Publication Search

Money Laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money or assets resulting from a criminal act through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legal activities. The criminal act of money laundering is increasingly complex, and uses increasingly varied methods, one of the crimes originating from money laundering is fraud. The problems studied are how the law protects victims of fraud, what is the mechanism for confiscating and returning assets resulting from criminal acts originating from the assets of fraud victims, as well as an analysis of the basic considerations of judges in the Supreme Court decision no. 3096 K/Pid.Sus/2018. The defendant, who was proven to have not only committed the crime of "Fraud", was also proven to have committed the crime of "Money Laundering", therefore, based on the provisions of Article 39 of the Criminal Code in conjunction with Article 46 of the Criminal Procedure Code, the evidence was confiscated for the state. 

Conginetal Talipes Equinovarus (CTEV) merupakan deformitas kaki komplek pada bayi baru lahir, memiliki ciri-ciri kelainan bentuk tungkai pada cavus, adduct, varus dan equinus. Kondisi ini ditandai dengan keterbatasan LGS pada ankle, kontraktur jaringan pada sisi medial kaki, otot-otot eversi di sisi lateral kaki tidak seimbang, otot-otot betis tidak berkembang. Di Indonesia CTEV terjadi berkisar antara 0,76 hingga 3,49 kasus per 1000 kelahiran hidup 4,8 juta bayi per tahun 3.648 to 16.752 kasus baru Clubfoot di Indonesia per tahun. Pada anak dengan CTEV memiliki penyimpangan saat berjalan dan keseimbangan pada anak CTEV juga terganggu sehingga memperngaruhi gaya berjaan fungsional. Pengabdian masayarakat di Posyandu Angrek Bulan Joyosuran diikuti sebanyak 30 peserta, diberikan penyuluhan tentang Conginetal Talipes Equinovarus (CTEV) bertujuan agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda kaki pengkor/Conginetal Talipes Equinovarus (CTEV) pad anak dan apabila terdapat masyarakat yang memiliki anak dengan tanda-tanda kaki pengkor/Conginetal Talipes Equinovarus (CTEV) dan memberi latihan untuk menunjang keterbatasan anak dan mampu mencari pertolongan agar anak tidak semakin memburuk kondisinya. Adanya peningkatan wawasan dengan dibuktikannya peserta mampu menjawab post-test setalah di berikan materi oleh pemateri yang awalnya tidak mampu menjawab pre-tes. Dengan hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh pemateri dapat mengalami peningkatan dan menambah wawasan pengetahuan orangtua balita peserta Posyandu Anggrek Bulan Joyosuran

Idle time or disturbing time is time wasted while the ship is moored is a classic problem that has not been solved in Indonesia. Tanjung Emas Port is the busiest port in Semarang City, Central Java, which is a stopover center for providers of sea transportation facilities and infrastructure in the context of loading and unloading means the transfer of cargo from and onto ships to be stockpiled into or directly transported to the place of the owner of the goods through the port dock using loading and unloading complementary equipment. This study aims to determine the effect of port services, ship engine tools, and loading and unloading productivity, on Idle Time at Tanjung Emas Port Semarang. The population in this study were ship crews from the deck departement division and the sample used in this study was 119 respondents. And do not use the sampling technique because the number of samples is the same as the population, then the data is analyzed using multiple liniar regression with the help of (software) Statistical Package (SPSS) Version 26. The formulation of the regression in this study is as follows: Y= 0,597 + 0,368X1 + 0,356X2 + 0,213X3 + m. From this equation it is know that the most dominant variable influencing Idle Time is the port Service variable with a regression coeffient of 0.368. The R2 test ( R The ) obtained a result of 0.443 or 44.3%, which means that Idle Time is influenced by the variable port Services, Loading and Unloadng Speed, and Ship Machinery Equipment which is equal to 44,3% and other factors that affect Idle Time Tanjung Emas Port Semarang, namely 100%.

Pemerintah saat ini sudah berupaya untuk memperhatikan Kesehatan para lansia, yaitu melalui program- programnya  dari Puskesmas seperti posyandu lansia, namun hal ini masih kurang luas dapat menjangkau para lansia. Hal itu disebabkan karena dengan intensitas kegiatan posyandu yang hanya dilakukan satu kali dalam beberapa minggu oleh karena banyaknya lingkungan dalam cakupan wilayah kerja yang harus dijangkau Puskesmas yang ada di Ds Besani Kec Blado Kab. Batang. Akibatnya para lansia yang mengalami keluhan kembali akan sulit memeriksakan diri ke puskesmas karena masalah kemampuan fisik dan transportasi. Guna mengatasi hal tersebut maka kebutuhan para lansia dalam peningkatan kesehatan diri mereka utamanya melalui Pola Hidup bersih dan sehat (PHBS) sangatlah penting disampaikan, agar para lansia senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit.  Dalam mendukung kegiatan ini menggunakan media visual berupa tayangan Power Point dilayar proyektor. Sebelum program ini dimulai peneliti melakukan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS). Metode yang digunakan antara lain: Pengisian pre-test, Ceramah dan presentasi,Pengisian post-test. Pengisian pre-test lansia yang datang ke posyandu setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan langsung dipersilakan duduk kemudian diarahkan mengisi kuesioner yang sudah diberikan. Ceramah dan presentasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para lansia mengenai PHBS dan gizi seimbang. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

pewaris, ahli waris , dan sistem pewarisan yang digunakan oleh suku adat tertentu. Dalam suatu konteks pewarisan adat disini ditujukan untuk melakukan suatu penerusan harta warisan baik itu berupa harta yang berwujud fisik atau materiil atau harta warisan yang tidak berwujud fisik atau immaterial. Sistem pewarisan yang diterapkan oleh suku Jawa disini adalah sistem kekerabatan parental dan sistem  pewarisan secara individualis, dimana terdapat suatu keterkaitan dalam kedua unsur pewarisan tersebut. Dalam pewarisan yang telah diterapkan oleh suku Jawa disini telah memberikan ruang terhadap para ahli waris untuk memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Sistem individualis yang diterapkan dalam sistem pewarisan suku jawa juga memberikan bahwasanya dalam pewarisan tersebut harta benda akan menjadi hak milik dari ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi pustaka, dimana dengan penerapan metode tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap sistem pewarisan yang terjadi dalam suku Jawa dengan sistem kekerabatan parental dan penerapan sistem pewarisan individualis. Kata Kunci:  Suku Jawa, Parental, Individualis, Waris

Postpartum discomfort is a nursing problem that is often experienced by mothers in the postpartum period. One of them is caused by breast enggorgement. The symptoms experienced are pain and the mother's breasts harden making it difficult to breastfeed. Breast care intervention for problems of postpartum discomfort ‘caused by breast enggorgement. A case study that aims to describe the application of breast care to clients with nursing problems of postpartum discomfort with breast enggorgement. The number of respondents in this case study research amounted to 2 mothers post second day sectio caesaria surgery. Breast swelling assessment using the Six Point Self-rated Engorgement Scale (SPES) with a score of 1-6. In addition, breast care interventions used standard operating procedures and action observation forms. The results of the case study showed that both patients who performed breast care experienced a decrease in the ix Point Self-rated Engorgement Scale (SPES) score from 4 to 3, with breast criteria still enggogerment but pain level was reduced. Breast milk (ASI) becomes smooth and breastfeeding the baby becomes easier. The implementation of breast care can reduce pain and swelling in the breast.for mother wirh discomfort after birth.

Undocumented migrant children lose access to formal education. Therefore, a learning forum is provided, namely the guidance studio (SB) or Learning Center. This research uses a qualitative method using a case study approach. The aim of this research is to determine the form of social relations of NGO PERMAI in building a guidance studio for undocumented migrant children, to find out the form of support/contribution from related parties in helping fulfill education for migrant children. The theory used is Michel Foucault's theory of power relations. The results of this research are: The PERMAI NGO guidance studio requires support and assistance from other parties, this form of relationship is a collaborative relationship from (KBRI, ​​KJRIl, PPI and students from universities in Indonesia). The forms of support provided vary, such as material support or learning needs (desks, chairs, notebooks, boards, etc.) or support in the form of personnel as provided by PPI.

Du Pont System adalah analisis rasio yang digunakan untuk dapat mengetahui posisi laba dan penggunaan aset perusahaan dengan menggabungkan beberapa data dari neraca dan perhitungan laba rugi ke dalam dua ringkasan alat ukur kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas yang terdiri dari ROI dan ROE. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Dengan menggunakan metode Du Pont System dalam mengelola keuangannya pada periode 2017-2021. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi www.adhi.co.id dan www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk periode 2017-2021 tergolong kurang baik. Hal ini dikarenakan, dari lima variabel yang dianalisis dalam metode Du Pont System berupa Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover (TATO), Return On Assets (ROA), Equity Multiplier (EM), Return On Equity (ROE) berada di bawah standar industri dan hanya EM nya saja yang meningkat, Meningkatnya nilai EM menandakan bahwa perusahaan banyak menggunakan dana eksternal atau utang untuk membiayai aktivitas perusahaan, yang disebabkan dengan adanya ketidakstabilan kinerja pada setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan total aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan total ekuitas. Sehingga perusahaan dapat mengelola hutang untuk memperbaiki keuntungan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan menggunakan sebagian besar hutang untuk menghasilkan keuntungan.

Secara administratif Bendungan Pamukkulu terletak pada Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Litologi pada Bendungan termasuk Formasi Batuan Gunungapi Baturape-Cindako yaitu lava dan breksi beserta retas-retas andesit. Metode penelitian berupa pemetaan permukaan dan pengeboran inti batuan. Berdasarkan investigasi geologi bawah permukaan, kelas batuan yang sesuai zonasi 3B yaitu pada Blok B1 (10-20m), Blok A3 (5-10m), dan Blok D (5-20m) dengan kelas batuan CH. Untuk zona 3A dengan kelas batuan CM terdapat pada Blok A3 (10-15m), Blok B1 (5-10m), dan Blok D (0-5m) dan zona 3C terdapat pada Blok A3 (1-5m), Blok B1 (5-10m), dan Blok D (0-5m) dengan kelas batuan CM. Dari hasil uji laboratorium mekanika batuan nilai Uji Kuat Tekan antara 33.36 MPa–67.24 MPa hal ini menunjukkan batuan memiliki nilai kekerasan dan kekuatan berkisar dari sedang sampai keras. Nilai Rock Quality Designation (RQD) pada lapisan atas 0-10m berkisar 13-68% dan lapisan 10-20m berkisar 83-99%. Analisis Fragmentasi batuan hasil blasting rata-rata boulder batuan berukuran 100cm ialah 18.74%. Rekomendasi dalam pembangunan bendungan pada area quarry yaitu perlunya penyesuaian blasting plan terhadap faktor-faktor geologi yang terdapat dilapangan agar fragmentasi dapat tercapai dengan baik.

Studi ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan perbankan elektronik di Batam, Indonesia, mengingat lonjakan global dan regional dalam e-banking. Tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana kenyamanan, aksesibilitas, penghematan biaya, dan kualitas layanan mempengaruhi adopsi dan penggunaan berkelanjutan dari layanan ini, memberikan wawasan untuk membantu lembaga keuangan dan pembuat kebijakan merumuskan strategi yang lebih mempromosikan adopsi e-banking. Menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, menampilkan enam variabel: kegunaan yang dirasakan, norma subjektif, kemudahan penggunaan yang dirasakan, niat untuk menggunakan, teknologi yang dirasakan, dan risiko yang dirasakan. Data, yang dikumpulkan dari 400 peserta melalui survei, menunjukkan bahwa variabel spesifik tidak terpengaruh oleh semua kecuali tiga persepsi kegunaan, teknologi, dan bahaya. Anehnya, ketika datang ke e-banking, norma subjektif memiliki dampak yang jauh lebih kuat pada konsumen daripada kenyamanan penggunaan pada keinginan mereka untuk menggunakan. Untuk penelitian ke depan, pandangan demografis yang lebih jelas dapat diperoleh dengan mempertimbangkan target responden dan memperluas cakupan di luar Kota Batam.

The progress of science and technology today is an advancement of human civilization which has an impact on all aspects of life, including the development and increasing diversity of motives and forms of crime. Along with this progress, the business world is also used as a means of committing crimes by criminals, one of which is money laundering which takes advantage of technological advances and system advances in the business world, such as taking advantage of the sophistication and ease of banking transactions and other forms of business activities. . In direct proportion to this, various efforts have been made to prevent and narrow the space for money laundering perpetrators, especially by building a legal system in the business world that can eradicate this white collar crime, both nationally and internationally.

Pekerjaan konstruksi yang dikenal dengan tingkat kesulitan yang tinggi menjadikan sebuah fokus yang terpusat oleh banyak professional. Kegiatan konstruksi yang selalu meningkat menjadikan beberapa peluang aktifitas usaha konstruksi selain konsultan dan kontraktor. Penelitian ini mengkaji kebutuhan akan scaffolding stager / perancah konstruksi dengan menggunakan data sebuah perusahaan persewaan scaffolding stager di Kota bandung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisis evaluasi investasi dengan metode Net Present Value (NPV) dan Benefit Cost Ratio (BCR). Selain itu, dalam pengambilan keputusan analisis investasi, di lakukan analisis sensitifitas (sensitive analysis) dalam mengukur seberapa layak investasi ini akan dilakukan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi layak dilakukan apabila didasarkan pada metode Net Present Value (NPV) dengan benefit sebesar Rp. 68,373, 714.99 (NPV>0) dan Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1.074 (BCR>1) disimpulkan invetasi ini layak dijalankan. Berdasarkan analisis sensitifitas (sensitive analysis), dengan menggunakan tiga parameter, yaitu (1) apabila cost dianikkan 10% dan benefit tetap; (2) apabila cost tetap dan benefit diturunkan 10%. Sementara pada parameter (3) apabila cost dinaikkan 10% dan benefit diturunkan 10%, menyimpulkan bahwa investasi ini tidak layak untuk dilakukan dikarenakan tidak memenuhi parameter ke tiga dari analisis sensitifitas (Sensitive analysis). Penelitian ini sangat terbatas dalam mengumpulkan data, untuk penelitian selanjutnya data yang cukup lengkap akan memberikan hasil analisis yang lebih akurat.

Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah karena pihak pembeli tidak melakukan kewajiban pembayaran terhadap pihak penjual sesuai apa yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah. Syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pembuktian terhadap pihak yang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi? (2) Bagaimana pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)? (3) Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak setelah batalnya akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah oleh pengadilan akibat wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1650 K/Pdt/2015)? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Sebelum mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan disyaratkan memberikan peringatan atau somasi. Harus difokuskan kewajiban apa yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian serta didukung bukti-bukti yang valid (sah) untuk membuktikan benar terjadinya wanprestasi. 2) Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dan telah benar, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan sah dalam hukum Akta Nomor: 12, tanggal 4 Februari 2011, tentang Pengikatan Jual Beli kemudian dibatalkan karena wanprestasi oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi, maka akibat hukum terhadap para pihak yaitu: Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi; Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibatalkan karena Tergugat wanprestasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Pembayaran sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi hak Penggugat dan tidak dapat diminta kembali.

Background: Data obtained from the Palembang city health office that the incidence of head injuries in 2018 there were (16.15) patients. Head injury (trauma capitis) is a mechanical injury that directly or indirectly affects the head that results in head wounds, fractures of the bones of the skull, tearing of brain membranes, and damage to brain tissue, as well as resulting in neurological disorders. One of the nonpharmacological therapies that can be given to patients who experience pain in minor head injuries is music therapy. Objectives: to gain real experience and knowledge and to document the application of music therapy to pain scales in nursing care for minor head injuries. Methods: this type of scientific paper uses a descriptive method with a case study approach to explore the problem of nursing care in two patients with minor head injuries. Nursing care was carried out on two patients, which was carried out on June 15 to 17, 2022. Results: from music therapy actions to Mr. A and Mr. D with the first diagnosis of acute pain related to physical injury agents. The results of the evaluation of the first patient, Mr. A, found that the patient experienced a decrease in the pain scale to 3 (mild), before music therapy the pain scale was 5 (moderate), the pain problem was resolved, and the intervention was stopped. For the evaluation, the second patient, Mr. D, obtained a pain scale of 2 (mild), before music therapy the pain scale was 4 (moderate), the pain problem was resolved, and the intervention was stopped. Conclusion: the results of the nursing evaluation on Mr. A and Mr. D problems resolved the intervention was stopped. It can be concluded that music therapy can reduce pain in patients with mild head injuries.

The aim of this research is to describe and analyze the form of directive speech acts and the background of the speech in the short story collection Rokat Tase by Muna Masyari. This research is a type of qualitative research. The approach used is a sociopragmatic approach. The data collection techniques used are listening techniques and note-taking techniques. The instrument used is a data card for the classification of forms of directive speech acts. The analysis technique used is descriptive analysis technique. Presentation of the results of data analysis is carried out informally. The forms of directive speech acts found were (9) directive speech acts of giving advice, (31) directive speech acts of commands, (8) directive speech acts of requests, (3) directive speech acts of ordering, and () directive speech acts of criticism. Meanwhile, the background causes of speech are influenced by physical environmental factors, social influences, culture, social status, social relationships and work. This research can have implications for literature learning at junior high school level.

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan.  Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi dari putusan tersebut yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat. Pembangunan Stadion Palaran bertujuan untuk kepentingan umum namun hak normatif transmigran juga harus dipenuhi sesuai aturan hukum dengan mengingat tenggang waktu dan nilai kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Perlu penyelesaian dari masalah tersebut yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020). Permasalahan yaitu 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. 3. Bagaimana pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tipe penelitian hukum normatif. Hasil Dari penelitian ini adalah  proses pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 dimulai dari permohonan persetujuan atau izin hingga terbit Sertipikat Hak Milik transmigran. Dasar pertimbangan hakim terhadap sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi dalam Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 yakni belum terpenuhinya hak Para Penggugat (Dwi Nurani dkk) yang masih menjadi tanggung jawab Para Tergugat sesuai dengan fakta yang ada. Pelaksanaan atau eksekusi penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk transmigrasi setelah Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020 hingga saat ini belum dilaksanakan terkendala tidak adanya lahan dan belum tersedianya uang ganti kerugian.

Para pelaku usaha berlomba-lomba dalam hal mengejar keuntungan sehingga terciptalah suatu iklim persaingan usaha antara perlaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Hal seperti ini menjadi positif apabila dalam suatu persaingan tersebut menggunakan cara-cara yang adil dan fair. Hal yang terjadi adalah tidak jarang pelaku usaha didasari oleh keinginan untuk menambah keuntungannya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum dengan membuat suatu kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk merusak iklim persaingan usaha yang telah berjalan baik yang salah satunya dikenal dengan istilah kartel. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, iklim persaingan usaha dijaga oleh Negara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda terdepan dalam hal pengawasan persaingan usaha. Namun terjadi beberapa permasalahan mengenai kewenangannya yang menyebabkan tetap terjadinya kartel dalam suatu persaingan usaha. Penelitian ini berusaha menjawab itu semua melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus agar menghasilkan pemahaman atas permasalahan kartel dan penegakan hukum pidananya di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaatdari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli Tanah dan atau bangunan dibawah nilai jual objek pajak (NJOP) di kota Semarang. Disamping itu, untuk mengetahui peranan Notaris/ PPAT dalam pengenaan pemungutan BPHTB. Serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pemungutan BPHTB. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/ PPAT termasuk sebagai salah satu pejabat yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang KPPBB tidak mengetahui kejadian ataupun peristiwa yang harus dikenakan BPHTB, misalnya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli. Seperti yang diketahui bahwa perolehan hak atas tanah dan atau merupakan objek yang dikenakan pajak BPHTB, maka untuk memperoleh data mengenai peristiwa jual beli tersebut perlu dijalin kerjasama dengan pihak Notaris/ PPAT. Notaris selain mempunyai wewenang dalam membuat akta yang otentik, juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum. Selain itu Notaris/ PPAT mempunyai kewajiban untuk pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam PP No. 34 Tahun 1997- ditentukan bahwa Notaris/ PPAT harus melaporkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setiap bulan.

Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dimana permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, faktor apa saja penghambat eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk,Cabang Ungaran, dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, peraturan perundangan, dan studi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dilakukan secara langsung oleh petugas, baik di rumah debitur, atau di tempat lain dimana obyek jaminan tersebut berada, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena akan timbul biaya-biaya tambahan dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan upaya penyelamatan asset. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ditemui beberapa hambatan yaitu adanya niat buruk debitur, keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan proses pra kredit secara selektif, memberikan program keringanan Rehab / Restructure, melakukan kunjungan ke rumah debitur secara rutin, mengawasi tempat tinggal debitur.