Publication Search

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyakit progresif yang ditandai oleh hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel, serta memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang rendah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah melalui konseling oleh apoteker. Tujuan dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh konseling apoteker terhadap tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien PPOK. Pencarian data dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, Springer, ScienceDirect, dan PubMed dengan topik yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa konseling apoteker secara signifikan meningkatkan pemahaman pasien mengenai penyakit PPOK, manajemen eksaserbasi, dan teknik penggunaan inhaler yang benar. Selain itu, konseling juga berperan dalam mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, efikasi diri, dan pengelolaan terapi yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi konseling apoteker dalam praktik klinis sangat dianjurkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pengobatan dan memperbaiki kualitas hidup pasien PPOK.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi pelayanan kesehatan, termasuk di bidang kefarmasian. Salah satu inovasi yang berkembang adalah telefarmasi, yaitu pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjembatani interaksi antara apoteker dan pasien. Studi ini bertujuan untuk mengkaji persepsi apoteker terhadap implementasi telefarmasi melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis terhadap 10 artikel yang diperoleh dari basis data ilmiah seperti PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect dalam lima tahun terakhir. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas apoteker memiliki persepsi positif terhadap telefarmasi, terutama dalam aspek efisiensi waktu dan biaya, peningkatan akses dan kepatuhan pasien, serta solusi atas kekurangan tenaga apoteker. Namun, ditemukan pula persepsi negatif seperti beban kerja yang meningkat, risiko kesalahan akibat keterbatasan kontak fisik, dan kendala teknis. Temuan ini menegaskan perlunya dukungan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, serta literasi digital pasien untuk memastikan keberhasilan implementasi telefarmasi secara berkelanjutan.

Pharmacist professionalism is a key component in ensuring the quality of pharmaceutical services, encompassing not only compliance with technical and scientific standards but also a deep commitment to moral and ethical principles. In the Indonesian cultural context, the concept of "medicine as a trust" (obat sebagai amanah) reflects a profound sense of responsibility, where medicine is viewed not merely as a commodity, but as a mandate that must be preserved with integrity and accountability in health care practices. This article conceptually explores the relationship between pharmacist professionalism and the moral value of trust within the framework of the Nusantara constitutional theory. This theory emphasizes the integration of legal, cultural, and moral dimensions in shaping professional conduct in Indonesia. Using a descriptive-critical approach through literature review, this study investigates how trust functions as both a legal expectation and a cultural imperative in the practice of pharmacy. The findings highlight that trust must be internalized as a core value in pharmaceutical services—manifested through ethical decision-making, transparency in drug management, and a commitment to prioritizing patient welfare. Pharmacists are not only required to uphold professional standards, but also to carry out their duties as custodians of public trust. To realize this vision, the integration of the value of trust into pharmacy education, legal regulations, and clinical practice is essential. Educational institutions, professional organizations, and regulatory bodies must work collaboratively to instill this value as part of a pharmacist’s identity. In doing so, the profession can contribute more effectively to building a health care system that is just, culturally grounded, and centered on the well-being of the people.

Negligence in pharmaceutical services is a multifaceted issue that significantly impacts patient safety, the quality of healthcare delivery, and the professional reputation of pharmacists in Indonesia. Such negligence can occur at various stages of pharmaceutical services, including prescribing, dispensing, storage, and administration of medication to patients. The causes of negligence are diverse, encompassing excessive workload, inadequate understanding and application of professional ethical codes, ineffective communication between pharmacists and other healthcare professionals, and suboptimal supervisory and audit systems. This study aims to analyze the ethical and professional implications of negligence in pharmaceutical services and to identify preventive efforts that can improve the quality of pharmaceutical services. This study employs a library research method with a qualitative descriptive approach, thoroughly reviewing scientific literature indexed in Sinta and other reputable academic sources to analyze the ethical and professional implications of negligence in pharmaceutical services. Findings reveal that negligence not only violates core professional ethical principles such as beneficence, non-maleficence, and justice but also exposes pharmacists to serious legal and disciplinary sanctions. Furthermore, negligence leads to long-term negative consequences, including diminished public trust in pharmaceutical services and the broader healthcare system, ultimately hindering national efforts to improve healthcare quality. Therefore, this study recommends continuous professional ethics training, strengthening of both internal and external supervisory mechanisms, and the innovative use of information technology to minimize negligence risks in pharmaceutical practice. The implementation of these measures is expected to enhance pharmaceutical service quality, uphold the integrity and dignity of the pharmacist profession, and provide optimal patient protection in Indonesia.

Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya keterampilan komunikasi apoteker dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pasien di Papua Selatan, dengan fokus pada Apotek Shan Farma di Merauke. Temuan awal menunjukkan bahwa faktor budaya, seperti tingkat kepercayaan dan budaya kesehatan di Papua, memengaruhi efektivitas komunikasi apoteker sehingga tidak optimal dalam pelayanan. Pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi digunakan, melibatkan wawancara mendalam dengan apoteker di Apotek Shan Farma Merauke dan observasi partisipatif. Analisis tematik digunakan untuk menggali pola, tema, dan makna dari data kualitatif, dengan mengacu pada temuan dari studi literatur dalam jurnal "Pengaruh Keterampilan Komunikasi Apoteker di Banyumas Terhadap Tingkat Kepercayaan dan Loyalitas Masyarakat Batur". Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keterampilan komunikasi apoteker dalam konteks budaya yang berbeda dan membuat pelayanan yang optimal, dengan fokus pada Papua Selatan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Peresepan yang tidak tepat menyebabkan masalah seperti penurunan kemanjuran terapi, meningkatkan morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber daya, penurunan ketersediaan obat, risiko efek samping, resistensi bakteri, serta dampak psikososial, yang dapat menyebabkan ketergantungan pasien pada obat yang tidak berguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketepatan peresepan untuk pasien Diabetes melitus type-2 (DM-2) di Puskesmas Buleleng II. Survei potong lintang dilakukan dari Februari hingga April 2023. Wawancara secara langsung menggunakan kuesiner dilakukan pada pasien DM-2 yang direkrut secara purposive. Sejumlah 120 responden berpartisipasi dalam penelitian ini (tingkat respon 100%). Hasil menunjukkan pola peresepan pada pasien DM-2 yaitu tepat indikasi (97.5%); tepat pemilihan obat (97.5%); tepat dosis (97.5%); tepat cara pemberian obat (97.5%); tepat waktu interval (88.3%); dan waspada efek samping obat (48.3%). Ketepatan peresepan obat pada pasien DM-2 secara umum sudah baik. Apoteker diharapkan lebih aktif dalam memberikan pelayanan informasi obat dan konseling terkait pengobatan pasien, agar tercapai terapi pengobatan yang optimal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh STIKES Ibnu Sina Ajibarang. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan obat yang tepat. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan oleh ibu-ibu PKK di desa setempat. Para peserta penyuluhan terutama terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka diberikan penjelasan mengenai definisi umum obat serta klasifikasi obat seperti obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat wajib apotek. Tujuan penjelasan ini adalah agar masyarakat memahami perbedaan jenis obat dan cara memperolehnya dengan tepat. Selanjutnya, peserta juga diberikan informasi mengenai berbagai macam sediaan obat dan cara penggunaannya. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah dalam menggunakan obat dan memahami teknik penggunaan yang tepat, terutama untuk sediaan obat yang memerlukan teknik khusus seperti obat inhalasi dan suntikan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan pembuangan obat yang baik dan benar. Penyimpanan yang tepat dapat menjaga kualitas obat, sedangkan pembuangan yang benar mencegah penyalahgunaan obat serta kerusakan lingkungan. Kegiatan penyuluhan DAGUSIBU diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana masyarakat aktif bertanya dan berdiskusi tentang pengelolaan obat yang benar. Respon positif dari peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya penggunaan obat yang tepat. Secara keseluruhan, penyuluhan DAGUSIBU di Desa Kalisari, Banyumas, berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat yang benar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola obat dengan baik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara umum.

Diabetes Mellitus (DM) merupakan masalah kesehatan global yang insidensinya semakin meningkat. Indonesia menempati peringkat 4 di dunia setelah Amerika Serikat India dan China. Peningkatan kemakmuran di negara berkembang dan perubahan gaya hidup menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif salah satunya Diabetes Mellitus (DM). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang diabetes mellitus dagusibu dalam meningkatkan rasionalitas penggunaan obat kepada masyarakat. Metode kegiatan ini melibatkan apoteker dan masyarakat di Taman Cadika, Kota Medan, Sumatera Utara.  Hasil dari kegiatan ini adalah Tim pengabdian masyarakat berharap agar masyarakat dapat mendapatkan pengetahuan tentang diabetes mellitus dagusibu dalam meningkatkan rasionalitas penggunaan obat serta cara mendapatkan, gunakan, menyimpan, dan membuang obat antibiotik yang benar, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan obat. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Apoteker Kota Medan. Kegiatan ini berjalan dengan baik serta masyarakat dapat menerima pengetahuan tentang sosialisasi dan edukasi tentang diabetes mellitus dagusibu dalam meningkatkan rasionalitas penggunaan obat.    

ABSTRAK Kepatuhan terapi pada pasin hipertensi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena hipertensi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi hanya dapat dikendalikan. Keberhasilan pengontrolan tekanan darah pada pasien hipertensi dipengaruhi oleh faktor kepatuhan dalam meminum obat antihipertensi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi hubungan tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan. Desain penelitian yaitu observasional cross sectional menggunakan subjek pasien hipertensi yang berusia lebih atau sama dengan 18 tahun di Puskesmas Kotabunan Bolaang Mongondow (fasilitas kesehatan tingkat pertama) dan instalasi rawat jalan Rumah Sakit Robert Wolter Monginsidi Manado (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) selama periode bulan Oktober hingga Desember 2019. Tingkat kepatuhan penggunaan obat antihipertensi dinilai dengan menggunakan kuesioner MMAS-8 (Morisky 8-Item Medication Adherence Scale). Total pasien pada penelitian ini yaitu 171 pasien, sebanyak 73 pasien pada faskes (fasilitas kesehatan) tingkat pertama dan 98 pasien pada faskes lanjutan. Data tingkat kepatuhan pasien dalam penggunaan obat antihipertensi pada faskes tingkat pertama menunjukkan 83,56% dengan tingkat kepatuhan rendah (skor MMAS < 6), dan hanya 16,44% dengan tingkat kepatuhan sedang sampai tinggi (skor MMAS 6 – 8). Pada faskes tingkat lanjutan terdapat 85,71%  pasien dengan tingkat kepatuhan rendah dan 14,29% dengan tingkat kepatuhan sedang sampai tinggi. Perbandingan statistik komparatif tingkat kepatuhan pada kedua faskes tersebut tidak berbeda signifikan dengan nilai p=0,767 (confidence interval 95%). Pada data menunjukkan bahwa rata-rata pasien memiliki riwayat rutin untuk kontrol sebanyak 91,8% pada fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil tersebut maka disarankan agar setiap Rumah Sakit dan Puskesmas mewajibkan apotekernya untuk melakukan praktik kefarmasian, dan setiap apotek tidak boleh memberikan pelayanan obat tanpa kehadiran apoteker.  

Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, menetapkan bahwa semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di puskesmas agar mengacu pada standar tersebut. Standar Pelayanan Kefarmasian ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas wawonasa kota manado yang mengacu pada Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas menurut peraturan menteri kesehatan No 74 Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada apoteker penanggung jawab apotek di puskesmas wawonasa dan dilakukan analisis menggunakan metode Conteks, Input, Proses, dan Produk (CIPP). Dalam penelitian ini Standar I adalah pengelolaan perbekalan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan standar II adalah pelayanan farmasi klinis. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa standar I dan II, masing-masing memiliki ketentuan yang belum terlaksana, untuk standar I ketentuan yang terlaksana sebesar 80% dan untuk standar II ketentuan yang terlaksana sebesar 72,72%, sehingga dapat dikategorikan bahwa pelaksanaan ketentuan untuk Standar I dan II oleh Puskesmas Wawonasa Kota Manado termasuk kategori sedang.