Publication Search

73,099 articles from 684 journals · 2,111 citations tracked

Showing 61-80 of 251

Analytics

Raymundus Anthony Samadi

Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi 2025 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

This paper analyzes the relevance of the Frankfurt School’s Critical Theory in shaping public policy in Indonesia’s trade sector, particularly in the context of implementing Law Number 7 of 2014 on Trade. Using key concepts of Critical Theory—such as alienation, reification, instrumental rationality, and emancipation—this study evaluates how the structure of modern political economy can generate social inequality, the marginalization of small business actors, and the dominance of market-driven logic in national trade practices. A thematic analysis approach based on a literature review is employed to examine relevant scholarly works, including theories from Adorno, Horkheimer, Habermas, and contemporary critical theorists. The findings indicate that trade policies tend to be technocratic, efficiency-oriented, and insufficiently reflective of economic democracy, social justice, and empowerment principles for grassroots economic actors as mandated by the constitution. Such conditions reproduce structural injustices, particularly for MSMEs, which are often marginalized within a competitive trade system dominated by large capital. Therefore, more inclusive, participatory policy designs that are sensitive to structural inequalities are urgently needed. This study concludes that Critical Theory serves as a robust conceptual framework for analyzing power relations within the trade sector while also offering a transformative direction for policy development. Strengthening deliberative public spheres, enhancing MSME protection, and transforming power relations are essential steps toward achieving trade policies that are fairer, more humanistic, and emancipatory.

Vivilia Agnata Mudi; Magdhalena Tasik Todingrara

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The principle of freedom of contract is a fundamental concept in civil law that provides parties with the autonomy to form, determine the content of, and implement an agreement. However, the development of information and communication technology has brought about the phenomenon of the digital economy, which has transformed patterns of contractual relationships, particularly through electronic contracts. The characteristics of digital contracts uniform, instantaneous, and generally expressed in standard clauses raise the question of the extent to which the principle of freedom of contract remains relevant. This article aims to analyze the concept of freedom of contract in civil law, its application in the digital economy, and to assess its relevance in addressing contemporary legal challenges. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the principle of freedom of contract continues to hold relevance, but its application cannot be understood in absolute terms. In the digital context, the principle requires reinterpretation by taking into account contractual justice and consumer protection.

Ananta Nurjianto Putri; Emi Tahmida; Mochammad Indra Yumanto

AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam 2025 STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru sebagai subjek pendidikan dalam perspektif tafsir tarbawi berdasarkan Q.S. Al-Kahfi ayat 66-67 serta relevansinya bagi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Kisah dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir merepresentasikan relasi edukatif antara murid dan guru yang dilandasi adab, kesabaran, kerendahan hati, dan keteladanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, kitab tafsir tarbawi, serta buku dan artikel jurnal pendidikan islam yang terbit dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik Analisis tematik menggunakan pendekatan tafsir tarbawi. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru perspektif Al-Qur‟an tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual peserta didik. Nilai-nilai pendidikan dalam Q.S Al-Kahfi ayat 66-67 memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam pendidikan MI, khususnya dalam penguatan adab belajar dan pembentukan karakter Islami peserta didik.

Shela Zulfa Syifaurrohmah

Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study aims to analyze the relationship between the concept of responsive law developed by Robert Nonet and Philip Selznick and the benefits of sustainable development in the context of Indonesian law. Using normative legal research methods, this study focuses on the study of legal doctrines, scientific literature, and regulations related to sustainable development. The results of the study show that responsive law has the potential to become a more adaptive and participatory regulatory framework. This legal model is relevant to strengthening sustainable development policies because it supports the integration of social values, environmental protection, and intergenerational justice. However, structural challenges such as bureaucracy, regulatory inconsistency, and weak law enforcement remain obstacles to the implementation of responsive law in Indonesia. This study confirms that the application of responsive law can increase the effectiveness of sustainable development policies when developed in conjunction with the strengthening of national legal institutions.  

Masna Nurfadilah; Achmad Muhlis

jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study aims to explore Al-Syarqawi’s concept of learning motivation and its relevance to the development of students’ interest in learning within the framework of modern Islamic education. The research adopts a qualitative approach with a library research method and applies content analysis to Al-Ta’allum: Al-Nadhariyat wa Al-Tatbiqiyyah and other relevant references. The results show that Al-Syarqawi places motivation as a fundamental condition that determines the continuity and success of the learning process. Motivation, both intrinsic and extrinsic, covers spiritual, psychological, social, and biological dimensions that guide students toward meaningful learning experiences. Al-Syarqawi emphasizes that spiritual motivation should be integrated into the educational process to create balance between intellectual development and moral-spiritual growth. His thought remains relevant to holistic and character-based education, especially in the context of the Merdeka Curriculum, which promotes student independence, creativity, and moral responsibility. Thus, this study contributes to enriching Islamic educational thought by providing an integrative perspective that harmonizes spiritual, psychological, and pedagogical values to enhance students’ motivation and learning engagement.

Maharani Dwi Nurhalizah Rahmah; Inayah Thohiroh; Muhammad Luthfi Ramdhani; Muhammad Ary Sukmo Wibowo; Abdul Azis

Jurnal Budi Pekerti Agama Islam 2025 Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pemanfaatan teknologi dalam budaya islam menurut perspektif buya hamka, dengan teknologi yang semakin berkembang dan modern membuat budaya islam lebih dikenal secara luas dan mudah, melalui perspektif buya hamka ini islam tidak melarang umat islam untuk ketingglan zaman, asalkan setiap budaya yang dihasilkan dan disebar luskan bisa sesuai syariat islam , sehingga jauh dari kata maksiat dan menyesatkan serta tidak melanggar syariat islam. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi kontribusi teknologi dalam penyebaran budaya Islam menurut pandangan Buya Hamka. Proses pengumpulan data dilakukan melalui  sistem observasi, wawancara, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif merujuk pada teori-teori keislaman dari Buya Hamka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Buya Hamka melihat teknologi sebagai sarana yang dapat memperkuat nilai iman dan moral, serta menyebarluaskan ajaran Islam secara inovatif dan interaktif. Pandangannya menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan kemajuan spiritual agar teknologi dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan Islam. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi pemikiran Buya Hamka dalam era digital saat ini, di mana media digital memiliki peranan yang signifikan dalam menjangkau masyarakat luas dengan cara yang humanis dan dialogis, sejalan dengan nilai-nilai moral dan budaya Islam.

Hamiruddin Hamiruddin; Iftitah Jafar; Mudzhira Nur Amrullah

jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Penelitian ini mengkaji rasionalitas pewahyuan Al-Qur’an melalui pendekatan skripturalis-filosofis guna menegaskan relevansi epistemologis wahyu dalam konteks keilmuan modern. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa wahyu bukan sekadar fenomena teologis, tetapi juga sumber pengetahuan yang dapat diuji secara rasional. Analisis dilakukan menggunakan kombinasi metode hermeneutik filosofis, analisis wacana, filologi Semitik, dan pendekatan komputasional berbasis pemrosesan bahasa alami. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap struktur argumentatif teks dan konteks historisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewahyuan Al-Qur’an memiliki koherensi internal yang kuat, dibuktikan melalui stabilitas filologis manuskrip, kontinuitas transmisi, serta konsistensi retorika dan struktur teologisnya. Wahyu terbukti berfungsi sebagai fondasi epistemik yang menuntun akal dan ilmu pengetahuan menuju kesatuan kebenaran. Penelitian ini juga mengungkap relevansi universal Al-Qur’an dalam etika, pluralisme, dan integrasi sains melalui paradigma tawhidic yang menolak dikotomi antara agama dan ilmu. Hasil analisis memperlihatkan bahwa rasionalitas wahyu memiliki nilai universal dan aplikatif dalam membangun sistem pengetahuan yang komprehensif, interdisipliner, dan berorientasi nilai. Studi ini memperkaya filsafat Islam kontemporer dengan menawarkan model epistemologi integratif yang dapat digunakan untuk mengembangkan wacana etika global, pendidikan spiritual, serta kebijakan ilmu berbasis nilai-nilai wahyu.

Dewi Rahmawati

Jurnal Ilmu Pendidikan 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Education in remote areas continues to face various problems that affect the quality and equity of learning outcomes. The lack of adequate facilities and infrastructure, the shortage of competent teachers, and limited access to learning resources are the main obstacles to implementing effective education in these regions. In addition, the national curriculum, which is uniform in nature, is often less relevant to the needs, potential, and local context of the community. This study aims to analyze educational problems in remote areas and their relevance to adaptive and contextual curriculum design. Using a literature review approach, the study shows that a curriculum aligned with local conditions can improve students’ learning motivation, develop regional potential, and strengthen life skills. Therefore, collaborative efforts among the government, educators, and the community are needed to design a curriculum that can effectively address educational challenges in remote areas in a sustainable manner.

Iffah Fauziah Rahardy; Yunika Anggraini

Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa 2025 Universitas Palan

This study aims to explore the relevance of Pupuh Kasmaran Mocoan in Lontar Yusup Banyuwangi to the culture of the Banyuwangi community through a literary anthropology approach. Pupuh Kasmaran Mocoan is part of the literary heritage of East Java and is preserved in Lontar Yusup Banyuwangi, reflecting the cultural values, traditions, and worldview of the local society. The research employed a qualitative descriptive method using reading and data classification techniques based on cultural elements. Data were analyzed by identifying cultural aspects embedded in the text and examining their relevance to the social and cultural life of the Banyuwangi community. The findings reveal that Pupuh Kasmaran Mocoan is not merely a literary work but also a representation of the cultural complexity of Banyuwangi society. It contains various cultural values, including social norms, customs, beliefs, and moral teachings that continue to be relevant in contemporary community life. These findings demonstrate that traditional literary works can serve as important cultural documents for understanding local identity and preserving regional wisdom. The study contributes to a deeper understanding of the cultural elements reflected in Lontar Yusup Banyuwangi and emphasizes the significance of literary anthropology in interpreting traditional literature. Furthermore, the findings provide valuable insights for the preservation and development of regional literature while enriching the discourse on literary anthropology.

Zulrijal Bushido Gani; Najamuddin Gani

Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The formation of regional regulations (Perda) is a constitutional derivative of the implementation of regional autonomy within the framework of the Indonesian legal system. Substantively, Perda function as regulatory instruments aimed at accommodating the specific interests of local communities, in line with fundamental values, contextual needs, and the hierarchy of applicable laws and regulations. However, the high frequency of annulment or cancellation of Perda indicates dissonance or non-compliance with the principles of sound legislative formation. This phenomenon raises the urgency to review the extent to which philosophical, sociological, and legal foundations have been internalized and comprehensively implemented in the regional legislative process. Therefore, this study focuses on analyzing the relevance of these three fundamental foundations to the quality and legitimacy of regional legal products. This study adopts a normative-juridical legal research method, involving descriptive analysis of the corpus of laws and regulations, legal doctrine, and the empirical practice of Perda formation. The results highlight that: the philosophical foundation provides a normative orientation in the form of ethical-teleological values ​​and goals; the sociological foundation reflects the actual needs and social realities of the communities subject to regulation; Meanwhile, the legal basis guarantees formal legality and vertical and horizontal consistency with the national legal system. Key findings indicate that these three foundations are inherently relevant and complementary in determining the quality of regional regulations. Synergy and harmonious integration between them are essential prerequisites for producing regional legal products that have legal validity, are capable of upholding substantive justice, and are responsive to the dynamics of public needs.  

Mersi Faot; Ade Tiara; Yulika Yulika; Yulina Yulina; Sarmauli Sarmauli

Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini 2025 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

This article aims to explore the leadership management of Timothy, a young leader in the Bible, by examining his values, principles, challenges, and the relevance of his leadership for contemporary Christian students. The study employs a qualitative literature review method by analyzing the books of 1 and 2 Timothy, supported by relevant management and theological literature. The findings reveal that Timothy’s leadership is characterized by faithfulness, exemplary living, humility, courage, spiritual discipline, and a strong commitment to maintaining the purity of Christ’s teachings. In facing challenges such as false doctrines, social pressures, and limited congregational support, Timothy demonstrated managerial skills grounded in faith and obedience to the guidance of the Apostle Paul. The study highlights that Timothy’s leadership principles remain highly relevant for Christian students today in developing integrity, resilience, and service-oriented leadership. Furthermore, his example provides valuable insights into integrating spiritual management within academic and organizational contexts. This article contributes to a deeper theological understanding of leadership management that unites faith-based values, moral responsibility, and practical competence to respond wisely and ethically to the challenges of modern life.

Eva Maharani; Eunike Winny Pintaruan; Gisela Meri Kristina

Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik 2025 Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

This study aims to explore in depth the role of God in the creation of humanity as depicted in the Book of Genesis and its relevance to contemporary Christian life. Using a qualitative method with a literature study approach, this research analyzes the texts of Genesis 1:26–28 and 2:7–8, supported by systematic theological perspectives from scholars such as Louis Berkhof and J. J. Davis. The findings reveal that God’s role is multidimensional: God as the Sovereign Designer, who initiates and perfectly orchestrates the creation process; the Personal Creator, who forms humans from the dust of the ground with purpose and intimacy; the Giver of Life, who breathes the breath of life into humanity; and the Mandate Giver, who delegates authority and responsibility to humans to govern His creation. This understanding has profound theological and ethical implications, particularly for the formation of Christian identity rooted in the image and likeness of God (imago Dei), the strengthening of ecological responsibility toward environmental stewardship, and the cultivation of a transformative spirituality centered on living out God’s will in daily life. Therefore, this study concludes that the doctrine of creation is not merely a historical truth but an existential foundation that guides the faith, morality, and practical life of believers in responding to contemporary spiritual and social challenges.

Aben Tuke Banamtuan

Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

This community service activity was carried out to support and strengthen the role of Sunday school teachers in fostering the social and emotional development of preschool children. Early social experiences generally begin in the family, but schools and religious education institutions also play a significant role in shaping children’s abilities to interact, share, and communicate effectively. The program was implemented at PAUD Arastamar Kids Pekanbaru through participatory activities that involved teachers and children. The approach emphasized interactive methods such as giving praise, teaching simple religious values, playing games, and organizing creative learning activities. Examples included origami-making, group singing, storytelling, and encouraging children to share crayons or toys with their peers. These activities not only created a fun and engaging learning atmosphere but also helped children develop empathy, cooperation, and independence. Teachers were guided to consistently integrate these activities into their routines to maximize the positive outcomes. The results of this service showed that Sunday school teachers could effectively encourage positive social-emotional growth by combining religious teachings with play-based and interactive learning. In conclusion, the program provided valuable contributions to strengthening the capacity of teachers while creating a supportive environment for children to interact positively and independently with others.

Salis Azkia; Salwa Salsabila; Fahmi Abdul Mukhsi; Lina Marlina

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This research analyzes the fundamental conflict between state regulation and Sharia principles regarding cryptocurrency in Indonesia, aiming to explore the views of Islamic scholars and the legal perspective in the Qur'an and its interpretations. Cryptocurrency has become a popular investment trend, especially among the youth. While the Bank Indonesia (BI) prohibits its use as a legal payment instrument, its trading activity is legalized as an investment asset under the supervision of OJK and BI. Conversely, the MUI Fatwa and the majority of scholars declare crypto transactions as forbidden (haram) due to the presence of elements prohibited in Islamic economics: riba (usury) and gharar (uncertainty). Gharar is linked to the extreme price volatility that encourages speculation (maysir) and the non-physical nature of crypto. Riba, on the other hand, is associated with the potential for unfair profit in lending and staking mechanisms. This prohibition is rooted in the interpretation of the Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275 and QS. An-Nisa: 29), which strictly forbids riba and consuming others' wealth through bathil (unlawful) means. Consequently, although legally accepted as an investment asset, many scholars view crypto as violating the principles of justice and transparency in Islamic economics.

Neyza Aqwa Ribut Zaskia; Rafelian Reza Anggara; Ananda Akbar Pradana; Abdul Waarits Ibrahim Sukri; Mokhamad Rachmad Tullah Akbar +2 more

Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah 2025 STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

This study aims to examine the Islamic legal maxim al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk (certainty is not removed by doubt), along with its foundations, branches, and applications in the context of Islamic economics. This maxim plays a crucial role in Islamic legal rulings as it provides guidance that something already established with certainty cannot be nullified merely by subsequent doubt. This research adopts a literature review method by analyzing the Qur’an, hadiths, and various recent academic references. The findings indicate that this legal maxim safeguards legal certainty, prevents decision-making based on mere speculation, and protects individual rights in transactions. Several derivative principles, such as al-ashlu baqā’ mā kāna ‘alā mā kāna, al-ashlu barā’atu al-dzimmah, and al-ashlu fil asy-ya’ al-ibāhah, reinforce the notion that the original legal status remains valid until proven otherwise by strong evidence. Its application in Islamic economics covers trade transactions, mudharabah contracts, asset ownership, and debt settlement, all of which require valid proof before altering an established legal status. This study concludes that implementing the maxim al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk remains highly relevant in the context of modern economic development, as it ensures fairness, minimizes disputes, and promotes secure and sharia-compliant transactions.

Najwa Deisya Mayla; Fristia Berdian Tamza; Diah Gustiniati Maulani; Dona Raisa Monica; Refi Meidiantama

Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This research aims to analyze the relevance of applying restorative justice in resolving counterfeiting cases committed by children, by examining the normative, juridical, and practical aspects within Indonesia’s juvenile criminal justice system. The background of this study arises from the dilemma between protecting the rights of children as offenders and the state’s obligation to maintain economic stability and public trust in the national currency. The research method employed is juridical-descriptive with a normative approach,. The implementation of restorative justice can still safeguard public interests, provided it involves relevant institutions such as Bank Indonesia and produces measurable recovery agreements. Thus, restorative justice serves as an alternative approach that balances child protection and legal certainty, while also contributing to the prevention of counterfeit money circulation in society.

Windi Jore Lasenov Sinamo

Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

This study aims to examine the concept of servant leadership based on Matthew 20:20-28 and its relevance to the leadership of pastors in the Pakpak Dairi Protestant Christian Church (GKPPD). The background of this research stems from the dynamics of church leadership, which still faces challenges in realizing the values of service, humility, and relational closeness as taught by Jesus Christ. This research uses a qualitative method with a literature review approach, focusing on the analysis of biblical texts and literature on biblical theology, Christian leadership, and pastoral spirituality. The results of the study show that Jesus introduced a leadership paradigm that is different from the world's pattern, namely leadership that is rooted in service, sacrifice, and love. This principle requires spiritual transformation in church leaders so that their ministry reflects the character of Christ. In the context of GKPPD, the application of servant leadership is important because of the influence of local culture, which emphasizes social structure, and the congregation's need for authentic, relational, and humble leaders. This research confirms that servant leadership is not only theological but also contextual in responding to the challenges of church life, as well as providing theoretical and practical contributions in building a leadership paradigm that is in line with the Gospel and relevant to the local church today.

Zaenal Abidin; Insan Tajali Nur; Alfian Alfian

Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

The main issue in this study is the practice of ministers concurrently holding positions as party chairpersons, despite conflicting with the provisions of Article 23 of Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries, which prohibits ministers from concurrently serving as leaders of organizations funded by the state budget (APBN/APBD), including political parties that receive APBN/APBD funds. The focus of this research is on the reasons why the president appoints ministers from political party leadership and the implications of such dual positions. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, and data collection through literature review of regulations, literature, and other official documents. The study reveals that the main factors behind appointing ministers from party leadership are the dynamics of the multiparty system requiring the president to rely on coalition support, regulatory ambiguity regarding the prohibition of dual office holding, and political pragmatism that undermines the party’s role as representatives of the people. The implications of this practice include violations of Law No. 39 of 2008, weakening of checks and balances mechanisms, potential for transactional politics, strengthening of oligarchy and political dynasties, and violation of good governance principles. To address these issues, a revision of Article 23 of Law No. 39 of 2008 is necessary to make the prohibition of dual offices clearer, strengthen law enforcement mechanisms, ensure transparency in ministerial appointments, and secure the president’s commitment to meritocratic principles.

Magdalena Ayang Tura; Hagar Magdalena Oujaha; Malik Bambangan

jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This article explores the theme of faithfulness amid suffering through a narrative and theological analysis of Job 1:1–22, while also examining its relevance for the Christian faith today. Job is chosen as the central figure due to his portrayal in the Bible as a man who endured extreme suffering yet maintained his spiritual integrity. This research uses a qualitative approach with a library research method, analyzing biblical texts and relevant theological literature. The study focuses on understanding suffering as a test of faith allowed by God, rather than as punishment for sin. The analysis reveals that Job is portrayed as a righteous, upright, God-fearing man who shunned evil. In Job 1:1–22, he loses all his wealth and children in a very short time, yet continues to submit to God’s will. His well-known declaration, “The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord,” affirms the depth of his faith and obedience. Job’s faithfulness is not transactional, but emerges from a pure spiritual relationship with God. Job’s story remains highly relevant for contemporary Christians. In today’s world filled with adversity, Job teaches that suffering is not necessarily a sign of wrongdoing or lack of faith, but can be a means for spiritual growth and character formation. This article affirms that true faith will remain steadfast even when tested by suffering. Thus, Job stands as an enduring example of unwavering faithfulness to God in the face of deep crisis.

Muhammad Habib Zainul Huda; Maragustam Siregar

Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam 2025 Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Character education is a fundamental aspect in the effort to shape individuals with morals, ethics, and responsibility amidst the currents of globalization and modernization. The phenomenon of moral crisis, ethical degradation, and dehumanization emphasizes the urgency of character education that is not only oriented towards intellectual intelligence, but also emphasizes spiritual and social values. In this context, the thoughts of Ahmad Amin, a modern Islamic thinker, are relevant to be re-examined. Ahmad Amin emphasized the importance of Islamic values ​​as a foundation for ethics and morality that are both universal and contextual, thus able to address the needs of modern humans who are facing complex challenges in various aspects of life. This study uses a library research method with a qualitative approach. The main data sources are Ahmad Amin's works related to the concept of morals and education, supplemented by supporting literature discussing character education and its relevance in today's development. The analysis was conducted descriptively and analytically to examine Ahmad Amin's ideas and relate them to the needs of modern society. The results of the study indicate that Ahmad Amin's thoughts on character education are rooted in Islamic moral principles that emphasize the balance between spiritual, intellectual, and social aspects. Values ​​such as honesty, responsibility, discipline, and social awareness are at the heart of healthy character development. This thinking is relevant to the needs of the modern era, marked by a moral crisis, and therefore can serve as an alternative paradigm for character education that adapts to current developments while remaining grounded in Islamic values. Therefore, it can be concluded that Ahmad Amin's thinking is not only of historical value but also makes a significant contribution to developing character education based on Islamic values, capable of maintaining spiritual orientation while addressing the challenges of modernity.