Publication Search

Tujuan penelitian ini  Bagaimana proses penerapan  sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana’ dan kendala-kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder (kepustakaan) dan data primer (wawancara). Penyajian data dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Hasil Penelitian proses penerapan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi TNI AD yang melakukan tindak pidana adalah yang dikenai sanksi administrasi dan sanksi dispilin militer.adapun kendal kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada (a) kesalahan komdan  satuan dalam menjatuhkan sanksi administratif terlambat menjatuhkan sanksi administratif. (b). Upaya mengatasi kendal kendala tersebut dengan cara setiap kotama komandan atas secara teliti dalam menegakkan hukum didalam kesatuan masing masing serta menyelenggarakan penyuluhan pada seluruh satuan jajaran KODAM IV Diponegoro. Bahwa : tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer yang diancam dengan Kumplin militer dan hukuman Pidana Militer serta sanksi administrasi yang berujung pemecatan. Sehingga diharapkan setelah diterapkannya sanksi administrasi dapat menekan angka pelanggaran dan menimbulkan efek jera terhadap Prajurit TNI AD Kodam IV/Diponegoro. Akibat hukumya melekat pada personel tersebut sampai akhir dinas dan solusinya dengan dibuatkan surat laporan perkembangan kepribadian oleh Komandan satuan masing-masing yang menyatakan bahwa sudah selesainya menjalani segala proses hukum guna melanjutkan karir selanjutnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan.     Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

Antre merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan/ nasabah. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan di Puskesmas Margadadi Kabupaten Indramayu yang memiliki administrasi yang berbelit-belit. Pemodelan dan simulasi sistem digunakan untuk menganalisis antrian dalam sistem sehingga dapat diketahui alternatif perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan output model sistem yang telah dibuat menggunakan software Promodel 7.5 dengan input sesuai dengan data pengamatan yang dikumpulkan dan beberapa hasil validasi data, maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk dan keluar tidaklah sama, yaitu 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Ini menunjukkan terdapat antrian dalam sistem. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihasbiskan dal proses operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter.

The background of this study is the issues encountered by the Sub-district Government in managing financial administration. This study aimed to find out how the management of financial administration at the Nelle Sub-District Office of Sikka Regency. This descriptive qualitative study provided an overview of planning, budgeting, reporting, accountablility, and evaluation. The data relied on primary data obtained from observation, interviews, and secondary data. The informants of the study were the Head of the Sub-District and the Head of Finance and Treasurer. The results indicated that the management of financial administration at the Nelle Sub-District Office was not fully in accordance with Permendagri NO.77 of 2020, While the obstacles faced by the Nelle Sub-District Office were the level of time discipline and the lack of human resources in quantity. Hence, the planning and reporting of accountability for the implementation of programs were not optimal.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.

Tujuan penelitian ini menganalilis pengaruh pelayanan administrasi,   pembelajaran daring   terhadap kinerja guru MI di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori yaitu berguna untuk menjelaskan sebab akibat variabel yang melatar belakangi suatu keadaan sosial tertentu dan menilai pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan pertama sebagian besar responden, yaitu 56% menyatakan pelayaan administrasi dilakukan dengan baik sekali, sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 88.91% memiliki pengertian bahwa pelayanan administrasi  untuk kebutuhan para siswa, para guru dan kepala sekolah yang dilakukan sangat baik. Kedua menunjukan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 64 % menyatakan bahwa Pembelajaran dilakukan dengan lancer, karena wilayah di setiap sekolah sudah ada fasilitas internet yang terjangkau, yang mampu menunjang pembelajaran secara online. Sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 85.33 % memiliki pengertian bahwa pembelajaran daring yang dilakukan sudah bagus, terutama dalam hal proses belajar mengajar melalui PC, laptop, dan smartphone. Ketiga menunjukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 64% menyatakan selalu dapat menyelesaikan jumlah pekerjaan sesuai dengan standar Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kinerja Guru MI termasuk dalam bagus, terutama dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengavaluasi siswa. Keempat menunjukan bahwa tingkat pengaruh antara variabel bebas Pelayanan Administrasi,   Pembelajaran Daring dengan variabel terikat Kinerja Guru sebesar 0,932,  bermakna tingkat pengaruh tersebut masuk kategori sangat kuat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi berbagai lini kehidupan, termasuk perkembangan sistem pemerintahan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah gencar menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana publik, tuntutan terhadap keterbukaan informasi yang menyeluruh, serta layanan publik berbasis internet akan mempengaruhi sistem birokrasi yang akan datang. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online.  Penelitian ini hendak mengkaji urgensi refornasi administrasi dalam citizen-centric dan e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kwalitatif. Penulis menemukan bahwa penggunaan e-government di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan model integrasi vertikal dan integrasi horizontal yang menghadirkan network service layanan satu pintu yang membutuhkan transformasi pelayanan publik dari model Old Administration Public menuju New Public Service. Hal ini perlu juga ditunjang dengan adanya reformasi regulasi di bidang Administrasi Publik untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi antar lembaga pemerintah, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga yang dapat menghambat pemberian layanan kepada masyarakat.

The research objective was to find out what kind of system used in processing the existing finance on Rt.04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya and the obstacles faced in implementing the application. In addition, the authors hope that readers can understand the use of an application, especially the financial administration system. The research method used by researchers is the Extreme Programming (XP) method, which is a method that includes several rules in practice, consisting of planning, design, implementation / coding and test. During the study the authors found that at Rt. 04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya does not yet have an effective and efficient financial administration system. After conducting the research, the authors gave conclusions, especially Rt. 04 Rw. 13 Desa Waringin Jaya requires a computerized system that is effective and efficient so that it can help the treasurer work. The author makes a system, namely the Financial Administration Application Rt. 04 Rw. 13 Waringin Jaya Village based on Java SE.

CV. Ida Ayu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum seperti tas rapat dan blocknote. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang dapat menghasilkan informasi yang valid, cepat dan akurat dan untuk mengetahui bagaimana membangun sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang efektif dalam peramalan penjualan. Sulitnya administrasi untuk merancang suatu sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang valid berdasarkan peramalan penjualan dan membuat sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang yang efektif dalam meramalkan penjualan pada CV. Ida Ayu Semarang. Pada aplikasi peramalan ini metode yang digunakan adalah metode moving average. Metode ini diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, setiap kali menghilangkan nilai terlama dan menambah nilai baru. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukan bahwa perancangan sistem informasi pendukung keputusan pembelian barang berdasarkan peramalan penjualan berbasis web dapat membantu karyawan (administrasi) untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pembelian barang dengan mempertimbangkan penjualan yang terjadi dalam periode tertentu. Jadi semua kegiatan penjualan serta pembelian barang di CV. Ida Ayu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.

Proses reformasi birokrasi yang dimulai dengan penyusunan Desain Besar (grand design) mengenai Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Grand esign Administrative Reform 2010-2025) telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 dengan tujuan besarnya untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia di tahun 2025. Reformasi birokrasi merupakan sebuah proses politik yang di desain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, seperti masyarakat sipil dan swasta, maupun di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam desain besar tersebut, Road Map reformasi telah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap setiap lima tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis. Tidak terasa Grand Design Reforrmasi Birokrasi tersebut telah memasuki pada tahap terakhir atau periode ketiga, pada periode terakhir ini sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada tahap II hingga akhirnya tujuan akhir untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia. Namun banyak berpendapat bahwa pada Tahap I dan Tahap II dinilai belum ada dampak yang signifikan, apakah Reformasi Birokrasi di Indonesia bisa dikatakan “Jalan di Tempat”. Pada tahap ketiga iniKementerian PANRB mencanangan Reformasi Birokrasi Temtikdengan empat focus yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan; 2. Peningkatan Investasi; 3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden; 4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Reformasi Birokrasi diharapkan menjawab keinginan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk Reformasi Birokrasi yang berdampak pada masyarakat dan pembangunan.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yaitu kapal penump PT.PELNI menitik beratkan kepada pelayanan terhadap kepuasan penumpang, Pelayanan penumpang  dapat  didefenisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan penumpang dan dalam bentuk barang dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitan disi adalah untuk mengetahui kinerja jasa pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa Pelayanan terhadap  PT.  PELNI.  Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari aspek kualitas  pelayanan, sikap pegawai PT. PELNI terhadap penumpang dan, secara umum kinerja pelayanan yang belum memuaskan, masih memerlukan  beberapa  pembenahan  agar  bisa  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada seluruh pengguna jasa PT. PELNI. Kedua, berdasarkan penilaian penumpang terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. PELNI masih kurangnya tempat penjualan tiket dan tempat loket tiket, sehingga menimbulkan antrian panjang yang menimbulkan penumpang saling rebutan untuk segera bisa masuk ke dalam kapal KM. Kelimutu. Ketiga keamanan terhadap penumpang yang masih menyebabkan keresahan dan kerugian pada penumpang terhadap masih adanya pencaloan atau tiket palsu, bentrokan antar penumpang. Artinya sebagian besar penumpang menginginkan perbaikan pada tiga indikator tersebut dan harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayananannya oleh pihak PT. PELNI pada masa akan datang dalam memberikan layanan.

Kabupaten Batang memiliki panjang pesisir pantai ± 38,75 km yang membentang pada enam wilayah administrasi kecamatan (Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Limpung, dan Gringsing). Pantai yang dimiliki Kabupaten Batang diantaranya adalah Pantai Buntu, Pantai Kuripan, Pantai Pelabuhan Perikanan, Pantai Jodo, Pantai Celong, Pantai Depok, Pantai Sigandu, dan Pantai Ujung Negoro dan lain-lain. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Batang telah berkembang pesat seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya jenis sarana perbelanjaan yang ada baik dalam skala kecil maupun menengah seperti pertokoan, minimarket, pasar tradisional, pasar hewan. Pusat perbelanjaan dengan konsep Beachwalk adalah pusat perbelanjaan yang menerapkan konsep semi terbuka dengan memiliki bentuk berupa pedestrian mall, yaitu sebuah pusat perbelanjaan yang retail-retail dan fasilitas pendukungnya dihubungkan oleh pedestrian berupa koridor terbuka ataupun semi terbuka dan bebas dari kendaraan sehingga penataan bangunannya direncanakan mengelilingi area pedestrian, ditambah dengan pengolahan lansekap yang turut memanfaatkan panorama pantai dan lautan sebagai point utama sehingga menghasilkan suasana baru dalam hal berbelanja dan rekreasi bagi masyarakat. Penekanan desain Pusat Perbelanjaan dengan Konsep Beachwalk di Kabupaten Batang adalah dengan menerapkan konsep arsitektur tropis modern dengan olahan bentuk yang tidak monoton sebagai salah satu upaya untuk menciptakan citra bangunan yang rekreatif, entertaint, dan terbuka.

financial information in schools. Payment information which is the basis for schools to determine future policies. The object of research in this thesis is the Demak Development High School which is one of the agencies engaged in the field of science and education. The research objective is to design an effective and efficient school payment administration recording information system and design a school payment administration recording information system that has a system security that can maintain the accuracy of the data. The research method used is the Borg and Gall R&D Development Research model, the Prototyping System Development Method to produce a product in the form of a Prototype with 6 stages: Research and Data Collection, Planning, Initial Product Development, Product Testing, Product Revision, Final Trial. The conclusion from the results of this study is that this system can facilitate the recording of administrative payment transactions so that there are no mistakes in recording, users can easily present payment reports more quickly so that they can minimize recording time and recording errors, and make it easier for users to print payment reports with affectic and efficient results so as to support and accelerate decision making

Polibatam press bergerak dalam bidang usaha penerbitan buku ajar dan modul praktikum yang merupakan hasil karya dari civitas akademik Politeknik Negeri Batam. Sejak berdirinya Polibatam Press belum memiliki prosedur yang baku mengenai penerbitan buku ajar dan modul praktikum. Pembahasan mengenai prosedur ini untuk mengetahui bagaimana proses implementasi penerbitan buku ajar dan modul praktikum di Polibatam Press. Metode yang digunakan berupa analisis diskriptif, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen dan keterangan yang diberikan perusahaan mengenai prosedur penerbitan buku ajar dan modul praktikum, selanjutnya penulis akan menguraikan secara rinci proses penerbitan buku ajar dan modul praktikum. Hasil analisis menyimpulkan bahwa prosedur penerbitan buku ajar dan modul praktikum di Polibatam Press terdiri dari kegiatan yaitu sales order dari penulis, administrasi (Down Payment/DP), penyerahan naskah, design sampul atau re-layout, proofreading penulis, proses revisi setelah proofreading dari penulis (bila ada yg di revisi), proses proofreading akhir penulis (apabila sudah bebas koreksi, lanjut ke-), pengajuan ISBN, pendaftaran Perpusnas RI, proses cetak dummy buku dan proses cetak massal, serta penyelesaian administrasi.

Youth organizations have the potential to build the nation and as agents of change, therefore their existence needs to be managed professionally so that they truly contribute to regional development. Within the village environment, there are many potentials that can be developed as alternative capital for regional development. It is hoped that the implementation of strategic management in its management will produce work programs that are appropriate to the needs and potential resources owned by the village/kelurahan, as capital in developing the village. The concept of strategic management includes how an organization makes strategic plans, coordinates and implements programs and evaluates them. In several kelurahans within the sub-district, the existence of youth organizations tended to show less of their role in promoting village development. The existence of this organization seems to be just a formality to complement activities in the village. The awareness of residents to use this organization as a forum for activities and to participate in developing their area is very lacking. The organizing process requires funds to run the programs that have been planned. In general, the obstacles to realizing work programs include funding issues. With sufficient funding, young people can develop their potential, to empower villages and their communities (carry out the activities needed) and provide added value and increase welfare. However, in reality in society, these organizations are not managed properly and optimally because they are constrained by financing. One of the efforts to attract funds is by submitting proposals for funds to certain institutions, both government and non-government organizations. Most of them do not know how to make a proposal for funding an activity. Furthermore, the regional autonomy policy provides opportunities for regions to develop themselves and their communities in accordance with regional needs/interests, so the role of youth as a nation's potential and development constellation cannot be separated from village/sub-district development.

ABSTRACT An environmental permit is a permit given to any person or initiator who wishes to undertake a business and / or activity that is required to be UKL-UPL in the framework of environmental protection and management as a condition of obtaining a business and / or activity license. Violations committed by PT. Hadi Putra Makmur related to the issue of obligations and prohibitions, especially regarding licensing, efforts to manage and monitor the environment, hereby the supervision of DLH enforces by giving administrative sanctions. The above is the basis for the author to take the title "ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON IMPORTANT ACTIVITIES THAT DO NOT HAVE DOCUMENTS UKL-UPL (Study of PT. Hadi Putra Makmur Semarang City)." In this research, the authors raise the problems, namely: a. How is administrative law enforcement for activities that have no significant impact that do not yet have UKL-UPL documents? b. What are the obstacles that arise in the administration of administrative law for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents? c. What is the Role of Administrative Law in Enforcement of Environmental Law? The method used is to use the type of juridical normative research with descriptive analytical research specifications, secondary data sources with data collection methods through literature study and interviews, and the method of presentation and data analysis methods using descriptive analytical methods. The purpose of this study is to explain the application of administrative sanctions for activities that do not have significant impacts that do not have UKL-UPL documents. Barriers that arise in the enforcement of administrative sanctions for activities that do not have a significant impact that do not have UKL-UPL documents, and the role of administrative law in environmental law enforcement. The results showed that PT. Hadi Putra Makmur has violated licensing, environmental management and monitoring efforts, DLH Semarang city has imposed administrative sanctions in the form of government coercion in accordance with PP no. 37 of 2012 concerning environmental permits. Administrative sanctions are legal instruments used for the first time by DLH in enforcing cases conducted by PT. Hadi Putra Makmur.   Keywords: Administrative Enforcement, Environmental Permit, UKL-UPL

Sejarah konstitusional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai bagiandari deskripsi ilmu hukum, kita akan dengan mudah mendapatkan kejelasan ketikakita pertama mempelajari sejarah negara, sehingga mempelajari sejarahketatanegaraannya adalah mutlak perlu agar tidak terjadi dinamika atau salahpaham.Melalui pendekatan historis, Sehingga kita tahu berbagai peristiwa dariwaktu ke waktu di tanah air kita Republik Indonesia. Penelitian Deskriptif. jenispenelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai klasifikasi suatu fenomenasosial, atau menjadi acuan pemecah suatu permasalahan dengan menjelaskankeadaan penelitian Dengan pendekatan sejarah diharapkan mendapat bahan –bahan yang cukup tentang pancasila sebagai modal pokok yang akandikembangkan lebih lanjut dalamhidup bangsa pandangan hidup juga sebagaidasar negara filsafat. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi kehidupanberbangsa dan bernegara bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, denganmempertimbangkan sejarah dan mengkaji ulang akan dapat disimpulan bahwapancasila merupakan dasar negara atau sering disebut juga dasar falsafahdemikian pancasila digunakan untuk mengatur seluruh administrasi negara yangsudah tercantum atau terdapat didalam sila – sila pancasila, dari sila kesatu sampaikelima tercantum nilai – nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,Keadilan.Kata Kunci : Sejarah Ketatanegaraan, Dasar Negara.

Maladministration in BPJS Kesehatan services at government hospitals remains a persistent challenge that undermines the principles of good governance in Indonesia. This study examines violations of the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AUPB) in the context of BPJS Kesehatan services at Dr. Wahidin Sudirohusodo Regional General Hospital (RSUD), Makassar, South Sulawesi. This research employs a normative-empirical legal method, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and documentation. The findings reveal that maladministrative practices—including procedural delays, discriminatory treatment of BPJS patients, inadequate information disclosure, and arbitrary administrative decisions violate several AUPB principles enshrined in Law No. 30 of 2014 on Government Administration. These violations contravene the principles of legal certainty, impartiality, proportionality, and accountability. The study concludes that institutional reforms, strengthened supervisory mechanisms through the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and enhanced legal literacy among healthcare workers are necessary to reduce maladministration. This research contributes to the development of administrative law enforcement in the Indonesian public health sector.

Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu produk. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli atau menggunakan produk di perusahaan atau instansi tersebut.Seperti halnya di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang perlu memasarkan produk produknya kepada masyarakat umum khususnya para siswa SMA/SMK/MA yaitu produk di bidang pendidikan tinggi. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab dari bagian promosi dan marketing yang merupakan ujung tanduk dari sebuah organisasi ataupun lembaga dalam hal sosialisasi, pemasaran dan hubungan dengan masyarakat calon konsumen. Lebih spesifik salah satu kegiatan bagian promosi dan marketing UNISBANK adalah melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar yang akan melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Dengan semakin banyaknya agenda kegiatan promosi yang dilakukan untuk penerimaan mahasiswa baru berupa kegiatan motivasi, pameran pendidikan, pengajuan proposal negosiasi dan sosialisasi ke sekolah sekolah maka diperlukan sistem pengagendaan kegiatan yang dapat mempermudah bagian promosi dan marketing untuk melaksanakan tugasnya.Hasil dari Sistem Informasi Rancang Bangun E-Office Administrasi Agenda Kegiatan Promosi UNISBANK Semarang yang dibuat dapat membantu mempercepat proses administrasi pengarsipan dalam hal penyimpanan data, pencarian data, pembenahan data dan rekapitulasi data. Selain itu, sistem ini memberikan dampak pelaksanaan proses verifikasi dapat dilakukan oleh ketua promosi tanpa harus melakukan verifikasi di dalam ruangan promosi dan ketua promosi akan lebih mudah melakukan kontrol kegiatan yang seudah terlaksana dan belum terlaksana secara real time.