Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor finansial dan faktor nonfinansial. Dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah faktor finansial dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai ukurannya. Rasio-rasio keuangan tersebut diantaranya rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio, rasio leverage yang diukur dengan debt ratio, rasio profitabilitas yang diukur dengan return on investment, rasio nilai pasar yang diukur dengan earning per shares, dan rasio aktivitas yang diukur dengan total assets turnover. Semua rasio-rasio tersebut digunakan sebagai variabel independen. Dan variabel dependen yang digunakan adalah cash dividend. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan besar barang produksi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Sampel yang dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling. Total 7 Perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis ini menggunakan regresi linier berganda. Penelitian menunjukkann bahwa secara parsial variabel current ratio, earning per shares dan total assets turnover berpengaruh negatif signifikan terhadap cash dividend, dan variabel return on investment berpengaruh positif signifikan terhadap cash dividend, sedangkan variabel debt ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap cash dividend. Hasil penelitian ini memperoleh R2 sebesar 53,9% yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, sisanya sebesar 46,1% dijelaskan oleh variabel lain.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya berkaitan denganperaturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah peraturan pajak, yang dimana setiapperaturan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai skema pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu agar salah satu tujuan perusahaan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dan aspek yang diuraikan meliputi analisis pelaporan pajak pada tahun 2009 dan 2010 terhadap penyesuaian undang-undang yang ada. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara seperti yang telah penulis lakukan dalam kegiatan langsung bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelaporan pajak dimaksudkan untuk mengetahui bahwa pelaporan pajak yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun 2009 dan 2010 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan pelaporan pajak untuk tahun berikutnya, hanya tinggal mengikuti pada pelaporan pajak pada tahun 2010, karena belum adanya penyesuaian kembali terhadap undang-undang perpajakan terutama terhadap pajak pertambahan nilai. Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai yang akan dilakukan oleh PT. Jaring Semesta Infosolusi pada tahun berikutnya, harus memperhatikan setiap peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakan, sehingga pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku beserta perubahannya dan terlaksana dengan benar.

Sistem dalam suatu organisasi memang sangat diperlukan, seperti sistem informasi akuntansi yang merupakan seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan memproses data. Selain itu sistem pun dibentuk untuk mempermudah proses transaksi dan mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi pihak management, serta dapat digunakan sebagai pengendalian internal perusahaan Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan. Kas merupakan aktiva yang paling likuid. Merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal, bila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau di ubah dalam bentuk kas atau biasa dikatakan kas adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia dan barang-barang lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai nominalnya dan dapat digunakan untuk membayar utang jangka pendek, Dengan demikian yang termasuk ke dalam kas adalah uang kertas, uang logam, cek (segala macam cek dalam rupiah kecuali cek mundur) dan wesel pos yang diterima dari pihak lain, serta saldo di Bank yang bebas diambil (giro dan tabungan). Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah mengenai efektivitas kas dan penjualan dalam suatu perusahaan, hal itu semua akan dikaji pada penelitian ini.

Self Assessment system bermakna bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkannya secara teratur.Dengan demikian Wajib Pajak diharapkan dapat menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan dan UU perpajakan yang berlaku, sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat.Kewajiban Wajib Pajak yang utama diantaranya adalah kewajiban Mendaftarkan Diri, Kewajiban Pembayaran, Pemotongan, Pemungutan Pajak, dan Kewajiban Pelaporan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT), tingkat pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan Pajak PenghasilanPasal 21. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dimana variabel dependen adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta variabel independen adalah jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) dan tingkat Pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (thitung 3,452> ttabel 2,353); (2) Tingkat pendaftar NPWP tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (thitung -0,236 < ttabel 2,353); (3) Jumlah lembar Surat Pemberitahuan (SPT) dan tingkat pendaftar NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara simultan (fhitung 32,6 > ftabel 19)

Penelitian ini membahas perbedaan book tax, kas operasi dan debt to total asset ratio terhadapmanajemen laba. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki 12 perusahaan dengan menggunakan metode regresi logistik pada program SPSS 21.0 (Statistics Program for Social Sciences). Dalam penelitian ini variabel arus kas menggunakan proksi kas dan operasi hutang menggunakan debt to total assets ratio. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel variabel pajak badan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba manajemen dimana pemerintah sebagai pihak utama dan manajemen sebagai agen individu masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak dan laba atas total aset memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap labamanajemen. Informasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan fungsi yang diperlukan, bahkan memungkinkan Anda untuk menggunakan dan menggunakan utang untuk total aset.Tidak terlalu tinggi, tidak tetap kecil akan lebih baik jika perusahaan mengurangi hutangnya, dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan dan tidak hanya untuk membayar hutangperusahaan. Secara acak, hasil penelitian menunjukkan perbedaan rasio buku pajak, kas operasi dan utang terhadap total aset secara signifikan terhadap manajemen laba.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. PT Gesit Nazelo Protection merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 dan untuk menganalisis perbandingan mengenai penghematan Pajak Penghasilan Badan dalam penerapan metode Perhitungan PPh Pasal 21 (Net Method, Gross Method, Gross Up Method). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif studi kasus yaitu membandingkan hasil metode perhitungan PPh 21 (Net Method, Gross Method, Gross Up Method) terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan adalah Net Method dengan besarnya pajak PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan sehingga berdampak pada Pajak Penghasilan Badan karena biaya pajak PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat di akui dalam pajak, jika perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 Gross Up Method akan lebih efisien dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan namun dari segi biaya opersional perusahaan akan mengeluarkan lebih besar. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 Gross Method dengen mempertimbangkan biaya operasional perusahaan yang tidak besar dan penghematan dalam Pajak Penghasilan Badan, dalam jumlah pajak yang dibayarkan Gross Method lebih kecil dibandingkan metode lainnya.

Perjanjian jual beli hak atas tanah dibuat berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak. Adanya keterlibatan pihak ketiga pada transaksi jual beli tanah dalam bentuk pemberian janji untuk pembayaran kompensasi atas jual beli dapat menyebabkan kesepakatan berdasarkan kesadaran tidak mutlak yang dapat menimbulkan permasalahan terutama bila janji demikian tidak terpenuhi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan Notaris maka dalam penulisan ini membahas mengenai kekuatan perjanjian di bawah tangan terhadap akta jual beli secara notariil, implikasi pembatalan akta jual beli tanah setelah adanya wanprestasi bagi para pihak, dan pertimbangan hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Kekuatan perjanjian di bawah tangan pada dasarnya berkekuatan hukum apabila kedua belah pihak menandatangani isi perjanjian tersebut dan terdapat saksi yang menyaksikan adanya perjanjian tersebut seperti yang telah diatur dalam Pasal 1865 – 1912 KUHPerdata. Implikasi pada putusan secara hukum ada unsur penipuan dari AM sebagai pihak kedua kepada K selaku penjual dalam bentuk perbedaan harga jual yang sudah disepakati dalam akta di bawah tangan dengan akta jual beli PPAT. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 73/Pdt.G/2013.PN.Btl didasarkan pada adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga hakim memutuskan sesuai dengan isi perjanjian di bawah tangan dan akta jual beli otentik bahwa apabila Tergugat I melakukan wanprestasi, maka harus menanggung konsekuensi bahwa objek tanah tersebut kembali kepada Penggugat.

Saat ini dengan meningkatnya persaingan dari segi bisnis perumahan, antara developer dengan Bank telah dibuat suatu perjanjian kerjasama dengan buy back guarantie. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah jual beli rumah dimana sertipikat belum siap, atau masih induk sehingga antara developer dengan konsumen menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan nanti setelah sertipikat sudah siap untuk dilakukan jual beli, konsumen akan dipanggil kembali untuk penandatanganan yang kedua, yaitu penandatanganan akta jual beli dengan developer dan pengikatan agunan dengan Bank. Hal ini sebenarnya cukup berisiko bagi Bank selaku penyandang dana, karena Bank belum mempunyai hak preferensi atas agunan berkaitan dengan fasilitas kredit yang telah diberikan kepada konsumen/debitor. Untuk mengatasi masalah risiko tersebut, maka dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan developer dicantumkan suatu janji dari developer untuk membeli kembali agunan apabila fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada debitor tersebut tidak lancar pembayarannya atau terjadi kredit macet sebelum sertipikat atas agunan tersebut diterbitkan. Rumusan Masalah yang diambil yaitu 1) bagaimana penyelesaian perjanjian kredit pemilikan rumah akibat konsumen wanprestasi, 2) bagaimana proses pengambilalihan objek perjanjian oleh developer akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, 3) bagaimana kedudukan dan peranan penjaminan buy back guarantee dalam kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendala yang timbul dengan adanya proses buy back guarantee. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Data-data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi atas kredit pemilikan rumah dapat dilakukan dengan pengambilalihan objek jaminan oleh developer berdasarkan penjaminan buy back guarantee, dimana pihak bank belum dapat melakukan pengikatan agunan, sedangkan proses pengambilalihan objek ini dilakukan developer dengan melakukan pelunasan atas tunggakan-tunggakan yang dialami debitur, dan kedudukan dan peranan penjaminan buy back guarantie dalam transaksi jual beli unit perumahan dengan fasilitas KPR adalah developer akan membeli tanah dan bangunan yang telah terjual dalam hal debitor lalai, selain itu penjamin akan membantu bank sampai bank mendapat/menguasai tanah dan bangunan, jaminan yang dilakukan developer akan berlaku terus menerus sampai dengan bank mendapat jaminan atas dapat diikat sebagai hak tanggungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:1) Bagaimana kehidupan sosial ekonomi pedagang kerupuk kulit ikan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung kabupaten Demak? 2) Bagaimana Strategi pedagang kerupuk kulit ikan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam peningkatankehidupan sosial ekonomi? 3) Bagaimana faktor pendorong dan penghambat pedagang kerupuk kulit ikan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung kabupaten Demak dalam menjalankan Strateginya? Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka 1). Kehidupan sosial ekonomi merupakan dua hal yang berbeda. Kehidupan sosial pedagang kerupuk kulit ikan meliputi: pendidikan pedagang kerupuk kulit ikan, dimana pendidikan tertinggi pedagang kerupuk kulit ikan hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD) saja. Kerjasama dalam berdagang kerupuk kulit ikan. Kegiatan rutin seperti pengajian dan arisan. Sedangkan kehidupan ekonomi pedagang kerupuk kulit ikan meliputi: pendapatan sehari-hari pedagang kerupuk kulit ikan berbeda-beda, tergantung dengan kisaran jumlah dagangannya. Kepemilikan harta benda pedagang kerupuk kulit ikan masih dibantu oleh anak-anaknya yang sudah bekerja, karena hasil pendapatan dari berdagang kerupuk kulit ikan hanya mencukupi untuk makan saja. 2) Strategi pedagang kerupuk kulit ikan dalam peningkatankehidupan sosial ekonomi adalah dengan peningkatanpendidikan bagi anak, bergantian berjualan dalam satu los, memberikan harga khusus kepada pelanggan, memberikan hadiah atau bonus kepada pelanggan, modal dari tabungan sendiri, menabungkan hasil pendapatannya, dan sistem penetapan harga. Ternyata antara pedagang kerupuk kulit ikan yang memiliki tingkat ekonomi paling tinggi, pedagang kerupuk kulit ikan yang memiliki masa kerja paling lama, dan pedagang kerupuk kulit ikan yang paling muda memiliki Strategi yang berbeda dalam peningkatankehidupan sosial ekonomi. Peran ketua pengelola Pedagang kecil tidak mempengaruhi pada Strategi para pedagang kerupuk kulit ikan, karena para pedagang kerupuk kulit ikan memiliki Strategi dalam peningkatankehidupan sosial ekonomi secara individual. 3) Faktor pendorong dan penghambat pedagang kerupuk kulit ikan dalam menjalankan Strateginya yaitu dari faktor pendorong meliputi: bantuan dari pemerintah yang berupa peralatan berdagang untuk kelangsungan usaha, membuka mata pencaharian bagi masyarakat, serta adanya faktor turun-temurun yang mempermudah berdagang kerupuk kulit ikan. Sedangkan dari faktor penghambat meliputi: ketergantungan terhadap cuaca yang menimbulkan omzet atau pendapatan menurun karena berkurangnya jumlah pengunjung dan berkurangnya frekuensi konsumen di Pasar, serta sistem pembayaran yang lambat yang dilakukan oleh konsumen akan menimbulkan berkurangnya pendapatan pedagang.

Penetapan pemberian Hak Milik dilakukan secara umum kepada warga negara Indonesia yang menguasai tanah dengan status Hak Guna Bangunan bagi rumah tinggal yang jangka waktunya telah habis, atau akan peningkatan status dengan ketentuan luas tanah yang bersangkutan tidak lebih daripada 600 m² dan masih dikawal oleh bekas pemegang hak. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 menyatakan permohonan Hak Milik bagi rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi   persyaratan   yang   ditetapkan   dalam   peraturan   tersebut   akan   diproses berdasarkan ketentuan umum. Tujuan kajian ini antara lain adalah untuk mengetahui pemberian Hak Milik rumah tinggal kepada masyarakat khususnya pemberian Hak Milik yang tanahnya berasal dari HGB yang bersumber dari Hak Pengelolaan / HPL  Perum Perumnas Kota Semarang, melalui SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, mengetahui prosesnya dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hak milik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan   yuridis normatif. Data kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari informasi, bahan perpustakaan  seperti  buku,  jurnal  dan  arsip  yang terkait  dengan pokok penelitian. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  status  kepemilikan  Hak Milik  atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari hak pengelolaan Perumnas Kota Semarang sebagian besar berasal dari status HGB, namun terdapat sebagian kecil yang masih memiliki Hak Pengelolaan. Proses pelaksanaan hak milik yang sumbernya dari HGB dilakukan  dengan  mengajukan permohonan  di pejabat tanah kota semarang dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran hak milik (HM) diatas HGB yang berasal dari HPL, SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, perjanjian jual beli / surat ikatan jual beli,  fotokopi sertipikat  Hak Guna  Bangunan (HGB) yang telah disahkan kesahihannya,  Salinan  tanda  Pengenalan  (KTP),  Fotokopi  pembayaran PBB tahun terakhir, Bukti deposit Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat persetujuan Perum Perumnas, Surat persetujuan pemegang Hak Tanggungan (HT) jika dibebani  HT,  Ijin  Permit  Bangunan  (IMB)  dari  developer tersebut,  Membayar  biaya  ukur       petak  tanah  mengikut  jumlah  yang  ditentukan Pendaftaran Tanah. Kendala yang ada adalah Kurang lengkapnya persyaratan-persyaratan, tanah dalam sengketa, Salinan buku tanah tidak sesuai, PBB untuk tnah kosong, persyaratan seperti SPPT / Surat Perjanjian Penggunaan Tanah, tidak lengkap. Kata Kunci: Hak pengelolaan, Hak Milik, dan Perumahan  

Analisis SWOT digunakan dalam penentuan risiko bisnis pada UMKM Kedai Kopi. Melalui analisis ini, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis ditentukan, sehingga dapat diidentifikasi risiko yang mungkin muncul dan diambil tindakan untuk mengatasinya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui informasi melalui wawancara dan observasi kepada pemilik usaha UMKM imami kopi. Dari hasil penelitian terdapat faktor strength dan opportunities dari usaha UMKM imami kopi yang dapat menjadi rekomendasi bagi UMKM agar dapat mengetahui manajemen risiko pada operasional UMKM agar dapat bertahan dalam menjalankan usaha yaitu pendapatan usaha masih stabil serta sudah memiliki segmentasi pelanggan yang tetap. Analisa risiko dari faktor weaknesses dan treats adalah pada proses pembayaran yang masih menggunakan pembayaran langsung, media pemasaran yang belum menerapkan pemasaran digital dan penambahan kursi bagi konsumen. Dari hasil analisis risiko bisnis maka dapat direkomendasikan strategi bagi usaha UMKM yaitu penambahan fasilitas bagi konsumen, baik fasilitas tempat duduk maupun fasilitas untuk alternatif pembayaran secara online khususnya penggunaan dompet digital dan QRIS.

. Industri Financial Technologi (Fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia. Khususnya Perbankan, Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Fintech oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Slamet Riyadi Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan jika Fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata ‘financial’ dan ‘technology’ di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di antaranya adalah Meningkatkan inklusi keuangan nasional; Meningkatkan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk; Fintech dapat meminimalisir peredaran uang tunai sehingga dapat meminimalisir pula terjadinya inflasi, Pengguna layanan Fintech dapat mengetahui secara langsung data transaksinya sendiri tanpa melalui pihak ketiga; Pengguna layanan Fintech dapat memberikan saran dan kritikan secara langsung terhadap platform yang menyediakan layanan tersebut dan Layanan Fintech memberikan berbagai pilihan layanan yang memudahkan kebutuhan penggunanya   Kata kunci: penerapan, fintech, bank rakyat indonesia

Along with the development of technology, computerized systems are needed in the business world. The computer has a function as a data processing tool that will assist in completing work quickly and precisely. MA Nurul Ulum as an educational institution, especially in the implementation of payment administration activities, still uses a manual or conventional system, so there are still many shortcomings and obstacles that result in a job not being able to run properly. Therefore we need a new system, namely a computer-based payment administration system in order to be able to manage and process payment data quickly, because with computer technology both students and other parties who want to know information related to tuition payments can get it quickly. The purpose of this study is to improve the quality of service to students or parents in making tuition payments. The advantage of the system that will be made is that it provides an administrative information system for paying school fees so that it can make it easier to perform data processing and data retrieval. With an administrative information system that has been integrated in a database, it will facilitate the process of financial calculations and the existence of a Client Server-based school administrative information system will connect between sections, namely the administrative section, school treasurer, principal and head of the foundation making it easier to access financial information. school any time

Implementasi pelayanan wajib pajak pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I dilakukan dengan mengoptimalkan titik layanan dan kemudahan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor  secara  online,  Sosialisasi  program  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah,  meningkatkan kegiatan door to door bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan melakukan razia gabungan dengan pihak Kepolisian, Jasa Raharja dan Satuan Polisi Pramong Praja untuk kepatuhan membayar  pajak.  Sarana  dan  prasarana  serta  pegawai  yang  memadai  di  dalam  mendukung pelayanan wajib pajak  serta perlunya  partisipasi wajib pajak  dalam menciptakan pelayanan yang bersih tanpa menggunakan biro jasa/calo. Metode   penelitian   yang   digunakan   deskriptif   dengan   pendekatan   kualitatif   bertujuan   untuk mengetahui  mengetahui  dan  mendeskripsikan  implementasi  pelayanan  wajib  pajak  dan  kendala dalam implementasi pelayanan wajib pajak di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Semarang I.

Penerapan sistem Tanggung Renteng dalam kelembagaan keuangan familiar dikalangan masyarakat menengah kebawah. Tanggung renteng adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan, dan tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Implementasi sistem Tanggung Renteng ini termasuk penerapan produk pinjaman dalam lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dengan produk Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma), dalam realisasi pinjamannya tidak ada agunan atau jaminan yang mengikat yang harus diserahkan kepada pihak lembaga keuangan. Sedangkan dalam prosesnya masih banyak diantara kelompok nasabah yang melakukan penyimpangan terhadap jalannya sistem tanggung renteng tersebut, sehingga dalam hal ini dari kedua pihak mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang proses penelitiannya sebagian besar dilakukan langsung di situasi sosial yang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berusaha mengungkap secara objektif hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian secara terang-terangan dan apa adanya.

This study aims to explain the views of Islamic economic law on the practice of buying and selling with price fluctuations in the DP payment system at Kopontre Al Mubarok, Pringgondani Village, Kec. Sumberjambe. This study uses a qualitative approach. This type of research is in the form of field research. The location of this research is in the Al Mubarok Kopontren, Pringgondani Village, Kec. Sumberjambe. Determination of informants using purposive. Data collection techniques use observation, structured interviews and documentation. The data analysis uses data condensation, data presentation and conclusions. While the validity of the data using source triangulation techniques and technical triangulation. The results showed that the practice of buying and selling with fluctuations in consumer prices first made transactions between the kopontren managers and consumers for the goods being traded and the payment was using DP. In terms of sharia economic law, the practice of buying and selling with price fluctuations in the DP payment system at Al Mubarok Kopontren Pringgondani Village is permissible (legal), because according to the theory of compilation of sharia economic law (KHES) the pillars and conditions in articles 56-57 are fulfilled.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa faktor tersebut merupakan Faktor Yang Mendorong Tamu Dalam Melakukan Reservasi Hotel Secara Online di MG Suite Hotel Semarang. Dan untuk mengetahui Variabel mana yang lebih dominan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Model penelitian yang digunakan yakni dengan metode Wawancara mendalam, Observasi dan studi kepustakaan yang dilakukan secara sistematik berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti mewawancarai E-Commerce Manager MG Suite Hotel Semarang, Marketing & Business Development Online Travel Agent, dan 10 tamu MG Suite Hotel. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Faktor yang mendorong tamu dalam melakukan reservasi hotel secara online di MG Suite Hotel Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel yang dominan adalah harga, macam produk, pembayaran, hubungan pelanggan, dan citra.

The objective is to determine the effect of compliance, on tax violations and the presentation of means of transportation to make tax payment transactions for vehicle transportation equipment. This research was conducted at SAMSAT Semarang City. The amount of data taken by the sample is 100 by collecting data. The search for the number of respondents was carried out by means of questions and answers, questionnaires. The results of this study, the data can be seen that the effect of compliance, on the violation of the Vehicle Transportation Tax to pay the vehicle tax at the Semarang City SAMSAT Office

ABSTRAK Sebagai langkah untuk mengoptimalisasi pengumpulan dana ZIS, dibutuhkan sebuah strategi untuk mempermudah donatur dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sodaqoh. Sebagai sistem pembayaran nontunai yang praktis, Qris dijadikan media pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan minat para donatur. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah strategi pengumpulan dana ZIS melalui sistem berbayar nontunai Qris dalam meningkatkan minat donatur di BAZNAS Provinsi Bali? (2) Bagaimanakah sistem berbayar nontunai Qris mendukung strategi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bali? (3) Bagaimanakah cara menyelesaikan faktor penghambat dari pengumpulan dana ZIS melalui sistem berbayar nontunai Qris di BAZNAS Provinsi Bali? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui strategi pengumpulan dana ZIS melalui sistem berbayar nontunai Qris dalam meningkatkan minat donatur di BAZNAS Provinsi Bali, (2) Untuk mengetahui Qris menjadi pendukung strategi pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Provinsi Bali, (3) Untuk mengetahui penyelesaian dari faktor penghambat strategi pengumpulan dana ZIS melalui Qris. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan akan dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan fakta dan data dilapangan. Sumber data ialah sumber data primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan data: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Untuk menguju validitas keabsahan data: (1) Kekuatan pengamatan, (2) Triangulasi dan, (3) Referensi. Untuk teknik analisa data meliputi: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data dan, (3) Simpulan atau verifikasi.. Hasil akhir dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Bali dalam menyebarkan Qr Code Qris melalui media offline milik mereka yaitu: Majalah dan brosur. Adapun yang melalui media online mereka lakukan pada: (1) Broadcast Whatsapp; (2) Instagram; (3) dan juga Facebook. Upaya BAZNAS Provinsi Bali dalam meningkatkan minat donatur yaitu dengan cara: (1) Membuat donatur nyaman dengan mendoakan mereka setelah berdonasi; (2) Membangun kepercayaan mereka melalui label BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan melakukan publikasi terhadap pelaporan keuangan mereka. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini nantinya bisa menambah pustaka dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan.   ABSTRACTAs a step to optimize ZIS fundraising, a strategy is needed to make it easier for muzakki to distribute zakat, infaq, and sodaqoh funds. As a practical non-cash payment sistem, Qris has been used as a medium for collecting ZIS funds by BAZNAS Bali Province in an effort to increase the interest of donors. The fokus of this research is (1) How is the ZIS fundraising strategy through the Qris non-cash paid sistem in increasing the interest of donors in BAZNAS Bali Province? (2) How does the Qris cashless paid sistem support the ZIS fundraising strategy in BAZNAS Bali Province? (3) How how to solve the inhibiting factors of collecting ZIS funds through the Qris non-cash paid sistem at BAZNAS Bali Province? The objectives of this study are (1)To find out the strategy of collecting ZIS funds through the Qris non-cash paid sistem in increasing the interest of donors in BAZNAS Bali Province, (2) To find out Qris is a supporter of the ZIS fundraising strategy at BAZNAS Bali Province, (3) To determine the resolution of the inhibiting factors of the collection strategy ZIS funds via Qris. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. Informants will be selected using a purposive technique. Collecting data obtained based on facts and data in the field. Data sources are primary and secondary data sources through data collection techniques: (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. To validate the validity of the data: (1) The power of observation, (2) Triangulation and, (3) Reference. Data analysis techniques include: (1) data reduction, (2) data presentation and (3) conclusion or verification. The final results obtained in this study explain that BAZNAS Bali Province distributes Qr Code Qris through their offline media, namely: magazines and brochures. As for what they do through online media on: (1) Broadcast Whatsapp; (2) Instagram; (3) and also Facebook. The efforts of BAZNAS in Bali Province in increasing the interest of donors are by: (1) Making donors comfortable by praying for them after donating; (2) Build their trust through the BAZNAS label as a government agency and publish their financial reporting. The author hopes that this research will add libraries and tools for developing science.

The Madukoro gas station is one of the gas stations in Semarang where the payment and refueling systems are still done manually. In general, the manual payment and filling system has many obstacles, resulting in long queues because the service is not fast and effective, also triggering the exchange of counterfeit money because payment uses cash. The application of e-money technology based on microcontrollers is made to make a payment system using electronic money instead of cash that is integrated with fuel filling, this system aims to reduce the long queues that occur and also prevent the amount of counterfeit money circulating at gas stations and make services more fast and easy. The method used in the design of this system is to use the method of Research and Development (R&D) theory from Borg and Gill, starting with gathering information by interviewing Madukoro gas station supervisors and field surveys then designing and developing systems to overcome the problems obtained in research. The system design uses a microcontroller as a data processor that will retrieve data from a database that was previously inputted from the VB.Net application and e-money reader and outputs to instruct the pump to remove fuel from the tank in accordance with the calibration of fuel output per second. As information on the rest of the fuel in the tangka, this tool uses the help of a load sensor that will be displayed on the LCD. In general, this system will make services faster and easier, thereby reducing the number of long queues, but also to avoid the circulation of counterfeit money in gas stations Madukoro, Semarang.