Publication Search

Kematangan mahasiswa dan sarjana di Surabaya kurang tinggi. Beberapa siswa tidak dapat dan tidak dapat menerima perbedaan politik atau mengekspresikan kemauan politik mereka dengan baik. Mereka terkadang mengkomunikasikan niat politik mereka dengan mengambil tindakan anarkis. Pada saat yang sama, hal ini akan membahayakan persatuan negara kita, karena pelajar adalah bagian dari masa depan negara kita. Mengenai situasi ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang memiliki kematangan politik yang memadai. Masalah pendidikan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan solusi yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan tindakan politik yang santun. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, politik dan demokrasi, hal ini benar adanya, karena semua warga negara berada di bidang hukum. Punya posisi yang sama pemerintah. Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat membantu siswa memperoleh kedewasaan politik dan demokrasi. Oleh karena itu demokrasi merupakan informasi terpenting dalam negara dan kehidupan bernegara, serta merupakan upaya untuk menjaga keadilan.

Law enforcement within the TNI is carried out jointly in a military criminal justice system, which involves several elements, including: Investigators, Ankum, Prosecutors and Papera. Papera/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by TNI regulations. The desire and hope of a Papera/unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. The aim of this research is to show that superiors who have the right to punish (Ankum)/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by regulations within the TNI. The desire and hope of a unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that in the ongoing legal process, superiors who have the right to punish (Ankum) and Papera have 2 (two) paths in an effort to defend their service members from being punished or dishonorably dismissed (fired) due to considerations of military interests. with several considerations such as the TNI soldier having abilities that are really needed by the unit, the TNI soldier being assessed for good behavior on a daily basis or other considerations, so that Ankum can try through these 2 (two) paths, namely providing recommendations to be retained as a TNI soldier and submitting efforts law according to statutory regulations.

ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran norma dan keadilan pada PPKn bagi peserta didik kelas VII SMP Negeri 23 Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaran, kepala sekolah dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menujukkan bahwa proses pembelajaran norma dan keadilan dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 23 Surakarta kurang optimal. Hal tersebut ditujukkan dengan hasil penilaian aspek afektif yaitu kurang optimal, hal tersebut ditunjukkaan siswa kurang aktif menjawab pertanyaan serta siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Hasil penilaian aspek psikomotorik yaitu aktivitas siswa dalam menyampaikan hasil kerja kelompok di depan kelas sudah baik. Siswa saat mempersentasikan jawabannya di depan kelas dengan percaya diri.  Kata Kunci: Proses Pembelajaran, Norma, Keadilan, PPKnABSTRACTThe aim of the research is to find out the process of norms and justice learnings on civics of 7th grade students at SMP 23 Surakarta. The kind of research is descriptive qualitative research. The sources of data are primary and secondary data. The subjects of the research are teachers of civics subject, the principal, and the students. The methods of collecting the data are observation, interview, and documentation. The trustworthiness was conducted through source and method triangulation. The technique of analyzing the data used interative analysis model. The research findings show that the process of norms and justice learnings on civics of 7th grade students at SMP Negeri 23 Surakarta is less optimum. It could be viewed from less optimum affective factor showed from the studenst who are less active in answering questions and they less pay attetion of the teacter. The result of assessment from psychomotor aspect is that the activity of the students in conveying the result of group activity in front of the class is good. They present their answer confidently.Keywords: Learning Process, Norms, Justice, Civics subject.Â

Penelitian ini berjudul Implementasi Kedisiplinan Karyawan Dalam Peningkatan Kinerja di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kedisiplinan Karyawan dalam peningkatan Kinerja. Faktor-faktor pendukung Kedisiplinan Kerja Karyawan dan Faktor- Faktor Penghambat Kedisiplinan Kerja Karyawan di PT. Delta Dunia Sandang Tekstil Demak.  Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket( kuesioner), observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan metode analisisdata yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, kualitatif dengan angkaprosentase. Berdasarkan penelitian yang diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin kerja karyawan di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak dilaksanakan dengan menetapkan peraturan, kewajiban dan larangan. Pelaksanaan disiplin kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak juga menerapkan sistem keadilan dengan cara memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), dan melalui pendekatan progresif. Faktor-faktor yang menjadi pendukung kedisiplinan kerja di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak adalah kepemimpinan, balas jasa / penghargaan, motivasi kerja dan sanksi. Dalam hal ini sanksi menjadi faktor pendukung yang sangat berpengaruh. Faktor penghambat kedisiplinan dalam PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak adalah faktor lingkungan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dengan angka prosentase menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak dilaksnakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan hasil penghitungan angket. Sebagai penutup penulis mengungkapkan saran agar pelaksanaan disipli kerja pegawai di PT Delta Dunia Sandang Tekstil Demak semakin ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan relevannya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam kurikulum nasional Indonesia sangat mendukung, 2) sebagai Pendidikan Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam membentuk individu yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai moralitas untuk menjauhi perilaku koruptif, serta berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang berfokus pada analisis kasus korupsi, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan  diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup  dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan  hidup. Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan  diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan  suatu kelemahan yang pada akhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan ”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law in action). Hakim wajib mengggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi kerakyatan secaratidak langsung berkaitan dengan Pancasila, khususnya nilai kerakyatan, yaitu“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan“. Yang mempunyai arti yaitu seluruh wakil rakyat harus ikut sertadalam menentukan kebijakan ekonomi harus sesuai dengan kesepakatan bersamaatau mufakat. Hal ini bertujuan untuk menggapai suatu cita-cita masyarakat yangadil, jujur, bertanggung jawab, dan sejahtera. Sehingga kekuatan ekonomi disuatunegara itu lebih dipengaruhi dengan bagaimana sistem ekonomi yang di terapkanoleh negara tersebut. Indonesia saat ini menerapkan sistem ekonomi yang strategisyaitu sistem ekonomi kerakyatan, dimana dalam melaksanakan sistem ekonomiitu dikendalikan oleh rakyat. Tetapi dalam melaksanakan sistem ekonomikerakyatan harus membutuhkan pertimbangan yang matang, seperi indonesiadalam menentukan sisem ekonomi kerakyatan. Jika dilhat dalam sejarah, padaawal mulanya suatu negara berkembang,khususnya indonesia sebelumnyamenganut teori pertumbuhan dalam sistem ekonominya. Indonesia sekarang tidakmenganut teori pertumbuhan karena prinsip tersebut malah mengalami suatukegagalan. Oleh karena itu, Indonesia saat ini memegang teguh pada asasekonomi kerakyatan.Kata kunci: Kerakyatan, Keadilan, Pancasila

Sejarah konstitusional Republik Indonesia dimaksudkan sebagai bagiandari deskripsi ilmu hukum, kita akan dengan mudah mendapatkan kejelasan ketikakita pertama mempelajari sejarah negara, sehingga mempelajari sejarahketatanegaraannya adalah mutlak perlu agar tidak terjadi dinamika atau salahpaham.Melalui pendekatan historis, Sehingga kita tahu berbagai peristiwa dariwaktu ke waktu di tanah air kita Republik Indonesia. Penelitian Deskriptif. jenispenelitian ini bertujuan menggambarkan mengenai klasifikasi suatu fenomenasosial, atau menjadi acuan pemecah suatu permasalahan dengan menjelaskankeadaan penelitian Dengan pendekatan sejarah diharapkan mendapat bahan –bahan yang cukup tentang pancasila sebagai modal pokok yang akandikembangkan lebih lanjut dalamhidup bangsa pandangan hidup juga sebagaidasar negara filsafat. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi kehidupanberbangsa dan bernegara bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, denganmempertimbangkan sejarah dan mengkaji ulang akan dapat disimpulan bahwapancasila merupakan dasar negara atau sering disebut juga dasar falsafahdemikian pancasila digunakan untuk mengatur seluruh administrasi negara yangsudah tercantum atau terdapat didalam sila – sila pancasila, dari sila kesatu sampaikelima tercantum nilai – nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,Keadilan.Kata Kunci : Sejarah Ketatanegaraan, Dasar Negara.

This study aims to examine procedural justice, distributive justice, and interactive justice perceived by manager in the workplace about the treatment received from organization on their outcomes by using theory of planned behavior, organizational justice theory, and expectancy theory. The outcomes shown by managers include trust in supervisor and managerial performance. This study uses survey method in collecting data and sample selection method at state-owned companies in Maluku Province represented by 310 middle and lower managers. The hypotheses are tested by Structural Equation Modeling.    The results show that procedural justice and interactive justice has significant influence on managerial performance, whereas distributive justice has no influence on managerial performance. Empirical evidences show that distributive justice and interactive justice has influence on trust in supervisor, whereas procedural justice has no influence on trust in supervisor. Trust in supervisor also has influence on managerial performance. Keywords: Procedural Justice, Distributive Justice, Interaction Justice, Trust in Supervisor, Managerial Performance.

Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law

Abstract : The writer in this paper tried to investigated and describe the philosophical thoughts of the role of Law Philosophy in to to realize justice. The formulated hypothesis are : (1) The enforcement of the law materialized the justice and the certainty and insurance in justice, (2) The description of the sense of justice should be in the existing positive law, (3) The philosophy of law represented the search for the deepest meaning of the ultimate result in the law wisdom. Kata Kunci : Filsafat Hukum, rasa keadilan, hukum positif, kebijaksanaan.