Publication Search

Humans have the ability to think and always try to improve their knowledge. Human nature is naturally full of curiosity so humans are always looking for answers to their curiosity. Humans seek answers to their curiosity through knowledge, and through knowledge will lead to its own satisfaction according to the demands of the times. The knowledge gained is not only knowledge, but is emphasized on knowledge and truth. Learning everything by studying the right scientific foundation is one of the efforts made by humans to obtain the truth. This study aims to determine the nature of the philosophy of education in the development of science based on local wisdom. The surrounding nature gives birth to local wisdom that is unique and is a potential in the development of science. Science or science which includes physics, chemistry, biology using scientific steps, scientific thinking, and using scientific frameworks. This is the beginning of the philosophy of science used to study, uncover, and solve scientific problems for human life. This study discusses the importance of a person in developing science based on local wisdom as a means of maintaining natural resources, culture, customs that exist in people's lives.

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika.Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah  di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar,  Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang  ?Bagaimanakah  Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?  

Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.

Pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia sejak bulan maret 2020. Untuk menanggulangi COVID-19, pemerintah Indonesia menggencarkan 3T yaitu Testing, Treatment dan Tracing. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk melaksanakan 3T tersebut tidak terkecuali Kecamatan Ujung Batu dengan kasus COVID tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Penanganan COVID-19 Dengan 3T di Kecamatan Ujung Batu. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) Efektivitas dengan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi , Pencapaian Tujuan dan Pemantauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi Pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan 3T berjalan dengan efektif namun dalam pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor penghambatnya adalah idak adanya sanksi hukum bagi masyarakat atau pasien yang menolak untuk dikarantina dan akses mobilisasi penduduk dengan daerah yang sulit dijangkau oleh satgas.

Abstrak. Angka kematian ibu dan Bayi di Kabupaten Banyuwangi cukup memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mencatat tahun 2021 angka kematian Ibu dan Bayi melonjak cukup tinggi sebanyak 47 kasus dikarenakan banyaknya ibu hamil yang meninggal karena terpapar virus covid-19, tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 19 kasus, sebelumnya tahun 2019 berada pada angka 33 kasus per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun program OSOC ini menghilang begitu saja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab hilangnya program OSOC ini di Banyuwangi. Dengan membangun pola pikir bernalar kritis milik Jurgen Habermas  agar mampu menyampaikan argumentasi secara komunikatif untuk menyajikan kesepakatan bersama atas fakta yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Didapatkan hasil analisis yaitu Pertama pembatasan berskala besar membuat setiap aktivitas masyarakat termasuk proses pendampingan Ibu Hamil yang selama ini menggunakan metode tatap muka harus juga di batasi. Kedua, pendampingan menjadi tidak maksimal karena ketidakjelasan pembagian wilayah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendamping dan ibu hamil. Ketiga tidak adanya anggaran yang jelas dari pemerintah untuk proses pendampingan sehingga dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Keempat, yang terpenting lagi yaitu program OSOC ini belum memiliki kebijakan publik yang jelas dan tertulis serta terarah.

Saat ini kolonialisme tidak dilakukan lagi dengan cara menempati wilayah jajahan dan menguasai alat-alat produksi secara langsung, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung. Kolonialisme yang dilakukan secara tidak langsung ini bisa melalui kerja sama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan dari negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang mana mencari sumber-sumber referensi yang relevan dengan masalah yang penulis ambil. Sumber data berupa sumber data primer yang didapatkan dari rerensi jurnal, buku-buku dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Korea dan Indonesia melalui diplomasi publik Korea wave atau Hallyu memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia yang saat ini menjadi konsumeris tinggi terhadap produk Korea. Meskipun keuntungan bukan hanya diperoleh Korea tapi juga Indonesia, nyatanya ini yang membuat Indonesia bergantung pada Korea karena seperti yang dijelaskan pada teori Ketergantungan bahwa kemajuan negara berkembang pada bidang ekonomi diperoleh dari kemajuan negara maju. Selain itu negara berkembang hanya mengalami sedikit akibat dari kemajuan negara maju.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,alih daya,waktu kerja dan waktu istirahat,dan pemutusan hubungan kerja. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan. sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrase

Jurnal ini mengkaji tentang praktik penggunakan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok). Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntugan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dant tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.

Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringam, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Pengelolaan merupakan proses atau cara dalam membantu merumuskan dan tujuan organisasi, memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan tercapainya tujuan, serta melakukan kegiatan yang digerakkan tenaga orang lain. Istilah pengelolaan dalam bahasa Inggris adalah Management. Tangsi Belanda  merupakan benteng peninggalan belanda yang terletak di sisi sungai Siak, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisis oleh peneliti untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeloaan objek wisata Tangsi Belanda cukup baik, namun ada beberapa masalah karena kurangnya melakukan pengelolaan perencanaan pembangunan terhadap Objek Wisata Tangsi Belanda ini. kurangnya fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan minat pengunjung, dan kurangnya pegawai dalam  melakukan pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda.

Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c , Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD ·and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.

This study aims to: (1) analyze and find the ratio of the decision of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning the annulment of Article 66 paragraph (1) UUJN-2004, (2) the legal impact of the Constitutional Court's decision no. 49/PUU-X/2012 Against Legal Protection for Notaries. The type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, contextual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The ratio decidendi of the cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is based, that the article is not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law) for every citizen. There is the approval of the Notary Honorary Council, not in accordance with the sense of justice and the criminal law enforcement process, as well as the principle of an independent judicial power; (2) Legal Impact of MK Decision No. 49/Puu-X/2012 Regarding Legal Protection for Notaries, the notary loses his special rights, namely summoning a Notary in the case of interest in a criminal examination does not need to obtain permission from the Regional Supervisory Council as stipulated in the provisions of Article 66 of the JN Law, this is for guarantee legal certainty and responsibility for the deed issued.

Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.    

E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. Menyadari akan besarnya manfaat E-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan E-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dengan menerapkan sistem online masyarakat akan dapat lebih menghemat biaya, dan waktu karena proses pembayaran pajak dilakukan secara online. Dimasa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang dinamakan SIGNAL. SIGNAL adalah Aplikasi Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI) , E-TBPKP (Bapenda Provinsi) dan E- KD (PT. Jasa Raharja). Metode yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS 22 dan Ms.Excel.

Cases of death due to COVID-19 have also increased the number of children who have become orphans.  Thus, these children are now in need of social welfare service (PPKS). Children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City are the highest compared to all regencies/cities in Riau Province, these children belong to a vulnerable group  so that inclusiveness (partiality) is needed for them. This study aims to look at inclusive governance in handling children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru city. This study uses qualitative research methods with descriptive nature. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the handling of children who lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City had fulfilled three elements of inclusive governance, namely transparency, participation, and equal treatment. However, in the implementation of the three elements of inclusive governance, there are still obstacles, namely changing policies and disproportionate assistance.

Legal certainty can be reached by good and explicit principles in a legislation, as well as its application. Investment requires legal certainty as well. On April 26, 2007, the Investment Law No. 25 of 2007 was enacted. This legislation was enacted to replace Law No. 1 of 1967 on Foreign Investment and Law No. 6 of 1968 on Domestic Investment. There are eleven factors that serve as benchmarks for gauging a country's ease of doing business. One of the indications is related to the resolution of investment conflicts, or in this case, contract enforcement and bankruptcy proceedings. According to the Doing Business 2019 report, Indonesia ranks 73rd (seventy-three) in terms of ease of doing business. Indonesia's EoDB ranking remains distant from the aim of entering the world's top 40 (forty) ranks. This is due to the fact that, among other things, dispute resolution in Indonesia still has various issues, including basic regulations, the trial procedure, and decision implementation. Meanwhile, affordable, fast, and simple conflict resolution facilities are required in the corporate world (according to EoDB indications). The results of this descriptive analytical research utilizing a normative juridical approach reveal that there is no implementing regulation of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, which focuses on discussing investment disputes, therefore there is no strong legal certainty in investing in Indonesia. Furthermore, there are several issues concerning the resolution of bankruptcy cases, some of which stem from regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, some of which can result in certain interests, the length of the bankruptcy court process, and legal certainty following the bankruptcy decision. A breakthrough or update that can support EoDB is required, one of which can be done in the field of investment dispute resolution, particularly connected to contract enforcement and bankruptcy case settlement, by creating implementing regulations and updating associated regulations.

Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun implementasi manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar berdasarkan hasil analisis penelitian, sudah terlaksana dengan baik yang ditandai dengan terlaksananya fungsi manajemen sumber daya manusia. seperti adanya perencanaan, pengembangan karir, peningkatan kompetensi yang baik dan dalam hal kompensasi yang sangat menyejahterakan pegawai. Walaupun dari segi rekrutmen belum sesuai dengan ketentuan yang diakibatkan oeh beberapa factor, salah satunya banyaknya jumlah peserta didik baru yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya namun sedikitnya jumlah pelamar saat pembukaan rekrutmen guru. Maka itu dalam proses rekrutmen, jika ada yang tidak sesuai ketentuan masih bisa diberi kesempatan. Manajemen sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bidang Baik buruknya kualitas sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu kualitas organisasi tersebut. . Dalam bidang pendidikan, manajemen sumber daya manusia perlu melaksanakan fungsinya dengan baik agar dapat menghadirkan para guru, karyawan serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu sekolah juga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan visi sekolah. Manajemen sumber daya manusia di SDI Abu Dzar, Jombang, Tangerang Selatan menjalankan fungsinya melalui indikator perencanaan, rekrutmen dan seleksi, peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan kompensasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) proses pembentukan tim akreditasi sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (3) faktor penghambat dan pendukung dalam persiapan akreditasi sekolah, (4) quality control dari proses pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik, (5) tindak lanjut persiapan akreditasi sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di SD Islam As-salaf Tahfidzul Qur’an Serpong, Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) proses pembentukan tim melalui penunjukan ketua tim oleh kepala sekolah, (2) pelaksanaan pengisian instrumen akreditasi dan bukti fisik melalui menghadiri sosialisasi, melakukan checklist instrumen akreditasi, persiapan data akreditasi dan pemenuhan bukti fisik, (3) faktor penghambat yaitu belum adanya tenaga dibidang administrasi sekolah, keterbatasanya waktu, bukti fisik berupa dokumen yang letak nya tidak beraturan dan terkadang tidak adanya bukti berupa foto, fasilitas yang kurang memadai berupa printer, sedangkan faktor pendukung yaitu bantuan dan motivasi kepala sekolah, kerja sama antar tim, dan bantuan stakeholders sekolah (4) quality control melalui pengecekan dan rapat evaluasi, (5) tindak lanjut persiapan dengan membiasakan kelengkapan perangkat sekolah, membuat program sekolah, dan (6) strategi keberhasilan dalam akreditasi sekolah terdapat strategi untuk mendapatkan nilai A dan strategi supaya cepat selesai.

Local wisdom atau disebut dengan kearifan lokal yang merupakan cara atau suatu kegitan yang sedang di lakukan masyarakat pada daerah tertentu mengenai suatu pemahahan yang sangat mendalam mengenai suatu pengetahuan mengenai bagaimana asal mula dari suatu tempat tinggal yang sedang di tempati sekitar dan memiliki perkembangan Local wisdom atau kearifan lokal adalah cara atau praktik yang dilakukan masyarakat di daerah tertentu tentang pemahaman mendalam mereka yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikembangkan oleh warga setempat secara turun temurun. Kearifan local muncul dari dalam mereka sendiri dan dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam dalam diri masyarakat. Kearifan local merupakan warisan nenek moyang yang menyatu dengan religi, budaya dan adat istiadat.namun sekaran kearifan local sudah mulai memudar karena masyarakat modern menganggap bahwa kehidupan modern lebih baik. Oleh karena iitu literatur ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kearifan lokal. Metode yang digunakan yaitu sistematik literature review yang didapat dari hasil review dari beberapa sumber artikel.