Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi peran serta dosen dan akademisi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan teknis yang timbul akibat dampak pembangunan. Melalui pendekatan teknik sipil, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terukur mengenai estimasi biaya perbaikan rumah warga yang terdampak dari pembangunan Hotel Sato, serta menjadi dasar pertimbangan bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Hasil perhitungan total Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Rumah sebelah kiri Hotel Sato dan Rumah sebelah belakang Hotel Sato sebesar Rp 662.491.452

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran pada kecamatan di Pemerintah Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 64 responden yaitu pengelola keuangan pada kecamatan Kota Semarang yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran yang menggunakan metode sampling sensus atau sampling total. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variabel independen meliputi perencanaan anggaran, regulasi pelaksanaan anggaran, dan kompetensi aparatur pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, mengindikasikan bahwa 76,4% variasi penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Uji signifikansi menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung efektivitas penyerapan anggaran di tingkat kecamatan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efisien.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan perencanaan keuangan bagi pelaku industri rumahan, khususnya penjahit perempuan dan ibu rumah tangga di sentra konveksi Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten. Permasalahan rendahnya literasi keuangan, tidak adanya pencatatan keuangan, serta tumpang tindih antara keuangan pribadi dan usaha menjadi hambatan utama dalam pengambilan keputusan finansial dan keberlanjutan usaha. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyuluhan interaktif, pelatihan pencatatan keuangan, simulasi perencanaan anggaran, diskusi kelompok, serta pendampingan individual. Materi disampaikan secara kontekstual menggunakan bahasa sehari-hari dan narasi kehidupan nyata, serta mengintegrasikan nilai kearifan lokal seperti prinsip “kembali ke akar”. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya pencatatan pemasukan-pengeluaran, penyusunan anggaran rumah tangga, serta perubahan sikap terhadap konsumsi dan manajemen keuangan keluarga. Kegiatan ini terbukti efektif dalam mendorong transformasi perilaku keuangan yang lebih bijak dan dapat direplikasi dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis komunitas

Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyediakan dan melakukan pemeliharaan infrastruktur fisik yang digunakan oleh Masyarakat, sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik agar tepat sasaran dan memiliki kemaslahatan bagi Masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berhasil akan berdampak pada masyarakat untuk memiliki akses dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi biaya pemeliharaan infrastruktur jalan di Kota bogor berbasis faktor yang dianggap signifikan mempengaruhi sekaligus memberikan rekomendasi biaya pemeliharaan yang optimal untuk jalan raya di Kota Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif dan kualitatif (mix method), metode kuantitatif dilakukan dengan menganalisa 30 ruas jalan yang telah dilaksanakan untuk menentukan faktor yang dianggap mempengaruhi dan dominan dalam pemeliharaan jalan. Penelitian kualitatif akan dilakukan melalui interview mendalam (in-depth interview) kepada pakar untuk memvalidasi hasil penelitian kuantitatif yang dihasilkan sehingga dapat menjadi rekomendasi pemeliharaan jalan raya di Kota Bogor, Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah hasil evaluasi pemeliharaan jalan beserta faktor yang dianggap mempengaruhi dalam pemeliharaan jalan.  Penelitian ini akan memberikan manfaat  baru dalam mengembangkan knowledge bidang pemeliharaan infrastruktur jalan raya bagi pemerintah daerah, akademisi, kontraktor dan Masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur jalan raya di Kota Bogor, Jawa Barat dan daerah lain untuk dievaluasi dan dikembangkan faktornya agar pekerjaan pemeliharaan jalan di daerah menjadi optimal di masa yang akan datang.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kegiatan yang wajib ada dalam pekerjaan konstruksi termasuk pada proyek jalan lingkungan yang dikerjakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta dengan sumber anggaran kecil ataupun besar. Hal ini karena setiap pekerjaan konstruksi memiliki potensi risiko kecelakaan yang harus mendapat perhatian serius. Sasaran pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlengkapan K3 yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak, khususnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap regulasi K3 yang berlaku, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlengkapan K3 pada Proyek Peningkatan Jalan Menteng XA di kota Palangka Raya tahun 2024 telah memenuhi ketentuan dasar, namun masih ada perlengkapan yang perlu ditambahkan sesuai ketentuan regulasi k3 seperti masker dan kacamata pelindung yang memiliki fungsi mengantipasi paparan bahan kimia, debu dan asap.

Budget management is an important component in ensuring the success of government programs, such as Technical Guidance (Bimtek) at the NTB Provincial Cooperative and SME Service. The purpose of this article is to analyze the effectiveness of budget management related to the implementation of Bimtek activities in the field of cooperative development during the 2021–2023 period. The methods used include interviews with service employees, collection of budget and realization data, and comparative analysis related to planning and implementation each year. The results of the study showed a discrepancy between the planned and realized budgets, which was caused by problems such as late disbursement, codification, and complexity of the reporting system. Although most activities were successful with a success rate of 90%, especially in 2021 and 2023, there was a significant decline in efficiency and productivity in 2022. As a result, real-based planning, improved administration and reporting systems, and coordination between parties are essential to improve the effectiveness of budget management in ensuring the smooth implementation of Bimtek activities.

This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) for budget planning of activity expenditures at Bakesbangpol Sidoarjo. SIPD, an integrated system, aims to enhance the effectiveness and efficiency of planning and budgeting in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019. Using a qualitative approach with observations, interviews, and document studies, the research reveals that SIPD offers advantages such as data synchronization between central and local governments, despite challenges like limited human resources and technical server issues. The implementation of SIPD in Bakesbangpol Sidoarjo requires adaptation and capacity-building to optimize the system. This study concludes by emphasizing the importance of technology-based innovation management in achieving transparency and accountability in regional budget planning.

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan dan ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pelaksanaan program ini sering kali menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala eksternal yaitu dimana orang tua anak-anak yang acuh tak acuh terhadap kegiatan program yang dilaksanakan di TK tersebut. Program aku suka membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan metode kualitatif Program "Aku Senang Membaca Buku" di TK Pembina 1 Medan menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan kemampuan literasi anak. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan anggaran, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pelatihan bagi guru.Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi anak usia dini. Peningkatan minat baca dan kemampuan literasi anak yang terobservasi setelah pelaksanaan program menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat didorong untuk mengembangkan kebiasaan membaca yang baik.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya hambatan efektivitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja di Desa Ribang,terkait dengan perubahan dan ketidaksesuaian regulasi antara tiga kementerian terkait.Hal ini menyulitkan proses penyusunan anggaran desa dan menyebabkan revisi dalam pelaksanaannya. Pendapatan desa juga terpengaruh karena tidak sesuai dengan target penerimaan Pendapatan Asli Desa dan dana transfer dari tingkat daerah maupun pusat, menyebabkan defisit anggaran desa dan menghambat pelaksanaan program.Sementara itu, kendala pada belanja desa terkait dengan keterlambatan pencairan dana dan kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun berkenaan,sehingga mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun berikutnya.Tujuan penelitian ini untuk megukur tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran pendapatan dan belanja Desa Ribang. Populasi dalam penelitian adalah Laporan keuangan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ribang, Kecamatan Koting maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 7 tahun 2016-2022.Data dikumpulkan melalui data sekunder dan dianalisis menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas. Hasil analisis rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kantor desa ribang dalam kondisi kurang efisien karena rata-rata efisien > 90% yaitu 97,46%.Rasio efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kantor Desa Ribang dalam kondisi efektif karena rata-rata  efektif >90% yaitu 92,41%.

Peningkatan literasi keuangan masyarakat merupakan hal penting dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga. Namun, masih terdapat tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan masyarakat, termasuk di Kota Surabaya. Oleh karena itu, diperlukan program pengabdian masyarakat yang fokus pada peningkatan literasi keuangan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep keuangan pribadi, pengelolaan anggaran, investasi, perencanaan pensiun, dan perlindungan keuangan kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, program ini memberikan pengetahuan praktis dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kerjasama antara lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan interaktif diselenggarakan untuk mencakup beragam kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Evaluasi program menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Peserta program melaporkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijaksana, mengambil keputusan keuangan yang tepat, serta mampu merencanakan masa depan keuangan mereka dengan lebih baik. Peningkatan literasi keuangan ini diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Surabaya. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan strategi keuangan, masyarakat akan lebih mampu mengelola pendapatan, mengurangi beban utang, serta membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan dampak program, perlu adanya kerjasama berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan. Selain itu, penting juga untuk terus mengadakan program pembaruan dan penyuluhan agar literasi keuangan masyarakat terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan inovasi di dunia keuangan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemeriksaan internal pelaksanaan keuangan yang ada di daerah selain mengawasi urusan kas atau uang, juga mengawasi penerapan rencana, kegiatan dan pengelolaan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah melalui efektifitas dan efektivitasnya yang selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja keuangan daerah. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh otoritas di bidangnya untuk laporan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akurat. Sampel pada penelitian ini yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal periode 2020 hingga 2022 dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dengan menghitung rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan. Pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik.

RKAS is a set of school action plans that cover planning, coordinating, implementing, and monitoring teaching and learning activities in the future. From this it can be concluded that the RKAS covers all parts of budget management, from planning to accountability. The School Activity and Budget Plan (RKAS) must be designed in accordance with established procedures. The procedures are (1) taking inventory of school programs/activities for the following year; (2) compiling action programs according to their types and priorities; (3) determine the work program and program details; (4) Prepare working papers and spreadsheets, set financial goals and budgets and bring them into standard RKAS format. This preparation procedure was also carried out at SMAN 13 Surabaya. In carrying out the procedures for preparing the Activity Plan and School Budget SMAN 13 Surabaya also includes teachers and school committees to take part in the discussion process regarding the planned school activity program design. The RKAS reporting process is also important in order to uphold the principles of accountability and transparency in an educational institution. This is also done by SMAN 13 Surabaya, this school uses two reporting processes, including mandatory reporting through an application that has been provided by the government in the form of the SIPLAH and ARKAS applications. This application is intended to oversee the management and planning of learning in schools, not only that at SMAN 13 Surabaya also do manual reporting, namely reporting to the school committee.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh STIE AKA Semarang yang bekerja sama dengan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan sasaran perangkat pemerintahan desa adalah bentuk ceramah dengan media visual. Hasil ceramah pengabdian pada masyarakat mengungkapkan bahwa perangkat pemerintahan Desa Bandungrejo masih memiliki pengetahuan yang minim tentang penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang dipersyaratkan oleh format RAB Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.    

Abstrak Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para  anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah.  Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan  mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi  good governance. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi  dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna  ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan  good governance. Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya  suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komperehensif, sehingga mudah bagi  manajemen untuk mengendalikan kegiatan kegiatan operasional dari organisasi  tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun  oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun  kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang  bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky,  2012).

Penelitian ini ini dilakukan di Museum Uang Sumatera yang bertujuan untuk mengetahui metode pelestarian dokumen numismatik, serta apa saja kendala yang dihadapi pengelola Museum Uang Sumatera dalam upaya pelestarian dokumen numismatik. Jenis metode yang dipakai pada penelitian adalah kualitatif deskriptif melalui pembuatan gambar terhadap data yang telah diperoleh sesuai keadaan yang sesungguhnya. Untuk menentukan orang yang  akan menjadi sumber informasi maka memanfaatkan metode purposive sampling. Pada penelitian yang dilaksanakan, maka yang menjadi informan yaitu dua staf pegawai yang bekerja sebagai pengelola Museum Uang Sumatera. Data dikumpulkan melalui kegiatan  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, metode pelestarian yang dilakukan oleh Museum Uang Sumatera menggunakan dua metode yaitu metode Laminasi merupakan metode yang dilakukan untuk penjilidan, menambal, atau menyambung pada uang kertas yang sudah rusak, sedangkan metode Enkapsulasi merupakan metode yang dilakukan pada uang koin kuno yang telah mengalami korosi atau perkaratan. Adapun kendala yang dihadapi pengelola Museum Uang Sumatera dalam melakukan pelestarian terhadap dokumen numismatik (uang kuno) yaitu kurangnya SDM, anggaran dana, dan alat-alat untuk melakukan pelestarian terhadap dokumen numismatik (uang kuno) di Museum Uang Sumatera.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dangan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan perkalian antara volume dengan Analisa Harga Satuan (AHS) Perhitungan volume memerlukan proses yang relatif lebih lama dan memerlukan ketelitian yang akurat. Upaya untuk mempersingkat proses perhitungan Rencana Angguran Biaya adalah dengan manfaatkan teknologi yang ada, maka tidak menutup kemungkinan para penyusun anggaran biaya memanfaatkan teknologi yang berkembang cukup pesat ini. Tekhnologi yang berkembang dewasa ini tidak hanya pada komputer desktop ataupun laptop tetapi gadget yang semakin canggih dan dapat mengeksekusi beberapa aplikasi maupun program yang biasanya dieksekusi pada komputer. Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mendapat dana dan Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.000.000.000. Dalam mengalokasikan pengunaan dana desa meminta bantuan pada STIE AKA Semarang untuk memberikan panduan pernyusunan rencana anggaran biaya untuk pembangunan infrastuktur Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak STIE AKA Semarang memiliki pemahaman bahwa rencana anggaran belanja bisa disusun secara sederhana oleh warga dan perangkat desa dengan bantuan tenaga ahli (tukang dan mandor).  Penyusunan secara sederhana ini untuk menghemat biaya jasa konstruksi dan untuk informasi harga bisa dicari lewat Google sesuai spesifikasi bahan yang dibutuhkan untuk infrastuktur yang bersangkutan Untuk bentuk format baku yang disyaratkan dalam pelaporan alokasi dana desa disajikan beberapa contoh penyajian laporannya

Inisiasi bimbingan penyusunan laporan keuangan menggunakan ms. excel Sebagai upaya dalam penyusunan laporan anggaran kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton agar memberikan pemahaman administrasi keuangan yang baik pada organisasi. Mahasiswa dalam kegiatan diharapkan dapat mengelola anggaran dengan baik. Hasil penyusunan laporan anggaran kegiatan mahasiswa akan menguntungkan dengan pengelolaan anggaran yang baik. Metode pengabdian ini dengan menggunakan metode ceramah yang berorientasi dengan pelatihan. Pelatihan penyusnan laporan anggaran dengan menggunakan ms. excel sebagai pengembangan ekonomi kreatif mahasiswa dilakukan dengan tahapan sosialisasi, persiapan materi, pelatihan, dan evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa mahasiswa memiliki pencapaian indikator yang ditetapkan seperti pada pengetahuan, pemahaman, dan kreatifitas sangat baik dengan bobot skor sebesar 1064.34 dengan nilai rata-rata sebesar 88,69, hal ini menunjukan mahasiswa telah siap dalam melakukan praktek penyusunan laporan anggaran kegiatan dengan menggunakan ms. excel. Pada pelaksanaan bimbingan ini, tutor dan pemateri selalu memberikan hal-hal yang postif bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu untuk melakukan praktek kegiatan pengabdian ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen keuangan sekolah taman kanak kanak kalam kudus Sibolga Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rancangan studi kasus. Sumber data dari penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana peneliti mengambil sampel untuk sumber data berdasarkan RKAS (Sumber Dana) dan RKAS (Penggunaan) TA. 2020/2021 serta orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Data yang diperoleh melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah pengumpulan data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini, ditemukan bahwa manajemen keuangan di Taman Kanak Kanak Kalam Kudus Sibolga sumber keuangan terdiri dari empat sumber, yaitu: pemerintah yakni Dinas Pendidikan Sibolga, yayasan, komite sekolah dari wali murid dalam bentuk SPP, dan masyarakat atau donatur. Sekolah memiliki rencana kerja yang dibuat selama satu tahun sekali yaitu berupa Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS dibuat sebelum tahun ajaran baru dimulai. Tahap penyusunan RKAS dimulai dengan menyusun rancangan anggaran kebutuhan kegiatan sekolah selama satu tahun ke depan, yang terdiri dari pengurus inti yaitu kepala sekolah, bendahara dan dewan guru. Tahap selanjutnya yaitu membuat RKAS. Setelah RKAS mendapat persetujuan dari Yayasan, Laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh sekolah dan Kepala Sekolah. Evaluasi ini dilakukan sekolah untuk mendapatkan laporan keuangan dari sekolah terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang berasal dari pemerintah, yayasan, masyarakat, dan donatur.  

Penyelenggaraan Keprotokolan merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Unit kerja yang menangani keprotokolan adalah Sub Bagian Protokol pada yang masuk dalam bagian Humas dan Protokol, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.. Bentuk kegiatan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Pelaksanaan tata tempat sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum seluruh pengaturan tata tempat maupun Lay Out dapat dilaksanakan secara optimal pada setiap kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kendala-Kendala dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi faktor yang bersifat administratif dan faktor yang bersifat teknis. Faktor yang bersifat administratif berkaitan dengan anggaran, Peraturan pelaksana dan teknis, koordinasi antar instansi yang terkait, dan jumlah personil yang belum optimal. Sedangankan faktor yang bersifat teknis berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.