Publication Search

A healthy and well-maintained environment is a shared responsibility. However, problems often occur in the environment because many people do not care. Especially in the upstream part of the river which is always used as a place for laying the results of river backfill every year. Another problem is the narrow area due to the dense population of the area. Narrow land occurs everywhere, not familiar with urban areas or semi-urban villages. In carrying out community service activities, the service team uses the following activity methods: 1. Observation 2. Project planning 3. Evaluation and sharing. In connection with the problem of narrow land, the actions of the branch management and the community around Aisiyah Sukodono Kindergarten affected the success of reforestation carried out by the KKN team. All forms of involvement, efforts, and roles starting from design, implementation and maintenance are real actions in making the surrounding environment more productive. In establishing self-reliance, it is necessary to cooperate with the branch management and the local village government to develop a productive yard culture on limited land. It is hoped that this reforestation can be done by planting plants and plants that support the basic ingredients of the surrounding community.

Pembudidayaan secara umum adalah suatu kegiatan yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya nabati dan dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi atau sumber daya lainnya supaya bisa menghasilkan produk barang yang mampu memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan contoh kepada masyarakat unutk memanfaatkan lahan yang masih kosong untuk membudidayakan ikan lele pada kolam terpal. Kegiatan ini dilaksanakan Pada Lembang Bulian Massa’bu Kabupaten Tana Toraja. Pengenalan dan pelaksanaan kegiatan pembudidayaan harus menggunakan strategi dan metode yang tepat, kreatif, dan menarik bagi masyarakat agar dapat meningkatkan dan memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Lembang Bulian Massa’bu. Adapun tujuan pemanfaatan pembudidayaan ikan lele ini, diharapkan agar dapat memberi perubahan dan peningkatan khususnya dalam bidang ekonomi bagi masyarakat di Lembang Bulian Massa’bu.

Lahan merupakan salah satu sumber daya utama dalam melakukan usaha pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis situasi bahwa sebagian besar ibu-ibu di desa Kerjen berprofesi sebagai ibu rumah tangga sehingga memiliki waktu luang yang cukup untuk menambah penghasilan sendiri. Dengan sasaran wanita PKK, pembudidayaan hidroponik cocok bagi ibu rumah tangga selain menambah penghasilan, perawatan hidroponik juga sangat mudah. Program pengabdian kuliah kerja nyata tentang Pelatihan pembudidayaan hidroponik bertujuan untuk  meningkatkan pengetahuan ibu-ibu desa Kerjen terhadap tanaman hidroponik, memberdayakan ibu-ibu desa Kerjen dengan memberikan pelatihan pembudidayaan hidroponik, menambah penghasilan ibu-ibu desa Kerjen di sektor pertanian. Kelebihan dari hidroponik dibanding bertanam menggunakan tanah antara lain, kondisi tempat yang cenderung bersih sehingga lebih mudah diterapkan, tanaman terlindung dari curahan hujan langsung dan penggunaan media tanam yang bersih, meminimalisir penyakit dan hama yang menyerang tanaman sehingga tanaman lebih berkualitas sehat dan awet, tanaman memiliki produktivitas tinggi serta harga jual yang tinggi. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan empat tahap terdiri dari : (1) tahap persiapan, (2) tahap pelatihan, (3) tahan pendampingan, dan (4) tahap evaluasi. Hasil dari pelatihan pembudidayaan hidroponik yang di tempatkan di balai desa Kerjen dikelola bersama-sama oleh wanita PKK yang nantinya akan di bagikan masing-masing untuk di optimalkan secara maksimal.

Ketahanan kota (resilient city) adalah konsep yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep yang dibangun diatas tiga dimensi mitigasi, adaptasi, dan respons. Konsep tersebut sebagai bentuk kapasitas individu, masyarakat, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, serta mengurangi dampak, dan dapat tumbuh terhadap tekanan dan guncangan besar yang dihadapi. Guncangan yang dihadapi pada Kota Jayapura yaitu bencana banjir, dimana bencana banjir sendiri merupakan siklus tahunan. Kota Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua, dalam hal ini diperlukan sebuah konsep perencanaan kota yang dapat memiliki ketahanan terhadap bencana yang dihadapi. Upaya dalam menurunkan risiko terhadap bencana banjir dengan menggunakan konsep ketahanan kota (resilient city). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang digunakan untuk penyimpulan pendapat mengenai aspek dan indikator yang berkaitan dalam ketahanan Kota Jayapura terhadap bencana banjir. Metode kedua yaitu analisis Delphi yang digunakan untuk menganalisis kriteria indeks ketahanan kota yang diperlukan untuk Kota Jayapura menjadi tangguh terhadap bencana banjir. Hasil yang di dapat adalah Aspek Kesehatan, Aspek Sosial Demografi, Aspek Infrastruktur, Aspek Budaya Masyarakat (kebiasaan) dan aspek strategi. Hasil dari analisis Delphi dan kualitatif juga mendapatkan konsep ketahanan kota berdasarkan pendapat partisipan (key informants). Ketahanan Kota sendiri yaitu bagaimana merencanakan aspek mitigasi dan adaptasi dengan strategi yang dibutuhkan ialah pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal pembangunan, yang disesuaikan dengan fungsi penggunaan lahan menurut Perda No 1 Tahun 2014. Visi dan strategi kota dalam ketahanan menghadapi bencana banjir  adalah dengan menerapkan  mitigasi seperti tanggul, pintu air, sumur resapan, biopori dan mengembangkan ruang terbuka hijau. sebagai pengendalian banjir serta memperhitungkan kapasitas pasca bencana. Dengan belajar dari bencana-bencana terdahulu yang sudah pernah terjadi di Kota Jayapura dan mengatur strategi yang terstruktur, terencana dan terpadu untuk Kota Jayapura dalam menghadapi bencana banjir.  

Independent Upbringing of Family Medicinal Plants (Asmantoga) is a plant cultivated by the surrounding community and cadres of Bojonegoro sources of corn which has medicinal properties and can be used for health. Besides that, Asmantoga plants are natural medicines and do not contain chemicals. Under these circumstances, the servants made an innovation in the Asmantoga Park to turn the medicinal plant area of the Sumberagung village family from Bojonegoro into an Asmantoga Educational Park. And also conduct independent care as an effort to change the paradigm of curative medicine, to become promotive and preventive, which is beneficial for efficiency and effectiveness for the surrounding community and Sumberagung cadres.This service aims to find out the development of family medicinal plants in the village of Sumberagung, Dander Bojonegoro sub-district, to find out how to increase community knowledge about the benefits of self-care for family medicinal plants in Sumberagung Village, Dander Bojonegoro District.The community service partners here are Village Officials, and Asmantoga Cadres of Sumberagung Village, Dander Bojonegoro District.The methodology used in community service in Sumberagung village is the ABCD (Asset Based Community Development) method.The results of the Asmantoga land use activities have made the residents a little more concerned with the Asmantoga land use. Pengabdi also held a health seminar with the theme "keep your health with family medicinal plants" with Sumberagung village health workers in order to introduce to the community how important it is to preserve family medicinal plants.  

Abstrak Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju terutama dibidang teknologi elektro atau teknologi elektronika, banyak keuntungan yang didapatkan akan berkembangnya suatu teknologi namun semakin berkembangnya teknologi makin banyak pula tindak kriminal dan semakin pintar pula pelaku kriminal terutama pada pencurian kendaran. Kita membutuhkan lahan parkir yang aman untuk menyimpan kendaraan kita, peningkatan kemaanan merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam membuat perancangan sistem keamanan parkir. Sistem tersebut diharapkan menurangi tingkat kriminal yang ada disekitar kita. Perancangan sistem parkir ini menggunakan teknologi fingerprint sensor dan Barcode scanner. Bukan hanya sistem keamanan yang di perkuat alat ini pun dapat memberikan informasi data diri dan informasi kendaraan yang di tampilkan pada LCD dengan menggabungkan data sidik jari pengendara. Dengan menggunakan sistem fingerprint yang berkesinambungan dengan barcode scanner diharapkan menekan resiko pencurian kendaraan yang berada pada lingkungan parkir. Metode menyatukan Fingerprint sensor dan barcode scanner yaitu menggunakan mikrokontroler Arduino Wemos D1 R1 yang terkoneksi dengan internet.      Kata Kunci: Parkir, Fingerprint Sensor, Barcode Scanner, Arduino Wemos D1 R1

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Agustus 2017. Adapun sasaran dari Pengabdian ini adalah para pemilik pekarangan yang lahannya ditanami tanaman sukun, dengan metode yang digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Tujuan yang hendak dicapai dalam Pengabdian ini yaitu untuk memberikan pengertian dan penjelasan agar para pemilik tanah pekarangan dapat meningkatkan pemanfaatan tanah pekarangan yang lebih intensif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Hasil dari kegiatan ini yaitu para pemilik pekarangan tahu tentang bagaimana membudidayakan tanaman sukun sebagai tanaman pekarangan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk keperluan konsumsi keluarga bahkan kalau mungkin untuk usaha komersial.Kata kunci : pemanfaatan, tanah pekarangan, tanaman sukun