Publication Search

Isu Borderless dan Dual Nationalities : Pemicu disintegrasi bangsa di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yakni mengumpulkan atau melakukan studi dokumen terhadap sumber dan literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Isu Borderless merupakan suatu keadaan di mana batas-batas yang ada dalam suatu masyarakat kian memudar. Tak ada batasan-batasan yang mengatur perilaku-perilaku seseorang dalam bertindak dan menilai sebuah tindakan. Infrastruktur yang memadai, maka komunikasi menjadi sulit dan tidak akan tercipta dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, kadangkala juga bisa membuat permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Pemerintah lebih giat dalam menekankan program-programnya hanya pada wilayah tertentu hal tersebut sering menimbulkan kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau program dari pemerintah tersebut. Dari situlah, bibit-bibit konflik mulai muncul, bahkan jika konflik atau masalah tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menjadikan suatu ancaman yang besar, dan justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di lain pihak banyak warga masyarakat Timor-Timur yang masih memegang paspor Republik Indonesia (RI) yang secara hukum masih berstatus WNI yang secara de facto merupakan warga negara Timor-Timur tapi secara de jure merupakan warga negara Indonesia (warga Indonesia pasif) sehingga dapat disimpulkan terdapatnya tiga kategori kewarganegaraan yakni kewarganegaraan ganda (dual nationalities), tanpa kewarganegaraan, dan kewarganegaraan pasif. Peran pembelajaran sejarah sebagai upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya memahami identitas kebangsaan yang kita miliki dengan cara menengok kembali kepada masa lalu waktu identitas tersebut terbentuk.    

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimanakah latar belakang terbentuknya desa wisata 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 1)Terbentuknya desa wisata di Desa Tlogoweru berawal dari gagasan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata, kemudian dikelola masyarakat setempat dengan tantangan dari pihak-pihak yang kurang mendukung adanya desa wisata. Justru hal tersebut menjadi tantangan bukan penghalang. Dengan kata lain, pemerintah membangunkan tidur panjang masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi adanya Desa Wisata Tlogoweru yang dikenal dengan ikon Penangkaran burung hantu. Pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini Pokdarwis Tlogoweru diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata. Pengelolaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, a) pertemuan, b) pendampingan, c) bantuan modal sebagai stimulan, d) pembangunan sarana prasarana, e) pembentukan klompok sadarwisata (Pokdarwis), f) kerja bakti, g) Pemasaran. Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru berdampak pada bidang ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata Tlogoweru dengan ikonnya Penangkaran burung hantu yang menyimpan mitos ternyata membawa berkah kesejahteraan bagi warga sekitar setelah adanya upaya pengelolaan wisata.Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru memiliki dampak sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, pelestarian kebudayaan lokal berupa pelestarian seni wayang beber yang sudah langka ditemukan di Jawa, namun di sisi lain menimbulkan konflik perebutan kepengelolaan.

Salah satu kontroversi yang dominan pada dekade terakhir abad ke-20 ialah pertanyaan: “Apa yang komunitas internasional atau negara lain harus lakukan ketika sebuah negara tidak dapat atau tidak mau menghentikan pelanggaran HAM secara masif dan sistematis dalam wilayahnya (contohnya: penindasan sipil di Provinsi Kosovo pada tahun 1999)? Apakah komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mengintervensi negara itu, yang memiliki kedaulatannya sendiri, melalui intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) untuk mengakhiri pembantaian itu?” Walaupun ada konsensus umum tentang pentingnya intervensi kemanusiaan, tetapi aksi militer ini banyak diperdebatkan dalam bidang moral, hukum, politik, filsafat di dunia internasional. Untuk membahas moralitas intervensi kemanusiaan, kita memerlukan teori “just war” karena “just war” memberikan kerangka terbaik untuk membahas argumen moral yang mendukung dan menentang intervensi kemanusiaan. Dalam teori “just war”, intervensi kemanusiaan hanya dapat dilakukan untuk alasan yang serius; harus ada “just cause” (alasan yang adil). Artikel sederhana ini mencoba mencari “just cause” bagi moralitas intervensi kemanusiaan menurut empat ahli teori perang dan perdamaian, yaitu: Paus Yohanes Paulus II, Konferensi Waligereja Katolik Amerika Serikat (USCCB), Komisi Internasional untuk Intervensi dan Kedaulatan Negara. (ICISS), dan Michael Walzer. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka.

Penyebab pernikahan dini biasanya adalah faktor budaya dan sosioekonomi. Beberapa orangtua beranggapan bahwa anak dapat menjadi penyelamat keuangan keluarga saat menikah karena anak yang belum menikah akan menjadi beban keluarga. Ada pula yang beranggapan, anak akan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah menikah. Padahal, bila anak tersebut putus sekolah, justru akan memperpanjang rantai kemiskinan serta hak dasar anak seperti sekolah terampas. Dampak lain pernikahan dini adalah merugikan perekonomian negara karena sebanyak 1,7 persen pendapatan negara bisa hilang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimanakah latar belakang terbentuknya desa wisata? 2) Bagaimanakah bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 1)Terbentuknya desa wisata di Desa Tlogoweru berawal dari gagasan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta bantuan Program PNPM Mandiri Pariwisata, kemudian dikelola masyarakat setempat dengan tantangan dari pihak-pihak yang kurang mendukung adanya desa wisata. Justru hal tersebut menjadi tantangan bukan penghalang. Dengan kata lain, pemerintah membangunkan tidur panjang masyarakat dengan mendorong dan memfasilitasi adanya Desa Wisata Tlogoweru yang dikenal dengan ikon Penangkaran burung hantu. Pengelolaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini Pokdarwis Tlogoweru diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata. Pengelolaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan, a) pertemuan, b) pendampingan, c) bantuan modal sebagai stimulan, d) pembangunan sarana prasarana, e) pembentukan klompok sadarwisata (Pokdarwis), f) kerja bakti, g) Pemasaran. Hal ini relevan dengan teori benntuk-bentuk kegiatan pengelolaan masyarakat menurut Hutomo, namun terdapat bebarapa tambahan poin penting yang belum diungkapkan pada teori tersebut, misalnya pemasaran dan kerja bakti seperti yang terjadi pada Desa Wisata Tlogoweru. Sedangkan, Pengimplementasian bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Tlogoweru. Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru berdampak pada bidang ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata Tlogoweru dengan ikonnya Penangkaran burung hantu yang menyimpan mitos ternyata membawa berkah kesejahteraan bagi warga sekitar setelah adanya upaya pengelolaan wisata.Pengembangan Desa Wisata Tlogoweru memiliki dampak sosial-budaya mencakup peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, pelestarian kebudayaan lokal berupa pelestarian seni wayang beber yang sudah langka ditemukan di Jawa, namun di sisi lain menimbulkan konflik perebutan kepengelolaan.

Salah satu kontroversi yang dominan pada dekade terakhir abad ke-20 ialah pertanyaan: “Apa yang harus dilakukan ketika sebuah negara tidak mau atau tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM secara masif dan sistematis (misalnya: genosida) dalam wilayahnya?” Ada konsensus umum tentang pentingnya melaksanakan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pembantaian ini. Bagaimana moralitas intervensi kemanusiaan? Artikel ini mencoba mencari moralitas intervensi kemanusiaan menurut teori just war dari Francisco de Vitoria. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Berdasarkan teorinya, intervensi kemanusiaan adalah benar secara moral.

Abstrak Lahan yang ditempati Warga Kampung Bugis merupakan tanah yang telahdihibahkan oleh Raja Pemecutan pada warga Desa Serangan, dan mereka menempatisudah generasi keempat. Sebelum eksekusi, telah dilakukan dialog dan negosiasi,tetapi warga Kampung Bugis tetap bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkanterjadinya penggusuran. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bantuanpendampingan dalam mengatasi anak-anak yang mengalami trauma pascapenggusuran; meminimalkan kondisi kesehatan pasca penggusuran; memulihkankondisi kesejahteraan pasca penggusuran. Prioritas dampingan bertujuan untukmengurangi dari keterpurukan; membantu menumbuhkan dampak sosial yang hilang,sebelum dan setelah penggusuran, khususnya dalam kohesi sosial.Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah strategi komunitasmarginal/ mustadh’afin. Pendampingan bagi masyarakat dalam kategori komunitasyang lemah ekonomi, tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki tempat tinggalpermanen. Sedangkan pendekatan dengan partisipatoris, melibatkan partisipasimasyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.Pendampingan ini dapat membantu warga yang tergusur dalam mengatasipermasalahan yang dihadapi. Warga tergusur saling membantu dalam mengatasitrauma anak, meningkatkan kesehatan, dan mendapatkan tempat tinggal layak.Kelayakan tempat tinggal sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah, tinggalmenunggu surat resmi tempat tinggal yang akan mereka dapatkan sesuai kesepakatanantar warga pengungsi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.   Abstract Kampung Bugis’s people have beenliving in Serangan Village. The landwasgranted by King of Pemecutan. They have living for fourth generation. Theyhave doing dialogue and negosiation before execution, but Kampung Bugis’s peoplewas keep stay in their land. Based on it, resultingchanges in the economy, patterns ofbehavior, and loss of residence.It is necessary to provide assistance in trauma healingwho experience post-eviction trauma; minimize post-eviction health conditions;restore post-eviction welfare conditions. The target priority is to reduce deterioration;helping to foster lost social impacts, before and after eviction, especially in socialcohesion.Marginal community strategy/mustadh'afin isthe strategy have use in thismentoring. Mentoring for the community in the category of economically weakcommunities, depends on others, and does not have a permanent residence. Whereasthe approach of this study is participatory, involving full and active communityparticipation in the entire research process.This mentoring can help displaced people in overcoming the problems faced.Evicted residents help each other in overcoming child trauma, improve health, andget a decent place to live. The feasibility of a place of residence has received aresponse from the government, just waiting for the official residence letter that theywill get as agreed between refugee residents, traditional leaders, community leaders,and the government.

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.