Publication Search

This study aims to analyze the effectiveness, contribution, and optimization strategies of Restaurant Tax and Hotel Tax in supporting the sustainability of Local Own-Source Revenue (PAD) of Bogor City. The study employed a descriptive method with a quantitative approach supported by qualitative data. The results indicate that the effectiveness levels of Restaurant Tax and Hotel Tax in Bogor City were categorized as highly effective, with average effectiveness ratios of 107.24%, and 117.74%, respectively. However, the contribution of Restaurant Tax to Local Own-Source Revenue was only 13.55%, which falls into the less contributive category, while the contribution of Hotel Tax was 8.03%, categorized as very low contributive. Based on the SWOT analysis, the reccomended optimization strategies include expanding the tax base through taxpayer data collection and updating, optimizing digital-based payment and monitoring systems, enhancing human resource capacity, strenghening tax education and outreach programs, developing risk based supervision, and improving inter agency cooperation. The implementation of these strategies is expected to increase the revenue and contribution of Restaurant Tax and Hotel Tax in supporting the sustainability of Bogor City’s Local Own-Source Revenue.

This study analyzed the effectiveness and contribution of the Food and/or Beverage Tax, Hotel Services Tax, and Art and Entertainment Services Tax to Jakarta's Regional Own-Source Revenue during 2018–2024, and formulated policy recommendations based on fishbone (Ishikawa) analysis for the lowest-performing tax type. A descriptive quantitative approach supported by qualitative analysis was employed. Secondary data were obtained from Regional Government Financial Reports, while primary data were gathered through in-depth interviews with the Regional Revenue Agency, a tax consultant, an event organizer, and a venue operator. The Hotel Services Tax recorded the highest average effectiveness at 108.25%, followed by the Food and/or Beverage Tax at 100.72%, and the Art and Entertainment Services Tax at 98.88%. All three fell under the very low contribution category, with the Art and Entertainment Services Tax recording the lowest average at 1.16%. Fishbone analysis identified six root cause categories: disproportionate staffing and insufficient socialization (Man), reactive collection mechanisms (Method), limited tax technology implementation (Machine), misclassified business data and weak regulatory dissemination (Material), underreported revenues and high tax rates suppressing voluntary compliance (Measurement), and high entertainment sector elasticity with slow post-pandemic recovery (Environment). Policy recommendations were formulated across all six factors to optimize regional tax revenue.

The effectiveness of Village Fund management is an essential indicator of good village governance in achieving accountable financial management and improving community welfare. However, its implementation continues to face various challenges, particularly regarding financial transparency and the competence of village officials. This study aims to examine the influence of transparency and the competence of village officials on the effectiveness of Village Fund management in Blubuk Village, Losari District, Brebes Regency. A quantitative approach with an explanatory research design was employed. The study involved 30 respondents, consisting of all village government officials, selected using a saturated sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The findings indicate that transparency has a positive and significant effect on the effectiveness of Village Fund management. Likewise, the competence of village officials also has a positive and significant influence on the effectiveness of Village Fund management. Simultaneously, both independent variables significantly affect the effectiveness of Village Fund management, with an adjusted coefficient of determination of 88.8%, indicating that most of the variation in management effectiveness is explained by transparency and the competence of village officials. These findings imply that strengthening financial transparency and enhancing the capacity of village officials are essential strategies for improving effective, transparent, accountable, and sustainable Village Fund management.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital pada bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Aplikasi SIPANDU dikembangkan sebagai inovasi pelayanan perizinan berbasis elektronik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis sistem, keterbatasan fitur pengaduan, serta belum meratanya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi SIPANDU dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari pimpinan, pengelola sistem, dan masyarakat pengguna SIPANDU. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPANDU secara umum cukup efektif dalam meningkatkan layanan perizinan di DPMPTSP Kota Medan, terutama pada dimensi manfaat bersih, kepuasan pengguna, kualitas informasi, dan kualitas layanan, meskipun masih terdapat kelemahan pada dimensi kualitas sistem dan penggunaan, khususnya terkait kemudahan penggunaan, keandalan sistem, waktu respons, kelengkapan informasi, pemerataan penggunaan aplikasi, dan fitur pengaduan. Dengan demikian, SIPANDU telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan publik, namun masih memerlukan penyempurnaan teknis dan operasional agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: efektivitas, SIPANDU, pelayanan perizinan, DPMPTSP, pelayanan publik, e-government, sistem informasi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Mie basah bebas gluten umumnya memiliki kandungan protein yang relatif rendah karena didominasi oleh bahan berpati, sehingga diperlukan upaya peningkatan nilai gizi tanpa menurunkan tingkat penerimaan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ikan teri medan (Stolephorus sp.) terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten serta mengetahui karakteristik kimia pada perlakuan terbaik. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat taraf penambahan tepung ikan teri medan, yaitu P0 (0 g), P1 (5 g), P2 (10 g), dan P3 (15 g). Tingkat kesukaan dinilai oleh 40 panelis pada parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur menggunakan uji hedonik. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Perlakuan terbaik ditentukan menggunakan metode indeks efektivitas dan selanjutnya dianalisis secara proksimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung ikan teri medan berpengaruh terhadap tingkat kesukaan mie basah bebas gluten. Perlakuan terbaik diperoleh pada P1 (5 g) berdasarkan nilai indeks efektivitas tertinggi. Hasil analisis kimia pada P1 menunjukkan kadar air 37,33%, kadar abu 1,71%, kadar lemak 3,34%, kadar protein 9,76%, dan kadar karbohidrat 47,86%. Kadar protein telah memenuhi persyaratan mutu mie basah berdasarkan SNI 2987:2015, meskipun kadar air masih melebihi standar. Penambahan tepung ikan teri medan berpotensi meningkatkan nilai gizi mie basah bebas gluten dengan tetap mempertahankan tingkat penerimaan konsumen.

Manual server administration introduces operational inefficiencies and elevated risks of human error. This study evaluated the effectiveness of server administration automation utilizing Shell scripting and Cron Job scheduling within a virtualized Linux Debian 12 environment. An experimental method compared manual execution against automated procesases based on execution duration, resource consumption, and error reduction. The findings indicated that the automated system executed backup routines within 0.043 seconds, demonstrating a 95.16% time efficiency increase compared to the manual baseline of 0.89 seconds. Automated monitoring maintained a stable resource allocation, utilizing 275 megabytes of memory and low central processing unit usage between 0.0% and 1.3%. Furthermore, automation reduced operational failures to 0%. In conclusion, this integration significantly optimizes server reliability.

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

The Rumah Padat Karya Program in Surabaya City is one of the local government policies to reduce poverty through job creation and empowerment of low-income communities (MBR). This study aims to evaluate the effectiveness of the Rumah Padat Karya Program in reducing poverty rates in Surabaya and to assess its alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 11 (Sustainable Cities and Communities). The study employs a formal evaluation approach with a formative evaluation type, given that the program is still ongoing. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The evaluation was conducted using William N. Dunn’s (2003) criteria, comprising effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the program is fairly effective in reducing poverty and unemployment through local workforce absorption and the productive utilization of previously idle government assets. However, limitations remain, including budget constraints, inter-district facility disparities, weak inter-agency coordination, and suboptimal business mentoring and market access. Therefore, it is necessary to strengthen the mentoring system, equalize facilities, and enhance cross-sector collaboration so that the program can run more optimally and sustainably.  

This study examines the effectiveness of the GOOL (Dukcapil Go Online) service in accelerating the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Probolinggo City. GOOL is a digital-based civil administration service innovation that allows residents to process civil documents without visiting the office in person. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Effectiveness indicators were based on Campbell's (2014) theory, covering: program success, goal achievement, community satisfaction, and overall objective attainment. The findings indicate that the GOOL service is generally effective in expediting birth certificate issuance. Supporting factors include collaboration with healthcare facilities (Indonesian Midwives Association and hospitals), an integrated 3-in-1 service program, and adequate technological infrastructure. Inhibiting factors include technical difficulties during document uploads, unstable internet connections, and limited digital literacy among some residents.

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness and reliability of production machines in the process of making public street lighting poles (PJU) at PT. XYZ The main problem faced by the company is high machine downtime so that production targets are not achieved. Therefore, a method is needed that is able to measure machine effectiveness as a whole and identify the main causes of production losses. The method applied includes Overall Equipment Effectiveness (OEE) to measure machine effectiveness based on three components, namely availability, performance and quality. The Total Productive Maintenance (TPM) approach is used to identify factors causing low effectiveness through Six Big Losses analysis. Apart from that, Mean Time To Repair (MTTR) and Mean Time Between Failure (MTBF) are calculated to determine the level of machine reliability. The data used includes machine working hours, downtime, operating time, production quantities, defective products, as well as machine damage and repair data. The analysis results are expected to show the level of machine effectiveness and identify the dominant factors causing downtime. Based on these results, improvement proposals are prepared to reduce downtime, increase machine reliability and improve production productivity Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime, Efektivitas   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan keandalan mesin produksi pada proses pembuatan tiang penerangan jalan umum (PJU) di PT. XYZ Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah downtime mesin yang tinggi sehingga target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur efektivitas mesin secara menyeluruh dan mengidentifikasi penyebab utama kerugian produksi. Metode yang diterapkan meliputi Overall Equipment Effectiveness (OEE) untuk mengukur efektivitas mesin berdasarkan tiga komponen, yaitu availability, performance, dan quality. Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya efektivitas melalui analisis Six Big Losses. Selain itu, dilakukan perhitungan Mean Time To Repair (MTTR) dan Mean Time Between Failure (MTBF) untuk mengetahui tingkat keandalan mesin. Data yang digunakan mencakup jam kerja mesin, downtime, waktu operasi, jumlah produksi, produk cacat, serta data kerusakan dan perbaikan mesin. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan tingkat efektivitas mesin dan mengidentifikasi faktor dominan penyebab downtime. Berdasarkan hasil tersebut, disusun usulan perbaikan untuk mengurangi downtime, meningkatkan keandalan mesin, dan memperbaiki produktivitas produksi Kata kunci: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime Mesin, Efektivitas Mesin

Proper drug disposal is often perceived as a trivial matter by the public when dealing with medications that are no longer needed. However, improper disposal can effect on the economy, public health, and the environment. Therefore, it is essential to educate the public to improve their knowledge regarding appropriate drug disposal methods. Previous studies have shown that educational media can effectively increase public awareness and understanding. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of educational leaflets in enhancing public knowledge about proper drug disposal. This experimental study involved an intervention using educational leaflets. A total of 100 respondents participated in the study. The intervention was conducted over three consecutive days. Pretest and posttest data were collected to assess changes in knowledge. Univariate analysis was used to describe respondent characteristics, while bivariate analysis (Wilcoxon test) was employed to compare pretest and posttest results. Pretest data indicated that the majority of respondents had only sufficient knowledge about drug disposal. Following the intervention, the number of respondents with sufficient knowledge decreased, while those categorized as having good knowledge increased. Statistically, a p-value of 0.000 demonstrated that the use of leaflets significantly improved knowledge level. Based on the results of this study, educational interventions, such as the distribution of leaflets, can effectively enhance public knowledge about proper drug disposal.

Meningkatnya transaksi e-commerce di Indonesia turut diiringi oleh lonjakan kasus penipuan dalam transaksi jual beli online yang secara tidak proporsional menyasar konsumen muda dengan literasi hukum yang minim. Penelitian hukum normatif-empiris ini mengkaji efektivitas intervensi pendidikan hukum terstruktur dalam meningkatkan pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap kerangka hukum yang mengatur transaksi jual beli online di Indonesia. Dengan menggunakan desain kuasi-eksperimental pre-test dan post-test, data dikumpulkan dari 40 siswa SMKN 6 Kota Serang, Kecamatan Kasemen, Provinsi Banten. Program intervensi terdiri dari empat sesi terstruktur yang mencakup UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, hak perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, serta identifikasi tipologi penipuan yang lazim terjadi di platform jual beli digital. Analisis kuantitatif menggunakan uji t berpasangan (paired sample t-test) menunjukkan peningkatan skor pengetahuan hukum yang signifikan secara statistik (p < 0,001), dengan skor rata-rata naik dari 48,3 menjadi 76,9 (skala 100), menghasilkan effect size Cohen's d sebesar 2,37. Temuan kualitatif memperlihatkan meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi pola transaksi berindikasi penipuan serta menyebutkan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pendidikan hukum terstruktur di tingkat sekolah menengah merupakan strategi efektif untuk mengurangi kerentanan remaja terhadap penipuan komersial digital, dan merekomendasikan pengintegrasian literasi hukum konsumen digital ke dalam kurikulum SMK nasional.

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman sejarah Islam, karakter, serta nilai-nilai keislaman peserta didik. Namun, pelaksanaan pembelajaran SKI di madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi, rendahnya partisipasi siswa, serta perbedaan kemampuan belajar peserta didik. Kondisi tersebut juga ditemukan pada pembelajaran SKI kelas VII di MTs Al-Fathimiyah Karawang sehingga diperlukan analisis yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran SKI di kelas VII MTs Al-Fathimiyah Karawang menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta merumuskan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan madrasah berbasis pesantren dan budaya religius menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembelajaran SKI. Sementara itu, penggunaan metode ceramah yang masih dominan serta perbedaan kemampuan belajar siswa menjadi kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Ketersediaan fasilitas Smart TV memberikan peluang untuk mengembangkan pembelajaran berbasis media yang lebih interaktif. Berdasarkan hasil analisis, strategi pembelajaran kolaboratif yang dipadukan dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan keaktifan, motivasi, pemahaman, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran SKI. Oleh karena itu, analisis SWOT dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di madrasah.

Background: Labor is a physiological process that is commonly accompanied by pain, causing discomfort, anxiety, and fear that may interfere with maternal well-being and labor progress. Effleurage massage is a complementary, non-pharmacological intervention used to reduce labor pain. Purpose: This study aimed to evaluate the effectiveness of effleurage massage in reducing pain intensity during the first stage of labor. Method: A literature review was conducted using articles retrieved from Google Scholar. An initial search identified 45 articles, and after screening based on publication year (2021–2026), relevance, and inclusion criteria, 10 research articles were included for analysis. Data were extracted and synthesized descriptively. Results: The findings consistently showed that effleurage massage reduced labor pain by promoting relaxation, decreasing muscle tension, improving blood circulation, and stimulating endorphin release through the gate control mechanism. Most studies also reported improved maternal comfort during labor. Conclusion: In conclusion, effleurage massage is an effective, safe, affordable, and easy-to-apply complementary therapy that can be integrated into midwifery care to reduce labor pain and enhance maternal comfort.