Publication Search

The purpose of this study re-write the understanding of the tax laws and officials tax service on taxpayer compliance with risk prefernces as a moderating variable. The population in this research in taxpayer MSMEs listed in KPP Pratama Demak. The sampling tehnique was convenience sampling method which produced a sample of 88 MSMEs. The analysis methode that used in study is a multiple linier regression analysis. The results showed that an understanding of the tax law and officials tax service have positif significant effect on taxpayer compliance MSMEs partially in Demak residence. The risk preferences cannot the relationship between the understanding of the tax laws with tax compliance and the relationship between officials tax service with tax compliance. Keywords: the understanding of the tax laws, officials tax service, taxpayer compliance, risk preferences

Di Jawa Tengah jumlah penyuluh pertanian baru mencapai 6.434 orang dengan perincian 2.550 penyuluh pertanian, 113 perikanan, 759 kehutanan dan 3.012 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) serta terdapat 53.736 kelompok kelembagaan petani di Jawa Tengah yang terdiri dari 29.522 kelompok tani, 7.903 Gapoktan, 2.010 lembaga masyarakat Desa Hutan, 1.618 kelompok hutan rakyat 1.902 kelompok usaha budidaya perikanan. (solopos, 2010). Dengan banyaknya penyuluh dan petani ini di lingkungan bakorluh, hak penyuluh dan petani untuk memperoleh atau mengakses informasi layanan publik belum dapat dilakukan secara optimal karena masih dilakukan secara konvensional. Begitu juga dengan hak penyuluh dan petani untuk memberikan masukan, saran, kritik terhadap layanan pemerintah kepada masyarakat juga belum terdapat wadah yang memadai. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, maka dibangun suatu Sistem SMS Gateway agar penyuluh dan petani dapat lebih mudah mendapat informasi mengenai layanan yang seperti layanan berita, peraturan, program-program penyuluh an dan perundang-undangan, pemberian saran, keluhan, kritik dan sebagainya berbasis SMS di lingkungan setbakorluh jateng. Kata kunci : SMS Gateway, Penyuluh, Bakorluh

Abstract:Licensing regulations on fishing effort is regulatory role in maintaining thesustainability of fish resources and the environment, and improve the welfare offishermen's economic contribution to the state in accordance with the objectives offisheries development.According to Law No. 31 of 2004 on Fisheries is distinguishedfisheries business license on fishing and fish breeding. Regulation of the Minister ofMarine Affairs and Fisheries No. 12 / MEN/2012 on Business fisheries on the high seasis concerned with conservation of fish resources, fishing license can be used as a toolto control fishing effort to pay attention to the fish resource conservation issues.Keywords: control, conservation, fish resources.

Saat ini sebagian dokumen perundangan Pemerintah Kota Semarang masih banyak dalam bentuk hardcopy, belum dapat secara mudah diakses masyarakat melalui teknologi internet. Produk perundangan Pemerintah Kota Semarang yang dimaksud di sini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang, Peraturan Walikota dan Surat Edaran Walikota Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: merancang XPath dengan memperhatikan node yang akan diambil. Xpath ini akan dapat diimplementasikan dalam XQuery untuk memperoleh data pada dokumen dalam format XML dari suatu koleksi dokumen perundangan Pemerintah Kota Semarang. Program aplikasi  untuk perolehan data pada basisdata perundangan Pemerintah Kota Semarang adalah memanfaatkan akses node pada sebuah XPath dokumen XML dalam membuat basisdata XML serta menggunakan XPath untuk memperoleh informasi sesuai query yang dimasukkan. Query yang dimasukkan adalah suatu kalimat dalam bahasa Indonesia. Sistem akan membuat sebuah jalur (path) yang disebut Xpath untuk mengakses node yang dituju sesuai dengan kalimat yang diinputkan.  Cara memperoleh data menggunakan cara menginputkan suatu kalimat dalam bahasa Indonesia, dengan tata bahasa yang telah ditentukan. Pada aplikasi ini juga diberikan contoh cara memberikan kalimat input, maupun pernyataan perintah untuk memperoleh data.  Output dari aplikasi ini dalam bentuk tabel kepada user, jika input kalimat yang diberikan sudah benar dan data tersedia sesuai permintaan. Data yang ditampilkan adalah node dari hasil pengambilan data berdasarkan XPath Jika format kalimat tidak sesuai dengan aturan maka yang dimunculkan oleh aplikasi ini adalah sebuah peringatan kesalahan. Kata kunci : node, perundangan, XML, XQuery, XPath

Abstraksi   Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor  13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah.  Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.   Kata kunci: pengupahan dan melindungi

Saat ini Perda Provinsi Jawa Tengah didokumentasikan dalam bahasa alami yaitu bahasaIndonesia tanpa memiliki format maupun aturan tertentu. Format XML menjadi format yang cocok sebagaistruktur standar dokumen Perda Provinsi Jawa Tengah karena XML merupakan standar penulisan dokumenyang dapat memisahkan struktur dan isi dari dokumen.Program aplikasi pengelolaan Perda Provinsi Jawa Tengah ini adalah program aplikasi yangdigunakan untuk membuat basisdata dalam format data XML. Dengan menggunakan program aplikasi ini,maka pengguna yang akan memanfaatkan basisdata Perda Provinsi Jawa Tengah tidak perlu lagi untukmembuat basisdata dengan format XML.Proses yang dilakukan oleh aplikasi ini adalah  menerima input data Perda Provinsi Jawa Tengah.Data-data tersebut ditransferkan ke dalam variabel-variabel yang ditentukan.  Dari isi variabel tersebut akandisusun ke dalam format XML dengan memperhatikan dan menggunakan XPath dari data Perda ProvinsiJawa Tengah diperlukan suatu proses untuk menyesuaikan format XML ke dalam bahasa SQL. Untukdapat dilakukan penyimpanan ke dalam tabel, maka format penyimpanan menggunakan XQuery.Kemudian dengan perintah XQuery tersebut, maka data dapat tersimpan dalam tabel dalam format XML.Untuk proses penampilan data, yang dilakukan adalah dengan mengambil data dalam formatXML. Untuk dapat mengambil data dalam format XML, maka diperlukan kembali untuk memisahkan dataXML menjadi beberapa data. Hal ini disebabkan data dalam format XML hanya menggunakan satu kolomsaja dalam satu tabel. Sehingga dari data satu kolom tersebut, dipisahkan menjadi beberapa data denganmenggunakan prinsip XPath yang sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah. Data yang sudah pisahkanakan ditampilkan dalam bentuk tabel pada form tampilan.