Publication Search

Sampah merupakan persoalan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah tidak sebanding dengan pengelolaan sampah, dan  luas  lahan  yang  terbatas.  Kota  Semarang  mengelola  sampah  dengan  sistem  sanitary landfill yang  mampu menghasilkan   gas  metana  dari sisa sampah menghasilkan listrik  dan biogas.  Meskipun  sudah  menggunakan  sanitary  landfill  namun  masih  belum  mencukupi. Jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Pemerinath Kota Semarang telah pula melakukan pengaturan dengan menerbitkan Perda 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan khususnya pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian   ini  dilakukan   dengan   metote   deskriptif   kualitatif,   yang   pengumpulan   datanya dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa   Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan amanat sebagaimana pasal 17, namun belum optimal, karena produksi sampah yang terus bertambah, belum  sepenuhnya  didudkung  oleh  sarana  prasarana  yang  makin  baik,  kualitas  SDM  yang belum memenuhi dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi bencana, ditinjau dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Negara kita terletak diantara dua samudera (Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik) dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau yang kaya potensi alam, hutan, laut, bahan tambang- mineral dan sekaligus kerawanan bencana. Dari  aspek geologis,  terletak  pada tiga (3) lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Asutralia dan Lempeng Pasifik yaang menjadikan   kaya   cadangan mineral dan sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami dan tanah longsor. Selain itu, terdapat puluhan gunung berapi yang masih aktif dan berpotensi meletus dan menimbulkan bencana gunung berapi tetapi juga memebrikan kesuburan lahan dan potensi alam yang beragam. Sedangkan secara klimatologis memiliki potensi bencana angin ribut/puting beliung, gelombang pasang naik di  wilayah pesisir/rob, perubahan iklim, banjir  dan kekeringan yang berdampak pada berbagai  bidang kehidupan masyarakat. Dengan kondisi tersebutperlu dilakukan kajian analisis resiko bencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiki-resiko yang muncul akibat bencana alam. Urusan bencana ada urusan kita semua oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan, Dengan peran serta semua pihak diharapkan Indonesia menjadi negara yang Tangguh dalam menghadapi bencana alam.

Kebutuhan air bersih merupakan suatu hal yang mendasar bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Salah satu jenis sumber air yang digunakan sebagai air bersih adalah air tanah. Namun ketersediaan lahan terbuka hijau untuk membuat sumur semakin berkurang. Hal ini menjadi salah satu latar belakang sekelompok masyarakat berisisiatif untuk membangun sebuah sumur pompa agar dapat digunakan secara bersama-sama. Salah satu daerah yang membangun sumur pompa artesis lengkap dengan jaringan pipa ke masing-masing rumah telah dilakukan oleh warga di komplek Jl Candi Prambanan Timur Kelurahan Kalipancur Semarang. Meski dilakukan secara swadaya, namun semua warga di kompleks tersebut merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut Dikarenakan kesibukan warga, mereka sepakat menginginkan sebuah sistem yang dapat mengatasi berbagai permasalahan di atas. Warga berharap dapat melihat informasi jumlah biaya pemakaian tanpa harus menghubungi petugas pencatat. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang berbasis server agar informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Aplikasi pengelola data server dengan web service menggunakan PHP dan MySql dibuat mencakup fungsi dasar yaitu pendataan user, pendataan pelanggan, input pemakaian dan laporan pemakaian. Aplikasi pada sisi android dengan antarmuka sederhana untuk mengakses data menggunakan pustaka Volley.  

Abstrak Lahan yang ditempati Warga Kampung Bugis merupakan tanah yang telahdihibahkan oleh Raja Pemecutan pada warga Desa Serangan, dan mereka menempatisudah generasi keempat. Sebelum eksekusi, telah dilakukan dialog dan negosiasi,tetapi warga Kampung Bugis tetap bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkanterjadinya penggusuran. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya bantuanpendampingan dalam mengatasi anak-anak yang mengalami trauma pascapenggusuran; meminimalkan kondisi kesehatan pasca penggusuran; memulihkankondisi kesejahteraan pasca penggusuran. Prioritas dampingan bertujuan untukmengurangi dari keterpurukan; membantu menumbuhkan dampak sosial yang hilang,sebelum dan setelah penggusuran, khususnya dalam kohesi sosial.Strategi yang digunakan dalam pendampingan ini adalah strategi komunitasmarginal/ mustadh’afin. Pendampingan bagi masyarakat dalam kategori komunitasyang lemah ekonomi, tergantung pada orang lain, dan tidak memiliki tempat tinggalpermanen. Sedangkan pendekatan dengan partisipatoris, melibatkan partisipasimasyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.Pendampingan ini dapat membantu warga yang tergusur dalam mengatasipermasalahan yang dihadapi. Warga tergusur saling membantu dalam mengatasitrauma anak, meningkatkan kesehatan, dan mendapatkan tempat tinggal layak.Kelayakan tempat tinggal sudah mendapatkan respon dari pihak pemerintah, tinggalmenunggu surat resmi tempat tinggal yang akan mereka dapatkan sesuai kesepakatanantar warga pengungsi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah.   Abstract Kampung Bugis’s people have beenliving in Serangan Village. The landwasgranted by King of Pemecutan. They have living for fourth generation. Theyhave doing dialogue and negosiation before execution, but Kampung Bugis’s peoplewas keep stay in their land. Based on it, resultingchanges in the economy, patterns ofbehavior, and loss of residence.It is necessary to provide assistance in trauma healingwho experience post-eviction trauma; minimize post-eviction health conditions;restore post-eviction welfare conditions. The target priority is to reduce deterioration;helping to foster lost social impacts, before and after eviction, especially in socialcohesion.Marginal community strategy/mustadh'afin isthe strategy have use in thismentoring. Mentoring for the community in the category of economically weakcommunities, depends on others, and does not have a permanent residence. Whereasthe approach of this study is participatory, involving full and active communityparticipation in the entire research process.This mentoring can help displaced people in overcoming the problems faced.Evicted residents help each other in overcoming child trauma, improve health, andget a decent place to live. The feasibility of a place of residence has received aresponse from the government, just waiting for the official residence letter that theywill get as agreed between refugee residents, traditional leaders, community leaders,and the government.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan  tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan  status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.

Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar terletak di utara Kota Solo. Merupakan daerah berkembang, dengan struktur penghasilan warga yang beragam. Masih banyak lahan pekarangan penduduk yang relatif masih cukup luas atau sebagian besar masih tersisa jika diusahakan berbagai macam tanaman hortikultura. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, merasa perlu menyumbangkan informasi pengetahuan, tentang peranan pekarangan dalam meningkatkan pendapatan petani. Pekarangan juga dapat menghasilkan bahan makanan tambahan sehingga gizi keluarga dapat terpenuhi dan lingkungan hidup dapat terjamin kelestariannya.Kata Kunci: Pekarangan, Tanaman Hortikultura, Lingkungan Hidup

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Agustus 2017. Adapun sasaran dari Pengabdian ini adalah para pemilik pekarangan yang lahannya ditanami tanaman sukun, dengan metode yang digunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Tujuan yang hendak dicapai dalam Pengabdian ini yaitu untuk memberikan pengertian dan penjelasan agar para pemilik tanah pekarangan dapat meningkatkan pemanfaatan tanah pekarangan yang lebih intensif dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Hasil dari kegiatan ini yaitu para pemilik pekarangan tahu tentang bagaimana membudidayakan tanaman sukun sebagai tanaman pekarangan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk keperluan konsumsi keluarga bahkan kalau mungkin untuk usaha komersial.Kata kunci : pemanfaatan, tanah pekarangan, tanaman sukun

The Community Harmony Activities entitled "Hydroponic Solutions in Narrow Lands" were held at the Ngubo Ammuktiwa Farmer Group of Kestalan Sub-District of Banjarsari Surakarta with the aim of increasing the understanding of how to solve the problems that occur in densely populated urban areas where the land is very narrow. Such conditions need to be a third-party assistance to provide a little touch of technology with the hope that the narrow land is able to provide power and maximum utilization that is with the cultivation of plants hydroponically. While the specific target to be achieved is if Activities Devotion To community is implemented then it is expected that the community will have skills in the field of hydroponics, especially vegetable hydroponics. To achieve these targets, the method of implementation is by lecturing and discussion followed by direct practice which is always monitored and evaluated periodically for 8 months. The implementation of Community Service Activities held on 26 March to 7 October 2017.Keywords: Hydroponics, narrow land.

Daerah rentan banjir adalah daerah yang mudah atau mempunyai kecenderungan untuk terlanda banjir. Maka kawasan rentan banjir merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir. Daerah atau kawasan tersebut dapat diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan geomorfologi khususnya aspek morfogenesa, karena kenampakan seperti teras sungai, tanggul alam, dataran banjir, rawa belakang, kipas aluvial, dan delta yang merupakan bentukan banjir yang berulang-ulang yang merupakan bentuk lahan detil yang mempunyai topografi datar, sesuai karakteristik penyebab banjir.Sedangkan tingkat kerentanan banjir dapat ditentukan berdasarkan paramater-parameter yang berpengaruh terhadap terjadinya banjir. Dari beberapa penelitian mengenai banjir, telah diketahui bahwa kondisi lahan seperti penutup lahan, topografi, dan geomorfologi juga curah hujan, sebagai salah satu unsur iklim yang utama adalah merupakan faktor-faktor berpengaruh dalam menentukan terjadinya banjir di Indonesia.Terungkap juga bahwa Sistem Informasi Geografis (SIG) terbukti mampu menyediakan informasi data geospasial untuk setiap objek di permukaan bumi secara cepat. Sekaligus juga mampu menyediakan sistem analisa keruangan yang akurat. Selain itu, siapapun dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengantisipasi dampak bencana baik untuk respon darurat, pemulihan pasca bencana, penetapan strategi mitigasi bencana, ataupun perencanaan pembangunan berkelanjutan.Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ulasan contoh-contoh parameter, metoda dan tahapan langkah dalam penentuan tingkat kerentanan banjir secara geospasial. Dalam hal ini, parameter rentan banjir yang ditentukan berdasarkan aspek lingkungan, dapat diterapkan untuk data geospasial indikator banjir dan yang nantinya akan dibentuk berupa data yang komprehensif antara data spasial dan atributnya data non spasial. Kemudian penentuan tingkat kerentanan banjir menggunakan metoda Analisis Weighted Scorring dalam perhitungan penentuan tingkatan parameter-parameter rentan banjir dan Analisis Penentuan Tingkat Rentan Banjir, sehingga menghasilkan model klasifikasi tingkat rentan Banjir.Hasil akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu model klasifikasi tingkat rentan banjir yang terlihat implementasinya dalam model data tabel untuk data geospasial tingkat rentan banjir.

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.

Sistem Drainase Perkotaan merupakan salah satu komponen prasarana perkotaan yang sangat eratkaitannya dengan penataan ruang. Bencana banjir yang sering melanda sebagian besar wilayah dan kota diIndonesia disebabkan oleh kesemrawutan penataan ruang. Analisa ini bisa dilakukan denganmemanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografi dan ketersediaan data dijital untuk kawasan regionalatau skala global yang dihasilkan dari scanning peta wilayah, foto udara atau citra yang dihasilkan darisatelit, profil saluran drainase dan bangunan-bangunan drainase yang diperlukan sebelum perencanaanfasilitas drainase. Analisa pada System Drainase untuk mengetahui daerah yang tergenang danpengaruhnya pada tataguna lahan, sarana dan prasarana serta pada pemukiman penduduk.Denganmemanfaatkan prototipe sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan  dengan alat bantu SistemInformasi Geografi secara optimal akan mempercepat pengambilan keputusan dalam upayapenanggulangan banjir yang terprogram dan terencana .

Perhitungan debit air dilakukan untuk mengetahui laju aliran puncak pada Sistem Drainase . Metode yang digunakan untuk memperkirakan laju aliran puncak (debit banjir) adalah metode Rasional, dimana metode ini umum dipakai karena sangat simpel dan mudah penggunaannya, namun penggunaannya terbatas untuk DAS-DAS dengan ukuran kecil, yaitu kurang dari 300 ha. Analisis  intensitas seragam dan merata di seluruh DAS selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc) DAS.  Beberapa metode untuk memperkirakan laju aliran puncak (debit banjir) , lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan data. Data yang digunakan sebagai indikator menentukan wilayah yang berpotensi rawan banjir berdasarkan indikator, Debit Air DAS, Curah Hujan, Topografi,dan  penggunaan lahan. Analisa pada sistem drainase untuk menentukan wilayah yang berpotensi banjir dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografi.