Publication Search

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam tertingggi di Indonesia sebanyak 3006 kejadian untuk periode 2015-2021. Kondisi ini mengharuskan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Pemda Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan penanggulangan bencana serta penanganan dampak bencana. Bencana-bencana yang terjadi dapat mengakibatkan dampak yang merusak berbagai bidang. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh adalah dampak kerusakan rumah. Kerusakan rumah akibat bencana merupakan dampak yang menyangkut kerusakan pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Karena itu, penanganan dampak kerusakan rumah harus dilakukan secara matang, tepat serta cara penanganannya harus berkembang setiap saat. Agar kedepannya bisa melakukan penanganan seperti yang diinginkan, maka perlu diketahui klaster/kelompok bencana berdasarkan dampak jumlah kerusakan rumah berdasarkan kondisi akibat bencana yang telah terjadi di Jawa Barat, dengan cara melakukan pengimplementasian algoritma K-Means clustering untuk mengklasterisasikan data jumlah kerusakan rumah berdasarkan kondisi yang diambil dari portal resmi data terbuka milik Pemda Provinsi Jawa Barat yaitu Open Data Jabar. Dalam kaitannya dengan data dampak bencana, teknik pengelompokan pada data mining sangat berguna dalam mengelompokkan data dampak bencana berupa keruskan rumah berdasarkan kemiripannya. Proyek tugas akhir ini mengimplementasikan algoritma k-means untuk mengklasterisasi data jumlah kerusakan rumah akibat bencana berdasarkan kondisinya yang terjadi di Jawa Barat dan menghasilkan 2 klaster/kelompok dengan nilai dbi teroptimal sebesar 0,118 dimana klaster 0 berisi data yang berasal dari 16 Kabupaten di Jawa Barat dan klaster 1 yang berisi data yang berasal dari 9 Kota di Jawa Barat.

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), system pengendalian internal (SPI), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kualitas laporan keuangan (FS) Pemda. Baik teori agensi maupun teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini. Sebagai hubungan antara masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah dijelaskan oleh teori keagenan. Menurut hipotesis kepatuhan, setiap lembaga wajib mengikuti aturan karena legislatif memiliki hak untuk mengatur perilaku. Populasi penelitian ini yaitu karyawan bagian keuangan sebuah organisasi Pemda di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada 106 responden dalam keseluruhan sampel penelitian. Data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden digunakan. Akan tetapi, sistem pengendalian internal dan SIA tidak berdampak pada kualitas FS. Konsekuensi dari penelitian ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia pemerintah daerah.