Publication Search

Based on the existence of a sharia pawnshop product called ARRUM BPKB which is specifically intended for UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah/Micro, Small and Medium Enterprises) who need additional capital. However, in the pawning process, the customer must pay the maintenance fee for the pawned goods or what is called mu'nah. Because of this additional cost in the process of maintaining the pawn item, there is an opinion that says that the additional maintenance costs contain riba. Therefore, the aims of this study is  to find out how the determination of mu'nah (maintenance costs for pawn items) and the suitability of the determination of mu'nah based on Fiqh Muamalat. This research is Qualitative research with the type of case study. In this research, the analysis of various factors related to this problem was carried out. This research used an approach through observation to Pegadaian Syariah Kramat Raya, Central Jakarta. The primary sources in this study is the data collected by researchers from Sharia pawnshops, such as documents and interviews, while secondary sources in this study is relevant literature. The results of this study indicate, 1) the determination of mu'nah on ARRUM BPKB products in sharia pawnshops is by considering the risk amount of the guarantee itself. 2) Mu'nah determination on BPKB ARRUM products for UMKMs in Sharia Pawnshops is in accordance with Fikih Muamalah and Fatwa Number 92 / DSN-MUI / IV / 2014 regarding accompanied financing (Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) that mentions mu ' nah (maintenance or guarding services) for marhun, the amount of which must be determined at the time of the contract as referred to as ujrah in the  ijârah contract.

The purpose of this research is to analyze the responsibility of PT. Pegadaian Syariah towards the loss of collateral for Arrum BPKB Products at PT. Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City. The type of research used by the author is Empirical Legal research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary, secondary and tertiary data. The result of this research is that the responsibility of PT Pegadaian Syariah towards the loss of collateral for Arrum BPKB products at PT Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City, that the implementation of responsibility has been going well but is still not optimal regarding the implementation and responsibility services provided by PT Pegadaian Syariah Oebobo District Kupang City due to several factors. Factors that cause PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is not responsible for the loss of collateral for Arrum BPKB products at PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City, namely if the loss of collateral for Arrum BPKB is caused by mistakes made by customers then PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is not responsible but if the loss of collateral for Arrum BPKB is caused by mistakes made by PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City then PT Pegadaian Syariah Oebobo Subdistrict Kupang City is responsible for mistakes that occur.

Optimalisasi pada kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya seperti kurangnya partisipasi,dan motivasi untuk mencapai tujuan pemimpin. Layanan yang unggul (service excellent) akan menciptakan kepuasan, kesetiaan dan hubungan jangka panjang antara penyedia dan penerima layanan.Layanan yang unggul perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat menjawab kebutuhan perusahaan yang ada secara cepat, tepat dan lengkap. Keunggulan layanan juga didukung dengan kapabilitas serta interaksi yang baik. Keunggulan layanan merupakan komponen yang penting dalam mendukung kesinambungan setiap organisasi, baik organisasi laba maupun nirlaba, Salah satunya pada perusahaan jual beli kendaraan beroda dua atau biasanya disebut dengan “Dealer”. Kendaraan beroda dua merupakan alat transportasi yang saat ini masih banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat indonesia khususnya dikota palu, harganya pun relatif terjangkau bagi masyarakat. Kendaraan beroda dua juga mempunyai keunggulan dibandingkan alat transportasi lain seperti biaya operasionalnya dan perawatannya cukup murah bagi masyarakat. CV. Akai Jaya merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang otomotif.

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (ex officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.