Publication Search

This study aims to analyze the dynamics of the rural economy in Sukajaya Village, a newly formed village from expansion. Through a qualitative approach, this study examines strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the agricultural, MSME, and social sectors in Sukajaya Village. It was found that Sukajaya Village has advantages in agriculture and culinary MSMEs but faces challenges such as a lack of government support and understanding of the digital economy. This research also reveals social problems, especially in education. Proposed solutions include improving digital infrastructure, entrepreneurship education, and social interventions for schooling. This research provides important insights into rural economic empowerment that can help Sukajaya Village face challenges and seize opportunities.

ABSTRAK Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan lembaga yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNEKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung ketahanan ekonomi nasional. Tugas KNEKS yaitu mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. KNEKS memiliki Strategi yaitu Penguatan ekonomi dan keuangan syariah, Penguatan Halal Value Chain, Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penguatan Fatwa, Regulasi dan Tata Kelola.memperkuat penyediaan iklim usaha Industri Keuangan Syariah dan Industri Halal dengan adanya kepastian hukum, proses yang mudah dan tata kelola yang baik, Penguatan ekonomi digital. Memperkuat pelaku indistri halal dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan layanan digital baik pembiayaan, pemasaran dan kapasitas produksi melalui penyediaan halal market place, pembentukan incubator start-up dan sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal, Penguatan Literasi SDM, Riset dan Pengembangan. Memperkuat kesadaran publik mengenai konsep ekonomi syariah menuju penyediaan SDM yang berkualitas dan berkompetensi tinggi untuk mampu bersaing dan berinovasi melalui riset dan pengembangan.   ABSTRACT The National Committee for Sharia Economics and Finance (KNEKS) is an institution that functions as a catalyst for economic and sharia financial development on a national and international scale. The KNEKS is mandated to help encourage the development of the economy and Islamic finance to support national economic resilience. The task of the KNEKS is to accelerate, expand and advance the development of Islamic economics and finance in order to strengthen national economic resilience. KNEKS has Strategies namely Strengthening Islamic economic and finance, Strengthening Halal Value Chain, Strengthening Micro and Small and Medium Enterprises (UMKM), Strengthening Fatwa, Regulations and Governance. Strengthening the provision of the business climate of the Sharia Finance Industry, Industry and Halal Industry with legal certainty, easy and good governance, Strengthening the digital economy. Strengthening halal industry players by utilizing and optimizing digital services in financing, marketing and production capacity through the provision of halal market places, the establishment of start-up incubators and integrated information systems for halal product traceability, Strengthening HR Literacy, Research and Development. Strengthening public awareness about the concept of Islamic economics towards the provision of high quality and highly competent human resources to be able to compete and innovate through research and development.

Penelitian ini menyuguhkan tentang urgensi pesantren sebagai wadah pembentukan kaderisasi ummat. Pesantren sebagai tempat pijakan manusia didalamnya bukan hanya mengajarkan tentang dinamika ke Islaman namun juga mengajararkan santri untuk berenterpreneurship. Home industri hadir sebagai jawaban dari permasalahan insani dalam segi ekonomi berkelanjutan. Adanya home industri dalam diri pesantren mampu membentuk kader bangsa yang mampu berdaya saing dalam bidang usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan) yang berlokasi di PP Nurul jadid wilayah Al-mawaddah. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pesantren mampu memberikan peluang besar terhadap diri para santri untuk dapat berbakat entrepreneur dengan usaha home industri bakery di wilayah Al-mawaddah. Sistem pemasaran yang dilakukan berbasis transaksi lokal dan non lokal. Dengan mematok harga  berkisar Rp 2000-Rp 5000 mampu meningkatkan omset terhadap devisa pesantren. Hadirnya usaha bakery bagi santri Al-mawaddah mampu menumbuhkan bekal usaha entrepreneur ketika terjun kedalam dunia masyarakat, sehingga pada saat itulah terbentuknya manifestasi insan yang berkarya.   This research presents the urgency of pesantren as a forum for the formation of ummah cadre. Pesantren as a place of human footing in it not only teaches about the dynamics of Islam but also teaches students to be engaged in entrepreneurship. Home industry is present as an answer to human problems in terms of a sustainable economy. The existence of a home industry in pesantren is able to form a cadre of the nation who are capable of competitiveness in the business sector. This study uses a field research approach (field research) located in PP Nurul Jadid Al-mawaddah region. Data analysis techniques using content analysis techniques. The data collection method uses interview and observation techniques. The results showed that the axistence of pesantren is able to provide great opportunities for students to be gifted entrepreneurs with a home bakery business in the Al-mawaddah region. The marketing system is based on local and non-local transaction. By fixing prices around Rp. 2,000-Rp. 5,000, can increase turnover for foreign exchange boarding schools. The presence of bakery business for Al-mawaddah santri is able to grow entrepreneurial stock when it plunges into the world of society, so that’s when the manifestation of the creation of human beings works.

ABSTRAKIntegrasi adalah penggabungan suatu hal agar menjadi satu kesatuan yang utuh dalam satu tujuan. Pada Globalisasi saat ini, pengembangan teknologi dan era revolusi industry 4.0, sebuah era baru yang menekankan pada pola digital economy,artificial intelligence (kecerdasan buatan), big data, robotic. Dimana era 4.0 merupakan fenomena disruptive innovation. Istilah disruptive innovation dicetuskan pertama kali oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower; inovasi yang membantu menciptakan pasar baru yang mengubah konsep pekerjaan, struktur pekerjaan, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia pekerjaan. Era revolusi industri 4.0 juga mengubah cara pandang tentang pendidikan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sekedar cara mengajar, tetapi jauh lebih esensial, yakni perubahan cara pandang terhadap konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter bukan hal yang baru di Indonesia. Tokoh-tokoh pendidik Indonesia prakemerdekaan, seperti Kartini, Ki Hajar Dewantara, Soekarno Hatta, Moh Natsir sudah memulai apa yang dinamakan pendidikan karakter sebagai semangat pembentukan kepribadian dan identitas bangsa sesuai konteks dan situasi yang terjadi saat itu. Membangun dan mencetak karakter merupakan keprihatinan pokok para tokoh tersebut. Mereka menggagas sebuah bangsa yang memiliki sebuah identitas tersendiri. Ide dan gagasan itu mulai dari hasil pengembaraan dan perantauan mental para pemikir dan cendikiawan. Dari ide dan gagasan itu, muncullah semangat karakter kebangsaan yang harus diperjuangkan dengan perjuangan tanpa akhir sehingga muncullah Negara Indonesia saat ini. Ki Hajar Dewantara misalnya, telah mengajarkan pendidikan karakter melalui praktekpendidikan yang mengusung kompetensi alam murid, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan. Cara mendidik seperti ini lebih dikenal dengan pendekatan among, yang lebih menyentuh pada tataran etika dan perilaku yang tidak terlepas dengan karakter seseorang. Membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan, mutlak dibutuhkan. Mulai diri sendiri, lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan meneladani para tokoh tersebut.

Improving living standards is a problem that continues to roll from time to time, both with the theme of poverty alleviation or economic empowerment. In the context of the Christian world the church must provide education about the importance of people doing entrepreneurship in order to improve their economy. This article is a qualitative study with a literary approach to reflect biblically about entrepreneurship and how the church cares to do that as its responsibility. In conclusion, Christian counseling approaches can be used to encourage Christian entrepreneurship activities.

Balm, a pharmaceutical product that is no stranger to the community, therefore, this product is one of the most potential commodities developed into a home industry that can improve the economy of the community. relatively simple balm formulation and easy in material, is very possible to be applied in the community. This article is a form of publication of community service that has been carried out on Tuesday, February 6, 2018,at RW XXII Bibis Luhur Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta Central Java. This community service is entitled "training of sticks from herbal and pioneering industry as a home industry" which aims to provide understanding and skill through counseling, training, and application of herbal balsam in the form of sticks, and utilization in health by empowering natural resources optimally, produce new products, besides can be made for self-use, sticks balm is a product that is very much needed by the community, so it is possible to develop its production in the scale of home industry to improve the economy of the community.

In Pekalongan, precisely in the village of Soko Kembang, Petungkriyono sub-district, as many as 31 units of PLTS were made. This PLTS works stand alone, with the SHS system. Each SHS unit consists of a 50 Wp solar panel, three light points, a 70Ah battery, and a Box Control Unit. Based on preliminary field studies, the use of SHS is very useful and helps the community at night especially students and mothers who have small children and helping residents of Soko Kembang village, a remote village that had previously relied on lighting from oil lamps and rental generators. The use of solar power plants has an impact on the economic life of the community, which is assessed from an increase in the people's economy. This is evidenced by the high payback.

Abstrak Lahan yang ditempati Warga Kampung Bugis merupakan tanah yang telahdihibahkan oleh Raja Pemecutan pada warga Desa Serangan, dan mereka menempatisudah generasi keempat. Sebelum eksekusi, telah dilakukan dialog dan negosiasi,tetapi warga Kampung Bugis tetap bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkanterjadinya penggusuran. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bantuanpendampingan dalam mengatasi anak-anak yang mengalami trauma pascapenggusuran; meminimalkan kondisi kesehatan pasca penggusuran; memulihkankondisi kesejahteraan pasca penggusuran. Prioritas dampingan bertujuan untukmengurangi dari keterpurukan; membantu menumbuhkan dampak sosial yang hilang,sebelum dan setelah penggusuran, khususnya dalam kohesi sosial.Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah strategi komunitasmarginal/ mustadh’afin. Pendampingan bagi masyarakat dalam kategori komunitasyang lemah ekonomi, tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki tempat tinggalpermanen. Sedangkan pendekatan dengan partisipatoris, melibatkan partisipasimasyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.Pendampingan ini dapat membantu warga yang tergusur dalam mengatasipermasalahan yang dihadapi. Warga tergusur saling membantu dalam mengatasitrauma anak, meningkatkan kesehatan, dan mendapatkan tempat tinggal layak.Kelayakan tempat tinggal sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah, tinggalmenunggu surat resmi tempat tinggal yang akan mereka dapatkan sesuai kesepakatanantar warga pengungsi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.   Abstract Kampung Bugis’s people have beenliving in Serangan Village. The landwasgranted by King of Pemecutan. They have living for fourth generation. Theyhave doing dialogue and negosiation before execution, but Kampung Bugis’s peoplewas keep stay in their land. Based on it, resultingchanges in the economy, patterns ofbehavior, and loss of residence.It is necessary to provide assistance in trauma healingwho experience post-eviction trauma; minimize post-eviction health conditions;restore post-eviction welfare conditions. The target priority is to reduce deterioration;helping to foster lost social impacts, before and after eviction, especially in socialcohesion.Marginal community strategy/mustadh'afin isthe strategy have use in thismentoring. Mentoring for the community in the category of economically weakcommunities, depends on others, and does not have a permanent residence. Whereasthe approach of this study is participatory, involving full and active communityparticipation in the entire research process.This mentoring can help displaced people in overcoming the problems faced.Evicted residents help each other in overcoming child trauma, improve health, andget a decent place to live. The feasibility of a place of residence has received aresponse from the government, just waiting for the official residence letter that theywill get as agreed between refugee residents, traditional leaders, community leaders,and the government.

The development of the economy in Indonesia in the field of trade and industry has given birth to many types of goods and services. Helped with the advancement of information technology and telecommunications in Indonesia, resulting in the vast area of ​​buying and selling transactions to foreign countries. As the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential to become the largest producer of halal food. Business actors not only pay attention to the composition of the medical course, but also need food that is consumed legally. Legal certification of food products as a form of consumer protection against the halal of a product, not only to protect consumers but also as a bulwark to eliminate abuse authorities that harm business actors are only in the interests of consumer protection. The above is the basis for the author to take the title: "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS THAT HAS NOT HALAL CERTIFIED". The problem in this study is how the form of legal protection for consumers of food products that have not been halal certified and the legal consequences for businesses for food products that have not been halal certified. This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data of this research are secondary data obtained through literature study which are then analyzed using qualitative methods.  The research results obtained despite regulations made by the Government, in Act Number 8 on Consumer Protection in 1999 and Act Number 33 on Halal Product Guarantee in 2014, that the facts that occur there are still food products that have not been halal certified . Based on the results of the study, legal protection for consumers of food products that have not been halal certified is regulated in Article 45 of the Consumer Protection Act which regulates if consumers are harmed by products, consumers can file lawsuits with business actors as a form of legal protection against consumers. The obligation as a business actor to have a halal certificate is regulated in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance System, as a result of the law received by business actors for the circulation of food products that have not been halal certified, namely by providing administrative sanctions and criminal sanctions that are regulated in Article 62 of the Consumer Protection Act.   Keywords: Consumer Protection, Halal Certificate, Legal Effects

Intellectual capitalis recognizedas a strategic asset that provides acompetitive advantage to the organization for superior performance in themodern era of the knowledge-based economy. This study aimed to examinethe effect of the components of the Intellectual Capital (VAICTM) to marketperformance is proxied by TVA , CAR and MtBV.The Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) methode is used tomeasure ofIntellectual Capital. This study uses data from 120 publicly listedcompanies in Indonesian Stock Exchange between the years 2008 to 2012. Itis an empirical study using Partial Least Square (PLS).The results show that: Intellectual Capital influences positively to marketperformance. Its prove that manufacturing companies in Indonesia have beenmanaging knowledge assets well so its important role in the formation ofadded value and contribute to the improvement of company's marketperformance.

Capitalism is believed to bring profit to the owners of capital and encourage economic growth, but the bad impact it generates for the wider community is also more so that capitalism creates a seemingly endless snare. Accounting as part of the economy also can not be separated from capitalism. This article aims to explain the traps of capitalism inherent in the adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS). The traps of capitalism inherent in the adoption of IFRS include (a) increasing opportunities for foreign investors to exploit the natural resources and human resources in Indonesia, (b) the opening of opportunities for the capitalist economic system to replace the family economy system mandated by the Constitution 1945, (c) fair value accounting in IFRS provides an instrument for profit accumulation greed, (d) IFRS adoption encourages Indonesia to engage in global markets so as to facilitate 'flow of things capitalism', which affects the accumulation of money (profit) as the sole Goals and other "value" waivers, including moral values. Efforts to compensate for the trap of capitalism in IFRS adoption can be an increase in the ethics of accountants' learning adapted to the ideology of Indonesia and the value of the Godhead, the development of business processes and accounting practices based on religious values, and the development of critical accounting discourse as a means of awareness of the adverse effects of capitalism. Keywords: trap of capitalism, accounting, adoption of IFRS

This study aims to evaluate the effectiveness of digital transformation in the 5.0 era in transforming latent cash waqf assets into productive capital capable of sustainably driving the community’s economy. The study employed a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained through literature searches and official documents from the Indonesian Waqf Board, then analyzed descriptively to obtain comprehensive conclusions regarding the effectiveness of digital systems in cash waqf management. The results indicate that financial technology (fintech) such as QRIS, crowdfunding, Islamic banking applications, and digital wallets (e-wallets) are capable of overcoming conventional bureaucratic barriers through the concept of “micro waqf,” which is accessible to all levels of society. Based on the Technology Acceptance Model (TAM) theory, ease of digital access has been proven to increase public interest in waqf because it reduces administrative barriers and concerns regarding transaction amounts. In addition, real-time data-based reporting systems also improve transparency and accountability in waqf management. Therefore, the digitalization of cash waqf in the 5.0 era serves as a form of social engineering in collecting collective funds to sustainably support sharia-based productive sectors.  

The research examines the marketing system and a simple accounting bookkeeping transaction-based online web 2.0. The system Web 2.0 is used as trend center of the SMEs RiauMelayu songket to promote their products as well as typical local wisdom elevates the Melayu Songket. The success of SystemWeb 2.0 is themodel ofweb-based marketing system with simple accounting bookkeeping can run effectively and efficiently, which is built with each character SMEs Riau Melayu songket. The purpose ofthis systemof Web 2.0 is good customer in teraction to the system.Consumers SMEs are willing to share knowledge songket product and satisfied with the service of the products such as ease of payment because it supported a good simple accounting bookkeeping. Some of the SMEs to transform knowledge into innovative products or services. This research use sample consisted of 45 people from SMEs Riau who act as the owner, co-owner, accounting, labor, marketing, songket weavers scattered in the RIAU area. The data are taken with the collecting of data into observation, interviews and questionnaires central. Selection of samples by using purposive sampling.The method is a descriptive to explore Marketing Model and application of financial records Riau SMEs based on systemweb 2.0. The result of the research Indicated integrated system that combines all the elements of art and Riau Melayu culture and its financial records in a web site that is easily accessible web bases or very useful. This is not only aimed at the improvement of the economy craftsmen and merchants SMEs Riau Melayu batik and songket, but also it’s means of promotion, enhancement obedient bookkeeping, as well as increased regional revenue for the province of Riau

The objective of this paper is to discourse critical paradigm to respond economic globalization, especially in higher education liberalization.  Higher Education liberalization is employed by World Trade Organization (WTO), firstly  is introduced concept of higher education corporatization. Corporatization is one of implementation strategy of New Public Management (NPM) in public sector.  This paper based on results of case study in one of Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). PTN BLU is an example of NMP implementation. NPM is campaigned by International Institution such as World Bank (WB) and Internationally Monetary Fund (IMF). WB, IMF, and WTO use accounting as  a surveillance system. In  Habermas’s Critical Theory perspective,  higher education corporatization is lifeworld moneterization, with accounting as steering media. The effects of that are social pathologies, they are loss of meaning, anomie, and psychopathology. Loss of  meaning in higher education as a knowledge development institution, that dedicate to humanism has transform a corporate, that produce knowledge based economy (KBE) according to market demand.  Losses of academician identities, psychological disease are other examples of social pathologies. Keywords: Habermas, corporatization,  lifeworld, BLU, social pathology

Foreign Direct Investment flows to developing countries surged in the 1990s, to become their leading source of external financing. This raises in FDI volume make government must be generate domestic policies to push FDI inflows. The first step is identification macroeconomic determinants of FDI inflows.Globerman and Shapiro (2005) suggest the macroecomic variables, such as, market size, resources, and financial sector, may be associated with FDI inflows, especially in developingcountries. The problem is how far the macroeconomic variable can push FDI inflows, in condition, imperfect economic liberalisation.This study proofs that market size, included, domestic economy (GDP) and extention of domestic economy (Openness) significantly push FDI inflow. But debt variable, despite of associated with government policy, significantly impeded FDI inflows.Key words: Foreign Direct Investment, Market Size, and Financial Sector.

Abstract : Engagement of the State into the economic activities comes out from the objective of the State to reach a just and prosperous society. The State is obliged not only to maintain orderly society, but is has a task well to participate in every sector of public life. The development of economic policy concerning the role and status of the State within the economic activities gave birth the idea of Etatism Economic Politics, economy politics with the Market Economy System or combination of both systems. Key words :State Owned Enterprise, Etisme.