Publication Search

Pelaksanaan acara adat kebudayaan secara khusus suku Batak Toba  menganut hukum eksogami, adalah  perkawinan yang tidak mengambil istri  marga sendiri “namariboto”, harus  di luar kelompok “marga” tersebut karena mereka sebagai kakak-adik. Perempuan meninggalkan keluarga  dan pindah keluarga  suami atau ikut garis keturunan laki-laki, dan bersifat patrilineal, yang bertujuan mempertahankan marga suami. Penelitian  ini memakai  metode analisis fenomenologi tidak menggunakan hipotesis dengan pendekatan “refleksi biblical”. Adat pernikahan Suku Batak Toba ditinjau dari iman Kristen tidak  bertentangan, sebab  adat dilakukan dengan kasih, hormat dan rasa  persaudaraan , kebersamaan dengan penuh kasih sesuai dengan Matius 22: 37-40.

Judul skripsi ini diangkat untuk mengetahui pentingnya pendampingan keluarga tentang sakramen perkawinan di Stasi St. Petrus Cangkang Paroki St. Theresia Liseux Saripoi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari buku-buku jurnal,  dan skripsi yang cocok dengan penelitian. Langkah-langkah penelitian meliputi penentuan judul skripsi dan hasil penelitian terdahulu  yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pasangan suami istri belum memahami dan menghayati hakekat  perkawinan katolik dalam hidup berkeluarga terutama di stasi St. Petrus Cangkang. Hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan dan pendampingan tentang perkawinan katolik. Hal ini juga dipengaruhi oleh tenaga pastoral yang ada di stasi St. Petrus Cangkang sehinga pembinaan terhadap keluarga katolik juga kurang diperhatikan. Diharapkan  agar pasangan suami istri dapat memahami dan menghayati perkawinan mereka dengan baik. Hal ini diupayakan dengan katekese dan pendampingan tertentu. Progaram pendampngn ini menjadi sangat penting sebab pasangan suami istri memerlukan pendampingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan iman dalam perkawinannya. Melalui katekese diharapkan agar pasangan suami istri lebih mudah memahami dan menerapkan hidup berkeluarga seturut ajaran dalam  perkawinan seperti setia terhadap pasangan mereka masing- masing.

The harmony and integrity of the household can be disturbed if behavior and self-control cannot be controlled, the bad result is negative behavior, namely anger and quarrels which can lead to acts of domestic violence. Likewise, neglect of the household is not a new thing, because the fact is that it often occurs in the reality of society. This study aims to explain the factors that cause household neglect, to explain the legal consequences for the husband who has neglected his wife, and, to explain the efforts that must be made to prevent neglect in the household again. The method used in this research is a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification, data collection using techniques such as literature study, interviews, and documentation. The data source that has been used is secondary data. The results of this research indicate the factors that cause household neglect are; do not provide a living, make dependence; the existence of a patriarchal culture in society; low education and knowledge of women as wives. The provisions of the Marriage Law stipulate that the husband must be responsible, if it is violated then legal sanctions will apply. In cases of household neglect, a solution is usually found not to be penalized and not to be fined. Efforts that must be made so that household neglect does not occur again is by car; there must be awareness, there needs to be religious guidance, it is not enough to just provide material but cannot educate his wife well, there must be mental development because a husband to become a leader must be able to lead his wife to a better direction. Legal consequences / sanctions for a husband who has neglected his wife can be punished with a maximum imprisonment of three years or a maximum fine of Rp. 15 million based on articles 49 and 50 of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT. Efforts that must be made so that neglect of the household does not occur again is by means of citizen awareness that neglect is a criminal act, so that law enforcement must continue so that people understand that neglect is a criminal act, from the aspect of marriage there must be socialization from the general public .   Keywords: neglect, wife, violence, household, criminal.

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami) berisiko mengakibatkan efek psikologis bagi korban (istri/perempuan), diantaranya, mengalami peningkatan depresi, rendah diri, dan tekanan psikologis. Tingkat keparahan kekerasan fisik ini juga dapat memprediksi tingkat depresi pada korban. Rata- rata gangguan stres pasca trauma pada perempuan yang mengalami siksaan secara fisik cukup tinggi menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan kuantitas kejadianya, kualitas peristiwa dan perilaku negatif anggota keluarga dapat menjerumuskan kepada kehancuran dan perceraian keluarga. Efek kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korban. Kekerasan tersebut juga berakibat buruk pada anak, yaitu mengganggu perkembangan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mengalami masalah psikologis, emosional, perilaku, masalah sosial dan akademik. Kekerasan sering kali terjadi pada perempuan disebabkan adanya pandangan masyarakat Kata kunci:Perlindungan, Kdrt

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung adalah dengan memberikan jaminan layanan kesehatan gratis program Krama Badung Sehat yang terintegrasi dengan kartu Indonesia Sehat yang di sebuat KBS-KIS. Maksud dari implementasi program Krama Badung Sehat adalah tercapai Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Badung. Pelaksanaan program Krama Badung Sehat di Kabupaten Badung dalam dua tahun menunjukan terjadinya peningkatan jumlah kepesertaan, pemanfaatan fasilitas layanan kesehatan, jumlah kelompok program pengelolaan penyakit kronis dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Peningkatan ini sejalan tren peningkatan beberapa indicator kesejahteraan masyarakat seperti: Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita di Kabupaten Badung. Meningkatnya semua indikator secara parallel, maka dapat disimpulkan bahwa program Krama Badung Sehat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung perlu mengoptimalkan implementasi program Krama Badung Sehat dengan meningkatkan peran sektor terkait, membangun system layanan kegawatdaruratan untuk ambulans desa serta meningkatkan layanan kesehatan  promotif   dan preventif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Badung.

This study aims to understand, describe and analyze the meaning of family harmony based on the field research with a focus of research that leads to 1) understand about families from the married couples in St. Paulus Datai Nirui, 2) describe the meaning of family harmony according to the couples at St. Paulus Datai  Nirui,  3)  analyze  factors  that  cause  disharmony  in  the  household,  4) describe married couples expectations for further family life. The research method used is a qualitative approach. Data collection techniques are done by interview and documentation. Data analysis techniques using interactive patterns with stages performed 1) gathering information from the field, 2) Select information through themes that have been sorted and presented using Indonesian, 3) Drawing conclusions. The research was carried out on June 8-22 at the St. Paul Datai Nirui Station in the Parish of Santa Maria de la Salette Muara Teweh. There were 11 informants interviewed consisting of 5 married couples and 1 parish priest.

Menggunakan deposito sebagai agunan, atau jaminan kredit bank (Cash Collateral), masih jarang dilakukan. Umumnya, orang menggunakan aset berwujud sebagai barang jaminan, dan belum mengetahui bahwa deposito dan tabungan dapat dipakai sebagai jaminan kredit di Bank. Dalam perkembangannya, debitur dapat mengajukan pinjaman kredit pada bank dengan agunan deposito, namun bukan miliknya. Jadi yang diagunkan adalah deposito milik pihak ketiga apakah itu suami atau istri sendiri, maupun tidak menutup pihak ketiga lain seperti milik orang tua atau pihak lain. Dasar hukum yang digunakan terkait gadai deposito oleh pihak ketiga adalah Pasal terkait perikatan terutama Pasal 1320 KUHPer, Pasal terkait Gadai yaitu Pasal 1150 s/d 1160 KUHPer, Pasal penanggungan Utang Pasal 1820 s/d/ 1832 KUHPer,  UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jsa Keuangan. Secara teori Undang – Undang Perbankan, UU OJK, Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan bagi deposan yang depositonya dijadikan agunan oleh pihak lain. Perlindungan Hukum yang diberikan menjadi tidak efektif karena pihak ketiga selaku pemilik deposito secara sadar dan tanpa paksaan bersedia untuk dilakukan pemblokiran dan pencairan deposito miliknya, apabila debitur wanprestasi, dengan membuat kuasa tidak dapat dicabut dan penandatanganan pada bagian belakang bilyet deposito miliknya. Dengan demikian deposan secara sadar telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUHPer. Agar perjanjian (pokok dan tambahan) tidak Batal Demi Hukum karena melanggar ketentuan tentang Klausula Baku, maka pihak bank harus dapat memberikan penjelasan kepada konsumen (debitur maupun deposan) terkait resiko – resiko kredit yang dimaksud.