Publication Search

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Wilayah perbatasan Ambalat merupakan kawasan strategis NKRI yang rawan terhadap pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan. Satuan Tugas (Satgas) Ambalat Korps Marinir menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan teknologi pengawasan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk meningkatkan efektivitas pengamanan perbatasan oleh Satgas Ambalat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan 4 narasumber (Komandan Skuadron Udara 700, pilot UAV, Dansatgas Ambalat, dan personel komunikasi Satgas Ambalat), serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Penelitian menunjukkan bahwa (1) UAV belum dimanfaatkan secara langsung oleh Satgas Ambalat, pengamanan masih mengandalkan patroli konvensional dan drone non-militer; (2) tantangan utama meliputi keterbatasan personel terlatih, belum adanya program pelatihan formal, keterbatasan sarana prasarana (Ground Control Station, sistem komunikasi), serta kekosongan regulasi operasional; (3) UAV tipe ScanEagle dan Camcopter S-100 dinilai paling sesuai untuk kebutuhan Satgas Ambalat karena daya tahan terbang lama dan sensor canggih. Pemanfaatan UAV dapat memperluas jangkauan pengawasan, menyediakan data real-time, mengurangi risiko personel, serta meningkatkan efisiensi operasional. Diperlukan pendekatan terintegrasi berupa penyusunan regulasi, pengadaan sarana dan pelatihan personel bertingkat dan berlanjut. Teknologi UAV memiliki potensi strategis untuk memperkuat sistem pengamanan perbatasan Ambalat. Rekomendasi meliputi dukungan kebijakan pemerintah, pengembangan doktrin TNI AL, pembentukan unit UAV Korps Marinir, serta pelatihan personel secara berkelanjutan.

Penelitian ini mengkaji strategi kepala Madrasah dan pelaksaaan Supervisi di MAN I Jembrana dalam merancang strategi dan pelaksaan supervisi yang efektif guna meningkatkan kinerja pendidik agar proses pembelajaran berjalan profesional dan bermakna. Tujuannya: (1) mengetahui strategi Kepala Madrasah dan pelaksaan Supervisi kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja pendidik di MAN I Jembrana, (2) menelaah sejauh mana strategi kepala Madrasah dan pelaksaan Supervisi kepala madrasah tersebut berdampak pada peningkatan kinerja pendidik, dan (3) mengidentifikasi faktor penghambat serta solusi yang ditempuh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif naratif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan triangulasi untuk uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi Kepala Madrasah dan Pelaksanaan Supervisi kepala madrasah  dilakukan melalui pemberian motivasi, keteladanan, pelatihan, serta komunikasi harmonis. (2) Strategi Kepala Madrasah dan Pelaksaaan Supervisi kepala madrasah terbukti meningkatkan variasi metode pembelajaran, keterlibatan guru dalam kegiatan Madrasah, serta hasil belajar siswa. (3) Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan waktu guru dan kurangnya proaktivitas sebagian pendidik. Solusi yang ditempuh berupa pembinaan berkelanjutan dan dorongan untuk terus berinovasi. Dengan demikian, strategi Kepala Madrasah dan Pelaksanaan Supervisi kepala madrasah berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja pendidik dan mutu pembelajaran di madrasah.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk makanan yang berlabelisasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri halal dunia. Selain itu, Halal bukan sekadar totalitas hukum agama, tetapi juga menjadi strategi dalam memperluas segmentasi pemasaran suatu produk yang berlabelisasi halal di tingkat internasional. Namun, dari hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masyarakat muslim Bali, khusus Dusun Wanasari yang belum menyadari arti penting dari labelisasi halal. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan; dan 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap labelisasi halal dalam produk makanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian akan dituangkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kesadaran pelaku usaha muslim Bali terhadap labelisasi halal masih rendah. Hanya dua produk yang bersertifikat halal, sementara sebagian besar masyarakat masih mengandalkan keyakinan agama sebagai tolok ukur kehalalan. 2) kesadaran masyarakat muslim Bali terhadap label halal tergolong cukup baik, namun label halal bukan menjadi faktor utama dalam keputuskan pembelian. Selama aman untuk dikonsumsi. hal ini, tidak lepas dari kenyataan tidak semua produk tanpa labelisasi halal dianggap haram.

Perkara tentang pengesahan asal usul anak dari hasil perkawinan siri terdapat pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN tanggal 23 Juni 2023 yang menyatakan bahwa anak telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri yang sebelumnya melakukan perkawinan siri. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri; (2) pertimbangan hukum hakim terkait asal usul anak dari hasil perkawinan siri dalam penetapan tersebut; dan (3) akibat hukum penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan siri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri merupakan refleksi perkembangan hukum keluarga Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan hak anak. Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.PBUN menilai bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri dapat ditetapkan sebagai anak sah sepanjang terbukti adanya hubungan perkawinan dan hubungan biologis antara ayah dan ibu kandungnya, dengan mendasarkan pada alat bukti autentik, keterangan saksi, serta dalil fikhiyah dan ketentuan perundang-undangan. Penetapan asal usul anak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, meliputi pengakuan status keperdataan anak, timbulnya hubungan keperdataan dengan ayah biologis, kewajiban nafkah dan pemeliharaan, perlindungan hak ekonomi anak, serta pemenuhan hak administrasi kependudukan

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya kasus di Pengadilan Agama, khususnya pada kasus pembagian harta bersama pasca perceraian. Hukum dalam kasus ini masih belum menjelaskan detail mengenai pembagian harta bersama, sehingga hakim harus memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pembagian harta bersama. Hakim harus mengkaji dan menafsirkan pembagian harta bersama dengan Undang-Undang yang masih terbilang terbatas tersebut. Hakim mempunyai peran yang sangat vital untuk memutuskan putusan pada proses persidangan, yang mana putusannya adil untuk kedua belah pihak atau berat sebelah. Maka dari itu, demi mewujudkan keadilan yang substantif, hakim harus menggunakan pertimbangan ratiolegis untuk memutuskan putusan pada proses pengadilan dengan bermodalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menganalisis mengenai ratiolegis pertimbangan Hakim terkait pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perkara nomor 346/Pdt.G/2022/PA. YK dan apakah putusan dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengakomodasi nila-nilai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan penelitian ini juga menggunakan teori keadilan, dan teori kepastian hukum dengan pendekatan secara konseptual, serta perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memutuskan putusan secara profesional untuk pembagian harta bersama, baik itu dari pertimbangan ratiolegis yang mana hakim mampu menafsirkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terbilang terbatas, dan juga hakim mampu memberikan keadilan yang substantif bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum prosedur pembuatan Akta Jual Beli dan kriteria cacat hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta bentuk tanggung jawab PPAT atas akta yang cacat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, prosedur pembuatan Akta Jual Beli diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran para pihak secara bersamaan, minimal dua saksi, pembacaan akta, dan penjelasan isinya oleh PPAT. Akta dikategorikan cacat hukum apabila mengandung cacat lahiriah, formal, atau materiil. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan Akta Jual Beli Nomor 66/2014 batal demi hukum karena para pihak tidak hadir bersamaan, akta tidak dibacakan, penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, dan syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat hanya menandatangani blangko kosong. Ketiga, tanggung jawab PPAT bersifat kumulatif: perdata berupa ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata); administratif berupa sanksi hingga pemberhentian (Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998); dan pidana berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

LAMPUKITA merupakan salah satu UMKM VCO di Kabupaten Fakfak. Hasil dari pembuatan VCO usaha tersebut,  menghasilkan blondo yang selanjutnya diolah menjadi minyak goreng.  Berdasarkan aspek pemasaran,VCO LAMPUKITA memiliki prospek yang baik. Namun, ketersediaan bahan baku kelapa yang memenuhi syarat pembuatan produk utama, jumlahnya terkadang tidak tersedia.  Penelitian sebelumnya fokus pada teknik ekstraksi VCO, masih sedikit membahas strategi bisnis spesifik untuk minyak goreng hasil blondo ditingkat UMKM dengan kendala bahan baku.  Tanpa strategi pengembangan yang tepat, LAMPUKITA akan sulit bertahan secara finansial meskipun produknya memiliki nilai gizi lebih unggul. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman,  menentukan faktor internal, eksternal strategi terbaik dan model pengembangan bisnis baru yang dapat diterapkan LAMPUKITA. Penentuan lokasi secara purposive. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder.  Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (analisis SWOT dan BMC) dan kuantitatif (metode IFAS, EFAS dan QSPM).  Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan utama usaha LAMPUKITA terletak pada keunggulan produk alami, pemanfaatan blondo VCO, serta cita rasa khas kelapa Fakfak. Kelemahan utamanya adalah keterbatasan ketersediaan kelapa yang memenuhi standar VCO, kapasitas produksi masih kecil, dan keterbatasan modal. Analisis IFAS dan EFAS menunjukkan LAMPUKITA berada pada kondisi cukup mendukung untuk dikembangkan secara internal dan eksternal. Keberlanjutan usaha ditentukan oleh manajemen rantai pasok  kelapa. Strategi paling tepat dikembangkan adalah strategi kemitraan dengan petani kelapa berbasis standar VCO.  LAMPUKITA dapat menerapkan berbagai model bisnis baru untuk menanggulangi keterbatasan bahan baku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembelajaran tafsir Al-Qur'an menggunakan bahasa Bali sebagai media instruksional di Desa Pegayaman, Buleleng. Di tengah arus globalisasi yang mengancam eksistensi bahasa daerah, masyarakat Pegayaman menunjukkan resiliensi budaya melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Bali. Melalui studi kasus pada kegiatan pengabdian masyarakat di Masjid Safinatussalam pada 04 April 2026, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Ustadz Zihni Hasan mentransformasikan pemahaman Surah Al-Baqarah kepada jamaah remaja putri dan ibu-ibu melalui medium bahasa Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnopedagogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan strategi "pribumisasi" Islam yang memperkuat identitas "Nyama Selam"( penduduk islam yang telah lama menetap dan mengadopsi budaya bali dalam kehidupan sehari-hari). Penggunaan bahasa ibu terbukti efektif menurunkan hambatan kognitif dan emosional dalam memahami teks suci, sekaligus berfungsi sebagai sarana konservasi bahasa daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan agama Islam berbasis budaya sebagai model moderasi beragama di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji strategi Kepala Madrasah MA Bali Bina Insani Tabanan dalam membentuk toleransi siswa melalui penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat Hindu dengan guru lintas agama. Tujuannya: (1) mendeskripsikan strategi kepala madrasah, (2) menganalisis pengaruh moderasi beragama terhadap toleransi siswa di lingkungan multikultural, dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan.Metode yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan triangulasi untuk uji keabsahan data.Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi kepala madrasah mencakup pembelajaran, pengembangan karakter, kemitraan, lingkungan inklusif, dan evaluasi partisipatif. (2) Moderasi beragama tercermin pada komitmen kebangsaan, sikap anti kekerasan, serta penghormatan tradisi lokal yang membentuk toleransi siswa. (3) Faktor pendukung meliputi keterlibatan guru Hindu, praktik toleransi sehari-hari, dan dukungan masyarakat. Hambatan muncul dari perbedaan latar siswa, keterbatasan fasilitas, serta keraguan orang tua terhadap guru non-Muslim, namun diatasi dengan komunikasi persuasif, keteladanan, dan kolaborasi pasca Bali Democracy Forum 2016.

Filsafat dan etika bisnis memiliki peran penting dalam mengarahkan korporasi untuk bertindak dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis yang diambil. Dalam konteks global yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Namun, ketidaksesuaian antara tanggung jawab sosial dan praktik korporasi yang terjadi dalam banyak kasus, mengindikasikan adanya celah dalam pemahaman dan penerapan etika bisnis yang efektif (Carroll, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana filosofi etika bisnis dapat berperan dalam menyelaraskan tanggung jawab sosial dengan praktik korporasi, serta mengeksplorasi model-model yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus sebagai metodologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori etika bisnis yang lebih aplikatif dalam dunia korporasi, dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai sosial dalam strategi bisnis jangka panjang.

The digitalization of tax administration has become one of the Indonesian government's strategic initiatives to improve efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the implementation of digital tax systems among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly distributor-sector MSMEs in Batam City, still faces various administrative and technical challenges. This study aims to examine the experiences, risk perceptions, and adaptation strategies of distributor MSME actors in responding to the digitalization of tax administration following the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP). The research employed a qualitative approach using a phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with seven distributor MSME owners in Batam City who had utilized digital tax systems such as e-Filing and Coretax. The findings indicate that most business actors still experience limitations in technical understanding, concerns regarding reporting errors, and difficulties adapting to changes in digital tax systems and regulations. To address these challenges, MSME actors developed several adaptation strategies, including the use of tax consultants, hybrid manual-digital bookkeeping systems, and informal assistance through the internet and business networks. This study highlights that the success of tax digitalization requires a more adaptive approach, stable systems, and policies that are aligned with the characteristics of local MSMEs.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan multikultural di SDS Unity Primary School. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas keberagaman di lingkungan sekolah yang menuntut adanya pengelolaan peserta didik yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu membangun sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan karakter yang kuat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi sekolah, kemudian dianalisis menggunakan kerangka SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan di SDS Unity Primary School diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, integritas, tanggung jawab, kerendahan hati, dan pelayanan ke dalam berbagai kebijakan dan program kesiswaan. Keberagaman peserta didik yang terdiri atas berbagai agama dan etnis dikelola melalui pendekatan inklusif yang mendorong interaksi lintas budaya dan lintas agama. Analisis SWOT menunjukkan bahwa identitas spiritual sekolah, program pembinaan rohani, kegiatan ekstrakurikuler, serta dukungan orang tua menjadi kekuatan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, keterbatasan pembina rohani dan tantangan sekularisasi menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa harmonisasi program kerohanian, ekstrakurikuler, dan program anti-perundungan berbasis pendekatan restoratif berkontribusi terhadap terciptanya iklim sekolah yang aman, toleran, dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani efektif mendukung pembentukan karakter peserta didik serta dapat menjadi model pengelolaan pendidikan multikultural yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter secara holistik.

Perundungan di sekolah menengah pertama sering kali tidak muncul sebagai agresi verbal yang terang-terangan, melainkan tersembunyi dalam candaan yang telah menjadi norma di kalangan remaja. Bentuk dominan yang ditemukan adalah ejekan yang melibatkan nama orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan di balik penggunaan ejekan nama orang tua sebagai candaan dalam interaksi remaja, serta memaknainya sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam bullying verbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Bimbingan dan Konseling serta peserta didik, observasi langsung terhadap interaksi siswa di sekolah, dan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaku memandang ejekan nama orang tua sebagai humor dan sarana membangun kedekatan sosial, namun korban mengalami dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, sedih, takut, dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Fenomena ini diperkuat oleh dinamika kelompok sebaya, agresi relasional, serta normalisasi bahasa yang dilegitimasi melalui respons lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa ejekan nama orang tua adalah manifestasi kekerasan simbolik yang dinormalisasi dalam budaya pergaulan remaja, namun kerap luput dari perhatian institusional, sehingga memerlukan perhatian mendalam dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

The improvement of village road infrastructure plays an important role in enhancing community mobility and supporting local socioeconomic development. This study aims to analyze changes in mobility conditions before and after road improvement, explore community perceptions and experiences, identify changes in activity and economic patterns, and examine factors that support or hinder mobility optimization in Trayeman Village, Slawi District, Tegal Regency. A mixed-method approach was employed involving 98 respondents selected from a population of 5,229 residents using the Slovin formula with a 10% margin of error, along with 15 key informants for qualitative data collection. Data were gathered through observations, in-depth interviews, documentation studies, and Likert-scale questionnaires. Quantitative data were analyzed descriptively, while qualitative data were examined using the Miles and Huberman interactive analysis model. The findings indicate that road improvement has significantly enhanced community mobility, with an overall mean score of 3.89, categorized as high. Access to services recorded the highest score (4.06), followed by economic mobility (4.00) and social mobility (3.99). Community perceptions were largely positive, viewing the improved road as a catalyst for development and improved accessibility. Road improvement also encouraged broader economic opportunities, lower transportation costs, business growth, and increased income. Supporting factors included private vehicle ownership and supportive village policies, whereas high fuel prices, limited transportation options, and uneven local road conditions remained major challenges. Further improvements in supporting infrastructure and transportation services are recommended to maximize mobility benefits.

Anemia masih menjadi problematika gizi utama pada remaja putri di Indonesia yang berdampak buruk terhadap performa akademik serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi terkait pencegahan anemia melalui intervensi edukasi sadar gizi di SMAN 1 Sampang. Metode yang diterapkan berbasis pendekatan partisipatif interaktif, meliputi ceramah, pemanfaatan media visual (leaflet dan poster), simulasi penyusunan menu sehat kaya zat besi, serta kuis edukatif. Evaluasi program diukur secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, serta secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan anemia, serta perubahan sikap positif terhadap pola konsumsi seimbang dan kepatuhan sarapan. Kesimpulannya, edukasi gizi yang terstruktur dan interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kesehatan remaja, sehingga dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

The development of digital technology has driven significant changes in learning practices, including Indonesian language learning, which increasingly utilizes online platforms such as YouTube. In this context, digital literacy is not only related to the technical ability to access information but also encompasses ethical, critical, and character-building aspects of students. This study aims to analyze the integration of digital literacy and character education values in online learning through Indonesian language educational videos on YouTube. The research employed a qualitative approach using content analysis methods. The research data consisted of Indonesian language learning videos selected purposively based on the relevance of the material, channel popularity, and consistency of educational content. The findings reveal that Indonesian language learning videos on YouTube contain various character education values, such as responsibility, academic honesty, hard work, independence, tolerance, and communicative attitudes. These values are integrated through the presentation of materials, the use of polite language, contextual examples, and reflective invitations that encourage students to think critically. In addition, aspects of digital literacy are reflected in the ability of video content to guide students toward the wise, selective, and responsible use of digital media. However, the study also identified several limitations, particularly the lack of systematic explicitness of character values and the suboptimal two-way interaction between educators and students.