Publication Search

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

The Indonesian Archipelagic Sea Lane II (ALKI II) constitutes a strategic route stretching from the Sulawesi Sea to the Indian Ocean with trade values reaching USD 1.5 million daily and traversed by more than 36,773 vessels annually. The complexity of maritime security threats in this region has increasingly intensified following the relocation of the capital city to East Kalimantan, thereby demanding an effective decision support system to assist Indonesian Warship Commanders in making operational decisions that are rapid, accurate, and in accordance with applicable legal provisions. This research employs a qualitative approach through in-depth interviews with four maritime expert sources, with data analysis using NVivo 12 software. Analysis results identified maritime operational complexity and the urgent need for a comprehensive decision support system. These findings subsequently served as guidance in designing a Decision Support System (DSS) with a tab-based interface that integrates international legal frameworks such as UNCLOS 1982, Law No. 3/2025 on TNI, and related national regulations to generate structured action recommendations along with their legal foundations. Research findings demonstrate that the developed DSS successfully integrates operational, legal, and situational aspects to support decision-making that is rapid, accurate, and legally compliant. This system has proven to enhance the effectiveness of Indonesian Warship Commanders in addressing the complexity of maritime security (KAMLA) challenges in ALKI II through the provision of legally-based action recommendations from national and international frameworks accessible in realtime during operational situations.  

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

LAMPUKITA merupakan salah satu UMKM VCO di Kabupaten Fakfak. Hasil dari pembuatan VCO usaha tersebut,  menghasilkan blondo yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng.  Berdasarkan aspek pemasaran,VCO LAMPUKITA memiliki prospek yang baik. Namun, ketersediaan bahan baku kelapa yang memenuhi syarat pembuatan produk utama, jumlahnya terkadang tidak tersedia.  Penelitian sebelumnya fokus pada teknik ekstraksi VCO, masih sedikit membahas strategi bisnis spesifik untuk minyak goreng hasil blondo ditingkat UMKM dengan kendala bahan baku.  Tanpa strategi pengembangan yang tepat, LAMPUKITA akan sulit bertahan secara finansial meskipun produknya memiliki nilai gizi lebih unggul. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman,  menentukan faktor internal, eksternal strategi terbaik dan model pengembangan bisnis baru yang dapat diterapkan LAMPUKITA. Penentuan lokasi secara purposive. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (analisis SWOT dan BMC) dan kuantitatif (metode IFAS, EFAS dan QSPM).  Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama usaha LAMPUKITA terletak pada keunggulan produk alami, pemanfaatan blondo VCO, serta cita rasa khas kelapa Fakfak. Kelemahan utamanya adalah keterbatasan ketersediaan kelapa yang memenuhi standar VCO, kapasitas produksi masih kecil, dan keterbatasan modal. Analisis IFAS dan EFAS menunjukkan LAMPUKITA berada pada kondisi cukup mendukung untuk dikembangkan secara internal dan eksternal. Keberlanjutan usaha ditentukan oleh manajemen rantai pasok  kelapa. Strategi paling tepat dikembangkan adalah strategi kemitraan dengan petani kelapa berbasis standar VCO.  LAMPUKITA dapat menerapkan berbagai model bisnis baru untuk menanggulangi keterbatasan bahan baku.

This study aims to analyze the reconceptualization of national security in the digital era through the case of the 2021 Facebook data breach involving 533 million users across 106 countries. As digital technologies become increasingly integrated into governance, economic activities, and social interactions, cyber threats have emerged as a significant challenge to contemporary security frameworks. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods, drawing upon academic literature, official reports, and relevant policy documents. The findings indicate that national security has evolved from a traditional military-centered concept toward a broader and multidimensional framework that includes cyber threats as a form of non-traditional security challenge. The Facebook data breach demonstrates how cyber threats transcend geographical boundaries, involve complex attribution problems, and generate multidimensional impacts on individuals, societies, economies, and states. Through the lens of Securitization Theory developed by Buzan, Wæver, and de Wilde (1998), the incident illustrates how data security has become securitized as a matter of national and international concern. Furthermore, the Human Security framework proposed by UNDP (1994) highlights the vulnerability of individuals whose personal information becomes exposed in the digital environment. This study concludes that cybersecurity should be recognized as a fundamental pillar of national security in the digital age, requiring comprehensive strategies that integrate technological resilience, data protection regulations, human resource development, and international cooperation.

Climate change is a global issue that not only impacts the environment but also threatens a country's food security. Indonesia, as a country that relies heavily on the agriculture, fisheries, and livestock sectors, faces high vulnerability to climate change. This study aims to analyze the impact of climate change on the agriculture, livestock, and fisheries sectors. This study used a qualitative method with a literature study approach through data analysis derived from scientific journals, books, and institutional reports. The results of the study indicate that climate change has a significant impact on these three sectors through changes in weather, rainfall patterns, and extreme weather. The El Niño phenomenon can reduce agricultural production, reduce livestock productivity, and disrupt fishermen's catches. These conditions can disrupt national food availability and stability and can increase social and economic vulnerability of the community. Therefore, climate change can be seen as a non-traditional threat to Indonesia's food security, requiring sustainable adaptation efforts to maintain food security in the future.

This study aims to examine the role of information technology (IT) professional ethics as a preventive instrument in facing the escalation of cyber crime in Indonesia. Using the Systematic Literature Review (SLR) method with the PRISMA protocol, 17 selected scientific literature from the 2020-2026 period were analyzed comprehensively. The results of the study indicate that dominant operating modes such as ransomware on national infrastructure and mass data breaches in the banking and health sectors are rooted in the neglect of integrity and accountability principles. The discussion in this study confirms that the application of professional ethics based on the PAPA (Privacy, Accuracy, Property, Accessibility) framework is able to suppress the risk of internal threats and strengthen digital defense. The conclusion of the study shows that the synergy between the 2024 ITE Law regulations and the internalization of the professional code of ethics is the main key to data sovereignty in the digital era. The practical implications of this research recommend strengthening the ethics curriculum in IT higher education and ethical compliance audits in the public sector.

Indonesia's maritime security faces increasingly complex challenges due to the rise of hybrid threats that combine traditional and non-traditional elements. One of the main threats is the shadow fleet, operating covertly with unregistered ships, evading detection, and exploiting weaknesses in maritime surveillance to engage in illegal activities such as smuggling, illegal transshipment, and unlawful exploitation of natural resources. This phenomenon exacerbates Indonesia's maritime security situation, particularly in strategic areas like the Natuna Sea and the Sunda Strait, which are vulnerable to geopolitical conflicts and overlapping territorial claims. Additionally, transnational crimes such as piracy, drug trafficking, and human trafficking further undermine security in Indonesian waters. To address these threats, Indonesia needs to strengthen its maritime surveillance capacity by adopting advanced technologies such as early detection sistems and the Automatic Identification Sistem (AIS), as well as enhancing coordination between maritime agencies like Bakamla and the Indonesian Navy (TNI AL) to improve responses to harder-to-detect threats. Moreover, international cooperation with neighboring countries and regional maritime organizations like ASEAN must be bolstered to tackle cross-border threats. Strengthening surveillance, modernizing technology, and fostering more integrative maritime diplomacy will be crucial in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty and ensuring the stability of this increasingly strategic maritime region.

This research aims to examine and analyze the phenomenon of speeding and illegal racing, which poses a significant threat to traffic safety within the legal jurisdiction of the Buleleng Resort Police (Polres Buleleng). The study employs empirical legal research methods, gathering primary data through observations and interviews with traffic police officers, alongside secondary data from legal literature and previous studies. The findings indicate that the speeding phenomenon in Buleleng is predominantly carried out by teenagers and young adults, often motivated by social media trends, peer pressure, and the search for identity. This reckless behavior leads to a high rate of traffic accidents, frequently resulting in severe injuries or fatalities. Furthermore, law enforcement efforts by Polres Buleleng face several challenges, including the high mobility of the perpetrators, lack of personnel during specific hours, and low legal awareness among the public. Preventive measures such as counseling in schools and repressive measures like electronic traffic law enforcement (E-TLE) and routine patrols need to be optimized. This study concludes that an integrated approach involving the police, educational institutions, and parents is crucial to mitigating the speeding phenomenon and ensuring traffic safety.

Phishing is a form of cybercrime that has experienced a significant increase in frequency within Indonesia. This fraudulent practice aims to deceive victims into surrendering personal data or sensitive financial information by impersonating trusted institutions. Such crimes result in substantial losses for both individuals and the business sector, particularly concerning personal data protection and digital transaction security. This research aims to analyze the legal regulations and the role of supervisory institutions in addressing phishing threats in Indonesia using a normative legal research method. The legal analysis encompasses the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), specifically Article 28, paragraph (1), and the Personal Data Protection Law (UU No. 27 of 2022), which serves as the primary foundation for privacy rights. Furthermore, this study examines the Consumer Protection Law and the Indonesian Criminal Code (KUHP) as enforcement instruments. The strategic roles of the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) are also discussed in the context of risk mitigation within the financial sector. The findings indicate that law enforcement effectiveness is still hindered by low digital literacy, limited forensic technology infrastructure, and jurisdictional challenges in tracking cross-border perpetrators. Consequently, a synergy between regulatory strengthening, international collaboration, and massive public education is required to comprehensively suppress these cybercriminal activities.

This study analyzes the juridical issues related to the implementation of criminal sanctions below the statutory minimum, as reflected in Cassation Decision Number 7853/K/Pid.Sus/2024. The focus of this research centers on the tension between the rigid provisions of Article 111 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics and the reality of judicial practice, which often deviates from these provisions. This phenomenon raises debates regarding the extent to which the principle of legality can be compromised in pursuit of justice without undermining the pillar of legal certainty within Indonesia’s criminal justice system. Using a normative legal research method with a statutory and case study approach, this study qualitatively analyzes judges’ considerations. The findings indicate that, although the policy of imposing sentences below the minimum carries the risk of creating legal uncertainty, the Supreme Court in this case reinterpreted the principle of legality. Judges tend to prioritize proportionality and substantive justice to avoid purely mechanical punishment. The study concludes that, while judicial discretion represents a concrete expression of judicial independence, such practice requires clearer normative parameters. Without explicit regulation, deviations from the statutory minimum risk widening disparities in judicial decisions. Therefore, standardized sentencing guidelines are necessary to preserve legal integrity while maintaining a sense of justice for defendants.

Konflik manusia–gajah merupakan permasalahan serius di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung, yang berdampak pada kerugian ekonomi, gangguan sosial, dan ancaman keselamatan manusia serta satwa liar [1], [2]. Salah satu pendekatan mitigasi yang efektif adalah penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi telekomunikasi dan Internet of Things (IoT) [3], [4]. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan dan kinerja jaringan telekomunikasi yang sesuai untuk mendukung sistem peringatan dini konflik manusia–gajah. Metode meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur jaringan, perbandingan teknologi komunikasi (GSM/4G, NB-IoT, dan LoRaWAN), serta simulasi skenario pengiriman data dari node sensor. Data empiris diperoleh dari simulasi performa jaringan (jangkauan, delay, konsumsi daya, dan packet delivery ratio). Hasil analisis menunjukkan bahwa LoRaWAN memiliki keunggulan dalam jangkauan dan efisiensi energi untuk wilayah konservasi yang minim infrastruktur [5], [6]. Sistem yang diusulkan mampu mengirimkan data deteksi keberadaan gajah secara near real-time ke pusat pemantauan dan selanjutnya didistribusikan sebagai peringatan kepada petugas dan masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan sistem peringatan dini konflik manusia–gajah berbasis telekomunikasi di Indonesia.

The Indonesia Pintar Program (PIP) serves as a strategic state instrument to ensure equitable access to education for children from low-income families, in accordance with the constitutional mandate. However, the prevalence of fund embezzlement poses a severe threat to the fulfillment of these educational rights. This study aims to analyze the structural and institutional dynamics triggering fund misappropriation, evaluate the effectiveness of current oversight mechanisms, and formulate strategies to mitigate such violations. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory and socio-legal analysis to examine regulations such as Law No. 20 of 2003 and relevant ministerial decrees. The findings reveal that embezzlement is driven by complex structural factors, including data asymmetry between Dapodik and DTKS, weak internal supervision, and a lack of transparency in fund distribution. Furthermore, legal enforcement remains suboptimal, often limited to administrative sanctions due to difficulties in proving mens rea and poor coordination among law enforcement agencies. The study concludes that current oversight mechanisms are insufficient to curb corruption in the education sector. Therefore, comprehensive reform is urgently needed, focusing on the integration of digital data systems, the implementation of e-audits, and the enhancement of civil society participation to ensure accountability. These measures are essential to protect the constitutional rights of children and ensure that education funds reach their intended beneficiaries without leakage.    

The development of Society 5.0 requires Islamic Religious Education (PAI) learning in MTs to transform into a more adaptive model that integrates technology while maintaining a focus on character formation. This article aims to identify the main problems in PAI learning at MTs and analyze the challenges and threats arising from digital educational changes. This study employs a descriptive qualitative approach through literature review, educational policy analysis, and synthesized findings from the last five years. The results show that the central issues include teachers' digital competence, infrastructure readiness, value degradation due to digital distraction, and the mismatch between students’ character needs and technology-based learning demands. Society 5.0 offers opportunities for technology integration but also brings threats such as misinformation, digital dependency, and weakened value internalization when learning is not holistically designed. This study provides strategic recommendations for teachers, schools, and policymakers to strengthen PAI learning quality relevant to digital-era needs.  

This study aims to analyze the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of Arch Barbershop, a modern barbershop in Maumere City. The study was conducted using a descriptive approach through observation of the business environment, competitor analysis, and identification of local consumer preferences. The analysis shows that Arch Barbershop has promising opportunities due to the increasing trend of grooming among teenagers and young adults, and the lack of barbershops offering modern and consistent service concepts in the area. However, this business also faces threats in the form of competition from new barbershops, rapidly changing consumer preferences, and dependence on barber skills as the spearhead of service quality. Furthermore, internal weaknesses such as limited space, inflexible operating hours, and a less than optimal variety of services pose challenges to business development. By understanding these opportunities, threats, strengths, and weaknesses, Arch Barbershop can formulate a more effective development strategy to increase its competitiveness and business sustainability in Maumere City.