Publication Search

Inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi dampak Covid-19, maka Polres Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan inovasi pelayanan Drive Thru. Pelayanan tersebut seperti Perpanjangan SIM, pelayanan Samsat, perpanjangan SKCK, dan laporan kehilangan barang (LKB) melalui aplikasi digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dari inovasi pelayanan Drive Thru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Everret M. Rogers dalam Anjani et al (2019:192) yang memiliki lima indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan ada beberapa dari indikator yang masih belum tercapai sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi.    

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga usaha desa  untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakt sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri atau berartisipasi melalui berbagai aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti kecamatan pangakalan kuras kabupaten pelalawan. Metode penelitian yang digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penasikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sudah di bentuk perencanaan oleh pengelola namun tidak berjalan dengan efektif, pengorganisasian telah menunjuk pengelola yang merupakan  masyarakat desa, penggerakan tidak mengerakkan kerja anggota untuk ikut bergabung dan menonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan mengadakan dan mengevaluasi tiap 3 bulan sekali. Kedua, adapun faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan kurangnya intensita sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat.  

The coastal abrasion disaster that occurred in the Meranti Islands Regency, precisely in the West Rangsang District, Meranti Islands Regency has threatened and brought losses, both in the form of physical and non-physical losses. In 2020, the length of coastal abrasion in Rangsang Barat District will reach 10.75 km2. West Rangsang District is an area located on the coast which has strong wave and wind currents. For this reason, coastal abrasion disasters that occur must be overcome by implementing structural and non-structural mitigation to minimize the risks arising from coastal abrasion disasters that occur. This study aims to look at the implementation of coastal abrasion disaster mitigation and find out the obstacles in mitigating coastal abrasion disasters in Permai Village, Rangsang Barat District. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by observation, interviews and documentation. This study has the result that disaster mitigation efforts carried out in Permai Village, Rangsang Barat District have not run optimally. This is due to natural factors and limited budget owned by Permai Village.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.      

This research is motivated by the rise of drug abuse cases, especially in Pekanbaru City which can damage themselves and others. The increasing number of drug abuse cases has become a special concern for the Government and also the people in Pekanbaru City. The existence of a strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) to tackle drug abuse is expected to be able to overcome drug problems in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation. This study aims to obtain data on the strategy for overcoming drug abuse by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) and the factors that inhibit it. The results of this study indicate that the drug abuse prevention strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has not fully worked as expected, so that drug abuse cases have not been significantly reduced. This is due to the inhibiting factors, namely the lack of availability of human resources and limited supporting tools.

TikTok adalah sebuah aplikasi video pendek. Penggunaan lagu dalam aplikasi ini bisa menuai masalah ketika pengguna menggunakan karya cipta pencipta lagu tanpa izin. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ini menjelaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi TikTok dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemakaian lagu tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilakukan pada ciptaan yang sudah didaftarkan maupun belum. Pada kepentingan komersial, pengguna wajib membayarkan royalti. Ada hak meminta ganti rugi apabila seseorang yang menggunakan karya cipta tanpa izin . Pengguna lagu tanpa izin dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemakaian lagu tanpa izin mencakup upaya preventif dan represif.      

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

Efektivitas kinerja merupakan ketepatgunaan/kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori Gibson dimana efektivitas kinerja tercapai jika memenuhi aspek produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat semakin baik, dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas kinerja, meliputi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum stabil setiap tahunnya, pelayanan pembayaran pajak yang belum optimal dan citra buruk instansi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya melunasi pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa dikatakan baik.

Drug abuse has become a complex problem faced by Indonesia and of course requires a special strategy and the active role of all parties in its prevention and handling. This is evidenced by the rampant cases of drug trafficking and abuse that occur in villages in Kuantan Singingi, one of which is Seberang Taluk Village, Central Kuantan District. This study aims to see the performance of the Village Government in the Clean Drugs (Bersinar) Village program in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. The researcher uses Dwiyanto's theory where the indicators used in measuring organizational performance use 4 (four) indicators, namely, productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the distribution and abuse of drugs in Seberang Taluk Village has decreased during the program of the Clean Drugs Village (Bersinar) with a percentage of approximately 80%. However, the implementation of the Shining Village Program still faces several obstacles. Researchers found factors that influence the implementation of this program, which include the problem of limited budget, incompetent human resources, and lack of public self-awareness. Overall, the Seberang Taluk Village Government, Central Kuantan District can be said to have been quite good at implementing the Shining Village program in preventing drug trafficking.

 Di penghujung tahun 2019, wabah Covid-19 muncul. Di Indonesia, penyebaran Covid-19 pertama kali terjadi pada Maret 2020. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia, yakni menyentuh 139.682 orang. Kajian kebijakan publik tentang karantina kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, dan efektivitas kebijakan tersebut selama implementasinya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa kebijakan karantina kesehatan terkait wabah penyakit menular diwujudkan melalui beberapa undang-undang dan keputusan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepatan penanganan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan karantina kesehatan yang berlaku meliputi pelaksanaan karantina kesehatan, karantina di pintu masuk negara, karantina di wilayah setempat, dan pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kinerja kebijakan yang dilakukan telah memenuhi urgensi kedaruratan kesehatan. Namun, masih ada tumpang tindih antara pendekatan.  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.  Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..

This study reveals how the relationship between the establishment of the monument and the traditional belief system of the Toba Batak people who still believe in the existence of the spirits of their ancestors. The actualization of this belief is manifested in the construction of an ancestral monument which is considered an embodiment of respect for the descendants of the clan that founded it. To reveal these data, in this study the authors used qualitative research. The data in the field were obtained through participatory observation techniques, interviews, and literature studies. The purpose of this study was to reveal the background of the establishment of monuments in clan groups in Balige District, Toba Samosir Regency which represents the function and meaning of the erection of clan monuments in Balige District. Toba Samosir Regency also describes the organization and implementation of the case for the establishment of the Siraja Nababat, Manurung, Nommensen, Siagian, Sonakmalela and Sisimangaraja XII monuments in and analyzes the conception of the construction of the monument in the Toba Batak community. based on the conception of traditional beliefs that believe in the existence of their ancestral spirits in people's lives. The worship of ancestral spirits is manifested in the construction of monuments. This research was conducted in the Tourism Area in the City of Balige and Porsea – North Sumatra. The aims of this study include: (1) As a deeper learning material about the reasons why Batak Culture built the Tugu, and (2) To explore and promote the richness of culture, tradition, history in the Batak tribe. The results showed that (1) all visitors who came were very enthusiastic about the history of the construction of each existing monument, (2) the role of both local and foreign tourists had a positive impact on the community, namely the development of local community knowledge systems, the emergence of new livelihoods, getting to know language diversity, technological progress, the formation of social organizations, the emergence of the commercialization of hospitality, the shift in the value of solidarity in agriculture. Cultural tourism is a travel activity carried out by certain parties (a person or group of people) by visiting certain places with the aim of learning about cultural attractions or taking advantage of the cultural potential of the places visited.

Humans have the ability to think and always try to improve their knowledge. Human nature is naturally full of curiosity so humans are always looking for answers to their curiosity. Humans seek answers to their curiosity through knowledge, and through knowledge will lead to its own satisfaction according to the demands of the times. The knowledge gained is not only knowledge, but is emphasized on knowledge and truth. Learning everything by studying the right scientific foundation is one of the efforts made by humans to obtain the truth. This study aims to determine the nature of the philosophy of education in the development of science based on local wisdom. The surrounding nature gives birth to local wisdom that is unique and is a potential in the development of science. Science or science which includes physics, chemistry, biology using scientific steps, scientific thinking, and using scientific frameworks. This is the beginning of the philosophy of science used to study, uncover, and solve scientific problems for human life. This study discusses the importance of a person in developing science based on local wisdom as a means of maintaining natural resources, culture, customs that exist in people's lives.

Penyalahgunaan NARKOBA (singkatan dari Narkotika, Psikotropiks, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku dari seseorang. NARKOBA dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya bila remaja tidak mampu menjalankan tugasmya dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan, dan melakukan hal-hal seperti ; menyakiti diri, lari dari kehidupan dan keluarga, terlibat pergaulan, bebas, peminum alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia Narkotika.Psikotropika, Obat-Obatan Terlarang dan Zat Adiktif lainya. Berdasarkan latar belakang masalah  di atas maka dapat di rumuskan masalah sebaga berikut ;Bagaimanakah Caranya Mencegah, Pengendalian Terhadap Pengedar,  Penggunaan Narkotika Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang  ?Bagaimanakah  Caranya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pengedar, Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Cipondoh Kota Tangerang ?  

Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.

Pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia sejak bulan maret 2020. Untuk menanggulangi COVID-19, pemerintah Indonesia menggencarkan 3T yaitu Testing, Treatment dan Tracing. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk melaksanakan 3T tersebut tidak terkecuali Kecamatan Ujung Batu dengan kasus COVID tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Penanganan COVID-19 Dengan 3T di Kecamatan Ujung Batu. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) Efektivitas dengan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi , Pencapaian Tujuan dan Pemantauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi Pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan 3T berjalan dengan efektif namun dalam pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor penghambatnya adalah idak adanya sanksi hukum bagi masyarakat atau pasien yang menolak untuk dikarantina dan akses mobilisasi penduduk dengan daerah yang sulit dijangkau oleh satgas.

Abstrak. Angka kematian ibu dan Bayi di Kabupaten Banyuwangi cukup memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mencatat tahun 2021 angka kematian Ibu dan Bayi melonjak cukup tinggi sebanyak 47 kasus dikarenakan banyaknya ibu hamil yang meninggal karena terpapar virus covid-19, tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 19 kasus, sebelumnya tahun 2019 berada pada angka 33 kasus per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun program OSOC ini menghilang begitu saja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab hilangnya program OSOC ini di Banyuwangi. Dengan membangun pola pikir bernalar kritis milik Jurgen Habermas  agar mampu menyampaikan argumentasi secara komunikatif untuk menyajikan kesepakatan bersama atas fakta yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Didapatkan hasil analisis yaitu Pertama pembatasan berskala besar membuat setiap aktivitas masyarakat termasuk proses pendampingan Ibu Hamil yang selama ini menggunakan metode tatap muka harus juga di batasi. Kedua, pendampingan menjadi tidak maksimal karena ketidakjelasan pembagian wilayah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendamping dan ibu hamil. Ketiga tidak adanya anggaran yang jelas dari pemerintah untuk proses pendampingan sehingga dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Keempat, yang terpenting lagi yaitu program OSOC ini belum memiliki kebijakan publik yang jelas dan tertulis serta terarah.

Saat ini kolonialisme tidak dilakukan lagi dengan cara menempati wilayah jajahan dan menguasai alat-alat produksi secara langsung, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung. Kolonialisme yang dilakukan secara tidak langsung ini bisa melalui kerja sama yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan dari negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang mana mencari sumber-sumber referensi yang relevan dengan masalah yang penulis ambil. Sumber data berupa sumber data primer yang didapatkan dari rerensi jurnal, buku-buku dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Korea dan Indonesia melalui diplomasi publik Korea wave atau Hallyu memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia yang saat ini menjadi konsumeris tinggi terhadap produk Korea. Meskipun keuntungan bukan hanya diperoleh Korea tapi juga Indonesia, nyatanya ini yang membuat Indonesia bergantung pada Korea karena seperti yang dijelaskan pada teori Ketergantungan bahwa kemajuan negara berkembang pada bidang ekonomi diperoleh dari kemajuan negara maju. Selain itu negara berkembang hanya mengalami sedikit akibat dari kemajuan negara maju.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja dan bagaimana konsekuensi hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu,alih daya,waktu kerja dan waktu istirahat,dan pemutusan hubungan kerja. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum yuridis normatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun temuan dalam penelitian ini pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dimana sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh pengusaha harus memiliki hubungan perjanjian kerja terlebih dahulu, perjanjian kerja dalam hubungan kerja dibuat secara tertulis atau lisan. sehingga saat terjadi pemutusan hubungan kerja maka pengakhiran itu sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ada konsekuensi hukum yang ditanggung oleh pengusaha. konsekuensi atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak mendapatkan uang kompensasi atau uang pesangon namun ketika terjadi ketidak sesuaian pemberian uang kompensasi dan pesangon maka pekerja/buruh dapat menyelesaikannya dengan perundingan bipartid dan tripartid. Dan jika gagal maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrase