Publication Search

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.

Surat berharga negara (SBN) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam penerbitan SBN tersebut, pemerintah menjamin pembayaran keuntungan secara berkala dan pengembalian nilai pokok investasi pada saat jatuh tempo. Adanya aplikasi yang mempermudah transaksi di pasar modal menjadi kan banyak investor memulai trading dipasar modal SBN berhasil menggaet beragam profesi dan generasi yaitu tingkat risiko yang rendah karena minimnya risiko gagal bayar.  Kelebihan SBN yaitu imbal hasil yang lebih tinggi dan pengenaan pajak yang lebih rendah dari bunga deposito.Keteledoran pihak pengelola SBN yang menerbitkan SBN di internet menjadikan peluang pihak yang tak bertanggungjawab untuk memalsukan SBN demi kepentingan pribadi.Pihak pengelola SBN menyatakan bahwa SBN yang asli diterbitkan dalam bentuk perdagangan tanpa warkat yang artinya tidak ada bentuk fisik berupa surat sertifikat saham atau obligasi atau hardcopy lainnya. SBN yang asli hanya diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI) dan kepemilikan SBN dapat diketahui melalui Mitra Distribusi (Midis).

Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.  The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.  The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.  This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.  In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.  Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.  In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.  Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.

There are so many cases where the perpetrators are more than one person, which occur in our society. Often there is debate in imposing punishment on the direct makers and the indirect makers of criminal acts. To impose a sentence on a case, the judge must know which maker is directly or indirectly and bases his decision apart from the law and also considers the demands of the public prosecutor. Sometimes the perpetrators of the crime of participation are not touched at all by the law so that what they should be prosecuted by law is not even processed. The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting. The research conducted is normative legal research. Based on the results of the research the defendant was proven guilty of committing the crime of "making and using fake documents" as stipulated and subject to criminal penalties in Article 264 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and second article 264 paragraph (2) of the Criminal Code. The crime of inclusion is regulated in Article 55 and Article 64 of the Criminal Code

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Di era digital teknologi mulai berkembang pesat, hampir semua aspek dalam kehidupan menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi melalui internet. Maraknya penggunaan internet juga menimbulkan kejahatan yang berada pada dunia maya terus meningkat, salah satunya yaitu phising. Phising merupakan pesan elektronik yang mengatasnamakan entitas sah yang meminta verifikasi untuk mendapatkan identitas dari seseorang dengan teknik pengelabuhan. Kejahatan phising ini biasanya terjadi pada perusahaan keungan yang mengirimkan suatu situs web untuk dikunjungi. Metode yang digunakan dalam membuat yaitu metode studi literatur atau kepustakaan dengan menggunakan jurnal-jurnal terkait. Hasil perkembangan teknologi ini memang pesat banyak juga yang mencari informasi di internet tetapi tidak dipungkiri juga untuk masyarakat desa bagian plosok belum mengetahui adanya kejahatan ini, sehingga kita memberi arahan kepada masyarakat dengan sosialisasi terkait menggunakan internet harus berhati-hati dan teliti.

Dokumen cetak merupakan data digital yang tervisualisasi di kertas. Dokumen cetak mudah dibuat sekaligus dipalsukan. Cara mengetahui keasliannya dengan verifikasi ciri. Setiap dokumen cetak terdapat ciri unik berasal dari printer yang digunakan. Mengembangkan metode untuk  menentukan keaslian dokumen cetak dari printer jenis dan tipe sama menjadi tantangan untuk diselesaikan pada penelitian ini. Proses verifikasi menggunakan tahapan akuisisi, ekstraksi, pengenalan pola dan hasil verifikasi. Data uji menggunakan 6 printer jenis dan tipe sama, masing-masing menggunakan 3 lembar sampel, untuk karakter dipilih 8. Hasilnya pengujian menunjukkan nilai EER (equal error rate) sebesar 0,18 dari nilai tersebut digunakan menentukan nilai ambang verifikasi yaitu 80% dari nilai kedekatan. Verifikasi dengan kedekatan diatas 80% berarti dokumen cetak dinyatakan asli (accepted) sedangkan kedekatan dibawah 80% berarti dokumen cetak dinyatakan palsu (rejected). Pengujian menggunakan 20 varian dokumen cetak diperoleh nilai kedekatan tertinggi 97,7% dan terendah 84,1%. Berdasarkan pengujian diperoleh suatu kesimpulan bahwa meskipun pemalsuan menggunakan printer dengan jenis dan tipe yang sama, model mampu memilah dan menentukan suatu dokumen cetak asli ataupun palsu.  

Absract: Brand is a very important issue in trading. However, brand counterfeiting often happens to get unlimited advantages for irresponsible and dishonest traders. To make this worse is that the law enforcement for that still faces huge barriers . the barrier comes from the law, the law enforcers and the society. Keywords: law enforcements and law protection