Publication Search

Medical aesthetic tourismberkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kajian terhadap perlindungan hukumnya perlu diperdalam agar tren ini dapat memberikan rasa aman bagi pelakunya. Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum medical aesthetic tourism. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknis analisis data interaktif. Hasil kajian menunjukkan perlindungan hukum medical aesthetic tourism terkait pada standarisasi pelayanan medik, standar keamanan produk, asuransi, litigasi risiko medik selama tindakan dan perawatan.  Perlindungan hukum ini dikaji dengan perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hukum internasional yang terkait.Ulasan literatur naratif ini berfokus pada masalah perlindungan hukum wisatawan yang mendapatkan perawatan medical aesthetic tourism di luar negeriKata Kunci : Perlindungan Hukum, Medical Aesthetic, TourismABSTRACTMedical Aesthetic Tourism shows significant growth in recent years. A study on its law protection should be conducted more in-depth to enable this trend to give the feeling of secure to its actors. This article aimed to study and to analyze Law Protection of Medical Aesthetic Tourism. This study was a doctrinal research referring to primary, secondary and tertiary data sources, with interactive technique of analyzing data.  The result showed the Law Protection of Medical Aesthetic Tourism related to medical service standardization, product security standard, insurance, medical risk litigation during action and treatment. This law protection is studied from the perspective of Pancasila and Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, and related international law. This narrative literature review focused on the problem of law protection for the tourists getting Medical Aesthetic Tourism treatment abroad.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negaraterutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadappendapatan daerah. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hal tersebut penelitian inidilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yangdigunakanadalah Statute Approach dan Case Approach.Upaya yang dilakukan untukmeningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yakni dengan memberikanpenyuluhan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,dengan memberikan penghargaan.Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan, Warga Negara

Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis pembubaran Hizbut TahrirIndonesia (HTI) ditinjau dari perspektif kewarganegaraan liberal dan kewarganegaraanrepublik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumberdata sekunder dan tersier. Jika menganalisisnya menggunakan kewarganegaraan liberal,pembubaran itu tentunya tidak sah, karena Perppu merupakan sarana mengekang ataumeniadakan kebebasan, terutama kebebasan berorganisasi. Tetapi bagikewarganegaraan republikanisme, cita-cita organisasi massa HTI tidaklah sejalandengan bangsa Indonesia yang menganut Pancasila dan UUD Negara RepublikIndonesia Tahun 1945. Jika tidak sejalan dengan cita-cita, bisa dianggap patriotismeanggota HTI sangatlah kurang.Kata Kunci : Hizbut Tahrir Indonesia, Kewarganegaraan Liberal,Kewarganegaraan Republik

AbstrakDoktrin precedent dikenal dalam tatanan hukum Anglo Saxon, dimana hakim terikat pada putusan hakim terdahulu jika menghadapi kasus-kasus yang mirip. Di Amerika Serikat menganut the binding precedent dan persuasive precedent,sedangkan di Inggris menganut “the binding precedent”. Dalam sistem hukum acara pidana di Amerika Serikat juga mengenal plea bargaining system dimana antara jaksa dan terdakwa atau pembelanya dimungkinkan melakukan negosiasi jenis kejahatan yang akan dikenakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut di muka persidangan, sistem ini tidak dianut dalam sistem hukum di Indonesia.Kata Kunci : Precedent, Plea Bargaining Syste

Abstract The frame of reference of this research is that by the regulation of criminal rule on the Constitution of No. 9, 1992 jo No 37,2009, on the immigration(abstract-condemnation), intended the rule to have a power of reinforcement to be obeyed. And towards those of domestic as well as foreigners breaking the law will be enforced to have criminal sanction when they were proved of legelly giuilty and convincincing without any reasons of truth and excuse and also able to be responsible for the judge( as a punisher of inconcrete criminal). It’s needed a judge’s consideration  based on the law, social, economic and other factors enfluecing law enforcement , to enforce the criminal law. ----The considerationsthe taken for the decision making  are acquired from the facts attended at the trial session and the facts clarified at the authentication step. Then, the facts are evaluated and corrected with  letter of accusation, demand, plea, counterplea, rejoinders found as a fact, so that the judge convinced that the accused did the criminal law of immigration. Key word: foreigners breaking the law