Publication Search

Great infrastructure and economy development with an increasing population in the West Koya Village and the occurrence of various land changes in the West Koya Village. The purpose of this study is to identify changes in agricultural land in West Koya, to determine the effect of road infrastructure improvements on changes in agricultural land in West Koya Village and the land suitability of West Koya Village to the Jayapura City RTRW 2013-2033. This study uses a Mixed Methods approach, namely between quantitative and qualitative approaches. By using multi-year imagery from 2014-2033 to identify land changes. Using a geographic information system (GIS). The results of the research that has been carried out show that changes in agricultural land in the Koya Village occur with a reduction of 69 ha of agricultural land. Road infrastructure improvements affected changes in agricultural land in West Koya Village due to increasing land prices, locking residents to West Koya and rapid infrastructure and economy development in West Koya. The incompatibility of agricultural land in Koya Barat Village with the Jayapura City RTRW occurs with a total of 50 ha of land that is not in accordance with the 2013-2033 Jayapura City RTRW. 

Dila Mardianty, Government Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City. This study aims to describe and analyze Government Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City. The research method used is qualitative with three methods of data collection, observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the Government’s Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City has not been implemented optimally, this is due to the lack of human resources, supporting facilities and budgets, as well as support from the land community and participating in maintaining roads that have been built or are in the development process. Supporting factors, namely the existence of good cooperation in the bureaucratic structure at the Public Works Service and also the support of related parties and the inhibiting factors, namely the lack of facilities, budget and number of human resources, as well as community support.

Storage virtualization has become a key data management technology in the digital age, providing an efficient and secure solution for growing storage needs. Google Drive has adopted this technology to optimize user data management, including designing a security architecture, implementing data encryption in transit and at rest, and managing encryption keys. Access control using two-factor authentication (2FA). A reliable data backup and recovery system ensures fast recovery in the event of an accident. The technology enables additional features such as deduplication, compression, and version control that increase storage efficiency and flexibility. As a result, Google Drive offers secure, efficient and reliable cloud storage that allows users to manage data from multiple devices, confident that their data is protected.    

The devotion found a problem namely infrastructure data collection activities which are an important aspect in efforts to improve development in the village are not carried out regularly or there is no updating of data related to new infrastructure. The purpose of the activity carried out by the devotion is to assist in improving the quality of public services and as a benchmark in making policies related to infrastructure development in Lamabelawa village. The methods used in this activity are observation and interview. The result of this activity is that the village government can improve public services through infrastructure data collection which can help the village government in ensuring that development policies taken are in accordance with conditions and needs, providing maximum benefits for the Lamabelawa village community. Regular data collection can help the village government and the community to know the needs and conditions of infrastructure in the village.

Di Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, masalah perparkiran menjadi perhatian utama pemerintah sejak lama. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran untuk mengatur dan meningkatkan tata kelola parkir, penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perda ini dalam mengatur parkir di Kota Yogyakarta dan dampaknya terhadap tata kelola kota. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan studi dokumen terkait regulasi perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perparkiran, kekurangan fasilitas parkir yang memadai, serta pengawasan yang belum optimal. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah tersebut melalui penyuluhan, peningkatan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Studi ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kendala dan potensi solusi dalam implementasi regulasi perparkiran di Kota Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas peraturan tersebut.

Penelitian ini mengkaji perspektif guru MA terhadap ketidaksetaraan akses pendidikan di sekolah MA Pulau Midai, Kabupaten Natuna. Pulau Midai menghadapi tantangan signifikan terkait infrastruktur pendidikan, sumber daya, dan aksesibilitas akibat lokasinya yang terpencil dan dukungan pemerintah yang terbatas untuk sekolah swasta. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam fasilitas pendidikan, terutama di sekolah MA swasta yang sangat bergantung pada dana BOS yang terbatas. Guru memainkan peran penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ini dengan beradaptasi terhadap keterbatasan sumber daya dan berupaya memberikan pendidikan berkualitas. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, sumber daya teknologi, dan akses internet yang stabil untuk memastikan pendidikan yang setara bagi semua siswa di Pulau Midai.

Infrastructure management is coordination between the physical work environment and employees and work in an organization to maintain the quality of an integrated work environment in operating, maintaining, improving and adapting through the organizational restructuring process so that employee contributions can be realized in achieving company goals. Strength in the form of commitment and individual strength is individual capital that is important for management. This shows that the organizational role of employee contributions as superior employees (store employees) creates intellectual capital through greater effort and hard work which is closely related to the creation of intellectual capital.

Kemajuan teknologi informasi, sementara membawa banyak manfaat, juga membawa tantangan baru. Salah satu contohnya adalah munculnya ideologi Islam transnasional yang dapat memunculkan radikalisme dan ekstremisme di kalangan masyarakat. pesantren juga masih menghadapi tantangan dalam mengadaptasi diri terhadap perkembangan teknologi. Masalah infrastruktur yang kurang memadai, manajemen yang lemah, dan kurangnya SDM menjadi kendala utama, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimana pengaturan penyelenggaraan pondok pesantern di Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir untuk mewujudkan  kepastian hukum. Metode yuridis normatif selain studi kepustakaan juga melibatkan wawancara dan focus group discussion (FGD). Peraturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di Kabupaten Penukal abad Lematang Ilir telah memenuhi tatacara penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dua kali. Penyusunan naskah akademik sebagai langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukannya pembahasan sampai pengesahan. Dengan pengaturan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren ini, maka kepastian hukum  akan dapat diwujudkan, yang berujung terciptanya penyelenggaraan pondok pesantren yang berkualitas yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

he construction sector is a dynamic industry that produces projects in terms of infrastructure and buildings. This sector faces challenges, particularly in worker safety and health (K3) in every project. Statistics show that the increase in fatalities and permanent disability cases due to accidents at construction sites in Indonesia is among the highest compared to other industrial sectors. This study examines the key factors and challenges in meeting occupational safety and health (K3) standards to achieve quality infrastructure. The method used in this study is a literature review conducted through databases such as PubMed, Science Direct, and Google Scholar. After selection, 42 articles were used as sources for analysis in this study. The results indicate that technical aspects, both Internal Risks and Project Risks, are the most influential causes of health and safety risks in a building construction project. Meanwhile, External Non-Technical Risks are the least influential causes of health and safety risks in a building construction project. Risk control can be carried out through good working methods, the use of tools according to warning signs, the appropriate use of personal protective equipment (PPE), and clear explanations of accident risks and risk control methods by the contractor.

Nowadays, changes occur very quickly, especially in the field of technology, which requires companies to be able to adapt to these changes. Training and development is one of the most effective ways to continuously improve the knowledge and skills possessed by employees. When conducting training, of course the company must do it correctly so that it is in line with the company's goals and is on target. Training needs analysis is one of the most important stages before holding training because this stage determines which employees will take part in the training and what kind of training will be held. This research uses a qualitative approach using a case study design to obtain in-depth data. Data collection techniques for this research used interview, observation and documentation methods. The primary data source comes from interviews with 3 sources and observations and the secondary data source comes from the employee competency GAP report as the main data for training need analysis. The results of this research show that there are still several employees whose competencies do not meet the requirements required by the company. Therefore, companies should be able to continue to update employee competency GAP reports so that training needs analysis can continue to be up to date and can carry out training according to targets and objectives.

Ekonomi kreatif telah menjadi fokus penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak diperkenalkan pada tahun 2006. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terbukti dari sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor produk kreatif. Meskipun demikian, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, subsektor digital seperti aplikasi dan permainan telah menguasai panorama ekonomi kreatif. Kendati begitu, masih ada tantangan yang dihadapi sektor ini, seperti kekurangan infrastruktur pendukung, akses pembiayaan yang terbatas, dan rendahnya tingkat pendidikan kreatif. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif di masa depan, diperlukan strategi yang menyeluruh dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi perkembangan serta peran ekonomi kreatif di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pengembangan sektor ini ke depan.

Bidang pembangunan infrastruktur kontemporer berada pada titik balik dalam sejarahnya, terjebak di antara tuntutan akan metode pembangunan yang ramah lingkungan dan pencarian inovasi yang tiada henti. Integrasi Geofoam Expanded Polystyrene (EPS) merupakan terobosan struktural yang menjanjikan perubahan revolusioner dalam berbagai aplikasi teknik terkait konstruksi infrastruktur modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Geofoam Expanded Polystyrene (EPS) dalam pembangunan infrastruktur modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jurnal ilmiah, makalah, buku, laporan penelitian, dan publikasi teknis terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penelitian merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Expanded Polystyrene (EPS) Geofoam merupakan bahan bangunan yang memiliki kualitas berbeda-beda sehingga menjadi pilihan tepat untuk pembangunan infrastruktur masa kini. Bobotnya yang rendah, kekuatan tekan yang tinggi, kualitas isolasi termal yang kuat, stabilitas dimensi yang konstan, ketahanan terhadap kerusakan kimia, beragam penggunaan, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan adalah beberapa atribut utamanya. Penggunaan EPS Geofoam pada berbagai proyek bangunan, seperti dinding penahan tanah, bandara, jalan tol, jembatan dan infrastruktur lainnya telah terbukti memberikan keuntungan besar dalam hal efektivitas biaya, kinerja struktural dan kelestarian lingkungan.

Penanganan limbah adalah suatu keharusan karena limbah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan. Beberapa limbah dapat didaur ulang atau diproses kembali untuk menghasilkan bahan baku yang dapat digunakan kembali. Dengan menangani limbah dengan benar, kita dapat mengurangi kebutuhan akan bahan baku alam baru dan mendukung konservasi sumber daya. Mengetahui karakteristik dan nilai kuat  tekan  beton  dengan  penggantian  sebagian  agregatnya  dengan agregat daur ulang yang berasal dari limbah batu bata penggaron adalah tujuan dari penelitian ini.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  menghadirkan  solusi  untuk  mendaur ulang limbah batu bata penggaron hasil pembongkaran konstruksi dan sisa produksi batu bata sebagai pilihan pengganti agregat  kasar alam dalam campuran beton yang juga diharapkan mampu menjadi salah satu penerapan yang dapat mendukung adanya program green concrete. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi optimal untuk penggunaan bata Penggaron sebagai pengganti agregat kasar adalah sebesar 60% dari total kebutuhan agregat kasar dalam desain.

This study aims to explore the impact of the trans-Sulawesi railway infrastructure development intervention on people's lives. With a qualitative case study approach, this research will focus on three aspects: economic, social, and environmental, to understand the dynamics of change and community response. In the economic aspect, changes in livelihood, income, and employment opportunities will be examined. Socially, the influence of infrastructure on interaction, cohesion, culture, and local wisdom will be explored. The environment will highlight issues of spatial planning, land use, habitat destruction, and biodiversity threats. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of community dynamics in responding to interventions, as well as input for policymakers to design interventions that are more responsive to community needs and aspirations.

The aim of this research is to determine the effect of tax aggressiveness, profitability, leverage, and an independent board of commissioners on corporate social responsibility disclosure with company size as a moderating variable in infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The period used in this research is 4 years, starting from 2018-2021. This study uses a quantitative approach. The population in this study were 67 infrastructure companies that were still listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling and a sample of 13 companies was obtained. The data analysis technique used is moderated regression analysis (MRA). The results of the research show that partially tax aggressiveness, company size has a positive effect on corporate social responsibility disclosure, profitability, leverage, an independent board of commissioners has no effect on corporate social responsibility disclosure, company size is able to moderate tax aggressiveness towards corporate social responsibility disclosure, and company size does not. able to moderate profitability, leverage, independent board of commissioners on corporate social responsibility disclosure. Simultaneously, tax aggressiveness, profitability, leverage, independent board of commissioners, and company size have a positive and significant effect on corporate social responsibility disclosure. The ability of the variables tax aggressiveness, profitability, leverage, board of commissioners and company size to explain Corporate Social Responsibility disclosure is 21% as shown by the large adjusted R square value. Meanwhile, the remaining 79% is influenced by other variables.

Permasalahan yang terjadi di Desa Gunungsari yaitu kurangnya sarana infrastruktur seperti plang jalan dan cermin cembung. Hal ini sangat berguna apalagi terdapat banyak jalan-jalan kecil dan gang yang berada di desa sehingga mempersulit pengguna jalan yang melalui jalan desa. Dengan adanya permasalahan yang ditemui sehingga perlu upaya peningkatan sarana infrastruktur yang memadai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan mengadakan survei lokasi titik dimana akan diberikannya nama-nama plang jalan dan cermin cembung. Adapun jumlah plang nama jalan yang dibuat sebanyak 6 buah dan 2 buah cermin cembung. Kegiatan ini sangat disambut positif oleh warga desa mulai dari proses persiapan hingga dengan pelaksanaan pemasangan. Dengan adanya pemasangan nama jalan dan cermin cembung di desa menjadi startegi penting dalam peningkatan insfrastruktur jalan, mulai dari memperjelas navigasi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada akhirnya juga membuka akses yang lebih luas terhadap poteensi pembangunan ekonomi dan sosial di desa.

Di era perkembangan dunia yang cepat dan tantangan revolusi industri 4.0, mendorong perubahan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah masa depan adalah bentuk konsep yang selaras dengan kerangka pendidikan 4.0 dengan mengadaptasi perubahan dalam konten pembelajaran, mengembangkan fasilitas infrastruktur yang mengacu pada perkembangan dan teknologi masa depan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, sebagai salah satu tempat untuk menghasilkan pekerja yang siap bekerja dan kompeten sesuai dengan jenis industri atau kejuruan, menjadi model simulasi untuk menerapkan konsep sekolah masa depan. Oleh karena itu, perlu untuk mengeksplorasi pengembangan infrastruktur dan model pengembangan desain untuk fasilitas infrastruktur SMK masa depan sehingga simulasi pengembangan SMK masa depan dapat diterapkan dan mencapai tujuan optimal. Dari hasil penelitian ini, prinsip desain SMK masa depan melibatkan desain ruang pembelajaran yang mendukung model pembelajaran, kolaborasi, dan desain ruang pembelajaran harus seimbang antara fleksibilitas ruang dan teknologi pembelajaran. Ruang pembelajaran yang ideal diharapkan, desain harus mempertimbangkan praktik aksesibilitas, dan desain bangunan harus dapat dengan mudah diubah, disesuaikan, dan disesuaikan dengan masa depan. Oleh karena itu, perlu untuk mengeksplorasi pengembangan infrastruktur dan model pengembangan desain untuk fasilitas infrastruktur SMK masa depan sehingga simulasi pengembangan SMK masa depan dapat diterapkan dan mencapai tujuan optimal

Pendekatan Arsitektur Perilaku dalam perancangan Perpustakaan Daerah Kota Mataram merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip perilaku manusia untuk membentuk dan meningkatkan desain perpustakaan. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna sebagai panduan utama dalam menciptakan lingkungan perpustakaan yang lebih responsif dan sesuai dengan pola perilaku masyarakat di Kota Mataram. Perencanaan dan perancangan perpustakaan umum di Kota Mataram merupakan salah satu solusi dari pemerintah daerah dalam membangun Kota Mataram dalam berbagai aspek, terutama aspek pendidikan. Adapula fungsi dari perpustakaan ini adalah sebagai tempat yang menyediakan informasi dan ruang baca. Pendekatan yang diusung adalah pendekatan perilaku dimana bentuk dan desain bangunan mengutamakan kenyamanan pengguna maupun pengunjung disesuaikan dengan misi pengembangan di Kota Mataram, dengan meningkatkan infrastruktur kota, sarana, dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang uang berwawasan lingkungan.    

There are 514 urban areas in the archipelagic nation of Indonesia (Ministry of Home Affairs, 2016). There are many cities in Indonesia that are able to provide a sense of comfort and security for their residents, this of course has an impact on population growth. However, the amount of waste that can be generated and stored is limited by the carrying capacity of the urban environment. Using the idea of ​​a "green city" which consists of nine elements of road infrastructure, traffic, green open space, clean water, noise, energy, housing, clean air and buildings is one way to overcome the above problems. All these qualities need to be utilized immediately with a comprehensive systems approach and in accordance with economic, social and environmental principles in sustainable development. Blue economy approaches can be used to eliminate waste. The “blue economy” is a term that is becoming increasingly popular in today's seas and oceans. The aim of this concept is to combine sea base development opportunities with environmental management and protection. Four conceptual interpretations of the blue economy were determined through research into the dominant discourse in international economic policy documents. How the blue economy works is also examined through an “in practice” analysis of the blue economy and related actors. Next, the scope and focus of the blue economy is explored specifically on the maritime industry, which is included or excluded in various conceptualizations. This analysis reveals areas of agreement and conflict. The consensus range reflects the growing trend towards the commercialization and valuation of nature, delineating and defining maritime boundaries and enhancing the security of the world's oceans. There are several areas of conflict, particularly disputes over the legitimacy of individuals as part of the “blue economy”, highly carbon-intensive industries such as oil and gas and the growing deep sea mining industry. Oceans are becoming increasingly important in terms of potential international trade opportunities through intermediaries and buyers. the behavior of the model supporting such a relationship in the ocean is acceptable from a regular and economic point of view. The relationship between land and sea is increasing in the role and importance of the "blue economy" as the term emerges in the background. . A literature review was conducted to analyze the correct definition of the blue economy. This definition is analyzed based on the minimum requirements that are important for the blue economy. This article also tries to compile various types of activities related to marine services. This is done to determine what can be considered priority areas for blue economic growth. The blue economy concept is based on national economic development. This is comprehensively useful for achieving overall national development. Environmental accounting is stated as a process of reducing negative values ​​and creating positive values ​​in environmental accountability.

Rumah sakit sangat membutuhkan sistem informasi manajemen (SIM) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tantangan di bidang kesehatan begitu kompleks sehingga pelayanan kesehatan menjadi isu penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan medis di rumah sakit. Tujuan dari SIM Rumah Sakit Terpadu (SIMRS) adalah untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama rumah sakit ke dalam suatu sistem terintegrasi yang disimpan dalam database pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memetakan data untuk pelaksanaan SIMRS. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem perangkat lunak SIMRS yang disesuaikan, pemahaman tentang infrastruktur dan kemampuan TI, serta pemetaan yang tepat adalah kunci implementasi SIMRS. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit dan peneliti, khususnya yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan SIMRS pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten dan provinsi.