to ensure the sustainability of digital healthcare services at FKTPs in East Java.

This study aims to analyze the spatial patterns of ambulance transport demand in Semarang City based on patients’ origin subdistricts, origin villages, and destination healthcare facilities. The analysis employed the K-Means Clustering algorithm as a data mining method to group areas according to similarities in the volume of ambulance requests. The dataset consisted of ambulance transport service records from January 2024 to September 2025, obtained from the Semarang City Health Office. The analytical procedures included data cleaning, normalization, determination of the optimal number of clusters using the Elbow Method, and cluster formation using K-Means. The results show two main clusters for subdistricts and destination healthcare facilities. High-demand subdistricts were generally densely populated areas such as Banyumanik and Pedurungan, with an average of 1,256 requests, while RSUP Dr. Kariadi emerged as the dominant referral facility with 3,893 requests. Meanwhile, village-level origins formed three clusters, with average demands of 549 (high), 190 (medium), and 36 (low). These findings are expected to support strategic planning for equitable ambulance fleet distribution and improved efficiency of patient transportation services in Semarang City.

The community assistance program in understanding BPJS administrative procedures at healthcare facilities aims to improve health literacy and service accessibility for participants of the National Health Insurance (JKN). Many citizens, particularly in rural areas, still face challenges in understanding BPJS registration, referral, and service claim procedures. This activity was carried out through a community-based participatory approach using socialization, service flow simulations, and direct mentoring at healthcare facilities. The results show a significant increase in public understanding of BPJS administrative stages, improved ability to access services independently, and higher satisfaction with healthcare services. The program also strengthened collaboration between communities, health cadres, and BPJS officers in facilitating administrative processes. Therefore, this initiative contributes to improving service efficiency and promoting equitable access to healthcare for all community groups.

Health care facilities are places used for promotive, preventive, curative, and rehabilitative health services carried out by the government and the community. Calculating the germ count on door handles of healthcare facilities is very important, because patients are not aware that the door handles contain and transmit germs that cause infections. This study aims to determine the percentage of germ contamination on door handles of healthcare facilities at X Hospital and X Community Health Center. The type of research conducted is descriptive quantitative with an observational case report approach. This study is a frequency distribution in tabular form using a percentage formula. The number of samples used by the researchers was 8 samples, using 4 sampling points at the Hospital and 4 sampling points at the Community Health Center (Puskesmas): the Emergency Room, Main Door, Pharmacy Room, and Laboratory Room. Data collection by conducting laboratory tests on door handle swab samples was then examined using the ALT method. The results showed that the percentage of door handles that did not meet ALT standards was 3 samples (75%) at X Hospital. Meanwhile, on door handles at health facilities Puskesmas. The percentage of door handles at Puskesmas was obtained 4 samples (100%) at X  Puskesmas. Door handles at health facilities do not meet the standards of the Republic of Indonesia's Minister of Health Decree No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004, the decision Ho was accepted H1 was rejected.

Working at heights refers to performing tasks in elevated locations, which pose a risk of injury to workers in the event of a fall. To reduce the number of accidents caused by working at heights, one of the necessary steps is conducting hazard and risk assessments using the Job Safety Analysis (JSA) method. JSA is an analytical method used to identify hazards at the workplace and find ways to reduce the risks of accidents. The purpose of this study is to assess the completeness of safety equipment for working at heights, to explain hazard identification, to analyze risks in building structure work, to determine criteria and hazard assessments, and to understand risk control in building structure, plumbing, and electrical work according to the Job Safety Analysis (JSA) method in healthcare facility buildings in Semarang. The results of the study show that the risk level, calculated using the Risk Rating Number (RRN), for all potential hazards in structure, plumbing, and electrical work, reveals the following: for structure work, three hazards fall into the extreme category (43.84%), one hazard falls into the high category (16.44%), four hazards fall into the medium category (39.73%), and no hazards fall into the low category (0%); for plumbing work, three hazards fall into the extreme category (38.55%), one hazard falls into the high category (14.46%), five hazards fall into the medium category (46.99%), and no hazards fall into the low category (0%); and for electrical work, three hazards fall into the extreme category (44.74%), three hazards fall into the high category (31.58%), three hazards fall into the medium category (21.05%), and one hazard falls into the low category (2.63%).

The licensing of clinics and hospitals is crucial for achieving quality and equitable healthcare in Indonesia. The legal framework, including the 2009 Health Law and the 2020 Omnibus Law, has introduced a risk-based approach via the Online Single Submission (OSS) system to streamline the process. However, significant challenges remain. These include bureaucratic complexity, inconsistent regional regulations due to autonomy, lack of data integration between institutions, and high accreditation costs. These barriers particularly hinder small investors and limit the distribution of healthcare facilities in remote areas. Recent reforms, such as the National Digital Public Service Mall (MPP Digital), aim to address these issues by reducing licensing time to under one hour, thereby boosting transparency and efficiency. Despite this progress, unresolved issues concerning patient data privacy, the uneven distribution of medical personnel, and conflicting environmental regulations still need harmonization. To foster inclusive investment and support the 2030 Universal Health Coverage (UHC) goals, this research proposes key solutions: implementing fiscal incentives, adopting AI technology for verification, and strengthening public-private partnerships. With these targeted reforms, the licensing system can become a powerful driver for better healthcare access and sectoral growth.

Pengabdian masyarakat Universitas Bojonegoro di Desa Mojoagung menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan berbasis feminisme, diskusi interaktif, dan distribusi tablet penambah darah (TTD) yang didukung oleh penyuluhan pola makan sehat dapat membantu meningkatkan kesadaran akan gender dan gizi perempuan.kesehatan. Program ini mampu menurunkan prevalensi anemia hingga 30%, memberdayakan perempuan secara sosial, dan meningkatkan kesadaran akan hak-haknya. Selain itu, keberlanjutan dan pertumbuhan program bergantung pada kerja sama dengan fasilitas medis dan organisasi masyarakat non-pemerintah. Menurut hasil dari beberapa penelitian terkait, pemberdayaan perempuan melalui kesadaran gender yang lebih besar dan akses ke perawatan kesehatan inklusif dapat membantu meningkatkan kesehatan dan status gizi perempuan sekaligus mendorong perubahan sosial yang tahan lama. Strategi berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan komunitas sangat penting untuk mencapai tujuan ini, terutama dalam hal mencegah anemia, meningkatkan kesehatan anak-anak, dan memajukan hak-hak perempuan di masyarakat.