SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

29,653 articles from 386 journals · 1,447 citations tracked

Showing 1-5 of 5

Analytics

Grace Claudia Valerina Saragih; Kevin Cornelius Manurung; Mhiranda Theresia Sitorus; Syuratty Astuti Rahayu Manalu

Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The distribution of inheritance is an important issue in Indonesian society which adheres to a plural legal system, namely Islamic law, customary law, and western civil law. One of the issues that often raises differences of opinion is the position of biological children and adopted children as heirs. In Islamic law, the right to inherit is based on the relationship of the nasab so that the biological child gets a clear share, while the adopted child does not have the right to inherit but can still be given a share through a grant or obligatory will. In contrast, Toba Batak customary law emphasizes the patrilineal principle, whereby sons, including legitimate adopted children through mangain customary ceremonies, are positioned as the successors of the clan and are entitled to inheritance except hereditary inheritance. This study uses a literature study method by examining literature related to Islamic law and Batak Toba customary law and qualitatively analyzed. The results of the study show that the difference in principles between these two legal systems gives birth to social and legal conflicts in the Batak Muslim society, especially when religious and customary values must be carried out together. However, opportunities for harmonization remain open through the application of the principle of justice that recognizes the position of adopted children in customary structures, as well as upholding sharia by granting rights through the mechanism of compulsory wills. These findings emphasize the need for an integrative approach in resolving inheritance disputes in order to create legal certainty, social justice, and maintain cultural and religious harmony.

Kirana Indra Sari

Jurnal Akta Notaris 2024 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembatalan akta hibah yang dibuat PPAT dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan format dan materi Akta Hibah, ketidaklengkapan dokumen, ketidakmampuan hukum pemberi hibah, ketidakpatuhan dengan aturan pembebanan, penipuan atau kecurangan, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, dan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dalam kasus ini, pembatalan akta hibah oleh PPAT kepada anak angkat dimulai dengan gugatan oleh ahli waris di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 11/PDT.G/2007/PN.SKA. Putusan pertama pengadilan membatalkan akta hibah No.45/Banjarsari/95. Tergugat keberatan dan mengajukan banding, namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 221/Pdt/2007/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008, permohonan kasasi dari tergugat I ditolak. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang menyatakan akta hibah No. 45/Banjarsari/1995 dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Abdullah Djoeffri kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, berakibat pada kepemilikan atas harta tersebut kembali kepada ahli waris pemberi hibah.

Mahardhika Budi Putrantia; Setiyowati

Jurnal Akta Notaris 2023 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris anak angkat yang tidak didaftarkan, pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta warisan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak angkat yang tidak didaftarkan. Dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, jika orang tua tidak memiliki keturunan atau penerus keturunan, maka kemenakan bertali darah diangkat sebagai pengganti. Anak kemenakan ini diurus, dipelihara, dan diberikan pendidikan atas dasar rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku dan kenyataan dalam praktek, yang bersumber pada data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat yang tidak didaftarkan tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena secara status anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris. Namun, anak angkat tetap memiliki porsi dari pembagian harta yang di tinggalkan oleh orang tua angkatnya, yaitu dengan hibah atau wasiat wajibah yang bagianya diatur maksimal hanya 1/3 dari harta pewaris. Pertimbangan orang tua angkat dalam memberikan harta peninggalan kepada anak angkatnya bukan hanya berdasarkan status sebagai anak angkat, melainkan juga karena orang tua angkat masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut yang sudah meninggal. Perlindungan hukum bagi anak angkat yang tidak didaftarkan bisa didapatkan berdasarkan KHI Pasal 209, ayat (1), serta ketentuan-ketentuan lain yang mendukung. Oleh karena itu, meskipun tidak didaftarkan, anak angkat tetap memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah.

Salim Alidrus; Nur Mohamad Kasim; Waode Mustika

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2023 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This research aims to provide knowledge to the community regarding the limitations for adopted children, especially in terms of inheritance, so that the community is not wrong in providing knowledge about adopted children. This research is a field research (Field Research), the data sources used are primary data sources collected through interviews, documentation and observation. Primary data is obtained directly from respondents regarding inheritance for adopted children in Islamic law and customary law, while secondary data is in the form of legal theories and norms as well as other supporting data obtained from literature, documentation and biographies. All of these data are materials to describe an overview of Islamic law regarding inheritance for adopted children in the perspective of customary law.                Based on the results of the research, it turns out that the Indigenous people of the city of Gorontalo, in giving their inheritance to adopted children, carry out the provisions of Islamic inheritance law and some carry out customary inheritance law. For people who implement Islamic law, the adopted child does not get an inheritance but gets assets in the form of a mandatory testament and may not exceed 1/3 of the assets left behind, while for people who use Javanese customary law they determine their own in accordance with the agreement in the deliberations of experts the heir concerned. It is better for people who adhere to Javanese customs to be given knowledge about Islamic inheritance law.

Oktafila, Ferlinda Ayu

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.