Publication Search

Pendampingan  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM)  di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kramas, Tembalang Kota Semarang sebagai upaya mewujudkan lanjut usia (Lansia) sehat, aktif dan mandiri.  Warga  lansia di gereja tersebut (2023) sebanyak 32,6% dari  110 warga,   sebagian besar  adalah perempuan  dan  aktif kegiatan rumah tangga,  sosial  dan usaha ekonomi mikro.   Pendampingan  dilaksanakan dengan fasilitasi menyusun Rencana Aksi Sekolah Adiyuswo GKJ Kramas, dengan pemberdayaan dan mengintegrasikan  tujuh kegiatan ke dalam Sekolah Adiyuswa yaitu : (1) Pemeriksaan Kesehatan; (2)  Kegiatan  Sosial/Keagamaan;  (3) Seni Budaya;  (4) Produktif secara ekonomi (untuk persembahan); (5) Jaminan  Sosial (tergabung dalam BPJS, bantuan bagi lansia  sakit dan santunan kematian)  (6) Pemberdayaan Keluarga  pra-lansia dan  keluarga yang memiliki lansia agar paham tentang kesehatan dan aktivitas)  (7)  Jejaring Kerjasama ( Posyandu dan Puskesmas Tembalang.   Kegiatan pendampingan dilaksanakan   pemberdayaan kader dari warga  gereja (doketr dan paramedic serta warga setempat), kelengkapan  data terpadu  lansia, penguatan kelembagaan  sekolah adiyuswo, peningkatan kapasitas kader, dan  promosi sehat, aktif dan  perilaku hidup bersih dan sehat, cek kesehatan  rutin  bersama kegiatan  bergereja dan  akses ke  Puskesmas.  Hasil pendampingan   dilakukan monitoring dan  evaluasi berdasarkan Rencana Aksi  Sekolah Adiyuswo GKJ Kramas menunjukkan perkembangan yang  baik  dan kegiatan sosial ekonomi  mendapatkan apresiasi dari  gereja dan masyarakat sekitar gereja.

The purpose of this research is to determine the responsibility of online stores that use other people's endorsement content without permission on Instagram for commercial purposes and to find what legal remedies can be taken by influencers whose endorsement content is misused by other people without permission. Instagram for commercial purposes. This type of research is norrmative juridical, data analysis uses norm ative research methods through library research and secondary data review. The data collection method used is literature studyy with data sources of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research are that the use of endorsement content by other online shops outside the agreement has violated the moral rights and economic rights of endorsement content creators as regulated in Article 9 paragraph (1) letters a, b, c and/or g for commercial use as well as Article 9 paragraph (2) Law no. 28 of 2014. Based on Article 113 paragraph (3) of Law no. 28 of 2014, the legal remedy that can be taken is to try to comment on the post and ask other online stores to delete it. You can also settle the lawsuit in the competent court in the country that has jurisdiction to try the lawsuit, namely Indonesian law.

This study uses a quantitative research method with a true research design an experiment with the type of posttest- only control group design which aims to test the effect of using the YouTube application on the results of learning Arts and Culture in class X UPT SMK Negeri 2 Sidrap. The population of this study is all students of class X SMK Negeri 2 Sidrap with samples taken of 18 students of class X BRT 1 SMK Negeri 2 Sidrap and using the Purposive technique sampling. There are 2 variables in this study, namely the effect of using the YouTube application (independent variable) and the learning outcomes of Class X Students' Cultural Arts (dependent variable). This research was conducted in class X UPT SMK Negeri 2 Sidrap. Data collection techniques using documentation and tests. Data from the test results that have been collected are then analyzed using the mean and t.test formulas . Based on the results of data analysis, the experimental group value = 85 and the control group value = 66.111 and the t test obtained T count 5.897 > from T table 5% (2.120) with db 16 . Based on the results of the study it can be concluded that the use of the YouTube application has an effect on the learning outcomes of Cultural Arts class X UPT SMK Negeri 2 Sidrap

This Study aimed to investigate the accountability of village fund allocation management in the implementation of defelopment in Adabang Village, Titehena Sub-district, East Flores Regency. This study was descrriptive qualitative that relied on primary and secondary data sources. Data was collected through observation, documentation, and interviews. Data was analyzed using some steps namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicated that the accountability of village fund allocation management had fulfilled several indicators of accountability for village fund allocation management, namely planning, implementing, and supervising stages. They were in accordance with the accountability indicators of village fund allocation management and applicable regulation. However, the accountability was not in accordance with the accountability indicator of village fund allocation management  and applicable regulations since one type of accountability  report was not submitted. Thus, the accountability stage was not in accordance With Permendagri Number 113 of 2014 and according to Sari and Wahidawati (2018).

The main goal of working human resources is to get compensation, but there are times when compensation and workload are often unequal. For this reason, this research was conducted, in order to find out how much influence compensation and workload have on workers' satisfaction, especially contract workers and other workers, who expect a daily salary, because the workers' compensation system is usually daily, and depends on how many jobs they get. carried out by the worker. This study uses a quantitative method with several tests namely reliability analysis, classical assumption deviation test, and linear regression. The t value of the compensation variable (X1) is -0.859, thus t count < t table, then Ho is accepted and H1 is rejected, which means that the compensation variable (X1) has no significant effect on employee job satisfaction. The t value of the workload variable (X2) is 1.116, thus t count <t table, then Ho is accepted and H1 is rejected which means that the workload variable (X2) has no significant effect on employee job satisfaction. In the Anovab table, the calculated F value is 0.656 while the F table value is 3.26. Thus F count < F table means that the compensation and workload variables have no significant effect on job satisfaction at PT. Socfindo Matapao. The coefficient of determination (R2) value of the regression result is 0.038 meaning that compensation and workload contribute to the influence on job satisfaction of employees of PT. Socfindo Matapao of 3.8% This result is the result of (R2 x 100%), while the remaining 86.2% is influenced by other variables not examined in this study.

Proses jual beli hanya dilakukan diatas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya obyek tanah yang telah disahkan atau dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perumusan masalah: 1)Bagaimana status hukum kepemilikan hak atas tanah dari jual beli yang tidak ada persetujuan istri?; 2) Apa akibat hukum dari jual beli hak atas tanah oleh hakim akibat tidak ada persetujuan istri (Studi Kasus Putusan Nomor  246/Pdt.G/2021/PN.Plg Di Kota Palembang)?; 3) Apakah pembatalan jual beli hak atas tanah oleh hakim merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli?.Metode pendekatan melalui yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber dan jenis data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, metode pengumpulan data berupa studi dokumen dan analisis data .Hasil penelitian: 1) Status hukum kepemilikan hak atas tanah dari jual beli yang tidak ada persetujuan istri tidak sah dan batal demi hukum karena merupakan harta bersama berdasarakan Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; 2) Akibat hukum dari jual beli hak atas tanah oleh hakim akibat tidak ada persetujuan istri (Studi Kasus Putusan Nomor  246/Pdt.G/2021/PN.Plg di kota Palembang) yaitu berakibat jual beli tanah tersebut tidak sah batal demi hukum atau tidak  mempunyai  kekuatan  hukum; 3) Pembatalan jual beli hak atas tanah oleh hakim sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli terbukti merupakan keputusan yang tepat karena Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi Tergugat I guna mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang di perjual belikan sehingga dapat mendapatkan hak nya.

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah, dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum. Yang disengketakan, dapat menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau Badan Hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari penggugat. Materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Penulis disini memfokuskan terhadap persoalan kekuatan akta PPJB (perjanjian perikatan jual beli) dalam peyelesaian splitsing tanah yang dijaminkan dengan perumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual, Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya obyek PPJB di jaminkan oleh penjual, Bagaimana kekuatan pembuktian Akta PPJB berdasarkan Putusan Perkara No. 3189 K/PDT/2020. Jo. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PN.SMG Jo. Putusan No. 104/Pdt/2020/PT. SMG, dan bagaimana seharusnya pemenuhan hak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah metode pendekatan yuridis normatif. Garis besar kesimpulannya adalah semua perjanjian yang sah mempunyai perlindungan hukum pada para pihaknya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian obligatoir yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya penandatanganan AJB, yang dapat dilakukan secara bawah tangan ataupun secara outentik. PPJB mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris karena merupakan akta autentik dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Raj'I divorces is one of the applicable divorces in Indonesia, regulated in the Compilation of Islamic Law Article 117 and Law Number 1 1974 concerning Marriage which is outlined in the divorce. This article will discuss the relevance of the religious court regulation as a form of actualization of the settlement of Raj'I divorce which can be caused by many things, such as infidelity as happened based on decision Number 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm located in Batam, Riau Islands, Indonesia, due to the betrayal of the husband, so they decided to divorce. This research also uses a qualitative approach and secondary data. The result of the research conducted is that the procedural law has clearly regulated and relevant to the regulation of raj'I divorces in Indonesia. This refers to the arrangement of raj'I divorces which is not only regulated through national law but also through Islamic law which has been in line with social, cultural and traditions in the community. The existence of raj'i divorce is only one of several types of divorce regulated through Islamic law and can be integrated with the Muslim community in Indonesia.    

This study aims to find out the parties who are related and responsible according to Law Number 38 of 2004 concerning roads (Road Law), for various damage to road infrastructure in the city of Bandar Lampung and their handling and government accountability to parties who are disadvantaged in problems this (273 Law Number 22 of 2009). This study uses normative juridical research with data sources consisting of primary, secondary and tertiary data, analyzed using qualitative data analysis techniques. Data that can be obtained from written materials such as laws, books and documents. And also by using empirical legal research, by using a statutory approach and a case approach, data collection was carried out by means of literature studies and interviews, the data collected was descriptive. (113) Law enforcement for traffic accidents caused by damaged roads, especially in the city of Bandar Lampung, is not only a form of public service, but is a responsibility mandated by law, which if not implemented can lead to serious legal consequences. This study aims to determine law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung and what factors become obstacles to law enforcement against traffic accidents caused by damaged roads in the city of Bandar Lampung. The results of research on traffic accident law enforcement due to damaged roads in the city of Bandar Lampung show the weak handling of the traffic police and the Bandar Lampung city government in implementing Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, especially article 273. As well as the effectiveness of law enforcement and implementation that occurred in the implementation of the current road is still considered lacking.

In general, there are laws that provide protection to banks as lenders to obtain repayment of their debts when the debtor is in default, this is stated in Article 1131 of the Civil Code which reads: "All assets of the Debtor, whether movable or immovable, whether existing ones or those that will be in the future become dependents/guarantees. Debtor's assets, both movable and immovable, both present and future will become dependents/guarantee for their debts. One of the characteristics of the UUHT is that it is easy and certain to execute, which means executing the mortgage certificate. must be carried out but can still provide legal certainty for interested parties, in this case, the auction seller, auction buyer and auctioneer. Therefore, in carrying out executions based on parate execution, it must be able to provide convenience and legal certainty for all interested parties.

Credit Guarantee in the Syndicated Bank Credit Agreement is the most important guarantee in the Syndicated Credit Agreement which is the main discussion in this Legal Writing. The method that the author uses in this legal research is normative juridical, where the documents used as guidelines in the preparation are primary legal documents and secondary legal documents. The Credit Guarantee in the Syndicated Credit Agreement that I will use is a credit guarantee with concession rights which includes toll road concession revenues, escrow accounts, and insurance claims. The Credit Guarantee is important to cover or guarantee the Creditors in the Syndicated Bank in the event of a default or bad credit or default from the Debtor. Collateral as regulated in Law number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law number 10 of 1998 concerning Amendments to Law number 7 of 1992 concerning Banking, guarantee is defined as "faith in faith and ability and ability of the customer or debtor to pay off the debt or return the financing as agreed. Credit guarantees (debts) as regulated in article 1131 of the Civil Code are "all objects of the debtor, both movable and immovable, both existing and those that will exist in the future, become dependents for all individual engagements". The credit guarantee that will be discussed in this legal writing is the credit guarantee in the Syndicate Credit Agreement or syndicate loan in the form of concessions. Concession is the granting of rights, permits, or land by the Government, companies, individuals, or other legal entities. The granting of concession rights is generally applied to the development of partnerships between the government and the private sector. Syndicated credit is one of the types of credit, but the difference in Syndicated Loans is related to the number of creditors. In the Syndicated Credit Agreement, the creditor is more than one creditor. The discussion of Syndicated Credit Guarantee that will be discussed in this legal writing is the Credit Guarantee in the Syndicated Credit Agreement between PT. JJP with PT. BNI Bank, PT. Bank Mandiri, PT. Bank BRI and PT. Bank BPD Central Java in terms of the construction of the Semarang Toll Road. The object of the Credit Guarantee in the Syndicated Credit Agreement in the form of Concession Rights which is not a fiduciary or mortgage must be made in the agreement related to the risks that will occur as a result of the syndicated credit agreement, especially on the guarantee so that no party is harmed from the syndicated credit agreement and development can run smoothly. In this regard, the Government should always be innovative towards legal regulations in line with development progress so that they do not become legal problems in the future.  

Internal communication that occurs at PT. XYZ will affect work behavior which is indicated by employee performance towards the company. The formulation of the problem in this study is how internal communication influences employee performance at PT. XYZ, how much influence does internal communication have on employee performance at PT? XYZ. The type of research method used in this study is a quantitative method with data collection techniques through questionnaires, literature study, and documentation study. The object of this research is all employees totaling 43 people. The analysis technique used is an instrument test (validity test and reliability test), simple linear regression analysis, F test, and correlation analysis. The results of data analysis show a simple linear regression equation Y = 42.116 + 0.510, which means that for every 1 unit increase in internal communication (X) then the performance (Y) increases by 0.510, with a correlation coefficient value of r = 0.528 meaning that internal communication simultaneously has a moderate effect on employee performance. which is also evidenced by count 15.825 > table of 4.08 with a significance level of 5%, Ho is rejected and Ha is accepted.

Kinerja karyawan merupakan tingkat keberhasilan karyawan dalam menyelesaiakan pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini diharapakan menjadi pedoman yang bisa digunakan oleh berbagai perusahaan atau instrasi dalam menentukanp engaruh kinerja karyawan dan untuk meningkatkan  motivasi kerja dari para karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu satpam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Responden dalam penelitian ini sebamyak 110 responden. Hasil penelitian ini menunjukan kompensasi berpengaruh positf terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap karyawan, dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tesebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseoran dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.