Publication Search

Consolidated report is an important report for companies that purchase or merge from other companies. The purpose of this study is to provide an overview of how the implementation of PSAK 65 and tax regulations in Indonesia on the consolidated financial statements listed on the IDX. The research method used in this research is literature review of articles or previous research. The data used in this study are secondary data from articles obtained from the Google Scholar database and consolidated financial statements published on the IDX. Based on the results of the analysis, it is known that every company that acquires another company has issued consolidated financial statements and implemented PSAK 65 and the existing tax regulations in Indonesia.

The purpose of this research is to analyze the implementation of waste management in Oesapa Village in terms of Kupang City Regional Regulation No. 4/2011 on the implementation of reducing household waste and similar household waste. This research is an empirical juridical research where this research was conducted in Oesapa Village, Kelapa Lima Sub-district, Kupang City. This research uses interview guidelines for fifteen resource persons. The data was analyzed descriptively-qualitatively. Based on the results of the study that the reduction of household waste and similar household waste requires legal certainty, clarity of authority and responsibility of the government, as well as the participation of the community and business actors, so that the implementation of waste reduction can bring economic benefits, healthy for the community, and can change people's behavior that operationally, Article 9 of Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management gives the authority to implement waste reduction to the Kupang City Government, especially Kelapa Lima District The implementation of reducing household waste and similar household waste in Kupang City is not in accordance with the methods and techniques for implementing environmentally sound waste reduction, resulting in negative impacts on public health and the environment.

Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu berlaku hukum-hukum tanah kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum Perdata barat yang sering disebut tanah barat atau tanah Eropa. Didalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam Undang-Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu hak Eigendom, hak Opstal, hak Erfpacht dan hak Gebruik. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPAhak tersebut dikonversi menjadi hak milik, hak guna bagunan, hak pakai, hak guna usaha. Dalam prakteknya terdapat masih adanya tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM), seperti hasil pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 321/Pdt/G/2018/PN dimana terdapat dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk satu obyek yang sama. Dengan adanya kasus tersebut, tujuan dari karya tulis ini untuk dapat melihat bagaimana penyelesaian terhadap sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding setelah berlakunya hukum Agraria Nasional, Apa pertimbangan Hakim tentang sengketa kepemilikan pemegang  hak atas tanah barat Eigendom Verponding setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang tanda bukti haknya tumpang tindih, dan bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom Verponding yang tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan masalah. Dari hasil penelitin ini diketahui jika penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah dengan memenangkan penggugat dikarenakan penggugat memiliki asal usul SHM yang berasal dari SHGB tahun 1984. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang atas putusan Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah SHGB merupakan alas hak untuk dapat dilakukan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehinga pemilik obyek yang mempunyai SHM dengan asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB)  adalah pemilik yang sah.

Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer dan satu atau lebih sekutu komanditer. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, kedudukan akta pendirian Perseroan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) letak tanggung jawab atas pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer ada pada sekutu komplementer (2) akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak mengakibatkan akta pendirian dan segala perubahannya menjadi akta dengan kekekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (degradasi) serta tidak termasuk dalam kategori akta yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (3) Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri dan SABU adalah untuk memenuhi asas publisitas dan untuk sinkronisasi data serta syarat memperoleh Perizinan Berusaha.

Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dimana permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, faktor apa saja penghambat eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet di lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk,Cabang Ungaran, dan bagaimana upaya yang sudah dilakukan PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, peraturan perundangan, dan studi di lapangan. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Ungaran, dilakukan secara langsung oleh petugas, baik di rumah debitur, atau di tempat lain dimana obyek jaminan tersebut berada, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena akan timbul biaya-biaya tambahan dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan upaya penyelamatan asset. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini ditemui beberapa hambatan yaitu adanya niat buruk debitur, keberadaan obyek jaminan tidak diketahui, unit digadai, adanya campur tangan ORMAS, kondisi unit yang tidak utuh. Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan proses pra kredit secara selektif, memberikan program keringanan Rehab / Restructure, melakukan kunjungan ke rumah debitur secara rutin, mengawasi tempat tinggal debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.

Puskesmas Setiamekar adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Pada tanggal 1 Juli 2022, Puskesmas Setiamekar menjalankan Peraturan Bupati Bekasi nomor 68 tahun 2020 tentang tarif layanan pada pasien rawat jalan yang berobat ke puskesmas. Pada proses transaksi pembayaran tarif pelayanan rawat jalan pasien Puskesmas Setiamekar ditemukan masih dengan cara mencatat di buku kasir (manual), lalu petugas kasir melakukan rekapitulasi pendapatan tarif rawat jalan dan kemudian melaporkan hasil pendapatan tarif rawat jalan harian ke Bendahara Penerimaan BLUD. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk membantu kasir pada saat melakukan pencataan pendapatan tarif dan mempermudah bendahara pendapatan BLUD untuk memperoleh laporan pendapatan tarif rawat jalan. Metode pengumpulan data dalam penyusunan tugas akhir adalah metode riset, wawancara dan studi pustaka. Metode pengembangan software yang digunakan yaitu dengan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan software, desain, pengkodean dan pengujian. Sistem yang dibangun menyediakan fasilitas seperti pengaturan user, proses pembayaran tarif rawat jalan, pencetakan invoice dan laporan jurnal umum. Sistem informasi akuntansi yang dibangun ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien bagi penggunanya. Dan pengujian mengunakan sistemm menggunakan User Acepting Testing

Franchising is a business system carried out by two parties, namely the Franchisor and the Franchisee, in which the Franchisor grants license rights to the Franchisee based on the Agreement. This Franchise Agreement is a legal basis that is made in writing. In order for a business to be said to be a franchise, it must follow the criteria specified in the regulations, one of which is registering the prospectus of the franchise agreement and ownership of the Franchise Registration Certificate. However, in reality, in this case Neynis Food, has not registered its business with the state, but has claimed itself as a business that opens a franchise. Therefore, the author conducts research to obtain an overview of the legal consequences that occur if the Franchisor does not register its franchise and legal protection for Franchisees. This paper is made using the normative juridical research method. This research is conducted by investigating secondary data, which means that this research examines the laws that apply to society and their implementation in practice. The results of the research on this issue show how the implementation of Indonesian laws and regulations on franchising practices in Indonesia and it is known that the Neynis Food business cannot be qualified as a franchise, and if it continues to claim itself as a franchise, then the business can be said to be illegal because it does not fulfill the elements of franchising regulated in Permendag 71 of 2019.

Inventory management at Puskesmas BLUD "X" is a mandate from  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 and Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 concerning BMN / BMD Management and its amendments. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management (BMD). Moreover, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 concerning procedures for implementing BMD bookkeeping, inventory, and reporting, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah on inventory, Standar Akuntansi Pemerintah on inventory.  In this study, it was found that inventory management at the Puskemas BLUD "X"  was still inadequate and not in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the error factor in the management of medical supplies Puskesmas BLUD "X" which is not in accordance with applicable regulations. The methods used in this study are comparative descriptive qualitative with the type of case study, and data collection techniques through triangulation (interviews, observations, and documentation).  The result of this study is that inventory management at the Puskesmas BLUD "X" is still inadequate due to several factors, namely the non-functioning  of operational standards in terms of  recording, the quality of the internal control system is still weak,  and the weak use of the SIM Persediaan Puskesmas, where these factors affect the results of the calculation of medical inventory expenses presented in the financial statements.

Inventory management at Puskesmas BLUD "X" is a mandate from  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 and Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 concerning BMN / BMD Management and its amendments. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 concerning Guidelines for Regional Property Management (BMD). Moreover, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 concerning procedures for implementing BMD bookkeeping, inventory, and reporting, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah on inventory, Standar Akuntansi Pemerintah on inventory.  In this study, it was found that inventory management at the Puskemas BLUD "X"  was still inadequate and not in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the error factor in the management of medical supplies Puskesmas BLUD "X" which is not in accordance with applicable regulations. The methods used in this study are comparative descriptive qualitative with the type of case study, and data collection techniques through triangulation (interviews, observations, and documentation).  The result of this study is that inventory management at the Puskesmas BLUD "X" is still inadequate due to several factors, namely the non-functioning  of operational standards in terms of  recording, the quality of the internal control system is still weak,  and the weak use of the SIM Persediaan Puskesmas, where these factors affect the results of the calculation of medical inventory expenses presented in the financial statements.

Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives broad authority to villages to regulate and manage the various needs and interests of the community. Village government officials are required to have the capacity to draft regulations in the village. However, the facts show that the capacity of the village government apparatus is still weak in forming regulations in the village, especially the preparation of evidence-based village regulations. This fact also occurred in Maros Regency, especially in Moncongloe District. This phenomenon underlies the importance of conducting training for village apparatus in drafting regulations in the village. This technical guidance was carried out for 8 hours in the Hall of the Moncongloe District Office and was attended by 30 people and facilitated by a team of lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. To find out the effectiveness of this training, a pre-test evaluation was carried out at the beginning and a post-test at the end of the training. The results of the evaluation showed that there was an effect of the training on the participants, namely increasing their knowledge of evidence-based technical regulations in villages.

In terms of the ratification of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, this raises pros and cons in society. This is because the Supreme Court Constitutional Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020 states that Law Number 11 of 2020 is unconstitutional conditional and must be immediately revised within 2 (two) years from the time the decision is issued. One of the reasons is because in the formation of the Job Creation Law, it does not involve full community participation and is not guided by the principle of openness. But the government actually responded by issuing the Job Creation Perppu which was later passed into law by the DPR-RI. In fact, between Law Number 11 of 2020 concerning job creation and Perppu Number 2 of 2022 concerning job creation, it is relatively the same in terms of content. This study aims to examine a legal truth related to the mechanism for ratifying Government Regulations in Lieu of Law based on actual legal provisions. One of the legal provisions in the formation of laws and regulations is to make the principle of forming laws and regulations one of the conditions that must exist in the process of forming laws. One of its principles is the principle of openness. and the method used in this study is Normative. And in the results of this study, it shows that the ratification of the Job Creation Perppu is not in accordance with the mechanism for the Establishment of Laws and Regulations because it is not guided by the principle of openness.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan penyu dalam perkara Nomor 27/Pid.B/LH/2023/PN lbo serta Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana perniagaan penyu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyu Dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp1.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagang Penyu Pada Perkara Nomor 27/ Pid. B/LH/2023/PN.lbo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridi Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are growing rapidly in fulfilling people's daily needs. MSMEs also participate in tax payments. According to the statement of the Directorate General of Taxes (DGT) that MSMEs have not maximally contributed to tax revenue. The success of this tax revenue effort is determined by several factors. This study aims to evaluate the factors that influence MSME taxpayer compliance. The results showed that spiritual intelligence and understanding of taxation did not have a significant influence on MSME taxpayer compliance. However, tax regulations have a significant influence on MSME taxpayer compliance.

Keberhasilan pelaksanaan dalam Manajemen K3 pada pekerjaan kosntruksi berhubungan erat dengan sikap dan kepatuhan personal baik melalui sikap pekerja ataupun dari manager pekerjaan untuk penerapan peraturan pelaksanaan kebijakan Manajemen K3. Bidang konstruksi merupakan satu hal pekerjaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi dan melibatkan berbagai unsur. Peneliti melakukan penelitian pada pola dan kinerja penerapan K3 pada saat pelaksanaan pembangunan sampai dengan selesai. Pada proyek pembangunan ini. Populasi dari penelitian merupakan seluruh pekerja konstruksi di Pekerjaan Ruang Rawat Inap RSU Williambooth Semarang sebanyak 40 orang. Incidental Sampling digunakan untuk pengambilan sampel dengan memilih responden dilokasi dan dijumpai peneliti ketika melakukan observasi lapangan. berdasarkan hubungan pelaksanaan program K3 dengan kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD belum sepenuhnya konsisten karena petugas K3 belum tegas dalam menegur pekerja yang tidak patuh menggunakan APD, program inspeksi K3 belum rutin dilaksanakan pada beberapa lokasi sebelum mulai bekerja. Hal yang mempengaruhi kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD salah satunya tentang pengetahuan mengenai kegunaan APD pada urutam pertama, selanjutnya faktor penyelenggaraan SMK3 pada urutan ke 2, dan faktor perilaku / kepatuhan pekerja pada urutan ke 3. Penerapan dari program inspeksi K3, pengawasan K3, penerapan safety morning dan toolbox meeting juga belum sempurna.

Tidak terjangkaunya Alat Pemadam Api Ringan dan tidak terdapatnya fire system security membuat PT XYZ berupaya untuk meningkatkan keamanan dan menghindari risiko kebakaran dengan menganalisa potensi bahaya yang ada di tempat kerja sebagai sarana perencanaan kebutuhan Alat Pemadam Api Ringan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk wawancara dan observasi langsung. Observasi dilakukan pada saat melihat kondisi dan tata letak ruang kantor. Wawancara dilakukan kepada salah satu karyawan divisi Health Safety Security and Environment. Kedua bentuk data ini bertujuan untuk menganalisis potensi bahaya kebakaran di ruangan PT XYZ. Potensi bahaya kebakaran yang ada di dalam kantor tersebut disebabkan oleh ada peralatan yang mudah terbakar apabila tidak dirawat dengan baik. Dari observasi dapat dilihat terdapat 4 potensi bahaya yaitu kertas, bahan kimia, peralatan elektronik, dan instalasi listrik.Dari potensi bahaya ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980 Tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan diperoleh APAR golongan C berjumlah satu dengan jenis Dry Chemical Powder.

Dalam keadaan Indonesia yang terus kehilangan lahan kosong, bangunan gedung bertingkat menjadi salah satu jalan keluar untuk memperluas area beraktivitas. Namun perlu digarisbawahi bahwa gedung bertingkat juga memiliki risiko terbakar sehingga dapat menyebabkan kerugian materi maupun korban jiwa yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan Emergency Response Plan (ERP) pada gedung bertingkat yang memiliki tujuh lantai. Perencanaan ini diharapkan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang maupun peraturan lain agar suatu gedung memiliki prosedur tanggap darurat. Penelitian ini diawali dengan pendataan dimensi dari bangunan gedung dan fungsi setiap lantai pada bangunan. Dari data tersebut kemudian didapatkan estimasi kapasitas bangunan yang selanjutnya dapat dihitung kebutuhan pintu darurat, tangga darurat, dan waktu yang diperlukan untuk dapat menyelamatkan diri dari gedung. Setelah dilakukan perhitungan dan analisis, bangunan gedung yang diteliti membutuhkan dua unit pintu darurat masing-masing untuk seriap lantai. Pintu darurat yang dibutuhkan dengan ukuran paling lebar adalah pada lantai 5 karena banyaknya orang yang berada di tempat tersebut. Ukuran lebar tangga yang diperhitungkan adalah satu meter yang mana sudah sesuai dengan rancangan bangunan. Selanjutnya waktu perhitungan matematis total untuk waktu evakuasi yang paling besar adalah lantai 5 pada koridor I, yaitu selama 3,13 menit. Hal tersebut karena kecilnya ukuran lebar dari koridor.

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah   memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang  yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan.  Agar pelaksanaan pemungutan pajak  tidak hanya surplus kepercayaan tetapi  minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang  untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang,  namun  sangat disayangkan  ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang,  disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda  baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar  norma hukum dan  antar peraturan  yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru  melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  sanksi denda dalam  penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda  atas kekalahan sebagian atau seluruh  tuntutan dalam  keberatan dan banding  telah menimbulkan beberapa  konflik norma hukum  dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini,  menciptakan efek jera bagi  wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak  dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui  keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda  dimaksud sepatutnya  dihapuskan.

Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.

Policy Implementation is in principle a rare or way that is done so that the policy can achieve its goals. Policy implementation aims to measure the extent of the impact on society and the extent of implementation achieved. This type of research is empirical juridical research. The types and sources of data used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents and based on researcher observations. Secondary data is data obtained from literature studies. The data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of this study, it shows that (1) The effectiveness of the policy implementation of the Kupang Mayor Regulation on the Use of Health Protocols, namely: (a) Kupang City government participation, (b) government performance. (2) Factors inhibiting the implementation of the law are: (a) Limited qualified human resources, (b) limited facilities and infrastructure, (c) the mindset of the community regarding the enforcement of health protocols.