Publication Search

Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( Community based education) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan

Medical aesthetic tourismberkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kajian terhadap perlindungan hukumnya perlu diperdalam agar tren ini dapat memberikan rasa aman bagi pelakunya. Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum medical aesthetic tourism. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknis analisis data interaktif. Hasil kajian menunjukkan perlindungan hukum medical aesthetic tourism terkait pada standarisasi pelayanan medik, standar keamanan produk, asuransi, litigasi risiko medik selama tindakan dan perawatan.  Perlindungan hukum ini dikaji dengan perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hukum internasional yang terkait.Ulasan literatur naratif ini berfokus pada masalah perlindungan hukum wisatawan yang mendapatkan perawatan medical aesthetic tourism di luar negeriKata Kunci : Perlindungan Hukum, Medical Aesthetic, TourismABSTRACTMedical Aesthetic Tourism shows significant growth in recent years. A study on its law protection should be conducted more in-depth to enable this trend to give the feeling of secure to its actors. This article aimed to study and to analyze Law Protection of Medical Aesthetic Tourism. This study was a doctrinal research referring to primary, secondary and tertiary data sources, with interactive technique of analyzing data.  The result showed the Law Protection of Medical Aesthetic Tourism related to medical service standardization, product security standard, insurance, medical risk litigation during action and treatment. This law protection is studied from the perspective of Pancasila and Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, and related international law. This narrative literature review focused on the problem of law protection for the tourists getting Medical Aesthetic Tourism treatment abroad.

Kehamilan merupakan bagian dari proses maturasi perempuan yang memiliki berbagai risiko kesehatan. Kehamilan risiko tinggi menjadi faktor utama peningkatan AKI dan AKB di Indonesia. Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara terdapat mempunyai warga dengan kondisi hamil  risiko tinggi. Ibu memeriksakan kehamilannya di Puskesmas, namun pelayana yang diberikan masih sebatas Antenatal Care yang dilakukan rutin setiap bulannya. Karakteristik keluarga ibu hamil juga  tidak memahami cara perawatan sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan program pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Program tersebut berupa Kelompok Pendamping Kehamilan Resiko Tinggi (KP-KRT) berbasis  continuity of care untuk menurunkan resiko –resiko yang terjadi pada Ibu hamil. Methode pada Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu yaitu (1) Sosialisasi, (2) Peningkatan kompetensi, (3) Latihan ketrampilan atau pelaksanaan kegiatan, dan (4 ) Monitoring dan Evaluasi. Hasil dari pelaksanaan PKM dapat teridentifikasi ibu hamil yang mengalami resiko tinggi, didirikannya rumah kehamilan sejahtera, meningkatkan kompetensi kader melalui pelatihan, dan terbentuknya alur rujukan ibu hamil resiko tinggi. Kesimpulan, pentingnya pendampingan pada ibu hamil untuk menurunkan resiko yang terjadi pada kehamilan. Saran, diperlukannya pemantauan dan follow up dari pemerintah khususnya puskesmas setempat untuk menjaga keberlangsungan dari program KP-KRT.

Inovasi teknologi untuk pendidikan mutlak dibutuhkan di era Revolusi Industri 4.0, karena teknologi digital dapat memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di sektor pendidikan. Fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi yang tepat dapat menembus ruang dan waktu dalam menjembatani komunikasi antar para pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Penerapan sistem monitoring pembelajaran online sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Departemen Teknik Kelautan FTK-ITS dengan mitra sekolah Al Uswah Surabaya, menjadi solusi terhadap sistem yang masih konvensional yang kurang efektif dan efisien serta rentan terhadap ketidakakuratan akibat kesalahan manusia. Pada akhirnya, dengan sistem ini dapat memperbaiki pelayanan dan kinerja, sehingga efektivitas dan efisiensi proses tersebut meningkat. Parameter penting yang direkam menjadi database oleh sistem monitoring pembelajaran terkait kehadiran siswa, kehadiran guru dan durasi waktu proses belajar mengajar dapat dianalisis secara statistik deskriptif. Fitur sistem yang mampu diakses orang tua siswa, bahkan dapat menjadi media promosi untuk meningkatkan reputasi sekolah serta peran serta orang tua/wali siswa dalam mendukung kesuksesan kegiatan pendidikan. Sistem elektronik ini tidak akan memberikan hasil optimum jika tidak diiringi dengan perubahan pemahaman dan perbaikan budaya belajar mengajar guru, siswa, serta manajemen sekolah. Atau sebaliknya, dengan kehadiran sistem ini secara tidak langsung dapat memaksa untuk terjadinya perubahan budaya belajar-mengajar ke arah yang lebih baik secara bertahap. Dalam penelitian ini parameter penting terkait kegiatan proses belajar mengajar selanjutnya dianalisis untuk menemukan hubungan yang mendukung hipotesis terkait peningkatan budaya belajar mengajar dan reputasi sekolah melalui penggunaan sistem berbasis teknologi komunikasi dan informasi ini.

This study aims to determine the application of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously and partially affect the compliance of corporate taxpayers in reporting such as KPP Pratama Tegal. Data collection methods used are questionnaires. The population of this study was 4,245 respondents while the sample taken in this study amounted to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis along with the classic assumption test, hypothesis testing.  The test results show that 1) the implementation of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously on corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 2) The application of e-SPT partially influences the corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 3) The level of understanding of taxation partially does not affect the compliance of taxpayers in reporting such as in KPP Pratama Tegal. 4) Quality of Service partially affects taxpayer compliance at KPP Pratama Tegal. 5) Taxpayer awareness partially does not affect the corporate taxpayer compliance in reporting such as in Tegal Primary Tax Office. The coefficient of determination, obtained R2 value of 0.359 or 35.9%. It can be interpreted that 35.9% of corporate taxpayer compliance in this model is influenced by the application of e-SPT variables, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers, while the remaining 64.1% is influenced by other factors outside this research.

This research was motivated by the results of the BPJS assessment of the Guguk Panjang Health Center where the impression value of the Guguk Panjang Health Center was 66.25%. The research method used is a quantitative approach. Data collection technique used is the distribution of questionnaires. Data analysis uses Outer Loading and Inner Loading Analysis, while data processing is assisted by using SemPLS software. Based on the research results, the authors conclude that the quality of basic health services is related to patient satisfaction. There is a relationship between the dimensions of service quality simultaneously. From the results of the study, it was found that the variable dimension of service quality that has the greatest effect on patient satisfaction is the Assurance (Skills) dimension with an Original Sample value of 0.222, the second is environmental comfort with hypothetical results (p value 0.017), while the smaller dimension is Empathy. (p.Value 0.50%). Whereas for the dimension of Staff Reliability there is no relationship with Patient Satisfaction with a hypothesis value of 0.449 > 0.05 as well as the Responsiveness and provision of information dimension has no relationship with patient satisfaction with a value of 0.535 > 0.04. Thus patient satisfaction with services at the Bukittinggi City Health Center is prioritized for an increase in the dimensions of Reliability and Responsiveness of Officers.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kepada lingkungan masyarakat mengenai perbaikan lingkungan serta menanamkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan dan mencegah banjir atau longsor dengan akibat terkikisnya tanah di tepian sungai ciliwung dengan menanam tanaman anti longsor. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah a. Observasi langsung, b. Melakukan kegiatan perencanaan proyek perbaikan lingkungan dimana kami membagi tim dengan beberapa tugas dan kegiatan yakni, langkah pertama membersihkan aliran sungai ciliwung, langkah kedua penanaman tanaman anti longsor dan terakhir melakukan pemilahan dan pengolahan sampah anorganik. c. Melakukan evaluasi dan shering bersama untuk menemukan kesepakatan bersama dalam melakukan perbaikan lingkungan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi terdiri dari : a. peserta diberikan pengetahuan umum mengenai jenis tanaman tepian sungai dan diberikan bibit tanaman yang akan ditanam untuk tanaman pencegah longsor sekaligus untuk penghijauan sekitar tepian sungai kegiatan dilakukan bersama komunitas “ngumpal” (Ngumpul Anak Lintas Ciliwung). b. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tim pengabdi membagi 3 kelompok dengan lokasi tugas berbeda-beda dan dengan tugas kelompok yang sama. c. Setelah membagikan kelompok kerja maka tim pengabdi melakukan kegiatan membersihkan sekitar aliran sungai dan kegiatan penanaman pohon atau tanaman tahan longsor. Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu : a. Masyarakat sangat menerima dan menyambut secara positif dari kegiatan yang tim pengabdi telah lakukan. b. Masyarakat mulai terlihat peduli dengan mau mendengar penyuluhan dan mengikuti seluruh kegiatan yang telah tim pengabdi rancang untuk kegiatan pengabdian.

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

Salaam Organizer perusahaan yang bergerak dibidang jasa untuk melayani service wedding. Kendala yang sedang dihadapi Salaam Organizer masih mengunakan cara tradisional untuk promosi, komunikasi, memantau, dan melalukan transaksi pembayaran dengan telepon dan jejaring sosial. Salaam Organizer perlu adanya aplikasi web mobile sebagai media penunjang. Metode yang digunakan dalam implementasi ini menggunakan metode breakdown and weighted. Hasil penelitian yang dibuat, terciptanya sistem aplikasi e-service berbasis web mobile untuk pelayanan jasa wedding dan menjadikan sistem aplikasi yang interaktif dan multifungsi. Sistem yang dibuat nantinya akan memudahkan pelayanan dikantor Salaam Organizer.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku, kegiatan kenegaraan memiliki fungsi dan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, jika ada rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan makmur maka dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Negara, sejauh mana negara melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”

Pos Pelayanan Terpadu or Posyandu are Post of Integrated Service. Posyandu were an effort to empower the community to support health development, especially in improving community health status through reducing infant mortality. Posyandu activities in Guwang Sukawati Gianyar village are one of the public health services. However, each banjar is still very minimal in terms of organizing the posyandu because the cadres do not really understand how the activities of the good posyandu. The purpose of this activity is to establish a Posyandu cadre of toddlers who are able to provide optimal health services for children under five through the implementation of a toddler posyandu. Method: Training was carried out through Community Empowering, involving 35 people who were trained as cadres. The training results are analyzed qualitatively (based on observations and results ofdiscussion). Results: Based on the evaluation in the form of pretest and posttest, it was found that there was an increase in cadre knowledge, namely from 30% to 70%. Posyandu has been conducted in 7 Banjar in the Guwang Gianyar Village. Conclusion: The establishment of skilled and trained Posyandu toddlers and able to provide optimal health services for children under five through the implementation of toddlers posyandu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran dan tugas Dewan Pastoral Paroki dalam reksa pastoral Gereja dan pelayanan dalam Gereja Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi,  dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisa data. Langkah-langkah penelitian meliputi, percakapan dengan informan, profil informan, penentuan tema, refleksi, implikasi, sintesis, prospek atau kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga paroki dapat tumbuh dan berkembang, dengan harapan dapat membantu umat agar semakin aktif, terutama umat yang berada di stasi-stasi yang membutuhkan pelayanan dan kunjungan agar iman dan pengharapan mereka semakin bertumbuh dan berkembang untuk memperoleh suatu keselamatan yang kekal, sehingga dapat lebih memahami makna yang terkandung dalam ajaran Gereja Katolik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dewan pastoral paroki khususnya di paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah sungguh sangat berperan dan dewan pastoral paroki benar-benar dibutuhkan di paroki terutama dalam reksa pastoral Gereja dan untuk membantu pastor paroki dalam tugas dan pelayanannya untuk melayani umat di paroki. Anggota DPP perlu mendapatkan pembekalan juga pengetahuan yang memadai, terutama dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai anggota DPP, sehingga anggota DPP dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing dan bisa bertanggung jawab  atas tugas mereka terutama untuk membantu melayani umat dan juga paroki. Semua pihak diharapkan dapat mendukung DPP dalam menjalankan tugas dan pelayanannya terutama perannya dalam reksa pastoral Gereja di paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah demi kemajuan dan perkembangan paroki. Selain itu Anggota DPP diharapkan dapat bekerja sama baik itu dengan umat dan juga pastor Paroki, agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negaraterutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadappendapatan daerah. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal tersebut penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yangdigunakanadalah Statute Approach dan Case Approach.Upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yakni dengan memberikanpenyuluhan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,dengan memberikan penghargaan.Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan, Warga Negara

Sistem Informasi Bank Sampah merupakan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan sistem informasi akuntansi secara terintegrasi serta meningkatkan kualitas laporan secara akurat. Mitra Program Kegiatan Masayarakat adalah Bank Sampah Kopen Sae dan Kopen Jaya yang terletah di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura dan Kabupaten Sukoharjo. Kedua mitra ini dipilih karena keduanya telah menjalankan tabungan sampah. Akan tetapi pencatatan tabungan sampah yang dilaksanakan masih manual dan belum ada laporan keuangan. Sehingga antar divisi belum terintegrasi dengan baik karena informasi yang tersedia masih terbatas dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh informasi tersebut. Perhitungan bagi hasil antara nasabah dan pengurus juga masih dilakukan secara manual sehingga kemungkinan terjadi salah hitung. Oleh karena itu bank sampah mitra memerlukan aplikasi computer yang dapat digunakan untuk pencatatan dan pelaporan yang sistematis, cepat dan akurat. Metode Program Kemitraan Masyarakat dilakukan dengan cara penyampaian teori tentang manfaat tehnologi, sistem informasi akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan penyusunan laporan keuangan bagi bank sampah. Setelah penyampaian teori, metode pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan praktik mengaplikasikan sistem informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan software aplikasi bank sampah. Metode selanjutnya adalah pendampingan penerapan sistem informasi akuntansi secara terintegrasi. Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi tersebut digunakan untuk mempermudah transaksi bank sampah yang meliputi transaksi setoran sampah, pengambilan tabungan, penjualan sampah, perhitungan bagi hasil bagi peserta dan pengurus serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi (Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal dan Neraca).Kata Kunci: bank sampah, sistem informasi akuntansi

This research analyzes the effect of perception on customer orientationand perception on company reputation on perception of strategic serviceorientation and its impact on customer satisfaction. The research problem isbased on 2 (two) issues: first is research gap based on previous researchbackground for example, referring to the borders and direction of researchwill come on and inconsistent with previous findings such as in Homburg etal., ( 2002); Chenet et al., (2000); Pelham, (1997); Doney and Cannon(1997). And the second comes from the research problems, which is found inthe data that gives an overview of the condition of PT. MandalatamaArmada Motor deals with the targets and sales realization of "Honda"brand products in Semarang region, where in 2005 PT. MandalatamaArmada Motor can not meet the targeted marketing of 869 units and canonly be realized 725 or 83% only.A model has been developed and five hypotheses have been formulatedto address this research problem. Sampling technique is purposive method(purposive sampling). Respondents from this study amounted to 120respondents, where respondents are customers of PT. Mandalatama ArmadaMotor. The data analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM)in AMOS 4.01 program. The results of this research data analysis show themodel and research results can be received well. And furthermore the resultsof this study prove the influence of perceptions on customer orientation toperceptions of strategic service orientation is a significant positip.Perceptions of a company's reputation have a positive effect on perceptions ofstrategic service orientation. Perceptions of customer orientation have apositive effect on customer satisfaction. And the influence of perceptions onthe company's reputation on customer satisfaction is a significant positively.As well as perceptions of the orientation of strategic services positively affectcustomer satisfaction

Dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota pada umumnya mempunyai 3fungsi yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pelaksanaan fungsi Pemda di bidang alokasi antaralain adalah memberikan pelayanan dan fasilitas publik, yang diwujudkan dalam pembangunanterminal di Desa Widorokondang Kabupaten Pati. Dengan dibangunnya terminal ini akanmendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati dan mendukung perkembangan kotasekitarnya, mengingat Kabupaten Pati letaknya cukup strategis yaitu berbatasan denganKabupaten Kudus, Jepara, Grobogan,Blora dan Rembang. Lokasi penelitian ini adalah DesaWidorokondang Kabupaten Pati. Adapun alat analisis yang digunakan Analisis net present value(NPV), Analisis payback period, Analisis Return on Investment (ROI), Analisis hasilpengembalian (internal rate of return)/IRR serta analisis kerjasama Pemerintah-Swasta.Kesimpulan yang diperoleh adalah Potensi kepadatan lalu lintas tinggi di kawasan ini akanmemberikan peluang pemasukan (Cash In Flow) sebesar Rp 149.743.501. Biaya investasipembangunan di kawasan ini sebesar Rp29.515.745.000. Dengan batas masa investasi 25tahun, maka didapatkan :DF 10%, Payback periode adalah 23 tahun, DF 12%, tidak layak (diatas 25 tahun), DF 14%, tidak layak (di atas 25 tahun)

Maladministration in BPJS Kesehatan services at government hospitals remains a persistent challenge that undermines the principles of good governance in Indonesia. This study examines violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) in the context of BPJS Kesehatan services at Dr. Wahidin Sudirohusodo Regional General Hospital (RSUD), Makassar, South Sulawesi. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and documentation. The findings reveal that maladministrative practices—including procedural delays, discriminatory treatment of BPJS patients, inadequate information disclosure, and arbitrary administrative decisions violate several AUPB principles enshrined in Law No. 30 of 2014 on Government Administration. These violations contravene the principles of legal certainty, impartiality, proportionality, and accountability. The study concludes that institutional reforms, strengthened supervisory mechanisms through the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and enhanced legal literacy among healthcare workers are necessary to reduce maladministration. This research contributes to the development of administrative law enforcement in the Indonesian public health sector.

The purpose of this study re-write the understanding of the tax laws and officials tax service on taxpayer compliance with risk prefernces as a moderating variable. The population in this research in taxpayer MSMEs listed in KPP Pratama Demak. The sampling tehnique was convenience sampling method which produced a sample of 88 MSMEs. The analysis methode that used in study is a multiple linier regression analysis. The results showed that an understanding of the tax law and officials tax service have positif significant effect on taxpayer compliance MSMEs partially in Demak residence. The risk preferences cannot the relationship between the understanding of the tax laws with tax compliance and the relationship between officials tax service with tax compliance. Keywords: the understanding of the tax laws, officials tax service, taxpayer compliance, risk preferences

Penelitian ini merancang aplikasi sistem informasi berbagai lokasi penting bagi masyarakat yang membutuhkan petunjuk jalan lokasi pelayanan kesehatan. Hal ini didasarkan pada masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi terdekat layanan kesehatan di kota Semarang. Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem siklus hidup (SDLC). Model analisis sistem menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Kamus data dan E-R Diagram. Manfaatnya dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam mengetahui posisi geografis lokasi layanan kesehatan terdekat di sekitar pengguna beserta informasi pendukung seperti visualisasi objek dalam bentuk maps melalui perangkat mobile Android disertai rute untuk menuju objek layanan kesehatan yang dipilih, pencarian objek, dan menu pendukung lainnya.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah pusat layanan masyarakat yang kegiatan utamanya melayani bidang kesehatan ibu dan bayi yang letaknya paling dekat dan perannya strategis di masyarakat. Peran Posyandu sangat penting karena sebagai garda depan sistem pelayanan masyarakat dalam memonitor kesehatan keluarga. Namun begitu belum ada informasi yang memadai untuk melakukan monitoring tentang hasil kegiatan Posyandu terutama pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi monitoring yang dapat dimanfaatkan oleh kader Posyandu di tingkat wilayah tertentu agar kesehatan ibu dan bayi tetap ter-monitor seperti kecukupan gizi, vitamin, berat dan tinggi badan, dan imunisasi. Untuk menghasilkan sistem yang baik dan memenuhi kebutuhan pengguna (user) maka penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem siklus hidup (SDLC). Model analisis dan desain yang digunakan adalah berbasis Objek dengan tools UML. Model ini mempermudah dalam pengembangan dan memudahkan bagi user untuk memahami sistem yang akan dikembangkan. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam melakukan pendataan, pemrosesan, pengarsipan, serta penyajian informasi dan pelaporan yang berkaitan dengan perkembangan kesehatan Ibu dan bayi. Sehingga setiap kader kelompok Posyandu, Desa/kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten dapat memonitor informasi perkembangan kesehatan keluarga.   Kata Kunci : Sistem Informasi, Monitoring, Posyandu