Publication Search

The purpose of this study are (1) to analyze the factors that cause violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang. (2) To analyze criminological studies of violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City. The approach method is done juridically sociologically, specification descriptively using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively. The results of the discussion show that (1) the factors that cause violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City are human factors, among others, the driver's indiscipline, the intent of the driver and the pretense of the driver. (2) Criminological study of violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang, namely the presence of awareness, discipline, public interest in having a vehicle, incompetence factor

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan  Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari  putusan  PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst,  tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

 Human Trafficking is an act of recruitment, shelter, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence, using violence, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage or paying or benefits, so obtain approval from the person who holds control over the other person, whether carried out within the state or between countries, for the purpose of exploitation or to result in exploitation (Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons).           This study aims to analyze aspects of judges' consideration of the criminal termination of perpetrators of trafficking in persons in Decision Number 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016, covering juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridical aspects are based on the existing legal umbrella and judge as the applicator, sociological aspects, namely the application of the law concerning the values ​​of society in order to create legal justice, and philosophical aspects that are based on the value of truth and justice.           This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms.           The problem in this study regarding the basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons and the comparison of judges' considerations related to criminal imposition of perpetrators of human trafficking in decisions No. 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016.           From the results of this study indicate that, the application of the law where the judge as the applicator is in accordance with the values ​​of the law, and the community, but still very minimal or the need for more policies on victims of trafficking, namely the right to restitution (restoration of the rights of victims from trafficking).

Background: Prosocial behavior is one type of social-emotional development among preschoolers which can influence development at a later stage. Untreated social-emotional development can lead to aggressive, shy, timid, destructive behaviors, powerful behavior, violent behavior, negativism and selfishness. Objective to describe the prosocial behavior among preschoolers (5-6 years). Methods: This study used a descriptive design with a survey approach. The sampling technique used in this study was probability sampling: total sampling, namely 66 preschoolers (5-6 years old) at Maria Fatima Kindergarten, Jembrana, Bali. The data collection tool used here was a questionnaire in the form of a scale that was developed based on prosocial behavior indicators. Data analysis used univariate analysis in the form of categories. Results: The study results showed the characteristics of respondents namely male children of 48.5%, female children of 51.5%, five years old of 69.7%, six years old of 30.3%. The minimum score of prosocial behavior was 25 (low category) and the maximum score was 39 (moderate category). Conclusion: This study found that most of prosocial behavior of preschoolers (5-6 years old) was in the moderate category (74.2%). Further studies should be conducted regarding the factors that influence prosocial behavior.

Background: Etiology of  pruritus uremic has not yet been found specifically, but there are risk factors of the pruritus such as dry skin, reduced pruritogenic transpidermal elimination, hyperparathyroid, high calcium, magnesium and phosphate levels. Pruritus is a common and sad symptom that affects patients with chronic kidney disease. Purpose:  to describe the skin moisture level in patients with Chronic Kidney Failure who undergo Hemodialysis in the Hospital of Buleleng. Method: This research is a quantitative research using descriptive method design. The population of this study was CRF patients who underwent regular HD at Buleleng Hospital. Sampling using simple random sampling technique with a total of 52 respondents. Respondents studied were CRF patients who underwent regular HD twice a week with a description of characteristics including age, sex, education, occupation and length of HD. Result: showed that the majority of respondents (38.4%) were in the category of 30-45 years old with a greater number of male respondents (69.2%). Most of the respondents' education levels were in secondary education (42.3%) and respondents did not work as many as 10 respondents (19.2%). Furthermore, the length of HD is mostly for 0-5 years, which is as much as 75%. the skin moisture level of CRF patients undergoing Hemodialysis in Buleleng General Hospital found that all respondents obtained dry skin (100%). Patients who undergo HD for approximately 5 years have experienced dry skin. Conclusion: Chronic kidney failure can cause changes in the sweat glands and oil glands which cause the skin to lose its natural ability to moisturize itself. This condition can also be caused by metabolic changes in CRF, which are interrelated with the fluid volume of patients undergoing dialysis.

Penelitian ini dilakukan untuk meneropong kehidupan menggereja umat di Stasi Tangkiling dalam terang paham Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus. Umat di Stasi Tangkiling kurang terlibat secara aktif dalam hidup menggereja. Melalui studi ini, diharapkan agar umat Stasi Tangkiling mampu menyadari arti dirinya sebagai Gereja Tubuh Mistik Kristus yang direalisasikan dalam kehidupan menggereja. Metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, depth interview dan dokumentasi. Langkah-langkah penelitian meliputi percakapan dengan informan, profil informan, penentuan tema, refleksi, implikasi, sintesis, prospek atau kemungkinan yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat di Stasi Tangkiling memiliki kehidupan menggereja yang sudah baik dan hal tersebut sesuai dengan paham Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus. Hanya saja umat tidak memahami secara mendalam akan makna Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus karena belum pernah diberi pemahaman sebelumnya. Faktor-faktor penghambat bagi keterlibatan umat adalah kurangnya pemahaman umat tentang makna Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus, kesibukan dalam pekerjaan, transportasi dan jarak  serta perbedaan pendapat. Maka langkah pastoral yang diharapkan untuk dapat menjawabi persoalan yang ada adalah dengan melakukan katekese berkelanjutan, keterlibatan secara aktif dari mitra pastoral dan pendekatan melalui kunjungan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran dan tugas Dewan Pastoral Paroki dalam reksa pastoral Gereja dan pelayanan dalam Gereja Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, observasi,  dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisa data. Langkah-langkah penelitian meliputi, percakapan dengan informan, profil informan, penentuan tema, refleksi, implikasi, sintesis, prospek atau kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga paroki dapat tumbuh dan berkembang, dengan harapan dapat membantu umat agar semakin aktif, terutama umat yang berada di stasi-stasi yang membutuhkan pelayanan dan kunjungan agar iman dan pengharapan mereka semakin bertumbuh dan berkembang untuk memperoleh suatu keselamatan yang kekal, sehingga dapat lebih memahami makna yang terkandung dalam ajaran Gereja Katolik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dewan pastoral paroki khususnya di paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah sungguh sangat berperan dan dewan pastoral paroki benar-benar dibutuhkan di paroki terutama dalam reksa pastoral Gereja dan untuk membantu pastor paroki dalam tugas dan pelayanannya untuk melayani umat di paroki. Anggota DPP perlu mendapatkan pembekalan juga pengetahuan yang memadai, terutama dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban sebagai anggota DPP, sehingga anggota DPP dapat menjalankan tugas dan perannya masing-masing dan bisa bertanggung jawab  atas tugas mereka terutama untuk membantu melayani umat dan juga paroki. Semua pihak diharapkan dapat mendukung DPP dalam menjalankan tugas dan pelayanannya terutama perannya dalam reksa pastoral Gereja di paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah demi kemajuan dan perkembangan paroki. Selain itu Anggota DPP diharapkan dapat bekerja sama baik itu dengan umat dan juga pastor Paroki, agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana penggunaan media gambar yang diterapkan mampu menarik minat anak Sekolah Minggu, khususnya pada saat mendengarkan Sabda Tuhan. Studi ini dapat menjadi pedoman bagi para pembina Sekolah Minggu dalam menggunakan metode dan sarana yang digunakan dalam menyampaikan pengajaran kepada anak dalam kegiatan Sekolah Minggu. Metode yang digunakan dalam proses penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data yang benar-benar akurat, langkah-langkah penelitian yang digunakan yakni : observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak Sekolah Minggu sangat antusias dan tertarik ketika penyampaian sabda Tuhan menggunakan media gambar.Minat mereka bisa dilihat dari bagaimana fokus perhatian anak, ketertarikan anak, rasa senang dan keterlibatan anak dalam mengikuti Sekolah Minggu. Ada kerinduan tersendiri bagi mereka untuk mendengarkan sabda Tuhan pada Minggu berikutnya terlebih mereka menunggu dan penasaran gambar yang akan digunakan pembina dalam menyampaikan sabda Tuhan. Kurangnya sarana dan prasarana menjadi keterbatasan pembina dalam menyampaikan pengajaran Sekolah Minggu sehingga menjadi masalah dalam pemilihan metode yang digunakan pembina dalam pengajaran. Untuk itu perlu ada terobosan baru yang dibuat dengan cara sederhana dan se-kreatif mungkin dengan menggunkan media gambar agar anak mudah memahami makna dan pesan yang pembina sampaikan, agar sabda Tuhan yang disampaikan tidak hanya sebagai cerita dongeng biasa tetapi cerita yang memiliki banyak arti yang selalu mereka ingat baik dalam hati dan pikiran mereka.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendampingan petugas pastoral sebagai animator bina iman anak di Stasi Santo Fransiskus Asisi Paroki Santa Maria Ratu Damai Nehas Liah Bing. Melalui studi ini diharapkan para petugas pastoral dapat mendampingi anak-anak dengan penuh kreatifitas sehingga dapat membangkitkan  minat anak-anak untuk mengikuti  kegiatan bina iman. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah penelitian meliputi wawancara dengan informan, profil informan, penentuan tema, refleksi, implikasi, sintesis, prospek atau kemungkinan yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pastoral sebagai animator di stasi st. Fransiskus Asisi sudah berperan aktif dalam kegiatan bina iman anak yaitu mengajarkan anak-anak bernyayi, baca Kitab Suci, berdoa, dan pengenalan liturgi praktis. Namun karena banyaknya tenaga pastoral sukarelawan dan tidak mendapatkan pembinaan khusus, mengakibatkan mereka kurang kreatif dalam pendampingan bina iman anak. Simpulan dari penelitian ini adalah sangat dibutuhkan pendampingan dari petugas pastoral dalam bina iman anak agar mereka dapat bertumbuh dewasa dan melibatkan diri dalam hidu menggereja.

Vigilantism itself is an offense that still often occurs in the community around us. This violates the provisions of article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, article 351 paragraph (2) and (3) of the Criminal Code, article 354 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Violations of vigilantism are not justified because it is as if the community as the perpetrators of vigilantism ignores the legal process in force in Indonesia. Then there needs to be protection for the suspect or victim of vigilantism even though he is a criminal. It aims to achieve justice and legal processes in this country. The formulation of the problem of this research is What are the factors - factors that cause the occurrence of vigilante actions, How is law enforcement against perpetrators of vigilante acts (Study in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police). The type of research used in this study is juridical normative. The research specifications are analytical descriptive. This study uses two sources of cracked data: primary data and secondary data. The method of presenting data in research is done in a descriptive way. The analysis used in writing this thesis is qualitative. The results showed that, the factors that caused the act of vigilantism were spontaneous arising from a group of people who came from social pressure factors, lack of public trust in law enforcement officials, lack of knowledge of people who conduct vigilante about the law and busy people capture the moment of vigilante with a cellphone rather than having to break up. Law enforcement against perpetrators of vigilante conduct (Studies in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police) by conducting, overcoming, and minimizing the occurrence of vigilante acts both from the policy of penal policy (repressive) in accordance with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, article 170 paragraph (1) and (2) KUHP, article 351 paragraph (2) and (3) KUHP, article 338 KUHP article 354 paragraph (1) and (2) as well as non-penal (preventive) is done by conducting counseling to the community in the area - areas considered to be the scene of vigilantism and carrying out routine patrols.   Keywords: Factors, Enforcement, Self-Performing Judges.  

ABSTRACT An environmental permit is a permit given to any person or initiator who wishes to undertake a business and / or activity that is required to be UKL-UPL in the framework of environmental protection and management as a condition of obtaining a business and / or activity license. Violations committed by PT. Hadi Putra Makmur related to the issue of obligations and prohibitions, especially regarding licensing, efforts to manage and monitor the environment, hereby the supervision of DLH enforces by giving administrative sanctions. The above is the basis for the author to take the title "ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON IMPORTANT ACTIVITIES THAT DO NOT HAVE DOCUMENTS UKL-UPL (Study of PT. Hadi Putra Makmur Semarang City)." In this research, the authors raise the problems, namely: a. How is administrative law enforcement for activities that have no significant impact that do not yet have UKL-UPL documents? b. What are the obstacles that arise in the administration of administrative law for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents? c. What is the Role of Administrative Law in Enforcement of Environmental Law? The method used is to use the type of juridical normative research with descriptive analytical research specifications, secondary data sources with data collection methods through literature study and interviews, and the method of presentation and data analysis methods using descriptive analytical methods. The purpose of this study is to explain the application of administrative sanctions for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents. Barriers that arise in the enforcement of administrative sanctions for activities that do not have a significant impact that do not have UKL-UPL documents, and the role of administrative law in environmental law enforcement. The results showed that PT. Hadi Putra Makmur has violated licensing, environmental management and monitoring efforts, DLH Semarang city has imposed administrative sanctions in the form of government coercion in accordance with PP no. 37 of 2012 concerning environmental permits. Administrative sanctions are legal instruments used for the first time by DLH in enforcing cases conducted by PT. Hadi Putra Makmur.   Keywords: Administrative Enforcement, Environmental Permit, UKL-UPL

The application of sanctions for children is not the same as the application of sanctions for adults, criminal sanctions imposed on children are based on justice, truth, welfare, and the child's future, children have special characteristics and characteristics that require guidance in order to ensure their physical and mental growth as a whole. , harmonious and balanced because children are the most important pillar in determining the fate of the nation and state in the future. An addict or narcotic abuser from a legal perspective is also a criminal offender. In this study, the authors raised several problems, namely How to Implement Criminal Sanctions Against Children of Narcotics Abusers and How Judges Considerations in Deciding Narcotics Abusers in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg. The research method used in this research is in concreto. This writing aims to explain the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse Children and Judge Considerations in Dropping Decisions Against Narcotics Abuse in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016.PN Smg, the defendant is sentenced to sanctions for actions namely by medical rehabilitation and social rehabilitation . The sanctions obtained by narcotics criminal offenders in decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg are in accordance with existing regulations in Indonesia, apart from being accompanied by a person / guardian, the defendant is accompanied by a legal advisor, namely Rizka Abdurrahman SH, MH, during the examination process of the defendant did not receive discriminatory treatment / distinction, the judge in passing the verdict for the defendant has considered things that are burdensome and lighten and consider everything that is best for the child.   Keywords : Children, Narcotics, Abuse, Application of Criminal Sanctions

The occurrence of crime is caused by several factors, namely criminal biology, criminal psychology, and criminal sociology. Even though there are many factors related to an offender committing an act of sexual abuse based on that basis, I took a research entitled: "Criminological review of the causes of people committing an act of sexual immorality (Study of the Demak State Decision No.115.Pid.Sus / PN / Dmk August 10, 2016) ". Formulated as follows what factors cause people to commit criminal acts of sexual abuse? And what about the criminology review of the perpetrators of obscene criminal acts in the Demak District Court for the study of obscene decisions based on the decision of the Demak District Court No.115.Pid.Sus / 2016 / PN / Dmk 10 August 2016 ?. A type of sociological juridical study, the specifications of this study are analytical descriptive. Descriptive qualitative analysis data with the aim of describing the exact characteristics, state of symptoms of a particular individual or group can be concluded later stages. Based on the research results obtained: the conclusion of biological factors, psychological factors, sociocultural factors. Criminal psychology factors on the condition of the perpetrators can be seen from the way they do, sociocultural factors seen from the economic conditions, changes in the social status of rural communities to the city. Crimes related to criminal psychology, criminal biology, sociocultural: 46 year old convict R as a criminal biologist who committed crimes such as sexual abuse, convicted R male sex. Biologically criminal acts of sexual abuse committed by men rather than women, convict R has a normal mental state that psychologically has the ability to be responsible for the crimes committed.   Keywords: Criminology, Causes of Crimes, Crimes for obscenity.  

Kualitas siswa dalam Program Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara tidak dalam kualitas tertinggi. Tetapi kompetensi kelulusan standar diperlukan di tingkat yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterampilan dalam kegiatan belajar. Peningkatan aktivitas pembelajaran telah dilakukan melalui pendekatan saintifik berbasis lesson study pada mata kuliah sistematika tumbuhan tinggi melalui 4 siklus. Setiap siklus memiliki tahapan perencanaan-lihat-lihat. Data diperoleh dari deskripsi tahapan plan-do-see dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana itu layak dan teliti. Implementasi do bahwa perkuliahan dapat mengatur waktu dengan baik, memberikan motivasi dan ketepatan pada kesalahpahaman yang disampaikan oleh mahasiswa; selain itu, aktivitas belajar siswa dan kemandirian mereka selama kegiatan belajar semakin meningkat. Implementasi see dapat meningkatkan kolaborasi antar dosen dalam menyusun rencana selanjutnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan ilmiah berdasarkan studi pelajaran dapat meningkatkan keterampilan dosen dalam melakukan kegiatan belajar siswa, meningkatkan kegiatan belajar siswa dan meningkatkan kemandirian siswa.Kata kunci: keterampilan belajar, lesson study, pendekatan saintifik

Asphyxia is the failure to initiate and continue breathing spontaneously and regularly when the baby is born or some time after birth. The aim of the research is to determine the description of midwives' knowledge of the meaning of asphyxia, etiology and treatment of asphyxia at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The research was carried out at the Special Regional Hospital for Women and Children in Pertiwi Makassar. The method in this research uses descriptive analytics by taking a sample of 45 midwives with a total sampling technique, namely all midwives who work at the Pertiwi Makassar Regional Special Hospital for Women and Children in 2016. The data used in this research is primary data with the variable studied being knowledge midwives about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. The results of the research from 45 midwives who were willing to be respondents found 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the meaning of asphyxia, 42 respondents (93.33%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia and 40 respondents (88.89%) who had good knowledge about the etiology of asphyxia. good about treating asphyxia. In conclusion, most of the midwives' knowledge is good about the meaning of asphyxia, the etiology of asphyxia and the treatment of asphyxia. It is hoped that midwives will further increase their knowledge, especially in handling asphyxia in newborns to reduce the neonatal mortality rate.    

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia terutama atonia uteri dan ruptur perineum. Tujuan studi kasus ini meresume asuhan kebidanan ibu bersalin primigravida dengan senam hamil terhadap pencegahan ruptur perineum dan mengidentifikasi efektivitas senam hamil terhadap ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida. Metode penelitian studi kasus ini menggunakan metode observasional deskriptif  yang dilakukan di Puskesmas Kebakkramat I pada bulan Maret sampai April 2016 pada ibu bersalin primigravida dengan senam hamil melalui teknik pengumpulan  data primer dan sekunder dengan format asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan 7 langkah varney dan melaksanakan latihan senam hamil sesuai dengan SOP serta nama inisial dan surat persetujuan. Hasil penelitian didapatkan responden yang mengikuti senam hamil sejak usia kehamilan 28 minggu dengan frekuensi dan ketepatan pelaksanaan mampu mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum sampai dengan derajat IV bersamaan dengan pelaksanaan persalinan yang aman dan nyaman. Kesimpulan senam hamil cukup efektif untuk mengurangi resiko terjadinya ruptur perineum pada ibu bersalin primigravida.

Latar Belakang: Pemilihan kontrasepsi yang digunakan oleh wanita perlu mempertimbangkan pengaruh metode tersebut terhadap fungsi reproduksi sekaligus kesejahteraan umum. Alat kontrasepsi pil dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping paling utama yaitu gangguan pola haid. Hasil studi pendahuluan pada akseptor KB pil dan suntik kombinasi didapatkan 2 dari 5 akseptor KB Pil Kombinasi mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan akseptor KB Injeksi Kombinasi 1 dari 5 orang mengalami siklus haid yang tidak teratur. Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan Survey Analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Puskesmas Kerjo. Sampel yang diambil adalah akseptor KB pil dan injeksi kombinasi. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 60, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Quota Sampling. Instrumen penelitian menggunakan angket. Teknik analisa data pada analisis bivariat menggunakanT test. Hasil Penelitian: Hasil penelitian didapatkan siklus menstruasi akseptor KB pil kombinasi mayoritas normal (90%). Sedangkan siklus menstruasi pada akseptor KB injeksi kombinasi mayoritas juga normal (90%). Analisa bivariat padaperbedaan siklus menstruasi akseptor kb pil dan injeksi kombinasi menunjukkan nilait hitung lebih kecil dari t tabel (0,192 < 1,67065). Sehingga tidak ada perbedaan siklus menstruasi antara KB pil dan injeksi kombinasi. Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan siklus menstruasi akseptor KB pil dan injeksi kombinasi.

Yesus ditampilkan Injil Markus sebagai karakter yang misterius. Studi tentang kemisteriusan pribadi Yesus semakin menanjak belakangan ini sejak Wrede mengungkapkan teori tentang “Rahasia Mesianis”-nya. Analisis karakter Yesus secara naratif  dalam  artikel  ini  merupakan  salah  satu  upaya  terfokus  untuk  membantu mengungkit beberapa aspek dari “Rahasia” ini. Saya menggunakan metode analisis karakter yang dirancang oleh Malbon, yang berfokus pada performa karakter, dalam hal ini Yesus. Analisis ini menaruh perhatian pada apa yang karakter-karakter lain katakan kepada dan tentang Yesus; apa tanggapan Yesus; apa yang Yesus lakukan, serta apa karakter-karakter lain lakukan sebagai tanggapan atas kata dan tindakan Yesus. Pembahasan hanya dibatasi atas Mrk 4:35-8:30 karena dalam bagian inilah terjadi proses identifikasi  karakter  Yesus  yang  berpuncak  pada  pengakuan  Petrus  atas  Kemesiasan Yesus. Proses ini tampak terkait secara hakiki dengan tonggak peristiwa misi pertama Yesus ke seberang, yang notabene merupakan daerah orang non-Yahudi. Hasil dari studi ini menunjukkan karakter Yesus yang familiar, meneguhkan beberapa fakta yang sudah ada sebelumnya, sekaligus menyajikan aspek-aspek yang mungkin mengejutkan.